Dari informasi yang diperoleh, sedikitnya ada 20 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, ratusan korban lainnya juga harus menjalani perawatan di RSUD Cianjur.

Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, mengatakan ada 20 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi. Jumlah tersebut, sementara merujuk dari data di RSUD Kabupaten Cianjur. “Sementara masih dalam pendataan. Dari yang sudah kita bisa lihat secara langsung, sekitar 100 orang luka-luka dan masih dalam penanganan. Sedang korban meninggal dunia, ada sebanyak 20 orang, berdasarkan data di RSUD Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

Jumlah korban sendiri, tambahnya, berpotensi akan bertambah. Sebab, sejauh ini ambulans juga masih terus berdatangan membawa warga yang terdampak gempa.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Untuk tempat lain ini masih dalam tahap pendataan. Karena ambulans juga masih terus berdatangan juga,” paparnya.

Dirut RSUD Cianjur, dr Darmawan, menambahkan bahwa sejauh ini terdata korban meninggal dunia memang ada sekitar sebanyak 20 orang. “20 orang meningga dunial,” ujarnya.

Ditambahkannya, sejak paska kejadian atau siang tadi, ada 300 pasien yang berdatang dari berbagai wilayah di Cianjur. Bahkan, karena banyaknya yang datang, rumah sakit juga harus ekstra dalam menampung seluruh pasien di dalam ruangan.

Dari data yang diperoleh, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo, mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11/2022). Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer, dengan koordinat 6,84 Lintang Selatan -107.05 Bujur Timur. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir, akibat gempa yang memiliki kedalaman 10 kilometer, itu tak ada potensi tsunami.

Sementara itu, berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat sebanyak sekitar 343 rumah mengalami rusak berat akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. “Kerugian materil akan bertambah terus. Rumah rusak berat saat ini, terdata 343 rumah,” kata Kepala BNPB, Mayjen TNI Suharyanto, dalam konfrensi persnya.

Tidak hanya kerusakan rumah, Suharyanto menjelaskan, gempa juga merusak berbagai bangunan lain. Di antaranya, satu unit bangunan pondok pesantren, satu RSUD, empat gedung pemerintah, tiga fasilitas pendidikan hingga satu unit sarana ibadah. Wilayah yang terdampak cukup parah, ada tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cugenang. (gie)

Mengingat, dari yang seharusnya PPKM berakhir tanggal 25 Januari 2021, namun karena penambahan sehingga berakhir 8 Februari 2021 mendatang.

Seakan menjawab pertanyaan Sutiaji, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjelaskan beberapa indikator terkait perpanjangan PPKM.

“Ada beberapa daerah berdasarkan zona dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kami kaji dan review secara seksama dengan satgas Covid-19 Jawa Timur. Daerah yang tidak memenuhi 4 indikator yang ditetapkan seperti BOR (Bed Occupancy Rate), kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian akan kita masukkan list wilayah yang harus melaksanakan PPKM,” terang Emil-sapaan Wagub seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Jami’ Kota Malang, Jumat (22/01) tadi.

Kota atau Kabupaten yang ingin ‘lolos’ dari kebijakan PPKM, tambahnya, setidaknya harus memiliki kasus aktif di bawah 16 persen. Lalu, persentase kematian di bawah 3 persen, persentase kesembuhan di atas 82 persen serta ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di bawah 70 persen.

Emil menegaskan, bahwa PPKM berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kondisi new normal yang sudah dijalani masyarakat Indonesia.

“Sehingga, diharapkan PPKM ini tidak menjadi momok masyarakat. Toh selama ini sekolah juga daring, ibadah dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang berbeda hanya penutupan jam pusat perbelanjaan dan cafe, serta kebijakan WFH-WFO,” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa PPKM ini adalah satu alarm keprihatinan terhadap kasus Covid-19.

Meski begitu, tambahnya, bukan berarti perekonomian harus mati. “Sehingga dicari jalan tengah, kita hindari hal yang beresiko, misalnya perkantoran sudah sistem daring. Sedangkan pabrik boleh beroperasi tanpa aturan WFH, tapi harus ketat prokesnya,” papar Emil. (cw1/ed2)