Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa angka kematian ibu mencapai 46 kasus dan bayi tercatat 108 kasus, rata-rata dampak dari kondisi Covid-19. Sementara AKB, di satu sisi karena masalah berat badan rendah.    

Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan lebih fokus menekan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini, juga menjadi prioritas Pemprov Jatim.

“Kita akan memberi pelayanan lebih kepada ibu hamil dan bayi yang masih rentan,” ujarnya, Kamis (20/01/2022).

Tak hanya itu yang disampaikan Dwi Herman, langkah-langkan yang direncanakan Dinas Kesehatan (Dinkes), yaitu akan memperbaiki sistem pelayanan persalinan. Ini dilakukan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam rujukan pasien. Sehingga, dengan cepat mendapatkan penanganan.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Untuk memperbaiki sistem pelayanan ini, tentu membutuhkan sinergitas dan kerja sama semua lini yang ada. Baik bidan desa, puskemas dan rumah sakit. Sehingga, sistem pelayanan kesehatan akan berjalan maksimal.

“Jika bidan atau puskemas tidak mampu menangani pasien kritis, agar segera koordinasi dengan pihak rumah sakit,” jelasnya.

Disamping itu, Dinkes juga memprioritaskan penekanan jumlah stunting. Untuk menekan angka kematian ibu, salah satunya dengan menggencarkan vaksinasi ibu hamil.

Kemudian, tambahnya, meningkatkan pelayanan ibu berisiko tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, juga meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil beresiko tinggi.

“Nantinya akan diupayakan tiga kali sebelum persalinan dengan penanganan khusus. Meningkatkan pelayanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT),” terangnya. 

Dinkes juga akan berupaya, yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua, bagaimana cara mengasuh yang benar dan cara memberi nutrisi yang seimbang pada bayi. Sebab, menurut survey pada tahun 2020, prevalensi stunting di Situbondo tercatat 26,7 persen. Sedangkan tahun 2021, tercatat 23.7 persen. Sehingga, diharapkan pada tahun 2024, stunting di Kabupaten Situbondo ditargetkan turun 14 persen. (her/sit)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jawa Timur), Andriyanto, mengatakan Jumlah itu adalah bagian dari keseluruhan daftar kematian per tanggal 1 Agustus 2021, sebesar 21.012 kasus.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Masing-masing 50 anak usia 0-5 tahun dan 64 anak usia 6–18 tahun,” kata Adriyanto, Rabu, (04/08).

Untuk total konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur per 1 Agustus sejumlah 308.429. Dari jumlah itu 27.480 diantaranya terjadi pada anak.

Selain itu, Andriyanto menyebut anak-anak di Provinsi Jatim banyak anak yang menjadi yatim piatu, lantaran orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19. Jumlahnya sendiri mencapai 5.082 anak.

Alhasil, pihaknya berkolaborasi dengan lembaga masyarakat, forum anak dan stakeholder melakukan langkah penanganan.

“Menginisiasi upaya pemulihan psiko sosial terpadu bagi anak-anak dengan orangtua meninggal karena Covid-19,” ujarnya.

DP3AK kini tengah mendata jumlah anak yang berstatus sebagai yatim piatu untuk selanjutnya diberikan intervensi perbantuan.

“Anak-anak tersebut juga akan didampingi oleh pendamping psikolog untuk dilakukan assessment dan penguatan psikis selama pandemik berlangsung,” ucap dia.

Penanganan tak hanya pada pemulihan psikis saja. Melainkan juga pada hal pemberdayaan, seperti pada bidang edukasi dan ekonomi mandiri atau kewirausahaan.

Pelatihan diberikan langsung oleh para profesional, baik secara daring maupun tatap muka di UPTD Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur. “Untuk memastikan Anak-anak tersebut memperoleh hak-hak sipilnya, misalnya akta kematian orangtua, akta kelahiran; KK yang ada namanya, kartu identitas anak dan perekaman KTP bagi yang mau berusia 17 tahun,” papar Andriyanto. (ade/ed2)