Melihat musibah tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi, dengan didampingi Wakil Ketua Komis A DPRD Sidoarjo Haris, Plt Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Sidoarjo Rizal, beserta kepala desa setempat, melakukan pengecekan lokasi yang kerap jadi langganan banjir, Selasa (14/06/2022) tadi. “Tempat ini (banjir, red) sudah menjadi langganan tahunan. Sementara untuk penanganan saat ini, minimal bagaimana cara agar banjir bisa teratasi. Oleh karenanya, kita harus duduk bersama dengan stakeholder terkait,” ujar Wabup Subandi saat Sidak di lokasi banjir di Perum Pondok Tjandra, Kecamatan Waru Sidoarjo.

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Selain itu, menurut Wabup, problem banjir ini harus segera teratasi. Pasalnya, aktivitas perekonomian dikawasan ini, semakin meningkat.

“Di sini peningkatan perekonomiannya pesat. Diantaranya dekat dengan pasar, dekat dengan Bandara Juanda, dekat dengan lokasi pendidikan. Pastinya, ini akan meresahkan masyarakat. Apalagi, banjirnya hampir setengah meter,” ungkap pria yang menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.

Pihaknya berharap, dalam Minggu ini kita bisa bertemu dengan Direktur Pondok Tjandra, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan banjir. “Ini nggak bisa kalau Pemda saja. Semoga pemilik Perum juga ikut serta rembuk bersama Kades, Bupati dan stakeholder terkait,” ujarnya. (zal/sit)

“Kami sangat bersyukur, karena sampai detik ini dapat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan kesehatan terhadap warga kurang mampu di Desa Kedung Kembar ini,” kata Wabup Subandi.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Selain itu, ucapan terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti jajaran Pemdes, DPRD, Dinkes, Puskesmas dan Polsek Prambon, yang juga andil bersama berikan bantuan tersebut. “Mari kita bersama saling gotong royong memikirkan problem tersebut dan kita cari solusinya. Tidak ada yang sulit, jika ada kemauan,” ungkap Ketua DPC PKB Sidoarjo itu.

Lebih lanjut Subandi berharap, bahwa pihak Puskesmas setempat juga dapat terus memantau situasi dan kondisi pasien yang alami gangguan kesehatan. Sehingga, secara kontinue terus dilakukan pemantauan. (zal/sit)

“Empat desa tersebut menjadi langganan genangan air. Kondisi ini, rutin terjadi setiap tahun. Rata-rata ketinggian genangan air yang masuk ke halaman rumah warga antara 15 hingga 25 cm,” kata Wabup Subandi kepada wartawan.

Sementara untuk upaya yang akan dilakukan Pemkab Sidoarjo tahun ini, terang Wabup, salah satunya akan mengeruk dan melebarkan kali yang dangkal. Dari pengakuan Wabup, tahun ini kemungkinan Pemkab Sidoarjo akan menggarap normalisasi kali di wilayah Desa Pesawahan. Langkah ini, dinilai bisa memperlancar arus kali yang saat ini kondisinya dangkal.

Baca juga :

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

“Sudah masuk anggaran tahun ini. Triwulan ke II atau April sudah mulai dilaksanakan. Termasuk, normalisasi Dam kali yang dilewati empat desa itu. Kemudian, nanti akan dibangun MCK di Desa Candi Pari dan Desa Pesawahan,” katanya.

Saat ini, tambahnya, Dinas PUBMSDA dalam proses mengirim alat berat yang digunakan untuk normalisasi sungai bendungan pesawahan. Dinas Sosial Sidoarjo juga menggelontorkan bantuan sembako sebanyak 500 paket.

Untuk antisipasi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan mendirikan Posko Kesehatan. Pemkab juga mengupayakan ketersediaan air bersih untuk warga terdampak banjir ini lewat Baznas Sidoarjo .

Disampaikan Kepala BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito, Satgas penanggulangan banjir dalam waktu dekat akan mendirikan posko di dua desa, yakni Pesawahan dan Candi Pari. “Untuk kebutuhan MCK dan air bersih, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Baznas Sidoarjo,” paparnya. (zal/sit)

Selain mempunyai wahana wisata Kampung Kelengkeng yang dikelola oleh BUMDes dengan luas lahan 1,5 hektar, Desa Simoketawang juga mempunyai produk olahan makanan dan minuman yang berbahan dasar Kelengkeng. Atas dasar itulah, apresiasi pun diberikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, ketika meresmikan gapura kebun Kelengkeng. Tidak hanya meresmikan gapura, Wabup juga sesekali memetik buah Kelengkeng.

Wabup Subandi mengaku, bahwa BUMDes Desa Simoketawang ini mampu mengelola Kampung Wisata Kelengkeng. Secara perlahan-lahan, diharapkan perekonomian warga berangsur-ansut meningkat.

“Saat ini Pemerintah Daerah sedang berlomba-lomba terkait pengelolaan BUMDes, untuk tujuan agar peningkatan pendapatan desa meningkat,” ungkap Subandi, saat dikonfirmasi seusai acara, Rabu (09/02/2022).

Baca juga:

• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Hari Pertama Sekolah di Bulan Ramadan, Siswa SMPN 6 Kota Malang Terima MBG Menu Kering untuk Berbuka

Selain itu, tambahnya, inovasi-inovasi para stakeholder yang berada di desa, sangat dibutuhkan. Pasalnya, ketika BUMDes itu sudah berjalan lancar, ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan juga dapat menyerap tenaga kerja di desa.

Masih menurut Wabup Subandi, Pemkab Sidoarjo sangat mendukung adanya program yang dilakukan oleh Desa Simoketawang. Pasalnya, ini juga merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan di desa.

“Adanya Kepres penggunaan dana desa 20 persen, diperuntukkan sandang dan pangan, ini juga manfaatnya sangat luar biasa dan juga sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Yakni, demi kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (zal/sit)

Cak Nur mengatakan Pandemi covid- 19 adalah masalah besar yang tidak bisa ditangani pemerintah sendiri., virus menyebar dengan dibawa orang melalui pertemuan dan kontak. Maka agar tidak terjadi penyebaran warga harus melaksanakan SOP kesehatan.

Dan desa dapat menfasilitasinya dengan menyediakan check point salah satunya,” Sementara keberadaan kampung tangguh sangat diharapkan karena kampung itu akan dapat menyelesaikan segala persoalan secara mandiri, termasuk pandemi covid – 19 saat ini. Tambah Wabup.

Ketangguhan masyarakat Desa Sawocangkring dalam menghadapai pandemi covid – 19 dan dampaknya terwujud dengan kegotong royongan warga yang berkecimpung di UMKM. Mereka yang memproduksi pakaian adat, minuman tradisional, dan kerajinan.

Kepala Desanya Sugito, mengatakan para pengrajin tidak banyak terdampak dengan situasi ini, bahkan dari hasil usaha mereka dapat membatu warga yang terdampak.” Memang ada dukungan dari pemerintah tetapi warga banyak yang mandiri bergotong royong membantu sesamanya. Sementara mereka yang dikarantina sudah menjadi perhatian pemerintah desa,” jelas Kades.

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol. Sumardji yang turut menyumbang 100 paket sembako mengharap semua desa menjadi kampung tangguh. ” Setiap desa adalah kampung tangguh. cuma kondisi dan kemampuannya yang berbeda. Saat ini Kampung tangguh diharap dapat menghadapi pandemi covid – 19 dan dampak ekonominya di tengah warga. Demikian juga dengan Kamtibmas, akan terwujud dengan adanya penjagaan check point,” harapnya. (par/yan)

“Berdasarkan hasil tes lab swab, pasien dinyatakan negatif Covid-19. Hari ini sudah keluar hasilnya dan sudah diterima Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo,” terang Nur Ahmad Syaifuddin di rumah almarhumah, Sabtu (11/04/2020).

KUNJUNGAN – Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengunjungi dan memastikan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Rukhiyati (44) warga Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Sidoarjo yang meninggal dunia beberapa hari lalu statusnya negatif Covid-19, Sabtu (11/4/2020)

Kedatangan Wakil Bupati ini untuk meyakinkan kepada warga Desa Watutulis jika almarhumah meninggal bukan karena positif Covid-19. Melainkan karena komplikasi diabetes. Almarhumah sempat dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 yakni Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo beberapa hari hingga akhirnya meninggal dunia itu.

“Almarhumah tidak pernah memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19 dan tidak pernah keluar kota. Sehari-hari almarhumah sebagai ibu rumah tangga dan memang memiliki riwayat penyakit diabetes sudah lama,” imbuhnya.

Karena itu, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini meminta agar warga tidak perlu lagi khawatir dan panik. Karena suami dan anaknya sudah dilakukan rapid test dan hasilnya semuanya negatif Covid-19. Selain itu, rombongan wakil bupati juga berdoa bersama untuk almarhumah Rukhiyati.

“Hasil tes lab swab almarhumah dinyatakan negatif Covid-19. Keluarganya juga sudah dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Saya mohon masyarakat tidak asal percaya pada informasi yang tidak benar dan beredar. Keluarga juga akan menerima surat keterangan hasil tes lab swab dari Dinas Kesehatan. Isinya almarhumah dinyatakan negatif Covid-19,” tegasnya.

Sedangkan mengenai pemakaman almarhumah, kata Cak Nur yang dimakamkan dengan prosedur protokol pemakaman Covid-19 karena pasien ini meninggal dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pasien meninggal sebelum hasil tes lab swab keluar. Makanya pihak Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan memakamkan dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Semua pasien yang status PDP, kalau meninggal akan dimakamkan dengan prosedur Covid-19 karena aturannya memang demikian,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman menegaskan surat keterangan hasil tes lab akan diterima keluarga korban Senin 13 April 2020 besok. Saat ini masih dilakukan proses pendataan administrasi oleh Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo.

“Senin keluarga almarhumah akan kami beri surat keterangan itu. Almarhumah meninggal bukan karena positif Covid-19. Sekaligus hasil tes lab swab yang menyatakan jika almarhumah negatif Covid-19,” tandasnya.

Sejumlah perwakilah Pemkab Sidoarjo yang ikut mendampingi Wakil Bupati, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman, Asisten I M Ainur Rahman, Camat Prambon, Kapolsek Prambon dan Danramil Prambon. Wan/yan

Peringatan HPN ini dibarengi dengan pemberiaan santunan kepada dua orang wartawan yang pensiun. Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin membuka acara didampingi Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suherwono.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers bisa menjadi corong pemerintah terkait pembangunan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Selain itu, pers juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Oleh karenannya pemerintah merasa bersyukur atas kehadiran pers selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran pers bagi pembangunan Sidoarjo selama ini. Karena pers tidak hanya menyajikan pemberitaan terkait keberhasilan pemerintah, tapi juga dapat mengangkat apa-apa yang diinginkan masyarakat yang kadang-kadang pejabat tidak melihatnya,” katanya.

Lebih jauh, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini meminta insan pers dapat menyajikan berita yang berimbang. Dia mencontohkan berita terkait banjir. Pers diharap tidak hanya memberitakan sewaktu terjadi banjir. Namun setelah banjir tertangani (surut) dapat diberitakan kepada masyarakat.

“Memotret yang terjadi di masyarakat itu dengan apa adanya, lalu mengangkat beritanya dan memerjuangkannya. Agar keadaan yang apa adanya itu dikelola untuk mencari solusi yang tepat sesuai dengan harapan. Itu tugas utama pers,” pintahnya.

Selain itu, Cak Nur mengaku dirinya tidak merasa terganggu dengan pemberitaan media yang agak berbau kritik. Apalagi pemberitaan itu nyata adanya. Dirinya menerimanya sebagai masukan. Kritikan baginya sebagai sesuatu yang baik untuk terus melakukan perbaikan.

“Suatu saat disentil (kritikan) juga tidak apa-apa agar bisa mengkoreksi yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum. Asal dilakukan dengan jujur dan profesional. Dua hal ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Tidak terkecuali dengan profesi pers. Dengan skill yang cukup, dua hal itu akan mewujudkan tercapainya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suherwono menyampaikan beberapa pedoman pemberitaan ramah anak. Pedoman pemberitaan ramah anak tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019. Pedoman ini untuk membentengi insan pers agar tidak terjerat hukum terkait pemberitaan anak. Pedoman itu, mengacu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Dalam UU itu terdapat ancaman hukum bagi seseorang yang secara gamblang membuka identitas anak yang terjerat hukum,” ungkapnya.
Bagi Mahmud yang patut menjadi pedoman dalam pemberitaan anak yang terjerat hukum adalah menyembunyikan identitas anak itu. Hal ini berlaku bagi pelaku maupun korban yang masih di bawah usia 18 tahun. Dua-duanya wajib disembunyikan identitasnya. Bahkan anak yang dijadikan saksi kasus hukum juga wajib disembunyikan identitasnya.

“Wartawan tidak boleh menyebutkan nama, memampang foto maupun mengupload videonya. Identitas lainnya yang patut disembunyikan alamat, nama sekolah, nama orang tua maupun saudaranya. Semua itu tidak boleh dipertunjukkan di media. Filosofi pedoman pemberitaan ramah anak itu untuk melindungi masa depan anak yang tersandung persoalan hukum,” urainya.

Mahmud menyebutkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa media harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi wartawan. Dalam UU ini juga menyebutkan rekan pers harus bergabung dalam organisasi pers. Baik itu di organisasi perusahaan pers seperti SPS (Serikat Penerbit Pers), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) maupun organisasi profesi pers seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) maupun AJI (Aliansi Jurnalis Independent) serta IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia).

“Dari perusahaan kawan-kawan Sidoarjo kalau sudah berbadan hukum, syukur-syukur kalau sudah didaftarkan ke dewan pers untuk diverifikasi,” jelasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo Setyo Winarno menegaskan Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 merupakan momen berharga bagi pers. Peringatan HPN ini untuk mengenang perjuangan rekan-rekan pers menuju kebebasan pers. Pihaknya berharap kedepan pers dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo dalam pembangunan. Salah satunya dalam mewujudkan pembangunan kabupaten ramah anak dengan pemberitaan yang ramah anak.

“Ini sejalan dengan pedoman pemberitaan ramah anak yang diterbitkan Dewan Pers. HPN dilaksanakan secara bersama antara pers dan pemerintah sebagai bentuk sinergitas dalam mewujudkan pembangunan,” tandasnya. Wan/yan

Acara itu, dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin bersama rombongan. Dihadapan forkopimpka Porong, Perangkat Desa, BPD, Toga, Tomas, dan PKK, Senin (24/2/2020) pagi.

Plt Camat Porong Imam Mukri Affandy melantik Pj. Kepala Desa Plumbon Wahyu Hidayat (gus)

Imam Mukri Affandy mengatakan prosesi pelantikan ini adalah perpanjangan masa jabatan dan diambil sumpahnya kembali. Desa Plumbon ini memiliki tiga calon kepala desa, dua dari warga sendiri dan satunya dari luar warga Desa Plumbon.

Menurutnya adalah menarik, artinya ini ada sebuah perubahan bawahasan aturan terus berubah. ” Era dulu hanya warga desa setempat saja, tetapi sekarang dapat diikuti dari warga yang lain”, kata Imam Mukri

Lebih lanjut Imam mengatakan Pj. Kepala Desa segera melakukan konsolidasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama stikholder yang berada di desa. Karena sebentar lagi ada kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan segera dikoordinasikan sebab terkait pencairan anggaran atau keuangan.

Maka dari itu menyinggung persoalan keuangan, jangan sampai ada masalah. Karena ujung-ujungnya biasanya menjadi masalah yaitu pengelolahan keuangan di Desa itu. Bersama-sama Pemerintah Desa, BPD, stikholder sehingga permasalahan dapat terealisasikan atau dapat diselesaikan, ungkap Imam Mukri Affandy,

Sementara Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin berharap Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD, Tomas, panitia Pilkades sehingga dapat terpilih seorang kepala desa dengan transparan dan jujur.” Mari kita singkronisasikan kepentingan pembangunan , saling mendukung dan jangan sampai adu otot. Hal itu tidak baik, ” tambahnya. (gus/yan)

Berdasarkan datanya, bantuan Pamsimas di Sidoarjo dari Tahun 2014 – 2018 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantu penyediaan air minum dan sanitasi di 45 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kemudian Tahun 2019 ini, Sidoarjo mendapat bantuan Pamsimas di 34 desa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan nominal bantuan Rp 6,8 miliar dan 7 desa yang didanai APBD senilai Rp 1,7 miliar.

RESMIKAN – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meresmikan 41 proyek Pamsimas yang didanai APBN dan APBD Tahun 2019 senilai Rp 7,5 miliar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020)

Peresmian ini ditandai penandatangan prasasti oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Diantaranya Kepala Dinas Perumahan, Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Sulaksono dan para Camat yang daerahnya menerima program Pamsimas itu.

“Program Pamsimas sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum memiliki akses sarana air bersih dengan baik. Selain itu Pamsimas juga menjadi solusi mengatasi masalah kekurangan air bersih saat musim kemarau,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.

Selain itu, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini menilai bagi sejumlah desa penerima Pamsimas dan sejumlah pihak terkait yang terlibat langsung harus mengelola Pamsimas sesuai dengan petunjuk yang ada. Hal ini agar pengelolaan oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui program Pamsimas ini, diupayakan semua masyarakat bisa menikmati air bersih,” tegasnya.

Sementara dalam kesempatan ini, Wabup atas nama Pemkab Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuan program/kegiatan Pamsimas itu.

“Termasuk atas peran serta dan kontribusi masyarakat dalam merealisasikan Pamsimas,” tandasnya. Wan/yan