Rencananya, ASN Pemkot akan menerima TPP dari Januari hingga Maret dan menerima THR serta tunjangan kinerja atau TPP ASN sebesar 50 persen untuk hitungan satu bulan. Dasar pembayaran itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan diturunnkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2023. Sementara terkait pencairan THR tahun 2023, dalam PP disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Alhamdulillah, saat ini Pemerintah kota Bengkulu tengah merealisasikan proses pembayaran TPP dan THR ASN sebelum pelaksanaan hari Lebaran tahun 2023. Untuk proses pembayaran, sudah kita mulai dari Selasa (11/04/2023) kemarin,” kata Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Kamis (13/04/2023) tadi.

Dijelaskan Yudi, bahwa seluruh OPD telah mengajukan proses pengusulan ke BPKAD, untuk percepatan proses pencairan. Karenanya, itu yang sekarang sudah berlangsung. “Ya, pengusulan sudah dilaksanakan oleh seluruh OPD yang disampaikan kepada BPKAD,” tambahnya.

Masih menurut Yudi, untuk besaran THR yang akan diterima oleh ASN, masing-masing berbeda. Karena, itu tergantung dari gaji pokok mereka dan tunjangannya masing-masing. (mc/bkl/sit)

“Jangan sampai ada PNS yang sudah cukup uangnya, cukup rezekinya, lalu mengambil kesempatan saat ada kegiatan pasar murah. Sehingga, sampai memborong kebutuhan bahan pokok. Jadi, jangan memanfaatkan kesempatan,” tegas Aries.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahwa program pasar murah merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk menekan inflasi kebutuhan pokok. “Pasar murah ini harganya di bawah pasaran. Tentunya, yang diutamakan adalah masyarakat umum. Bukan pegawai negeri,” ujarnya.

Pj Wali Kota Batu menjelaskan, bahwa keberadaan pasar murah ini adalah untuk masyarakat yang membutuhkan. “Jadi, sekali lagi saya tekankan, jangan ada yang memborong kebutuhan bahan pokok saat ada pasar murah. Sebagian pegawai negeri, itu sudah menerima TPP. Lebih baik, kita beri bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Di situlah, amal ibadah kita juga meningkat,” tambahnya.

Sekedar diketahui, bahwa kegiatan pasar murah yang digelar oleh Pemkot Batu di Kantor Desa Pandanrejo, juga dihadiri Bulog Cabang Malang dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu. (put/gie)

“Rencananya di bulan Agustus nanti, dan itu seluruh ASN Kota Malang akan menyumbangkan TPPnya,” ungkapnya, Rabu (21/07).

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Diperkirakan orang nomer satu di Kota Malang itu, jika seluruh ASN menyumbangkan TPPnya akan terkumpul sekitar Rp10 miliar.

“Jadi nanti bukan berapa persen dari gaji, tidak. Tapi TPP, kurang lebih ada Rp10 miliar yang bisa disampaikan,” terangnya.

Namun diterangkan Sutiaji, ada beberapa kriteria yang ia tetapkan untuk ASN yang wajib menyumbangkan TPP.

“Saya minta pada seluruh ASN dengan ketentuan kelas jabatan 7 ke atas untuk menyumbang,” sambungnya.

Untuk skema program tersebut, diakui pemilik kursi N1 itu, saat ini sedang dalam proses mematangkan regulasinya.

“Sudah, di kita sudah ditata regulasinya,” imbuh Sutiaji.

Ketika disinggung berkaitan beberapa kepala daerah yang menyumbangkan seluruh gajinya untuk warga terdampak covid-19, politisi Partai Demokrat tersebut berujar bahwa itu hanya akan membebaninya saja. Sehingga ia mengajak ASN juga turut berperan dalam aksi kemanusiaan ini. (hms/mus/ed2)

Aksi yang juga dilakukan beberapa ASN dan keluarganya tersebut sebagai wujud kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan karena dugaan penghapusan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arogansi Kebijakan Bupati Pamekasan dinilai massa sangat berbahaya. “Arogansi Pemkab adalah bentuk kezoliman serta perampasan hak Aparatur sipil Negara (ASN) yang harus di lawan,” kata orator aksi, Siddik.

Baca juga: Tujuh Pimpinan OPD Pamekasan Bakal Dilelang

Dalam orasinya, Siddik mengatakan, kalau kedatangan masa ke depan kantor Bupati Pamekasan tujuannya untuk berunding dan minta klarifikasi.

“Kami datang ke sini hanya semata-mata ingin menyalamatkan bupati Pamekasan dari ambang kehancuran karena dinilai sudah menyengsarakan rakyat terutama ASN beserta keluarganya,” sahutnya sambil teriak.

Sementara itu, di tempat yang sama penanggung jawab dalam kegiatan Aksi tersebut, Zaini menyampaikan dalam orasinya penghapusan TPP tersebut merupakan arogansi kebijakan Bupati Pamekasan yang kami nilai tidak populis, sementara TPP ASN itu Bagian dari tulang punggung pendapatan ASN, karena kita tahu berdasarkan aduan dan keluhan dari ADN, bahwasanya SK ASN rata-rata sudah dijadikan anggunan ke Bank untuk mengambil uang pinjaman.

“TPP ini juga kami sudah dianggarkan untuk kami jadikan tambahan biaya hidup serta biaya pendidikan anak kami,” ujar Zaini.

Dalam aksi tersebut masa meminta Bupati Pamekasan menemui masa agar bisa berdiskusi. “Dan kalaupun Bupati Pamekasan tidak bisa menemui kami, minimal Bisa di video call sehingga harapan dan aspirasi dari kami langsung tersampaikan,” pinta Zaini.

Akhirnya setelah diskusi alot, massa ditemui oleh Sekdakab Pamekasan dan peserta aksi meminta tuntutannya disampaikan ke Bupati agar dijadwalkan ulang sehingga masa bisa melakukan klarifikasi secara terbuka perihal wacana rencana penghapusan TPP pamekasan. (fid/ed2)

Dugaan itu berkembang, karena ada seorang guru yang mengadukan ke salah satu aktivis Pamekasan.

“Istilah pemotongan itu merupakan statemen dari mantan Kasubag Disdikbud, Kusnadi, yang disampaikan kepada salah satu guru yang mengadu ke saya,” kata aktivis yang menerima pengaduan guru saat berada diruang Komisi IV, Abdus Salam.

Menanggapi dugaan itu, Kadisdik Pamekasan, Akhmad Zaini, mengatakan bahwa ada keterlambatan penyaluran anggaran dari pusat ke pemerintah daerah.

Pihaknya, sudah mengirimkan surat kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI, untuk segera melakukan pencarian anggaran sebesar Rp 35 milliar lebih.

“Sebenarnya, ini terjadi salah persepsi saja. Bukan terjadi pemotongan anggaran, karena yang terjadi adalah penundaan pembayaran saja yang akan dibayarkan pusat pada tahun ini. Kami sudah kirim surat,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, mengaku balasan surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 6795/B1/DR/2020 terdapat dua poin.

Pertama, belum dapat diakomodir dikarenakan tidak tersedianya cadangan dana anggaran yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020.

“Kedua, kurangnya bayar guru tahun 2020 sebesar Rp 35 milliar akan dapat dibayar pada tahun 2021,” paparnya.

Mantan Guru SDN Cenlecen 1 Pakong itu menyatakan, sebenarnya Disdikbud Pamekasan, sudah menyalurkan surat edaran ke masyarakat terutama ke guru PNS. Bahkan, lewat digital dan sosial media agar masyarakat lebih cepat mendapat info resmi dari Disdik Pamekasan.

Mantan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Pamekasan itu, menyampaikan hari Senin pihaknya akan mengumpulkan seluruh Korwil Pamekasan untuk mengklarifikasi dan memvalidasi.

Komisi IV DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mengatakan bahwa tidak ada pemotongan terkait TPG dan TPP. Berarti yang ada, adalah penyesuaian terkait penyaluran anggaran yang terlambat dari pusat.

“Selain itu, memang ada penundaan pembayaran karena memang tidak ada dana cover dari Kemdikbud pusat, dan akan dibayarkan tahun 2021 ini,” ujarnya. (fid/adi/ed2)