Penandatanganan komitmen bersama ini, diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai Lapas Kelas 1 Malang, secara bergantian. Pelaksanaan itu, disaksikan dan ditandatangani bersama oleh perwakilan pihak terkait, yakni dari Polresta Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang serta rohaniawan di Lapas Kelas I Malang.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, seluruh pegawai Lapas Kelas I Malang, telah menyatakan diri secara bersama-sama untuk terus mengimplementasikan apa yang menjadi komitmennya dalam pembangunan zona integritas. Hal ini, melalui bukti nyata dalam memberikan pelayanan prima terbaik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas 1 Malang, maupun masyarakat yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk komitmen Lapas Kelas 1 Malang, untuk selalu memberikan pelayanan maksimal dan prima kepada WBP dan masyarakat. Dengan penandatanganan bersama ini, pihaknya optimis mempertahankan WBK dan WBBM di Lapas Kelas 1 Malang.

“Dengan komitmen bersama, seluruh pegawai terus meningkatkan pemahaman dan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lapas Kelas I Malang dengan semangat kebersamaan,” tegas Heri Azhari. (gie)

“Hari ini kami (Rutan Trenggalek) melaksanakan penandatanganan pembangunan zona integritas. Ini, sebagai bukti bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun bentuk komitmen kami untuk turut ambil bagian dalam pembangunan reformasi birokrasi yang bersih melayani dan bebas korupsi,” ungkap Kepala Rutan Trenggalek, Rabu (25/01/2023) siang.

Tujuan pelaksanaan kegiatan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama bagi satuan kerja, tambahnya, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pada awal tahun dalam rangka menguatkan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kami yakin dengan tekat yang kuat dan kerjasama seluruh anggota, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin pembangunan Zona Integritas pada satuan dapat terwujud,” imbuhnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Berkaitan dengan Zona Integritas, pihaknya akan meluncurkan beberapa program diantaranya Dokter Menyapa, Moling Napas Rugale dan pemenuhan hak warga binaan melalui program Garden Of Curna. Pihaknya berharap, melalui program ini agar ke depannya masyarakat bisa mendukung Rutan Trenggalek dalam rangka mewujudkan Zona Integritas.

“Mewujudkan Zona Integritas ini bukan semata-mata instruksi, tetapi sudah menjadi kewajiban untuk menjadikan instansi sebagai pelayanan masyarakat yang maksimal dan prima,” kata Kadek.

Ditegaskan Kepala Rutan Trenggalek, pembangunan Zona Integritas merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebuah instansi, khususnya instansi pelayanan publik. “Pembangunan Zona Integritas ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pelayanan publik. Untuk itu, kami dari Rutan Kelas IIB Trenggalek akan memberikan pelayanan-pelayanan yang prima bagi setiap warga binaan maupun masyarakat umum,” jelasnya.

Melalui hal ini, dirinya berharap Rutan Kelas IIB Trenggalek bisa mencapai predikat WBK dan WBBM di tahun 2023. (mil/gie)

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Kalapas Lamongan, Mahrus selaku Penanggung Jawab Tim ZI dan seluruh Tim Pokja WBK/WBBM Lapas Lamongan. Penetapan agenda tersebut berupa paparan kalender kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022.

Sebelum acara dimulai, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Indah Rahayu Ningsih melakukan Sidak di Lapas Lamongan. Indah yang juga selaku Ketua Tim ZI Kanwil Kemenkumham Jatim, kemudian ikut memberikan masukkan dan saran untuk Lapas Lamongan agar dapat mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Saya melihat adanya semangat dari seluruh pegawai yang ada di Lapas Lamongan untuk mau lebih baik, terutama dalam mencapai WBK/WBBM,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dalam sambutannya, Indah mengungkapkan bahwa untuk mencapai WBK/WBBM tidaklah mudah. Butuh perjuangan keras, karena tantangan semakin besar. “Untuk mencapai predikat WBK/WBBM tahun ini memanglah tidak mudah, bahkan lebih sulit dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan untuk mencapai predikat WBK/WBBM terdapat beberapa aspek yang perlu dicapai, diantaranya adanya kesungguhan dari Kementerian saat ini untuk melakukan penilaian. Salah satu penilaian tersebut diantaranya harus melakukan sinergitas dengan internal maupun dengan eksternal. “Terlebih, jauhi praktik-praktik yang berakibat merusak nama UPT, adanya komitmen dari seluruh pegawai dan harus guyup dan rukun,” tegasnya.

Diwaktu yang bersamaan, Plt Kalapas Lamongan, Mahrus, menyampaikan sudah banyak konsep yang telah disampaikan oleh ibu Kadivmin untuk mensukseskan program pembangunan Zona Integritas di Lapas Lamongan. “Kita sedang melakukan perubahan secara step by step dan syarat utamanya adalah menjunjung kekompakan serta menjaga komitmen bersama sesuai arahan ibu Kadivmin, InsyaAllah kedepannya kita dapat membawa nama Lapas Lamongan menjadi lebih baik,” ujar Kalapas asal Kendal tersebut, Jumat, (25/02/2022).

Pihaknya optimis predikat WBK dan WBBM bakal segera terwujud. “Dengan adanya penguatan yang baik dan serius untuk menuju ZI, Lapas Lamongan akan semakin optimis untuk berubah lebih baik lagi sehingga predikat WBK dan WBBM akan terwujud,” paparnya. (zen/gie)

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji mengatakan bahwa masih enam OPD yang masuk Zona Integritas. “Zona Integritas kita ada enam OPD. Salah satunya, sudah naik menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil),” ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya menekankan pada OPD yang masuk Zona Integritas, mestinya sudah menjadi WBK. Antara lain Kecamatan Klojen, Dinas Pendidikan (Dikbud), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

“Dan Dispendukcapil yang menyandang WBK, mestinya sudah masuk Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” sambungnya.

Saat ini, orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu menekankan, agar semua OPD dan satuan kerja di lingkup Pemkot Malang bisa membangun Zona Integritas. “Kita tegaskan target sebanyak mungkin. Sebetulnya, yang enam di awal itu harus WBK duluan. Tapi, baru Dispendukcapil yang berhasil, itupun sudah dua tahun lalu. Lainnya belum, bahkan kita juga belum ada yang masuk zona WBBM,” jelasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sutiaji merasa ada beberapa kendala yang menyebabkan statisnya perkembangan tersebut. Sehingga, dirinya akan menginventarisir problematika apa saja di tiap OPD.

“Ini biar diinventarisir ya. Nanti setelah itu, mungkin saya harus buat asistensi atau desk, apa saja kekurangan yang dialami dan seterusnya. Secepatnya kita evaluasi, kalau bisa di tahun ini. Sekarang sudah mulai inventarisirnya, tinggal penguatan,” terangnya.

Sementara itu, Plt Inspektorat Kota Malang, Subkhan, menjelaskan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi atau pernyataan pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

“Ini juga sebagai bentuk komitmen membangun wilayah bebas dari korupsi oleh Pemkot Malang yang sudah dilakukan pada 28 April 2015 lalu. Dimana saat itu telah mencanangkan Zona Integritas terhadap 6 OPD,” beber Subkhan

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sejak dicanangkan, Pemkot Malang terus membangun Zona Integritas pada OPD pelayanan publik. “Sehingga hari ini kami adakan pencanangan lanjutan terhadap 21 OPD, 1 RSUD, 16 Puskesmas dan 28 SMP di lingkup Pemkot Malang,” terangnya. (hms/mus/sit)

Kepala Kantor BPN Kabupaten Situbondo, Agus Salim SH.,M, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas dijajaran BPN, merupakan bentuk komitmen Badan Pertanahan Nasional dalam perwujudan reformasi birokrasi.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo

Menurutnya, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM ini merupakan amanat dari pemerintah, di mana seluruh lembaga atau instansi pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani yang bebas korupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah dalam upaya pengendalian dan pencegahan pungli terhadap pelaksanaan tugas yang mempunyai resiko adanya praktik korupsi serta wujud nyata dalam memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi MM, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam pelayanan publik yang bersih akuntabel dan berkualitas tanpa ada korupsi.

Dirinya berharap, pencanangan zona integritas ini bukanlah hanya menjadi slogan semata, melainkan merupakan bukti nyata keseriusan dan komitmen bersama yang harus terus diterapkan dalam pelayanan pertanahan guna mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehingga, dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo. “Pencanangan bertujuan sebagai wujud komitmen dan keseriusan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo beserta seluruh aspek didalamnya dalam membangun zona integritas,” ujarnya. Tidak hanya itu yang disampaikan Bung Karna, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), artinya kita diberi amanah oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya, red) dengan sebaik-baiknya. (her/sit)

Kegiatan Public Champaign tersebut, dilaksanakan di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) guna mengkampanyekan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat umum, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang saat ini dalam proses membangun zona integritas membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” kata Gede Sunarjana.

Selain menggelar Kampanye Publik Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, pegawai Pengadilan Negeri Lumajang dalam aksinya juga membagikan masker dan brosur pada pengguna jalan.

“Kami dari PN Lumajang melakukan publik kampanye. Supaya masyarakat umum tahu bahwa PN Lumajang, seperti di inginkan masyarakat. Yaitu, melayani, intinya paling utama pelayanan yang bebas dari korupsi. Supaya kita bersih, aparat berani berkata jujur dan memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, intinya itu,” imbuhnya.

Di zona integritas ini, PN Lumajang akan mengarah kepada wilayah-wilayah bebas dari korupsi. Jadi, tidak ada pungutan atau apapun selain yang sudah ditentukan oleh negara. Kemudian, mental kita juga berubah, melakukan kegiatan dengan ikhlas.

“Harapannya, PN Lumajang menjadi pelayan penegakan hukum yang terbaik di Jawa timur. Dari masyarakat tidak ada keluhan, memberikan pelayanan yang terbaik, pada proses administrasi atau apapun yang berhubungan dengan PN Lumajang,” paparnya. (adi/sit)

Sosialisasi ini dilakukan sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Selasa (30/03).

• Baca juga: Gunakan Mobil Skywalker, Dishub Probolinggo Lakukan Perawatan PJU

Kegiatan sosialisasi ini diawali di lingkungan depan kantor, dan dilanjutkan di alun-alun kota Probolinggo, dalam sosialisasi ini dibagikan pamflet yang berisi informasi untuk mengenalkan Rupbasan Probolinggo serta pegawai, juga menjelaskan bahwa segala bentuk pelayanan yang ada di Rupbasan tanpa dipungut biaya atau gratis.

“Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Rupbasan Probolinggo sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Serta mohon dukungan dari masyarakat,” ungkap Mali Jamali.

Semboyan dari Rupbasan Probolinggo adalah BISA (Beribadah Inovatif Semangat dan Amanah). (geo/ed2)

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Rutan Klas ll B Bangkalan, Ahmad Fauzi. Ia menuturkan, saat ini pihaknya sedang berbenah sedikit demi sedikit. Meski kapasitas rutan overload, pihaknya semaksimal mungkin memberikan pelayanan baik.

“Dulu saya masuk sini sangat kumuh, namun sekarang sudah bisa kita lihat bersama. Bersih dan asri. Ini bukan kami yang buat, tapi seluruh napi kami latih dan hasilnya seperti ini ,” ucapnya saat menunjukkan taman dan lingkungan rutan, Kamis (27/2/2020).

Tak hanya itu, ia juga telah memperketat ruang agar tak ada lagi pungli maupun suatu hal yang bersifat menguntungkan salah satu pihak. Bahkan ia menantang bagi siapapun yang bisa membuktikan ada pungli bisa dilaporkan ke dirinya bahkan ke pusat.

“Kalau sampai ada satu hal pungli silahkan laporkan, saya pastikan tidak ada lagi pungli karena kami ingin menciptakan WBK di tahun ini,” terangnya.

Saat ini, 497 napi menempati rutan yang tersebut meski kapasitasnya hanya 116 napi. Dengan ruangan penuh sesak, para napi dipastikan tetap mendapat hak-hak yang wajib diperoleh.

“Kami disini menjunjung tinggi azas hak asasi manusia, jadi supaya para napi dapat mengembangkan keahliannya maka kesehatan mental juga diperlukan. Artinya, keberadaan kami disini harus menjalin hubungan seperti keluarga, supaya nyaman untuk dibina juga,” tambahnya.

Diketahui, meski napi telah over kapasitas petugas di rutan ini tak lebih dari 50 pegawai. Bahkan, saat berjaga malam tak lebih dari 10 petugas.

“Kami sebetulnya kekurangan tenaga, karena petugas yang tidak sebanding dengan jumlah napi yang tinggal,” pungkasnya. (Isn/nhs)

Pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini sendiri telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Ardian Wahyu Eko Hastomo SH MH mengatakan bahwa penandatanganan pakta integritas sudah dilakukan oleh Kepala Kejari Kabupaten Malang, Edi Handojo SH; para Kasi, Kasubbag, Jaksa hingga staf. Seluruh stakeholder di Kejari Kabupaten Malang bertekad untuk meraih predikat WBK/WBBM.

“Kami bersama seluruh jajaran di Kejari Kabupaten Malang telah berkomitmen untuk meraih predikat WBK dan WBBM,” kata Ardian, Senin (17/2/2020) siang.

Ditambahkannya, ada sejumlah hal yang perlu dibenahi kedepan agar seluruh stakeholder Kejari Kabupaten Malang mewujudkan birokrasi yang bersih. Diantaranya seperti manajemen perubahan, manajemen sumberdaya manusia, akuntabilitas, peningkatan layanan publik, serta penguatan pengawasan kinerja.

“Salah satunya termasuk sarana dan prasarana. Itu juga harus dipersiapkan,” terangnya.

Selebihnya, Ardian berharap, ada kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Kejari Kabupaten Malang untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

“Semoga zona integritas ini terlaksana dengan optimal dan maksimal sehingga terbebas dari korupsi, bersih dalam melayani mayarakat,” tandasnya. (Sur/tim)