“Karena kalau terlalu tinggi, pihak pengusaha juga nanti yang merasa keberatan. Karena, iklim ini keseimbangannya harus kita jaga. Sehingga, kita menghitung UMK dengan besaran Rp 3 juta sekian itu sudah cukup. Jangan sampai di bawah Rp 3 juta,” ucap Made, seusai mengikuti sosialiasi UMK tahun 2023, di salah satu hotel, Rabu (14/12/2022) siang.

Disampaikan Made, jika DPRD akan terus berupaya mengawal nilai UMK tersebut. Jika hal itu sudah ditentukan oleh Pemprov dengan standart UMK dan perusahaan membayar karyawan dengan besaran UMK, maka harus diberikan. Jika tidak dibayarkan itu yang menjadi masalah.

“Sepanjang ada kesepakatan, pekerja dan perusahaan di awal kerja, misalnya pembayaran Rp 2 juta, atau Rp 1,5 juta. Kalau (2 belah pihak) sepakat. Saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan itu diaturannya wajib membayar UMK, kemudian tidak dibayarkan, itu yang masalah,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Made menghitung, jika keseluruhan upah yang diterima buruh, nantinya hampir mencapai Rp 3,5 juta. Hal tersebut, dilihat dari adanya fasilitas tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima buruh dari perusahaan.

“Karena ada BPJS Kesehatan yang tidak diterimakan dan tunjangan BPJS ketenagakerjaan yang tidak dibagikan. Yang diterimakan itu sekitar Rp 3 juta seratus sekian, tanpa ada potongan pajak. Saya rasa sudah bagus itu. Titik tengahnya ketemu lah,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) PMPTSP, mengadakan sosialisasi UMK tahun 2023 untuk memberikan jalan tengah, terkait kenaikan UMK Kota Malang.

“Nah, makanya ini lagi kita sosialisasikan. Tugasnya Disnaker, mensosialisasikan dan mengundang pengusaha untuk mencari titik tengah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kadisnaker PMPTSP), Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika UMK Kota Malang, naik sebesar Rp 200 ribu, yakni menjadi Rp 3.194.143,98. “UMK Kota Malang, ada kenaikan Rp 200 ribu. Tahun sebelumnya, yakni Rp  2.994.143,98, sekarang menjadi Rp 3.194.143,98. Itu kenaikannya sekitar 6,67 persen,” kata Arif saat dikonfirmasi, Jumat (09/12/2022) tadi.

Hal itu juga didukung adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022, tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) resmi terbit pada Rabu, (07/12/2022). Dimana dalam SK tersebut, juga tertulis akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2023 secara serentak di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

“Untuk penerapannya nanti mulai 1 Januari 2023,” lanjut Arif.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut dikatakan Arif, jika kenaikan UMK tersebut didasarkan pada perhitungan kondisi perekonomian nasional. Diantaranya yakni pengaruh akan inflasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.

“UMK sebagai patokan upah terendah yang diberikan kepada pekerja, dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Penghitungannya berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di masing-masing kota dan kabupaten,” jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika UMK tersebut, bukan otoritas dari Pemkot Malang, melainkan pertimbangan dari Pemprov. Pihaknya, hanya mengajukan antara kemauan pekerja, kemampuan perusahaan, dan prediksi pertumbuhan ekonomi.

“Kita posisi di tengah-tengah. Hanya mengajukan yang middle (tengah,red). Pertimbangan sekarang ada di Provinsi, dewan pengubah merepresentasikan dari pekerja. Kita sounding dan bandingkan dengan kemampuan ekonomi perusahaan, tugasnya bagaimana ada titik temu. Itu bisa naik atau turun dari yang kita sodorkan,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara, melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji,” ucap Dirjen Putri, Selasa (24/08).

Menurut Dirjen Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, kata Dirjen Putri, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan, yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum, harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta median upah.

“Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, menyatakan forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.

Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang terjadi.

“Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan,” ujar Haiyani.

Sebagai informasi, forum koordinasi ini diikuti oleh Kadisnaker yang membidangi ketenagakerjaan seluruh Indonesia dan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) secara luring dan daring. (hms/ker/aye/ed2)