Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, mendapat dukungan penuh dari Advokasi Perwakilan Unicef wilayah Jawa dan Bali Prasarana Pemukiman Wilayah, untuk meningkatkan sanitasi aman di Kabupaten Lumajang.

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyampaikan bahwa berbagai langkah akan dilakukan oleh Pemkab Lumajang, agar mencapai goals atau tujuan kabupaten dengan sanitasi yang tak hanya layak namun juga aman bagi masyarakat. “Jadi di Kabupaten Lumajang ini telah tersedia fasilitas sedot tinja Gedang Mesem (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat) yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Pj Bupati Lumajang juga berharap, agar Lumajang dapat mewujudkan kabupaten dengan sanitasi aman demi masyarakat yang sejahtera. “Beberapa langkah yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk merubah sanitasi layak menjadi sanitasi aman,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa rencana selanjutnya yakni dengan melakukan sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di masing masing instansi lintas sektor maupun masyarakat sekitar. “Selain itu, Pemkab Lumajang juga akan bekerjasama dengan BUMDes untuk kemudahan masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang bersih dengan perhatian dari tim penggerak PKK di masing masing desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Wash Officer Unicef Surabaya, M Afrianto Kurniawan, mengatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh ketika Kabupaten Lumajang, dapat menerapkan sanitasi yang aman. Dengan sanitasi aman, Kabupaten Lumajang dapat mengurangi angka stunting dan mengentaskan kemiskinan serta mendukung aksi mitigasi perubahan cuaca.

“Kita berencana mendorong capaian sanitasi aman dan tidak hanya layak namun juga memenuhi syarat syarat higienitas. Salah satu mandat yang diminta oleh Bapenas, adalah bagaimana caranya mendorong sanitasi yang aman di Jawa Timur khususnya Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Secara regulasi, bupati atau pemerintah daerah, bisa membuat peraturan yang ditujukan mencegah pernikahan anak. Namun, pemerintah tidak mungkin bisa memantau sepenuhnya pergaulan anak. Padahal, perilaku atau rasa keingintahuan anak, menjadikan anak kadang terjerumus kepada kekerasan anak hingga hamil di luar nikah dan yang lainnya.

Bekerjasama dengan Unicef atau organisasi PBB yang membidangi masalah anak, Pemkab Trenggalek mencoba mengajak kader forum anak bisa ikut menjaga teman sebaya. Karena, merekalah yang biasa diajak komunikasi, bergaul dan tahu dengan teman sebayanya.

“Saya minta ada kontrol teman sebaya, yang secara regulasi pemerintah bisa berupaya memimalisasi pernikahan anak. Namun, karena yang bergaul itu teman sebaya, sehingga yang efektif adalah teman sebaya untuk mengingatkan sesamanya,” ujar Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Dirinya juga menegaskan, bahwa hal itu perlu disosialisasikan ke masyarakat umum. Caranya, bisa melalui lomba-lomba di media sosial, atau salah satunya seperti Tik Tok. Harapannya, promosi lewat Tik Tok dan medsos untuk bersosialisasi tentang tidak ada perkawinan anak, akan lebih efektif di kalangan mereka sendiri.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Saya juga meminta kepada semua jajaran, untuk memperbanyak kuota beasiswa. Dengan semakin banyaknya kuota beasiswa, diharapkan generasi muda sekarang punya semangat mengejar cita-cita. Dengan begitu, dapat menghambat keinginan menyimpang atau menikah muda,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny, menambahkan kampanye stop pernikahan usia anak sama halnya menembak semua sasaran pembangunan. “Jadi, saya harus memperhatikan mulai dari anak hingga perempuan itu terlindungi, terpenuhi hak-haknya. Kemudian, juga terlindungi dari potensi kekerasan,” kata Novita.

Seperti diketahui, angka perceraian juga menjadi salah satu konsentrasi di Kabupaten Trenggalek, karena angkanya yang sangat tinggi. Salah satunya, akibat dari belum matangnya pernikahan.

“Jadi, kalau kita kampanye stop pernikahan usia anak, ini sama halnya menembak semua sasaran pembangunan kita,” tegasnya.

Bertepatan dengan Hari Anak Nasional tahun ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi meluncurkan Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Children). Tujuan program ini, adalah untuk membentuk layanan anak yang terintegratif di tingkat desa. Sehingga, memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan dari unit yang paling kecil.

“Belum lagi di masa Pandemi Covid-19 kemarin, penutupan sekolah, tekanan ekonomi, gangguan layanan, kehamilan dan kematian orang tua karena pandemi membuat anak perempuan yang paling rentan berisiko tinggi untuk menikah di bawah umur,” jelas ibu tiga anak ini.

Senada, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Unicef, Arie Rukmantara, menyampaikan apresiasi khususnya kepada Bupati Trenggalek dan Dinsos P3A atas respon cepat untuk Perlindungan Anak yang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19. Selain melakukan pendataan dan penanganan jangka pendek serta peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh 2021 untuk memastikan keberlanjutan Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.

“Respon cepat ini penting untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang berisiko terjadi selama masa pandemi Covid-19. Di Kabupaten Trenggalek, sendiri angka dispensasi Perkawinan Anak di Tahun 2020 mencapai 456 kasus dan meningkat 2 kali lipat menjadi 956 kasus pada tahun 2021,” ujarnya.

Maka dari itu tentunya perlu upaya pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C sejalan dengan pencapaian SDG tujuan ke-5 untuk penghapusan perkawinan anak dan tujuan ke-16 untuk perlindungan anak, serta memastikan semua anak terlindungi atau yang lebih dikenal sebagai No Child Left Behind. (mil/sit)

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bondowoso, Dewi Rahayu, mengapresiasi gelaran LPKIPI Unicef yang sudah banyak membantu pemenuhan hak perempuan dan anak di Bondowoso. “Pelatihan ini penting untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasis gender. Karena saat ini, Bondowoso sedang berproses menuju Kabupaten Layak Anak (KLA),” kata Dewi, Selasa (14/06/2022) tadi.

Ditambahkannya, saat ini Bondowoso untuk kasus pernikahan dini, angkanya sudah mulai menurun. Dari semula berada di posisi ketiga, kini telah turun menjadi posisi lima se-Jawa Timur.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Walaupun peringkat pernikahan dini menurun, namun jumlahnya masih banyak. Sesuai data, pernikahan dispensasi jumlahnya mencapai 1.045. Dispensasi ini, diberikan kepada pasangan yang belum cukup umur,” ujarnya.

Masih menurutnya, banyak dampak negatif dari pernikahan dini, jika tidak dilakukan penekanan. Diantaranya, yaitu berdampak terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) dan Anak (AKA), angka rata-rata lama sekolah dan ekonomi.

“Jadi dampak pernikahan dini bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi,” jelasnya.

Oleh karena itu, diharapkan melalui pelatihan ini bisa merumuskan acuan dalam mengambil kebijakan. Sehingga, bisa menjadi pondasi dalam menanggulangi pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan. (zen/sit)