Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika untuk melaksanakan ibadah haji tentu dibutuhkan totalitas. Sebab, kegiatan tersebut diyakini untuk memperbaiki keimanan yang ada di dalam diri. 

“Tentu kami lebih banyak berharap, mudah-mudahan apa yang didapat di sana itu bisa diimplementasikan di Kota Malang. Tentunya mereka juga harus menjaga kesehatan,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai membuka kegiatan tersebut. 

Pihaknya juga menambahkan, jika ada sekitar 300 orang yang belum melakukan pelunasan biaya haji. Namun, Sutiaji meyakini jika hal tersebut akan terus berproses. Seperti saat ini ada sekitar 49 orang cadangan yang sudah masuk terdaftar. 

“Untuk yang cadangan itu sudah masuk. Kita doakan yang belum melunasi bisa segera melunasi. Informasinya, ada kuota tambahan dari nasional. Nanti juga tidak menutup kemungkinan ada tambahan kuota untuk Kota Malang,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Malang, Achmad Shampton, menyampaikan jika penyebab ketidaklunasan tersebut ada dari berbagai macam faktor, seperti tidak adanya pendamping bagi jamaah Lansia.

“Karena tahun ini tidak ada kebijakan pendamping, maka tahun ini menghabiskan hutang jamaah yang di masa Covid-19. Itu pun ditambah se Jawa Timur (Jatim), ada 1.783 penambahan lanjut usia (lansia) umur 80 sampai 118 tahun,” ucap Shampton. 

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditambahkannya, untuk pendampingan Lansia sendiri, menurutnya telah disiapkan sebanyak 300 petugas jamaah haji oleh Pemerintah Saudi untuk warga Jawa Timur (Jatim). Namun, kuota petugas tersebut nantinya juga akan ditambah seiring dengan penambahan kuota jamaah haji. 

“Kita menyiapkan petugas hajinya, jamaah kuota jawa itu besar. Karena itu nantinya petugas juga akan ditambah. Tahun ini masih dalam pembicaraan, baru dimasukkan ke e-hajj,” tambahnya. 

Lebih lanjut disampaikan, ketika jamaah calon haji tidak dapat melunasi, maka menurutnya otomatis bisa di tahun depan. Namun, itu juga akan berpengaruh dengan jamaah tahun depan, dan juga sesuai dengan urutan keberangkatan. 

“Banyak yang minta ke kita berangkat sekarang, tapi tidak bisa karena itu sesuai dengan aplikasi. Aplikasi itu langsung urut dan kalau tidak sesuai urutan, maka tidak bisa,” katanya. 

Diakhir, pihaknya juga menyampaikan jika batas pelunasan tersebut sampai 12 Mei 2023. Kalau tidak dilunasi, dan kuota tidak terpenuhi, maka pemerintah akan membuka lagi.

“Jadi per tanggal 23 Mei 2023 nanti mulai ada masuk asrama haji, nanti kita gelombang kedua. Kemungkinan kloter 50 an ke atas, di situ masih ada space, dan tema-teman yang belum melunasi bisa untuk melunasi,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Zainuddin, mengatakan bahwa penanaman pohon itu merupakan program, dimana untuk direalisasikan sebagai Green Campus. “Program penanaman pohon ini adalah program nasional. Bagaimana, penghijauan itu bisa dilakukan kemanapun dan dimanapun,” terangnya.

Di sisi lain, tambahnya, kampus bukan tidak hanya sebagai pusat akademik. Tetapi, juga harus dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan alam, selain sosial. Untuk itu semua elemen dan masyarakat harus terlibat menjaga alam ini.

“Kami siapkan lahan seluas 3 hektare untuk penanaman ini. Jenis tanaman yang disebar, merupakan tanaman produksi. Jadi, untuk perawatan melibatkan mahasiswa dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kedepannya,” tambahnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto, menambahkan bahwa kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi unggulan terutama dalam melestarikan lingkungan. “Kita ingin, gubernur dan pemprov memiliki andil, karena ini sesuatu yang berbeda. Kampus didorong tidak hanya edukasi pendidikan, tetapi juga lingkungan. Lahannya sangat besar ini, skalanya internasional,” ujarnya.

Ditambahkannya, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, yang ruang lingkupnya cukup luas membidangi perekonomian. Dimana, jenis tanaman produksi yang dihasilkan dari penanaman itu akan menyangkut UMKM, yang tentunya mensupport atas kegiatan tersebut.

“Harapan saya, kalau toh nanti kampus ini menyatakan kampus hijau dan tumbuh-tumbuhan bermanfaat menghasilkan buah-buahan, tidak hanya sektor perkebunan saja. Tetapi sektor perekonomian, terutama yang membidangi UMKM. Ini manfaatnya ke depan,” papar Agus.

Sementara itu, dari beberapa bibit tanaman yang disebar, diantaranya seperti jenis Alpukat Aligator, Kelengkeng, Nangka Merah serta tanaman serapan air yaitu Beringin. (put/sit)

Pengumuman keduanya, berdasarkan hasil forum Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) ke 6 PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin. Pelaksaan RTAR sendiri, berlangsung selama dua hari atau 21 hingga 22 Oktober 2022. Dimana pada hari pertama, pelaksanaan digelar di Sekretariat PMII dan hari kedua bertempat di balai Dusun Krajan, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau.

Adapun seluruh peserta dalam acara RTAR, yaitu terdiri dari peserta penuh, peserta tidak penuh dan peserta peninjau. Untuk peserta penuh, adalah dari pengurus yang melaporkan pertanggungjawaban dan anggota serta kader PMII angkatan 2021. Sementara untuk peserta tidak penuh, adalah warga rayon atau Pasca Demisioner Rayon dan peserta peninjau adalah undangan.

Dalam kepemimpinanya setahun mendatang, sahabat Nauval mengusung visi yaitu ‘Mewujudkan kader medika PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin yang Aktif, Responsif dan Revolusioner’. Dalam mencapai visi tersebut, dirinya menyusun misinya dalam empat poin.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Pertama, membentuk sinergitas kepengurusan. Kedua, membangun keharmonisan antar kader. Ketiga, menanamkan ajaran islam ahlussunah wal jama’ah pada kader dan keempat, memfasilitasi kader demi tercapainya keseimbangan antara kemampuan alademik dan non akademik,” ujar Nauval.

Sementara itu, di korps PMII Putri, sahabati Biyan mengusung visi ‘Menjadi wadah bagi kader putri PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk kader putri yang cerdas, kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia’. Dalam mencapai visinya tersebut, biyan menyusun misi yakni ‘Menggerakkan kader putri PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin dengan dasar dzikir, fikir dan dinamis dengan mewadahi minat bakat kader putri dan mengadakan kajian-kajian sebagai pembelajaran untuk memaksimalkan peran kader putri dalam bidang keilmuan’.

Dalam keterangannya secara online, Nauval mengatakan, bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan keluarga PMII Rayon ‘Penyelamat’ Dja’far Saifuddin atas dukungan dan kepercayaan yang di berikan kepadanya. Dirinya berharap, semua rayon menjadi rumah bagi sahabat-sahabati dalam mencetak kader.

“Semoga rayon ini menjadi rumah bagi sahabat-sahabati untuk mencetak kader-kader medika yang aktif, responsif dan revolusioner,” ujarnya, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (24/10/2022) tadi. (nov/sit)

Dalam kesempatan ini, tanda tangan dilakukan antara Bupati Malang, HM Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof Dr H Nizar Ali, MAg dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sesuai rencana, bahwa pembangunan Kampus IV UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memanfaatkan lahan seluas 16 hektare di Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen.

“Sebagaimana instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, prioritas pembangunan difokuskan pada tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi. Hibah tanah ini digunakan untuk pembangunan Kampus IV sebagai salah satu pendongkrak dari sektor pendidikan,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya berharap, pembangunan kampus IV UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Malang. “Alhamdulillah, upaya pembangunan (pada sektor pendidikan) ini juga mendapat respon dari almamater saya (UIN Malang) setelah sebelumnya UB yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di Kepanjen, Unisma di Karangploso, UMM di Dau, dan juga UM di Pakis,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr H M Zainuddin, MA, menyampaikan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah cepat untuk memulai pekerjaan fisik guna pembangunan Kampus IV di Turen tersebut. “Bapak bupati telah berkomitmen memberikan hibah tanah untuk kepentingan pendidikan dengan proses yang cepat sekali, baik mulai dari koordinasi sampai pada MoU. Hari ini secara sah dan resmi diserahkan kepada Kemenag RI. Semoga hibah ini dicatat sebagai amal jariyah serta dapat segera dimulai pembangunannya,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kampus IV UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pengembangan Fakultas Agrokompleks. Di dalamnya terdiri dari program studi Peternakan, Pertanian, Perikanan juga kelautan. (cw1/sit)

Mengawali kegiatan, acara dibuka dengan Tari Gambyong oleh mahasiswa FKIK UIN Malang, yakni Siti Khusnul Khotimah, sebagai perwakilan organisasi LSO (Lembaga Semi Otonom) Senior Bidang Seni Tari. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan diteruskan dengan prosesi pelantikan.

Dalam pelantikan itu, hadir Badan Pengurus Inti (BPI) dan Badan Pengurus Harian (BPH). Sementara pelaksanaan, dilakukan oleh Wakil Dekan III, dr Alvi Miliana M Biomed.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pergantian tahun tidak menjadi penghalang untuk terus mengukir prestasi dan mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam sebuah wadah yang bernama organisasi. Dengan demikian, serah terima jabatan DEMA, HMPSF dan HMPPD dilakukan sebagai simbol esfatet kepemimpinan akan terus berjalan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Makna pelantikan berarti seluruh nama yang berada di SK, memiliki tugas untuk mengemban amanah dengan segala tanggung jawab. Yakni, membangun serta mengintegrasikan FKIK UIN Malang. Hidup Mahasiswa!,” kata Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Muhammad Abdullah Umar.

Sementara itu, Senat Mahasiswa (Sema) FKIK UIN Malang, Hidayatullah, dalam kesempatan itu juga turut memberikan motivasi kepada teman-teman FKIK. Yakni, untuk memiliki satu semangat, satu jiwa dan satu rasa.

Mengakhiri pelantikan, Wakil Dekan III, dr Alvi Miliana M Biomed, menyampaikan agar pimpinan dan pengurus organisasi harus memiliki kecerdasan. Baik itu yang sifatnya intelektual, spiritual dan emosional. “Pembelajaran yang berharga adalah kalian yang punya kesempatan untuk berkegiatan dan bisa bermanfaat. Baik untuk internal maupun eksternal,” terangnya.

Serangkaian kegiatan sendiri, selanjutnya diakhiri dengan sejumlah pengarahan. Diantaranya, diberikan oleh Kasubag Akademik dan PPK. (nov/sit)

Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Zainuddin MA, menyampaikan rasa bahagianya atas pengkukuhan dosen UIN Maliki Malang menjadi Gubes. Di periode kepemimpinannya, telah ada 34 Gubes dan akan terus ditingkatkan.

“Program peningkatan jumlah Gubes harus terus digalakkan,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pihaknya menginginkan, bukan hanya setiap fakultas, akan tetapi setiap program studi (Prodi) harus terdapat seorang Gubes. Hal ini menjadi bagian dari program besar UIN Maliki Malang, yang semakin memantapkan diri sebagai World Class University.

“Teman-teman yang lain segera mengusulkan gelar Gubes. Untuk pengkukuhan hari ini tentu bukan terakhir kali. Ini pengkukuhan yang masih akan terus berlangsung, tahun ini kita targetkan 50 Gubes, atau lebih dari itu,” tambahnya.

Dirinya berpesan, agar para Gubes tetap istiqamah, belajar dan mengajar serta meneliti yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Kami berharap Gubes kita bisa jadi mediator atau duta UIN Maliki Malang, sehingga UIN Maliki Malang bereputasi nasional maupun internasional dan menjadi destinasi kajian Islam didunia,” terangnya. (cw2/sit)

Dihubungi via ponselnya, pria yang juga konsultan hukum ini, menyampaikan bahwa semangat pemberian sanksi terhadap UKM Pagar Nusa, patut disambut baik dan diapresiasi.

“Karena sanksi ini berbentuk kelembagaan, ada dua hal yang harus dicermati oleh pihak UKM dan pimpinan kampus. Pertama, adakah aturan hukum yang jelas, mengatur soal pembubaran UKM itu ? Sebelumnya, dikatakan karena tidak mengindahkan surat edaran Rektor, tidak minta izin atau tidak ada izin dan dari kampus dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang saat berkegiatan,” kata eks Ketua Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang ini, Senin (15/03) malam.

Lalu kedua, tambahnya, apakah mekanisme pembubaran UKM dapat dilakukan tanpa prosedur bertingkat. Seperti, peringatan keras, penghentian pendanaan dan pembekuan kegiatan, dan seterusnya ?

“Saya yakin, mekanisme pembubaran UKM diatur dalam buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan UIN Malang. Garis bawah saya, dalam mengambil keputusan, pimpinan harus cermat. Apakah ada dasar hukumnya dan sudah benar mekanisme pembubaran itu dengan cara, cukup rapat pimpinan kemudian dibubarkan begitu saja,” tambah dosen Kewarganegaraan ini.

Baca juga: Respon DPP Konsorsium Alumni UIN Se-Indonesia Kawasan Madura, Terkait Meninggalnya Dua Mahasiswa Saat Diklat

Pendapat KAUM-MADURA sebelumnya, yakni sanksi terhadap UKM yang ceroboh (tidak koordinasi dan mengantongi izin) dalam berkegiatan. Pertama-tama, dilakukan pembekuan selama dua hingga empat semester, secara berturut-turut terhadap UKM tersebut dan tidak diberikan kucuran dana.

“Pertanyaan publik saat ini, kalau dilakukan pembubaran kelembagaan, artinya terhadap kejadian tersebut, semua tanggung jawab dipikul atau dilimpahkan kepada panitia pelaksana. Yang kesimpulannya, kesalahan atas insiden maut ini sepenuhnya tanggung jawab UKM Pagar Nusa. Harus diingat, UKM bela diri ini adalah organisasi mahasiswa intra kampus, bukan ekstra kampus. Jangan sampai, pembubaran tersebut menimbulkan tanda tanya dan kesan terburu-buru karena bisa blunder,” terang founder dan Direktur Eksekutif Progresif Law ini.

Masih menurut Mediator alumni Pusat Mediasi Nasional (PMN) ini, ada hal yang tidak kalah penting dari semangat pemberian sanksi itu. Misalnya, apakah pimpinan kampus sudah melakukan investigasi faktual di internal ?

“Apakah selama ini pola komunikasi, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kemahasiswaan berjalan dengan baik, antara UKM Pagar Nusa dengan Pembina, Pembina dengan Bagian Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan?,” tanya Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya ini.

Sejatinya, ungkap Abdul Aziz, organisasi semacam OMIK ini, program dan kegiatannya terstruktur. Terencana, terukur, dan terprediksi tingkat pelaksanaan dan kesuksesannya. Mengapa UKM yang kantor dan dananya dibiayai kampus ini tidak melakukan koordinasi dan meminta izin pada pihak kampus yang menaungi ? Mengapa pihak kampus tidak tahu-menahu kalau ada kegiatan UKM Pagar Nusa yang digelar setahun sekali itu.

“Jika nantinya penegak hukum menemukan adanya unsur pidana kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan yang menewaskan dua mahasiswa tersebut. Baik dari pihak UKM maupun pihak kampus, bukan tidak mungkin kasus ini berlanjut ke meja hijau,” tutur peneliti hukum pidana ini.

Sebagaimana diberitakan, meninggalnya dua mahasiswa UIN Kota Malang, yakni Miftah Rizki Prathama Jurusan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) asal Kota Bandung dan Moch Faisal Lathiful Fahri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah asal Paciran Kabupaten Lamongan saat mengikuti proses kegiatan Diklat Penerimaan Anggota UKM Pencak Silat (Penerimaan dan Pembaiatan Anggota Baru (PPAB) UKM Pagar Nusa) di Coban Rais, Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu 6 Maret, sontak menjadi perhatian.

Sebelumnya, Sekjen DPP KAUM, pun sangat menyesalkan kejadian itu. Kini, terhadap meninggalnya dua mahasiswa, masih dilakukan penyidikan oleh Polres Kota Batu. (bir/sit)

Kasatreskrim Polres Kota Batu, AKP Jeifson Sitorus, mengatakan bahwa gelar perkara diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya tersangka dari sejumlah saksi yang diperiksa.

“Gelar perkara diperlukan untuk menentukan status dalam pemeriksaan. Ada mekanisme gelar perkara yang dilakukan tim penyidik. Ada tidaknya tersangka tergantung hasil gelar perkara,” ungkap Kasatreskrim, Senin (15/03).

Jeifson menjelaskan, kedua korban sebelum meninggal, sempat mendapatkan perawatan awal. Dua korban itu, seperti yang sudah diketahui, yakni M Faisal Lathiful Fakhri dari Kabupaten Lamongan dan Miftah Rizki Pratama dari Bandung.

Baca juga: Penyebab Matinya Dua Mahasiswa UIN Malang Dibidik Pasal Kelalaian, 35 Saksi Sudah Diperiksa

Terkait kejadian itu, pihak keluarga Lamongan telah menyatakan tidak melanjutkan proses hukum. Sedangkan pihak keluarga korban asal Bandung, ingin proses hukum dilanjutkan jika diduga ada unsur tindak pidana.

Sementara itu, polisi juga telah menerima hasil visum Miftah. Hasil visum itu, menjelaskan kalau penyebab kematian Miftah, belum diketahui pasti. Hasil visum juga telah dikirim ke keluarga di Bandung.

“Inti visum et repertum yang kami terima, ini menyatakan bahwa tidak dapat disimpulkan faktor penyebab kematian dari korban. Sehingga, masih diperlukan tindakan pemeriksaan dalam atau autopsi,” ungkapnya.

Polisi juga telah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Bandung. Dikatakan Jeifson, pihak keluarga belum berkenan adanya upaya autopsi terhadap jenazah Miftah. Maka dari itu, hasil gelar perkara akan menentukan siapa saja yang terlibat.

Sementara itu, Paman Miftah, Muhammad Syarif yang datang ke Polres Batu, beberapa hari lalu mengatakan, mewakili keluarga besar, menerima kejadian tersebut dengan ikhlas sebagai kehendak Tuhan. Namun demikian, keluarga berharap agar masalah yang menimpa almarhum Miftah dituntaskan.

“Karena bagi kami ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan. Artinya, bukan kami tidak menerima kepergiannya, kami ingin proses hukum berjalan karena ada kejanggalan atas kepergian keponakan kami,” tegasnya.

Informasi yang diterima keluarga, panitia terkesan berbelit menjelaskan penyebab kematian. Ada penjelasanya mulai dari pingsan, jatuh, kelelahan hingga asma. Pihak keluarga ingin keterangan itu secara jelas.

“Buat kami, sebenarnya yang terpenting adalah harus ada yang bertanggung jawab dengan masalah ini. Kalau masalah ini bisa dibuktikan tanpa autopsi, kami akan terima. Kalau harus autopsi, kami minta diberikan waktu untuk didiskusikan dalam keluarga apakah memberi izin atau seperti keluarga Lamongan. Jadi kami belum memutuskan menerima kondisi ini sebagai sebuah musibah seperti keluarga Lamongan,” paparnya.

Syarif juga mengatakan, berdasarkan keterangan dari ayah korban, jenazah almarhum Miftah mengeluarkan darah dari telinga dan hidung saat berada di RS Karsa Husada. Keluarga tidak mengetahui penyebab keluarnya darah tersebut.

“Berdasarkan keterangan dari ayahnya, kami tidak melihat langsung, menyatakan demikian, bahwa ada darah yang keluar dari hidung dan telinga. Sekali lagi ini informasi dari ayahnya yang memang datang pertama ke RS,” ungkapnya. (bir/sit)

Tidak hanya pada unsur dugaan kelalaian yang kini tengah dilakukan penyidikan oleh Polres Kota Batu, namun kontrol universitas selaku lembaga yang menaungi, pun juga menjadi sorotan.

Seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Alumni UIN Se-Indonesia Kawasan Madura (DPP KAUM-MADURA), Nur Hasan. Dalam rilis yang ditembuskan juga kepada Ketua Dewan Penasehat, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, itu sangat menyesalkan adanya kegiatan UKM Pagar Nusa di masa pandemi Covid-19.

“Pertama, menyesalkan adanya kegiatan UKM Pagar Nusa UIN Malang (Kota, red), yang puncaknya digelar di Coban Rais, dan memakan korban jiwa dua orang aktivis bela diri tersebut. Mengingat, saat ini masa pandemi Covid-19, dimana pemerintah melarang keras kegiatan yang membuat terjadinya kerumunan orang, abai akan protokol kesehatan, bahkan tanpa Rapid Test atau Swab Antigen atau PCR Swab, yang berpotensi terjadinya penyebaran Corona Virus Disease yang mematikan itu,” kata pria yang juga Ketua Komisi D DPRD Bangkalan-Madura.

Kedua, tambah Nur Hasan, membaca pemberitaan, pihak kampus mengaku bahwa UKM Pagar Nusa, tidak meminta izin dan tidak ada izin yang diterbitkan untuk kegiatan tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi ?

“Padahal, UKM Pagar Nusa merupakan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK), yang sarana dan prasarananya difasilitasi oleh kampus. Seperti kantor dan anggaran program, yang bersumber dari keuangan kampus,” tambah pria berkaca mata ini.

Masih menurut Nur Hasan, poin tiga, jika benar UKM Pagar Nusa tidak berkoordinasi dengan pihak kampus dalam melaksanakan kegiatan di Kota Batu, hingga menghilangkan nyawa dua orang, apakah kampus akan memberikan sanksi tegas terhadap UKM Pagar Nusa, yang seharusnya berkoordinasi dan meminta izin kegiatan terlebih dahulu ?

“Misalnya, pembekuan keuangan dan kegiatan UKM selama dua hingga tiga semester berturut-berturut. Sanksi ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi UKM Pagar Nusa khususnya dan UKM-UKM lain pada umumnya,” imbuhnya.

Lebih dipertegas Nur Hasan, poin empat yakni bagaimana sesungguhnya pola pembinaan dan pengawasan pihak kampus terhadap OMIK hingga kegiatan UKM Pagar Nusa, yang bersifat tahunan dan terbuka untuk mahasiswa baru UIN Malang ini, tidak diketahui alias kecolongan ? Karena di mayoritas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti STAIN, IAIN dan UIN, kampus menerapkan pola koordinasi yang bertingkat terhadap OMIK dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, terutama di luar kampus.

“Sebelum melakukan koordinasi dan memproses izin hingga ke meja pimpinan, terlebih dahulu melewati yang namanya Bagian Kemahasiswaan guna verifikasi faktual terhadap kegiatan yang hendak dilakukan,” terangnya.

Baca Juga : Penyebab Matinya Dua Mahasiswa UIN Malang Dibidik Pasal Kelalaian, 35 Saksi Sudah Diperiksa

Poin lima dalam rilis, Nur Hasan menyampaikan, sebagai Perguruan Tinggi Islam yang berkembang dan berkemajuan, sejatinya sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, sistematis, dan terbuka. Sehingga, kejadian-kejadian yang cenderung dan bahkan berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa seorang mahasiswa dapat dicegah dan dihindari sedini mungkin. Tidak adanya koordinasi antara UKM Pagar Nusa dengan pihak kampus adalah bukti dari lemahnya komunikasi dan evaluasi tersebut.

“Peristiwa nahas seperti ini harus disikapi secara serius dan menjadi bahan evaluasi oleh segenap Pimpinan kampus. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Agar tidak timbul kesan, bermain-main dengan nyawa! Sungguh membahayakan dan bisa menjadi preseden buruk,” paparnya.

Diakhir rilisnya atau poin enam, Nur Hasan menyampaikan, mendukung dan mendorong pihak penegak hukum untuk menuntaskan proses penyidikan atas meninggalnya dua orang mahasiswa asal Lamongan dan Bandung tersebut. Mengingat, menyangkut hilangnya nyawa seseorang yang berstatus sebagai pelajar di Perguruan Tinggi.

“Apa penyebab dan bagaimana insiden tersebut hingga keduanya meregang nyawa, penting untuk dikuak agar nilai (value) penghormatan terhadap kemanusiaan yang hakiki benar-benar terjaga dan tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegas anggota DPRD tersebut.

Sebagaimana diberitakan, dua mahasiwa meregang nyawa saat mengikuti pelaksanaan diklat yang dipusatkan di Kota Batu. Akibat kejadian ini, Polres Kota Batu melakukan penyelidikan yang kini sudah ditingkatkan ke penyidikan, atas dugaan unsur kelalaian. Terkait siapa-siapa yang akan dijerat, masih dalam pendalaman penyidikan. (bir/sit)