Memontum Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan bahwa tujuan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).
“Saya ingin menekankan ini sekali lagi. Target dari Program Pengungkapan Sukarela ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak kita,” ujar Wamenkeu secara daring dalam International Tax Conference 2021 yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Selasa (12/10/2021) tadi.
Wamenkeu menjelaskan, bahwa pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang akan masuk dari pelaksanaan PPS ini, karena tujuan utamanya adalah kepatuhan sukarela dari WP.
“Target dari program ini bukanlah jumlah pendapatan. Target dari PPS adalah kepatuhan sukarela sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak kita dan bersama-sama kita bangun untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Wamenkeu.
PPS tersebut, akan memberikan kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajiban perpajakannya.
“Ini adalah tawaran dari pemerintah untuk mengizinkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memungkinkan mereka secara sukarela mematuhi sistem perpajakan,” ujar Wamenkeu.

baca juga

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

PPS diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program yang akan berlangsung 1 Januari hingga hingga 30 Juni 2022 ini, diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan.
Lahirnya UU HPP, menjadikan bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan, juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga berharap kepada para akuntan yang tergabung dalam IAI untuk dapat membantu semua klien dalam memastikan mereka mengerti dan dapat memenuhi tidak hanya kewajiban perpajakan, tetapi juga hak perpajakan di Indonesia.
“Saya sangat berharap masyarakat internasional dapat melihat berbagai reformasi yang dilakukan Indonesia. Para akuntan kami yang aktif dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan juga akan dapat mendukung pemulihan ekonomi. Harapannya, standar keuangan yang dikeluarkan oleh IAI juga dapat membantu kita dalam bermanuver, mengarungi pandemi, dan pada akhirnya tumbuh bersama program pemulihan ekonomi sektor-sektor usaha di Indonesia,” kata Wamenkeu. (hms/keu/aye)

Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif tersebut juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Kami memberikan perspektif luas tentang masalah pajak Indonesia, yang saya yakini juga sangat penting untuk sektor minyak dan gas. Salah satu yang sangat penting menurut saya adalah bahwa saat ini tarif pajak penghasilan badan kita sedang turun. Tahun ini 22 persen, tahun depan 20 persen untuk pajak penghasilan badan. Dan tentu saja, ini untuk semua sektor, ini untuk semua perusahaan,” ungkap Wamenkeu.

Selain untuk meningkatkan iklim investasi, pemberian insentif, juga ditujukan agar perusahaan bisa menekan tingkat kerugian akibat dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya perusahaan mampu menyehatkan kondisi keuangan untuk mempertahankan usahanya di dalam situasi pandemi Covid-19.

Mulai tahun lalu, pemerintah juga memberikan insentif pajak yang berbeda. Hal Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban, terutama beban arus kas perusahaan. Adanya pengurangan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 25 juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan sektor migas untuk melewati pandemi ini. “Pemerintah berkomitmen bahwa kami sangat ingin mendukung sektor minyak dan gas, dan saya mendorong sektor minyak dan gas untuk menggunakan berbagai insentif yang diberikan pemerintah khusus untuk sektor minyak dan gas, serta untuk seluruh ekonomi. Jadi menurut saya itulah peran khususnya kebijakan fiskal yang saya yakini bisa dimanfaatkan oleh sektor migas,” ujar Wamenkeu. (hms/keu/aye/ed2)

“Saya berharap nanti podcast d’maestro ini bukan hanya untuk Kementerian Keuangan, tapi juga untuk seluruh tacit knowledge di bidang keuangan negara yang mungkin ada di Kementerian lain, mungkin ada di pemerintah daerah, mungkin ada di dunia usaha ketika dia mempunyai pengalaman bersentuhan dengan keuangan negara, mungkin ada di luar negeri,” terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam acara peluncuran podcast d’maestro yang diselenggarakan secara virtual, Senin (30/08) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Pengetahuan tacit, biasanya berasal dari pemahaman, keterampilan dan pengalaman yang melekat pada diri individu yang inspiratif, menggugah dan memberikan nilai-nilai positif yang kemudian dikomunikasikan, sehingga dapat dicontoh dan menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

“Sekarang ini kebijakan fiskal itu footprintsnya ada di semua tempat pada saat krisis seperti ini. Dan saya rasa banyak sekali pemikiran yang berkembang. Saya senang sekali nanti pemikiran-pemikiran yang sekarang ada sebagai tacit knowledge ini akan mampu dikeluarkan dalam podcast d’maestro, dan moga-moga ini bisa diterima oleh berbagai macam pihak karena penyampaiannya yang santai,” jelas Wamenkeu.

Bagi masyarakat, konten podcast ini, diharapkan akan mengklarifikasi beberapa kebijakan public, terutama kebijakan fiskal yang sedang ditempuh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan juga akan dapat mengklarifikasi dan meluruskan beberapa kebijakan yang beredar secara kurang sesuai di masyarakat. Bagi generasi muda, podcast ini diharapkan akan mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju, dengan belajar dari pengalaman dan leadership beberapa tokoh pimpinan dan tokoh masyarakat. Semangat, dedikasi, kerja keras, kejujuran serta keikhlasan dalam menjalankan tugas dan amanah para tokoh, diharapkan dapat memberikan tacit knowledge kepada generasi muda ke depannya. (hms/keu/aye/ed2)