AKBP Satria Permana sendiri, menggantikan posisi AKBP Rogib Triyanto, yang berpindah tugas sebagai Kapolres Bojonegoro. Menjabat sebagai Kapolres Pamekasan, AKBP Satria bakal maksimal mengabdikan dirinya menjaga Kamtibmas. Sehingga, Kabupaten Pamekasan diharapkan selalu aman dan kondusif.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Saya siap mengabdikan jiwa raga ini sebagai Kapolres Pamekasan. Tentu sebelum saya menjabat, banyak program yang bagus akan terus dilanjutkan,” kata AKBP Satria Permana, Sabtu (21/01/2023) tadi.

Sementara itu, dalam prosesi pelepasan AKBP Roqib, yang akan bertugas dijabatan barunya, mengatakan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantunya saat menjabat sebagai Kapolres Pamekasan. “Tentunya terima kasih pada rekan-rekan media yang selama ini mendukung kinerja saya. Kami mohon doa supaya di Bojonegoro, akan belajar lancar, aman dan sukses,” ujarnya. (azm/gie)

Penghargaan yang di raih merupakan hasil evaluasi dari Kemenpan-RB terhadap pelayanan publik lingkup Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro seluruh Indonesia tahun 2020.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin melalui Vidcon yang diikuti Menpan-RB Cahyo Kumolo, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Pejabat tinggi Kepolisian serta Kapolda, Kapolres, Kapolresta lainnya, Selasa (16/02).

KH Ma’ruf Amin menyampailan, prestasi ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri, maka dari itu terus tingkatkan pelayanan dalam melayani masyarakat. Bagi Polres yang belum memperoleh penghargaan supaya bisa mengejar untuk meraih penghargaan.

Baca Juga: Kapolres Malang Raih Penghargaan Kapolda Jatim Awards 2021 Sebagai Juara Satwil Terbaik

“Kita harus membentuk Polri yang presisi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kedepan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam situasi Covid seperti ini, berbagai kebijakan, langkah dan upaya yang kita lakukan harus berjalan dengan baik,” jelas Waki Presiden RI.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, menyampaikan penghargaan yang di dapat merupakan hasil kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yg sangat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang.

Lanjutnya, Polres Malang tidak akan bisa berbuat banyak apabila tidak ada kebersamaan dan kerjasama yang sangat harmonis.

“Kepada Bapak Bupati Malang, Dandim 0818 Malang – Batu, Ketua Plt., PN, Ketua DPRD beserta seluruh Perwakilan Rakyat, Sekda dan teman OPD serta seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Malang. Semoga kedepan hubungan ini terus semakin membaik, terus bergerak maju menuju Kabupaten Malang yang aman tentram dan bahagia,” ungkapnya

“Khusus kepada seluruh personel Polres Malang, terima kasih atas loyalitas dan dedikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas yang tanpa kenal lelah, semoga kita dapat mempertahankan apa yang telah kita raih, semoga kita dapat terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Malang,” ucapnya. (cw3/ed2)

Berdasarkan update data terakhir pada akhir September, tercatat 5.562 guru berstatus non PNS. Sedangkan 2.702 guru, berstatus PNS. Dari total 5.562 guru non PNS, terdiri masing-masing 1.696 guru PNS di tingkat Taman Kanak-kanak (TK), 2.436 guru PNS di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 1.430 di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sementara dari 2.702 guru PNS, ada 95 guru di tingkat TK, 1.713 guru di tingkat SD dan 894 guru di tingkat SMP. Di sisi yang lain, ada 92 guru PNS yang tidak memiliki gelar Sarjana (S1). Di mana, ada 62 diantaranya mengajar di tingkat SD.

Kondisi itulah, yang kemudian sempat menjadi perhatian Wakil Presiden, Maaruf Amin, dalam acara Focused Group Discussion (FGD) penguatan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Di mana, pada acara itu salah satunya membahas mengenai jumlah guru PNS dan banyaknya guru yang tidak memiliki gelar sarjana (S1) di Indonesia.

Sekretaris Dispendikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kota Malang, Totok Kisyanto, saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya tidak bisa menentukan jumlah pengajar yang berpredikat PNS. Dengan alasan, karena hal tersebut merupakan wewenang dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Selain itu, Totok juga menjelaskan, terkait kualifikasi pendidikan bagi guru, telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005, yang berisi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademis melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

“Saat ini, kami sedang melakukan analisis kompetensi guru. Harapannya, November sudah selesai,” jelasnya.
Menyangkut analisis kompetiensi, dirinya menambahkan, diantaranya adalah mengenai pendidikannya. Linier atau tidaknya, hingga kompetensi kemampuan.

“Kami kembali kepada ketentuan. Kalau tidak memenuhi kompetensi, maka akan ada solusinya. Misalnya, di pendidikannya. Jadi, meski sudah mengantongi PNS, berarti harus melakukan pelatihan-pelatihan,” pungkasnya. (mg1/sit)