Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Unidha, Firina Lukitaningtias, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster untuk menyasar pada persiapan mudik lebaran. “Untuk hari ini, vaksin untuk para mahasiswa Unidha dan warga sekitar. Selain untuk persiapan mudik, juga untuk pembelajaran luring. Jumlah vaksin 500 dosis astra zeneca yang diutamakan untuk dosis ke 3,” terang Firina Lukitaningtias.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kasiwas Kesdam V Brawijaya, Kapten Ckm Agung Rahmat, menjelaskan bahwa serbuan vaksinasi akan terus dilaksanakan hingga dengan tanggal 30 April 2022. “Sebelumnya ada permintaan dari kampus untuk vaksin mahasiswa. Karena untuk persiapan liburan dan sebagai syarat perjalanan yang sekaligus untuk percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Kapten Ckm Agung, pihaknya menyiapkan 500 dosis vaksin lebih. Kesdam V menyiapkan tim statis dan mobiel. “Untuk serbuan vaksinasi, Kesdam menyiapkan tim statis dan mobile. Melakukan vaksinasi, bahkan sampai malam,” terangnya. (gie)

“Dari kami sudah memberikan kebijakan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan bisa mengajukan pemotongan uang spp sebesar 30%. Kalau masalah persyaratan kan memang semua kebijakan dan bantuan harus ada syaratnya gak mungkin kalau sembarang. Kami dari pihak kampus kan ingin benar-benar membantu kepada yang membutuhkan jadi ya harus ada persyaratannya untuk di penuhi,” ujar WR II Suharto.

“Di masa pandemi ini dengan metode pembelajaran daring atau online, kita sebagai mahasiswa mengalami kesulitan, karena terjadi krisis ekonomi. Kami bersama-sama meminta kepada pihak kampus untuk pemotongan biaya SPP sebesar 50%. Setelah pihak kampus memberikan kejelasan dengan potongan SPP 30% dengan syarat-syarat yang menurut kami tidak mampu memenuhinya,” ujar Ronald salah satu mahasiswa.

Persyaratan yang harus di penuhi yaitu seperti meminta surat dari desa atau wilayah masing-masing mahasiswa, lalu juga pekerjaan orang tua masing-masing mahasiswa dan juga harus mencantumkan laporan pembayaran listrik per bulan dari masing masing mahasiswa.

“Ya kan memang seharusnya begitu, persyaratan itu harus detail agar kami bisa tahu siapa yang harus benar-benar kami bantu dan juga siapa yang tidak memerlukannya. Karena semua bantuan memang harus ada persyaratannya,” ujar WR II Suharto.

Dari beberapa mahasiswa merasa masih keberatan dengan persyaratan yang harus di penuhi. Sedangkan kesulitan ekonomi di masa pandemi ini terus berjalan.

“Kami masih merasa kesulitan dengan persyaratan itu. Target kami kan potongan spp 50%, tapi sudah diputuskan potongan spp sebesar 30%. Menurut kami, persyaratan yang diberikan tidak masuk akal sehingga kami akan terus mendesak pihak kampus untuk menyetujui tuntutan kami para mahasiswa,” tutup Ronald salah satu mahasiswa. (mg1/yan)

Menghadirkan narasumber internasional yaitu Yuni Yuningsih, CPA, M.Com, PhD, dari Curtin University, Australia. WNI asal Bandung ini merupakan dosen School Of Accounting, Faculty Of Business and Law Curtin University, Australia. Sebelumnya, Yuni, sapaan akrabnya pernah mengenyam pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Dr. Endang Sungkawati M.Si. dan Dr.Puji Handayati, SE, AK, CA, CMA, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Kuliah tamu yang diikuti mahasiswa dan dosen Unidha ini bertujuan menambah wawasan dan mempersiapkan mahasiswa dan dosen Unidha dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Setiap Perguruan Tinggi dituntut menyiapkan mahasiswa dan dosen agar siap bersaing dengan sistem digital.

“Karena dunia industri tak lagi mengutamakan kompetensi manusia, namun juga penggunaan teknologi digital. Selain bekal materi dari kampus, dalam pelaksanaannya mahasiswa magang di sejumlah industri kompeten seluruh Indonesia sekitar 2 bulan,” jelas Dr. Endang Sungkawati M.Si., Dekan FEB Unidha.

Endang menambahkan, khusus FEB Unidha, sarana dan prasarana yang disiapkan kampus cukup mendukung pelaksanaan revolusi industri 4.0, meski dalam tahapan sederhana/standar untuk semua bidang. Salah satunya website untuk modul, pemberian tugas, ruang tanya jawab, kuliah online antara dosen dan mahasiswa, dan lainnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Komisariat Malang Raya Dr. Puji Handayati, SE, AK, CA, CMA, mengatakan, perkembangan Revolusi Industri 4.0 merata disemua aspek kehidupan. Mau tidak mau, manusianya harus mempersiapkan diri. Tak hanya dari pengetahuan, namun juga penguasaan bahasa asing. Sebab persaingannya secara internasional.

“Mau tidak mau, harus terbiasa berinteraksi dan mengubah mindset secara internasional. Untuk itu, diperlukan sinergi semua pihak, seperti yang dilakukan IAI dengan menggandeng semua kampus dalam kegiatan seperti ini. Karena jika dilakukan parsial atau individu sangat berat. Dampak lainnya, untuk peningkatan akreditasi prodi,” jelas Kaprodi S2 Akuntansi UM ini.

Menurutnya, penguasaan bahasa Inggris disetiap kampus berbeda. Kendalanya, masih banyak kampus dimana penguasaan mahasiswa dalam berbahasa Inggris terbilang rendah. Termasuk dosennya.

“Kalau sudah dibiasakan mendengar dan berbicara, terlebih bersama orang asing atau native speaker, akan lebih mudah menguasai dan familiar. Termasuk di Akuntansi, tak hanya manual, tapi ada beberapa akuntansi berbasis IT yang juga harus dikuasai,” tandas Puji.

Curtin University merupakan universitas terbaik di Australia, bahkan tingkatannya jauh melebihi universitas terbaik di Indonesia. Yuni menularkan apa yang dipelajari mahasiswa di Australia kepada mahasiswa di Indonesia. Bagaimana persiapan dan perkembangan mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0 di Australia, sebagai bahan wawasan mahasiswa dan dosen Unidha.

“Apa yang saya sampaikan untuk alih teknologi dan alih pengetahuan kepada mahasiswa dan dosen Unidha. Terutama terkait Revolusi Industri 4.0. Sejauh mana yang telah dilakukan dan yang bisa diaplikasikan disini, serta apa yang harus dikejar atau diikuti. Contoh paling mudah yaitu pengembangan UMKM dengan teknologi digital, misal promosi penjualan melalui online. Tanpa harus menyediakan toko dan gudang, dan lainnya,” terang Yuni. (rhd/yan)

 
Memontum Kota Malang – Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang melepas sekitar 800-an mahasiswa semester 7 untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam Program Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM) Unidha 2018. Mereka mengabdi di 4 kecamatan kabupaten Malang, yaitu Ampelgading, Jabung, Tumpang, dan Ngajum, yang tersebar di 6 desa dan 16 dusun, selama sebulan mulai 2 Juli hingga 2 Agustus 2018.

Mereka dilepas oleh Rektor Unidha Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, MH, dalam Upacara Pembukaan KKN BBM 2018 di lapangan Unidha, Senin (2/7/2018). Sengaja tahun ini mengambil tema “Mengabdi dan Menyenangkan Hati Masyarakat” agar selama pengabdian mampu menghasilkan karya yang bermanfaat, hingga menyenangkan bagi masyarakat setempat.

Para mahasiswa KKN BBM Unidha 2018. (rhd)

“Diharapkan dengan pengabdian mahasiswa Unidha selama 1 bulan ini, masyarakat akan lebih mengenal Unidha melalui manfaat program yang dijalankan saat KKN. Kali ini diikuti 800-an mahasiswa semester 7 dari 6 Fakultas 12 Prodi yang ada di Unidha, dengan didampingi 32 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),” jelas Wahid, Ketua Panitia KKM BBM Unidha 2018, kepada Memo X.

KKN merupakan mata kuliah wajib setelah proses edukatif atau perkuliahan. Dengan bekal yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan, diharapkan aplikatif di lapangan dapat berjalan dengan baik. “Sebagaimana Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dalam KKN ini mahasiswa harus bisa menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat (tomas) sebagai salah satu kunci keberhasilan program. Jangan sampai tomas tersinggung karena anda merasa lebih pintar. Karena bagaimanapun pintarnya anda, peran tomas sangat berpengaruh. Anda harus bisa menempatkan diri, merendahkan hati, mengedepankan sopan santun, etika, dan taat aturan yang ada,” pesan Rektor Unidha Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, MH, dalam sambutan pemberangkatan kepada para mahasiswa KKN.

Rektor Unidha Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH, MH, dan jajarannya bersama mahasiswa KKN BBM Unidha 2018 lempar topi. (rhd)

Suko menambahkan, agar saat KKN tidak ada kegiatan politik, baik Pileg, Pilpres, dan lainnya, yang melibatkan mahasiswa. “Karena politik akan membawa dampak tidak kondusif. Harus dibedakan kondisi dan tujuan awalnya semata untuk kemandirian masyarakat. Nantinya, kami akan bersyukur kalau akhirnya masyarakat bisa mengembangkan hasil yang ditularkan dalam KKN. Seperti kuliner, kerajinan handicraft, seni budaya, pendidikan, wisata setempat, dan lainnya. Bahkan Wisnuwardhana sudah mengembangkan 7 sekolah binaan TK di Ngajum sejak 1980-an, baik mulai bangunan, sarana prasarana, hingga SDM-nya,” tambah Suko, sesaat setelah penyematan atribut KKN kepada 2 perwakilan mahasiswa.

Salah satu peserta, Lailatul Siti Aminah, mahasiswa prodi Akuntansi asal Bumiayu, Malang, yang ditempatkan di Jabung, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan bersama 47 anggota lainnya. “Persiapan mulai perlengkapan, seperti bimbel, dan lainnya kami siapkan sejak beberapa bulan sebelumnya. Seperti budidaya singkong, mulai bagaimana pengolahan, peningkatan, hingga layak ekspor. Harapannya, masyarakat bisa mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari dan tularkan untuk dikembangkan di masyarakat,” ungkap Aminah. (rhd/yan)

Hal ini disebabkan karena fokus pemerintah saat ini berorientasi pada ekonomi. Sementara hukum tidak dikedepankan. Pun pejabat yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepresidenan atau Kementerian yang berkaitan hukum, tidak berasal dari kalangan hukum yang kompeten.

Hal ini diungkapkan Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D dalam kuliah tamu bertemakan “Regulasi Penataan Hukum Dan Kelembagaan Penanganan Korupsi di Indonesia : Konsepsi dan Implementasinya” di Gedung F-2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Selasa (19/12/2017).

Pemaparan yang disampaikan Wamenkumham 2011-2014 ini, bukan karena dirinya sudah tak terlibat dalam struktur Kementerian era ini, melainkan pemaparan sejak dirinya terlibat hingga perkembangan penanganan korupsi di Indonesia saat ini.

“Saat itu, upaya penegakan hukum KPK berbenturan dengan Polri karena sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat petinggi Polisi. Tentunya hal ini semakin menyulitkan KPK dalam tugasnya. Selain Polri dinilai tidak netral, ternyata juga terlibat. Hingga muncul perseteruan KPK vs Polisi, antara Cicak dan Buaya, sebagai sebuah frame mengecilkan arti KPK yang disimbolkan cicak dengan penangkapan Antasari Ashar, Abraham Samad, dan lainnya, setelah KPK menyeret beberapa pejabat Polri. Hingga perseteruan KPK vs Polri pun berjilid-jilid,” jelas Denny.

Visitor Profesor di Melbourne University Law School menambahkan, tantangan yang dihadapi KPK dalam pemerintahan saat ini, diantaranya bukan masuk skala prioritas, pemahaman Presiden atas KumHamTasKor, Political Corruption Landscape, cengkeraman oligarch, dan pelemahan KPK.