Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyambut hangat kunjungan Wakil Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal AS Surabaya, Clint Shoemake bersama rombongan ke TPST Samtaku, Rabu (17/08/2022).

Di hadapan Bupati Lamongan, Clint Shoemake, mengungkapkan kedatangannya ke TPST Samtaku, tidak lain untuk mencari gambaran dan inovasi yang bisa diterapkan di Kota Surabaya, dalam menciptakan TPSP modern untuk mengurangi sampah. “Kedatangan kami ke Lamongan, untuk melihat sistem di Samtaku ini atau mungkin nanti ada ide-ide yang bisa kami bawa ke Surabaya, bagaimana sistem itu berfungsi dan kemungkinan nanti tidak sebesar di Samtaku, tapi mungkin lebih kecil,” paparnya.

Menjadi salah satu isu yang dibawa yakni mendaur ulang sampah menjadi bernilai guna, Clint Shoemake bersama rekannya, Ted Kulongoski (Ekonomic officer) dan James Cressman (Fasility Manager), mengaku antusias mendatangi TPSP Samtaku untuk belajar lebih tentang mengolah dan mengelola sampah menjadikan Indonesia jauh lebih indah. “Today is very special day, because not only the political economic team came. But we also brought from Colleagues and friends from consulate who are passionate about the issue of waste, recycling and making Indonesia much prettier and lest dicty places with a lot of trash (Hari ini adalah hari yang sangat spesial, karena bukan hanya tim ekonomi politik yang datang. Tapi kami juga mendatangkan dari rekan-rekan dari konsulat yang sangat antusias dengan isu sampah, daur ulang dan menjadikan Indonesia jauh lebih indah dan tidak kumuh dengan banyak sampah),” tambah Clint Shoemake.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menanggapi kedatangan Wakil Pejabat Konsulat Jenderal AS Surabaya, Bupati Yuhronur, menjelaskan tidak hanya memiliki kelebihan dalam supporting government, TPST Samtaku juga dilengkapi dengan easy technology dengan RDF (teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers). Nantinya dengan RDF ini sisa yang tidak bisa didaur ulang akan dipadatkan menjadi pelet dan digunakan sebagai bahan pembakaran pabrik mitra di Bali.

Melalui kecanggihan teknologi tersebut, sampah yang masuk pada Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Tambakrigadung yang awalnya 50 sampai 60 ton per hari, menjadi 6 hingga 10 ton per hari (hanya residu). Dengan itu dibarengi penanganan yang turut meningkat menjadi 77,5 persen dari yang sebelumnya hanya 45,5 persen. Sehingga, diikuti dengan pengurangan sampah, dari semula 8,9 persen menjadi 22,5 persen.

“Pemilahan sampah tidak hanya memberikan dampak finansial bagi masyarakat, namun juga membantu mempermudah sistem pengolahan limbah di Kabupaten Lamongan.  Dampak positif dari pengolahan sampah di TPST Samtaku ini sejalan dengan turut meningkatnya penanganan sampah di Kabupaten Lamongan. Bahkan TPST Samtaku Kabupaten Lamongan menjadi projek percontohan TPA yang ada di Indonesia,” terangnya. (zen/gie)

Atas dugaan terjadinya penelantaran TPST Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Senin (8/6) LSM JCW mengirimkan somasi JCW kepada , Kades Keboharan yang diduga menelantarkan TPST yang dibangun dengan uang rakyat.

Pemdes tidak memfungsikan TPST yang merupakan asset daerah untuk kepentingan masyarakat. Padahal TSPT itu dibutuhkan masyarakat namun warga Keboharan membuang sampah kedesa lain.

“ Pemdes lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Kades harus bertanggung jawab,” katanya .

Atas tudingan itu Kepala Desa Keboharan, Achmad Suhaimi menyatakan bahwa tudingan itu tidak benar, Menurutnya TPST yang berdiri sejak tahun 2017 itu tidak diterlantarkan tetapi masih melangkapi sarana dan prasarana untuk dioperasionalkan.

Ditengah menyiapkan sarana dan sarana itu, lanjut Achmad ada pihak lain yang ingin menguasai TSPT untuk dikelola secara bisnis, karena konsep mereka itu ditolak dia berkoar-koar keluar.

”Ada pelaku usaha yang ingin menggunakan TPST untuk kepentingan pribadi. Sampah warga tanpa bayar, tetapi kalau sampah dari desa lain membayar mahal,” kata Achmad Suhaimi, Rabu (9/6/2020).

Achmad menyatakan jika mempunyai konsep dan MoU dengan warga. Isinya kalau peralatan lengkap baru dioprasikan dan kalau muncul bau harus ditutup. Ada bukti serta saksi, dulu warga menolak.” Saya membujuk warga untuk setuju. Akhir tahun dioperasikan. Tahun ini pengadaan lengkap, seperti alat pengolah sampah, gerobak sampah,” ungkap Kades Keboharan.

Lebih lanjut Achmad menyatakan jika TPST dibangun pada tahun 2017, namun TPST tidak bisa langsung digunakan karena belum ada alat . Selanjutnya pada 2018 dilaksanakan pengadaan 1 gerobak sampah, sedang pada tahun 2019 dialokasikan untuk yang lebih penting.

“Tahun 2020 baru bisa dialokasikan. Insnyaallah akhir tahun bisa difungsikan, saat ini masih situasi pandemi Covid-19 jadi kita belum bisa memastikan,” terangnya. (ari/yan)

Dalam aksinya, warga tidak hanya berorasi secara bergantian. Akan tetapi juga membentangkan sejumlah spanduk kecamatan. Diantaranya bertuliskan Tolak TPST, Tolak Lokasi TPST di Depan Pintu Perumahan Nirwana Asri 05 dan lainnya.

“Kami jelas tidak setuju. Karena pembangunan TPST tempatnya berdekatan dengan pintu perumahan kami,” kata perwakilan warga, Marwik, Rabu (4/9/2019).

Lebih jauh, warga Blok K Nomor 5 ini dampak dari adanya TPST di depan perumahannya bakal merugikan warga. Baik itu dampak bau maupun penyakit yang ditimbulkan saat menjadi tumpukan pembuangan sampah. Apalagi saat musim hujan dipastikan bakal bau kemana-mana.

“Kami minta pembangunan TPST ini dipindahkan ke belakang atau ke tempat lainnya. Apalagi ada lahan kosong milik pemerintah. Itu bisa dimanfaatkan untuk TPST,” imbuhnya.

Pria 56 tahun ini menilai program kelurahan/desanya itu tidak ads sosialisasi serius untuk warga. Baginya jika perwakilan warga diundang hanya satu orang dipastikan bakal dengan suara warga lainnya.

“Ada sosialisasi atau tidak sampai sekarang kami tidak pernah tahu atas rencana pembangunan TPST ini,” tegasnya.

Sementara Pengawas Perumahan Nirwana Asri (Developer), Adi mengaku pihaknya bakal mengikuti suara terbanyak warga. Apalagi dalam pembangunan TPST itu pengembang tidak pernah ditembusi pihak desa/kelurahan.

“Kami terserah saja pada keputusan warga. Seharusnya pembangunan itu didahului dengan sosialisasi termasuk soal dampaknya agar warga mengerti dan tidak menolak seperti ini,” ungkapnya.

Adi menilai pembangunan TPST ditolak warga karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Bahkan warga belum menyepakati pembangunan TPST itu.

“Semua ini karena tidak ada sosialisasi dan tak ada titik temu (kesepakatan) sebelumnya. Infonya ditaruh di perumahan ini karena di tempat lainnya juga ditolak,” tandasnya.

Sementara usai meluapkan unek-uneknya para pendemo yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga (emak-emak) itu langsung membubarkan diri. Akan tetapi spanduk dan tulisan kecaman tetap dipasang di pintu masuk perumahan itu. (Wan/yan)

Dikhawatirkan pemanfaatannya tidak maksimal. Pasalnya dari kondisi lapangan, lantai sudah terjadi retakan . Dan lambat laun dikawatirkan terjadi penurunan sehingga lantai akan rusak. Ketidakseriusan rekanan pelaksana pembangunan proyek Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Sidoarjo tersebut juga napak pada urukan . Sirtu uruk di halaman depan dan belakang nampak rapi hanya pada sisi depan dekat jembatan .

Namun pada sisi dalam, urukan nampak kurang , ditandai nampak ada penurunan. Lebih parah lagi pada sisi belakang urukan sangat kurang dan tidak padat.

Kondisi urukan yang kurang itu dikhawatirkan saat musim hujan, semakin lama sekakin turun dan akan terjadi genangan air. Akhirnya bisa dipastikan aktifitas warga dalam melaksanakan perannya membantu pemerintah Sidoarjo mengelola sampah tidak akan maksimal.

Kepala Desa Watesari, Sukisno, mengharap TPST tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan fasilitas yang memadai. ” Dengan TPS itu mudah mudahan pengelolahan sampah di Watesari lebih baik, namun kami belum mendapat penyerahan jadi belum bisa memanfaatkan , “jelasnya .

Terkait kondisi bangunan dan urukan, Kades menyatakan jika masalah fisik bangunan itu kewenangan dinas dan tentu dikoreksi berdasarkan RAB nya. “Memang beberapa waktu lalu saya melihat tumpukan sirtu disana, kalau masih kurang saya tidak tahu, ” pungkasnya. (par/yan)

Akibatnya, puluhan penarik gerobak sampah itu terpaksa longmach menuju Tempat Pembuangan Air (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang berjarak sekitar 15 kilometer.

“Kami menunggu janji dinas (DLHK). Katanya hari ini, sampah sudah bisa dibuang di TPST Lingkar Timur, tapi belum dibuka. Makanya kami longmach lagi menuju TPA Jabon,” terang Sujari, salah satu penarik gerobak sampah saat di JL Gajah Mada Sidoarjo hendak membuang sampah di TPA di kawasan Jabon, Rabu (08/11/2017).

Lebih jauh, Sujari menguraikan Senin (6/11/2017) kemarin, para penarik gerobak sampah keberatan kalau membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Jabon. Karena, lokasi itu dianggap terlalu jauh.

“Kami jelas keberatan, karena setiap hari kirim dari kota Sidoarjo ke Jabon dengan jalan kaki. Itu memberatkan kami semua,” imbuhnya. Sebelumnya, solusi dari DLHK Pemkab Sidoarjo agar sampah dari penarik gerobak sampah itu dibuang ke 3 TPST yakni di TPST Makam Praloyo, TPST Bluru dan TPST Kemiri. Namun para penarik gerobak sampah mengaku keberatan kalau setiap hari harus dipungut kontribusi sebesar Rp 50.000 setiap bulan.

“Apalagi di tiga TPST itu menurut kami semua juga sudah overload,” tegasnya.

Untuk itu, setiap hari dirinya dan rekan-rekannya terpaksa membuang sampah ke TPA di kawasan Jabon itu. Sedangkab jika para penarik gerobak samlah ini berhenti memungut sampah yang ada di rumah-rumah warga, mereka tidak akan mendapat penghasilan.

“Karena otomatis akan diberhentikan. Terpaksa setiap hari ke TPA, karena kami sudah dibayar dan takut tidak dipercaya lagi masyarakat yang membayar iuran Rp 5.000 per rumah,” ungkapnya.

Sujari menegaskan dirinya para penarik gerobak sampah sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali terkait permintaan agar dibuka. Namun, tidak ada respon dari DLHK. “Semestinya bisa memperbaiki dan tidak harus ditutup,” pungkasnya. (wan/yan)

Dalam aksinya, mereka meminta para pekerja TPST itu menghentikan aktivitasnya. Hal itu ditandai dengan ditutupnya TPST itu menggunakan palang besi. Kendati demikian, para pekerja yang sudah terlanjur berada di TPST itu untuk menurunkan muatan sampahnya dibiarkan menjalankan aktivitasnya menurunkan sampah dan diperbolehkan keluar dari TPST itu. Salah satu spanduk warga itu bertuliskan TPST Lingkar Timur Segera Ditutup Karena Hak Warga Rangka Lor Bluru Kidul.

‘Kami minta TPST ditutup. Kami tidak menghendaki TPST yang ada di kampung kami dikelolah pihak luar. Oleh karenanya kami meminta sejumlah tuntutan dipenuhi agar TPST bisa dibuka lagi,’ terang salah seorang warga yang ikut aksi, Imam Syafi’i kepada Memo X, Kamis (26/10/2017).

Sejumlah tuntutan warga itu, kata pria yang akrab dipanggil Imam ini diantaranya Penutupan Lokasi TPST, Penataan Ulang Pengelolaan dan Mempekerjakan Warga Dusun Rangka Lor, Desa Bluru Kidul dalam Mengelola TPST.

‘Kami minta ketiga tuntutan kami itu untuk segera dipenuhi. Karena warga kami sendiri butuh lapangan pekerjaan,’ tegas pria yang membawa pengeras suara saat aksi itu.