UMK – Memontum

Komisi B DPRD Jombang Gelar Hearing Konsep Pengembangan UMKM

Memontum 2 — Thu, 09 Feb 2023 08:52:41 +0000

Memontum Jombang – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang menggelar hearing bersama Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jombang, terkait konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang, Kamis (09/02/2023) tadi. Dalam hearing yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, dipimpin Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Machin.

“Dari hearing ini, rencananya akan ada pelatihan untuk pembentukan asosiasi pengusaha desa. Karena, targetnya semua produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sudah masuk sertifikasi halal dan juga masuk dalam E-Katalog. Hal ini dilakukan, untuk persiapan ke depan agar UMKM tidak kalah dengan kabupaten lain,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui hearing ini diharapkan dinas-dinas terkait bisa bekerjasama dengan layanan online yang sedang booming. Sehingga, para pengusaha mendapat fasilitas kemudahan berjualan melalui online.

Sikapi Kenaikan UMK 2023, Ketua DPRD Kota Malang Berharap Sudah Win Win Solution

Memontum 1 — Wed, 14 Dec 2022 09:10:00 +0000

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, anggap kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang 2023 menjadi Rp 3.194.143,98, itu sudah titik tengah atau win-win solution. Sebab, jika kenaikan UMK terlalu tinggi, maka nanti dikhawatirkan pihak perusahaan keberatan dan berakhir PHK massal.

“Karena kalau terlalu tinggi, pihak pengusaha juga nanti yang merasa keberatan. Karena, iklim ini keseimbangannya harus kita jaga. Sehingga, kita menghitung UMK dengan besaran Rp 3 juta sekian itu sudah cukup. Jangan sampai di bawah Rp 3 juta,” ucap Made, seusai mengikuti sosialiasi UMK tahun 2023, di salah satu hotel, Rabu (14/12/2022) siang.

Disampaikan Made, jika DPRD akan terus berupaya mengawal nilai UMK tersebut. Jika hal itu sudah ditentukan oleh Pemprov dengan standart UMK dan perusahaan membayar karyawan dengan besaran UMK, maka harus diberikan. Jika tidak dibayarkan itu yang menjadi masalah.

“Sepanjang ada kesepakatan, pekerja dan perusahaan di awal kerja, misalnya pembayaran Rp 2 juta, atau Rp 1,5 juta. Kalau (2 belah pihak) sepakat. Saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan itu diaturannya wajib membayar UMK, kemudian tidak dibayarkan, itu yang masalah,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Made menghitung, jika keseluruhan upah yang diterima buruh, nantinya hampir mencapai Rp 3,5 juta. Hal tersebut, dilihat dari adanya fasilitas tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima buruh dari perusahaan.

“Karena ada BPJS Kesehatan yang tidak diterimakan dan tunjangan BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibagikan. Yang diterimakan itu sekitar Rp 3 juta seratus sekian, tanpa ada potongan pajak. Saya rasa sudah bagus itu. Titik tengahnya ketemu lah,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PMPTSP, mengadakan sosialisasi UMK tahun 2023 untuk memberikan jalan tengah, terkait kenaikan UMK Kota Malang.

“Nah, makanya ini lagi kita sosialisasikan. Tugasnya Disnaker, mensosialisasikan dan mengundang pengusaha untuk mencari titik tengah,” imbuhnya. (rsy/sit)

UMK Kota Malang Tahun 2023 Resmi Naik hingga Rp 3,1 Juta

Memontum 1 — Fri, 09 Dec 2022 12:41:31 +0000

Memontum Kota Malang – Rencana kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) resmi di tanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya, Kota Malang telah merencanakan kenaikan mencapai 7,22 persen, namun rencana itu tidak sesuai dengan harapan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadisnaker PMPTSP), Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika UMK Kota Malang, naik sebesar Rp 200 ribu, yakni menjadi Rp 3.194.143,98. “UMK Kota Malang, ada kenaikan Rp 200 ribu. Tahun sebelumnya, yakni Rp 2.994.143,98, sekarang menjadi Rp 3.194.143,98. Itu kenaikannya sekitar 6,67 persen,” kata Arif saat dikonfirmasi, Jumat (09/12/2022) tadi.

Hal itu juga didukung adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022, tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) resmi terbit pada Rabu, (07/12/2022). Dimana dalam SK tersebut, juga tertulis akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2023 secara serentak di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

“Untuk penerapannya nanti mulai 1 Januari 2023,” lanjut Arif.

Baca juga :

Lebih lanjut dikatakan Arif, jika kenaikan UMK tersebut didasarkan pada perhitungan kondisi perekonomian nasional. Diantaranya yakni pengaruh akan inflasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.

“UMK sebagai patokan upah terendah yang diberikan kepada pekerja, dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Penghitungannya berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di masing-masing kota dan kabupaten,” jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika UMK tersebut, bukan otoritas dari Pemkot Malang, melainkan pertimbangan dari Pemprov. Pihaknya, hanya mengajukan antara kemauan pekerja, kemampuan perusahaan, dan prediksi pertumbuhan ekonomi.

“Kita posisi di tengah-tengah. Hanya mengajukan yang middle (tengah,red). Pertimbangan sekarang ada di Provinsi, dewan pengubah merepresentasikan dari pekerja. Kita sounding dan bandingkan dengan kemampuan ekonomi perusahaan, tugasnya bagaimana ada titik temu. Itu bisa naik atau turun dari yang kita sodorkan,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Disnaker Kota Malang Rencanakan Kenaikan UMK Sebesar 7,22 Persen

Memontum 1 — Tue, 29 Nov 2022 12:30:00 +0000

Memontum Kota Malang – Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, akan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 7,22 persen atau naik sekitar Rp 216.206. Pertimbangan kenaikan tersebut, tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) No 18 Tahun 2022.

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika usulan kenaikan tersebut rencananya akan dikirimkan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Selasa (29/11/2022) ini.

“Keputusan kenaikan UMK tersebut tetap kita menunggu SK dari Gubernur Jatim. Kalau untuk Kota Malang, sesuai dengan deadline itu tanggal 29 Desember sudah ke Gubernur. Tapi hari ini sudah saya kirim ke Gubernur, ke provinsi,” ujar Arif saat dikonfirmasi, Selasa (29/11/2022) tadi.

Dijelaskan Arif, bahwa koefisien kenaikan UMK sebelumnya ada tiga yang telah disampaikan pada Wali Kota Malang. Yakni 0.1, 0.2, atau 0.3. Namun, dari ketiga koefisien tersebut, yang dikehendaki oleh Wali Kota yakni 0.1. Sebab, pihaknya takut apabila nanti kedepan terjadi PHK.

“Kita sampaikan ke Pak Wali, beliau menghendaki di 0.1, itu pertimbangannya kalau nanti terlalu tinggi, takutnya ada PHK. Makanya kita ambil tengah-tengahnya,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, menurutnya akan banyak resiko yang ditanggung oleh Pemda apabila usulan kenaikan tidak disetujui pada SK Gubernur. Namun, pihaknya memastikan pada bulan Desember mendatang, SK Gubernur mengenai keputusan UMK Kota Malang tahun 2023 akan segera terbit.

“Saya kira resikonya banyak. Karena kita berdiri di tengah, kita tidak membela dari Apindo maupun dari unsur buruh. Semuanya punya konsekuensi tinggi. Kalau nanti terlalu tinggi, Apindo merasa keberatan. Nanti larinya PHK. Tapi kalau kita tetap membela Apindo, nanti buruh bisa demo. Makanya kita ambil tengah-tengahnya,” tegasnya.

Sebagai informasi, jika nantinya UMK Kota Malang direncanakan naik maka itu menjadi Rp 3.210.350, dari yang sebelumnya Rp 2.944.144. Arif berharap, agar kedepan semua pihak, baik serikat buruh dan Apindo dapat menerima keputusan tersebut.

“Mudah-mudahan semua pihak menerima. Itu harapan kami. Di Jawa Timur, Kota Malang itu masuk ke rata-rata. Tapi kalau Malang Raya, sekarang ini kita sudah hampir sejajar. Nanti setelah ada SK kita segera sosialisasi dengan serikat buruh, serikat pekerja juga,” imbuhnya. (rsy/sit)

UMK Kabupaten Pamekasan akan Naik 10 Persen

Memontum 2 — Wed, 23 Nov 2022 05:40:00 +0000

Memontum Pamekasan – Kementerian Ketenagakerjaan RI, mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18 Tahun 2022 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. Dalam aturan yang ditandatangani tanggal 16 November 2022 tersebut, berisi formula penentuan upah minimum tahun 2023 bagi pemerintah daerah. Hitungannya, dengan rumus yang sudah diatur oleh pemerintah.

Mensikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Pamekasan, Supriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP tahun 2023 tersebut. “Dari Permenaker tersebut, kami dari unsur pemerintahan, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, telah mengadakan rapat untuk mengusulkan berdasarkan perhitungan-perhitungan sesuai Permenaker itu,” katanya, Rabu (23/11/2022) tadi.

Perjuangkan UMK, ASBII Situbondo Unjuk Rasa ke DPRD

Memontum 1 — Sat, 14 May 2022 13:42:51 +0000

Memontum Situbondo – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia (ASBII) PTPN XI Kabupaten Situbondo menggelar aksi unjuk rasa di depan Halaman Gedung DPRD Jalan Kenanga Situbondo, Sabtu (14/05/2022) tadi. Aksi buruh ini, membawa sederet tuntutan yang diantaranya menolak UU Nomor 11 tahun 2020, tentang cipta kerja dan meminta kepada seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Situbondo, agar membayar sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo tahun 2022.

Ketua ASBII PTPN XI Situbondo, Fitro Haryadi, dihadapan para anggota Komisi IV DPRD menyampaikan beberapa tuntutan dari aksi unjuk rasa. Diantaranya, mengenai dinvestasi yang merugikan.

“Menolak atau setidak- tidaknya tidak melakukan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan di PTPN group dengan cara divestasi yang merugikan pekerja dan masyarakat,” ujar Fitro.

Para perwakilan buruh juga meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Situbondo, sebagaimana kewenangannya untuk menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan yang ada. Baik di daerah maupun pusat, di lingkungan PTPN group. Baik terkait dengan restrukturisasi dan divestasi bisnis PTPN group. Hal ini, disebabkan sudah ada tiga pabrik gula di BKO di Kabupaten Situbondo dan enam pabrik gula di Jawa Timur.

Baca juga :

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, H Lukman, yang menemui aksi massa mengatakan, semua aspirasi dan berbagai tuntutan dari perwakilan para buruh akan ditampung. “Semua aspirasinya sudah kita tampung dan semua akan kita tindaklanjuti. Baik itu ke Pemerintah Daerah Situbondo, Jatim maupun pusat,” ungkap H Lukman.

Kepala Disnakertran Situbobdo, Didik Sulistiyono, saat dikonfirmasi terkait adanya tuntutan para buruh mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan para buruh, semuanya akan tindaklanjuti. Termasuk, masalah upah pekerja yang tidak memenuhi UMR yang dilakukan oleh para pengusaha di Kabupaten Situbondo.

“Terkait masalah tersebut, sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha di Kabupaten Situbondo. Khususnya, bagi pengusaha yang belum membayar upah sesuai UMR yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Didik.

Namun, pihaknya mengakui bahwa Disnakertran Situbondo, saat ini tidak bisa melakukan tindakan apapun apabila ada pengusaha yang melanggar. Itu dikarenakan, terbentur dengan suatu aturan. “Sebab sejak tahun 2020, untuk bidang pengawasan terhadap pengusaha, sudah diambil alih oleh provinsi. Artinya, tugas kami ini hanya bisa mensosialisasikan dan melaporkan kepada pihak provinsi,” ujar Didik. (her/gie)

UMK Kota Malang Naik Rp 23 Ribu di Tahun 2022, Wali Kota Sampaikan Akan Meneruskan Keputusan Dewan Pengupah

Memontum 1 — Wed, 01 Dec 2021 05:57:09 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akhirnya menerbitkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, Rabu (1/12) ini. Berdasarkan keputusan tersebut, telah resmi ditetapkan besaran UMK tahun 2022 di 38 kabupaten/kota, termasuk Kota Malang. Dimana terdapat peningkatan UMK Kota Malang sekitar Rp 23 ribu dari tahun 2021, menjadi Rp2.994.143,98 .

“Mekanisme sudah kita lakukan. Kita hanya meneruskan apa yang menjadi keputusan dewan pengupah,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (01/12/2021).

Menurut orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu, keputusan pengupahan saat ini terbilang memudahkannya. Pasalnya, di tahun-tahun sebelumnya, masing-masing daerah yang menentukan.

Baca juga :

“Sekarang dewan pertimbangan yang memutuskan. Untuk penentuan pun sudah ada kajian akademis dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada akademis, harapannya kan sudah tidak punya kepentingan lain. Hanya kepentingan bagaimana investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jatim bisa terkondisikan dengan lebih baik,” beber Sutiaji.

Selain itu, baginya dalam keputusan UMK tahun 2022, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik pada sisi pengusaha maupun pekerja. “Terdapat dua sisi yang harus menjadi kesadaran kita semua. Dengan kenaikan UMK, buruh tidak merasa terdzolimi dengan upah yang diberikan, dan investor yang masuk tidak mengalami high cost. Kan begitu konsepnya, jadi bisa menemukan titik tengah dari dua singgungan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Berikut besaran UMK 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2022:

1. Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19

2. Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85

4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19

5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17

6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36

7. Kota Malang: Rp 2.994.143,98

8. Kota Pasuruan: Rp 2.838.837,64

9. Kota Batu: Rp 2.830.367,09

10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88

11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95

12. Kabupaten Tuban: Rp 2.539.224,88

13. Kota Mojokerto: Rp 2.510.452,36

14. Kabupaten Lamongan: Rp 2.501.977,27

15. Kota Probolinggo: Rp 2.376.240,63

16. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.328.899,12

18. Kota Kediri: Rp 2.118.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.079.568,07

20. Kabupaten Kediri: Rp 2.043.422,93

21. Kota Blitar: Rp 2.039.024,44

22. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.029.358,67

23. Kabupaten Blitar: Rp 2.015.071,18

24. Kabupaten Lumajang: Rp 2.000.607,20

25. Kota Madiun: Rp 1.991.105,79

26. Kabupaten Sumenep: Rp 1.978.927,22

27. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.970.006,41

28. Kabupaten Ngawi: Rp 1.962.585,99

29. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77

30. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.958.640,12

31. Kabupaten Madiun: Rp 1.958.410,31

32. Kabupaten Magetan: Rp 1.957.329,43

33. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.956.773,48

34. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.954.281,32

35. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.944.932,74

36. Kabupaten Situbondo: Rp 1.942.750,77

37.Kabupaten Pamekasan: Rp 1.939.686,39

38. Kabupaten Sampang: Rp 1.922.122,97

Pemkab Gresik Raih Penghargaan Modernisasi Pengadaan Barang atau Jasa

Memontum Editorial Team 1 — Thu, 19 Nov 2020 14:59:01 +0000

Memontum Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendapatkan penghargaan tingkat Regional Provinsi Jawa Timur. Adalah penghargaan piagam atas komitmen untuk perubahan budaya kerja menuju modernisasi pengadaan barang atau jasa dan meningkatkan peran serta pelaku UMK Jawa Timur 2020, yang berhasil diraih Pemkab Gresik.

Penyerahan piagam sendiri, diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), pada Kamis (19/11). Piagam tersebut, diterima oleh Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, mewakili Bupati Gresik.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, di bawah kepemimpinan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang atau jasa yang diterapkan Pemkab Gresik yang selalu mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Indikator lain, yaitu penilaian meliputi tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengadaan barang atau jasa (PBJ). Termasuk, secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ujar Kabag Humas. (kom/sit)

Perbandingan UMK Jember 2020 Tertinggi Tapal Kuda

memontum — Mon, 09 Dec 2019 13:03:10 +0000

Jember, Memontum – Perbandingan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten Jember tahun 2020 mendatang lebih tinggi dari daerah sekitar Kabupaten Jember atau disebut daerah tapal kuda.

Perbandingan tersebut terlihat dalam tabel, saat sosialisasi UMK tahun 2020 menuju Jember harmoni hubungan industrial, yang bertempat di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/12/2019) siang.

Dijelaskan dalam tabel, UMK Kabupaten Jember sebesar Rp.2.355.662,90, kedua kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.2.314.278,87, ketiga kabupaten Lumajang sebesar Rp.1.982.295,10 dan kabupaten Bondowoso sebesar Rp.1.954.705,75 dan Kabupaten Situbondo sebesar Rp.1.913.321,73.

“UMK Jember tahun 2020, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 187.745,10, pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.170.917 dan di tahun 2020 menjadi Rp. 2.355.662,91,” ujar Faida, disambut tepukan tangan peserta sosialisasi.

Kenaikan UMK ini jelas Bupati, berdasarkan keputusan Keputusan Gubernur Jawa Timur no 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020 yang sebelumnya telah melalui sejumlah pembahasan serta survei.

Besaran UMK Jember, didasarkan oleh saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Jember yang diawali dengan proses yang panjang, seperti survey kebutuhan hidup layak, yang dilaksanakan di 3 pasar tradisional.

“Selanjutnya diadakan pembahasan dalam sidang oleh dewan pengupahan kemudian, ditetapkan besaran usulan UMK melalui Bupati yang selanjutnya direkomendasikan usulan besaran UMK kepada Gubernur Jawa Timur,” jelas Faida.

Faida menerangkan, UMK ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah supaya upah minimum yang diberikan tidak jauh merosot pada level bawah, UMK juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan angka kebutuhan hidup layak.

“Di tahun 2016 UMK Kabupaten Jember senilai Rp 1.629.000, tahun 2017 naik menjadi Rp 1.763.392, tahun 2018 sebesar Rp 1.916.983, tahun 2019 menjadi Rp 2.170.917 dan tahun 2020 menjadi Rp 2.355.662,” terang.

Bupati Perempuan pertama di kabupaten Jember ini menambahkan, diharapkan dengan
penetapan ini hubungan antara pengusaha, karyawan dan pemerintah dapat berjalan baik dan harmonis.

Terlihat, dalam acara Sosialisasi UMK tersebut, Bupati berlatar Dokter ini, juga menyerahkan piagam penghargaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada 19 perusahaan kategori pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2019 yang diantaranya kepada PT Indomarco Adiprima, PT Tekad Karya Putera dan PDP Kahyangan Jember, serta sejumlah perusahaan lainnya. (gik/yud/oso)