Kedatangan para aktivis MPR-MR ini, menuntut transparansi Tim Anggaran (Timgar) Pemkab perihal pokir DPRD. Sebab, dalam aksi pokir pertama dan kedua di Kantor DPRD setempat, mereka tidak ditemui oleh satu pun anggota DPRD Sumenep. “Kedatangan kita ke sini dalam rangka menuntut transparansi Timgar Pemkab soal Pokir DPRD. Karena yang paling tahu soal pokir, selain Banggar adalah Timgar,” ujar Korlap aksi, Noval dalam orasinya.

Pihaknya meminta Timgar untuk membuka soal Pokir DPRD dan transparansi lain. Harus dibuka ke hadapan publik, agar persoalan pokir cepat menemukan titik terang.

Selain menuntut transparansi, MPR-MR juga menuntut Bupati bersama Timgar, untuk berani mengevaluasi pengalokasian dana Pokir di 2022 yang menurut Kepala Bappeda saat diundang dalam diskusi asosiasi media beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 117 miliar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita tantang Bupati beserta Timgar untuk mengevaluasi pengalokasian dana pokir ke depan,” tuntut Noval.

Kepala Bappeda, Yayak Nurwahyudi, yang menemui para demonstran mewakili Sekda, bersepakat bahwa pihaknya berjanji akan mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD ke depan. Janji itu dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan di atas materai bersama MPR Madura Raya.

“Kami, Bupati Sumenep atau Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, bersama Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menyatakan siap mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD Sumenep ke depan. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima konsekuensi apa pun dari MPR Madura Raya,” begitulah poin bunyi redaksi surat pernyataan tersebut. (dan/edo)

Menurut salah satu orator aksi, Rerez, mengatakan para mahasiswa yang turun ke jalan mewakili sebanyak sekitar 390 mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata di Kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro tersebut mengungkapkan rasa kekecewaannya lantaran fasilitas hingga perizinan KKN di sebagian kecamatan belum dituntaskan.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Mahasiswa sangat kecewa karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada kejadian yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik Unisda terkait dengan perizinan KKN yang belum tuntas di tingkat kecamatan dan fasilitas yang masih jauh dari pembayaran KKN,” tuturnya. Sabtu, (14/08).

Selain itu, kordinator aksi, Rohis, menegaskan tujuan aksi para demontrasi antara lain menuntut panitia harus memenuhi fasilitas yang menjadi hak peserta KKN.

“Kami juga mendesak panitia KKN segera melengkapi administrasi di tingkat kecamatan, menuntut panitia harus menyikapi adanya DPL yang tidak kompeten dan mendesak panitia agar memberikan transpransi dana KKN,” paparnya.

Dalam aksi tersebut peserta aksi di temui langsung oleh Ketua Panitia KKN Unisda, Khoirul Anam. Ia berjanji akan memenuhi semua tuntutan para peserta aksi dalam waktu dekat ini.

“Saat ini Pembantu Rektor 2 yang mengetahui seluruh persoalan ini, sehingga kami akan menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa KKN kepada Rektor dan beberapa pihak yang bertanggung jawab atas program KKN ini,” beber Khoirul Anam. Sebelum melakukan demonstrasi di Gedung Rektorat Unisda, puluhan mahasiswa juga berdemonstrasi di Kantor Lembaga Pengabdian Masyarakat Unisda dan ditemui langsung oleh Kepala LPM Unisda. (zud/zen/ed2)