Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai agenda kedatangan Gubernur Jawa Timur. “Dalam rangkaiannya datang ke Kota Batu, Gubernur akan memberikan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu juga ada menyerahkan santunan,” terang Ririk, saat dihubungi lewat ponselnya, Jumat (24/03/2023) sore.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Jumlah penerima manfaat nantinya, kata Ririk, sekitar 350 orang. Bila diurai, jumlah itu dari Dinas Sosial 100 KPM, Dinas Pendidikan 100 GTT dan ada juga bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 150 orang.

“Besok saat agenda Gubernur Jawa Timur, itu akan dicairkan dana program mitigasi inflasi daerah tahap pertama sebesar Rp 1,2 miliar untuk BST dengan jumlah KPM 3.238 orang. Secara keseluruhan, itu ada di 24 desa/kelurahan yang masing-masing orang akan menerima Rp 400 ribu. Lalu, tahap kedua Rp 200 ribu,” jelasnya.

Mekanisme pemberian bantuan itu, tegasnya, secara langsung akan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, akan diberikan kepada pemerintah daerah setempat. “Besok simbolis dari gubernur. Nah, selanjutnya pemerintah daerah,” ujarnya. (put/gie)

Diperoleh keterangan, Kades MM diduga menyelewengkan dana BST sejak November 2020 hingga Agustus 2021. Total dana yang diselewengkan sekitar Rp 17 juta. Meski selalu mencairkan seluruh BST, namun MM diduga tidak menyalurkan seluruh BST ke warga yang berhak menerima.

Kasi Humas Polres Blitar, Iptu Udiyono, mengatakan bahwa penahanan terhadap MM dilakukan untuk mempermudah polisi dalam proses pelimpahan berkas dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar. Karena,.berkas perkara kasus yang menjerat MM telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Blitar. “Dalam waktu dekat ini, Satreskrim Polres Blitar akan segera melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Blitar, untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Iptu Udiyono, Senin (14/03/2022).

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Terkait penahanan MM, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mengatakan belum akan segera mengambil sikap. Hal tersebut, disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Rully Wahyu, untuk menghindari kekosongan pemerintahan Desa Ngadri. Pihaknya, baru akan berkoordinasi dengan tim fasilitasi pemerintahan desa.

“Sementara saat ini urusan yang menyangkut pelayanan masyarakat akan dijalankan oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya,” ujar Rully.

Apakah MM akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades, Rully menyampaikan, bahwa keputusan pemberhentian MM, menunggu putusan tetap hasil pengadilan. “Kalau untuk pemberhentian dan pergantian antar waktu, ya nanti menunggu putusan tetap,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan saksi ahli, MM diduga melanggar pasal 43 ayat 1 UU RI nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun penjara. (jar/gie)

Launching pemberian secara simbolis tersebut, diberikan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, bersama Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, Ketua Satgas penyaluran BST dari PT Pos dan Giro, juga diserahkan oleh Kajari Situbondo, Iwan Setiawan, oleh Wakapolres Situbondo, Kompol Pujiarto SH mewakili Kapolres Situbondo dan Kasdim 0823 Situbondo, Mayor Infantri Sampak, mewakili Dandim 0823 Situbondo.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Masing-masing keluarga, menerima sebesar Rp 600 ribu, masa bayar bulan Mei dan Juni. Jadi, setiap bulan terima Rp 300.000 per KPM.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemo Covid-19. Hal ini adalah bentuk perhatian Pemerintah didalam berupaya untuk bisa meringankan beban hidup masyarakat juga dengan bantuan ini minimal masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang baik.

“Semoga ini bisa membantu keluarga penerima. Apalagi di tengah pandemi, ekonomi warga cukup sulit,” ujar Bupati Situbondo, dalam acara Launching penyaluran BST, di Pendopo.

Lebih lanjut Karna Suswandi meminta kepada penerima BST, agar mempergunakan uang sebesar Rp 600 ribu itu, dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

“Gunakan dengan bijak bantuan itu. Agar benar-benar bisa mengurangi beban masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penyaluran BST Kabupaten Situbondo, Muhammad Ervan Junaidi, mengaku pembayaran BST dimulai dari Kelurahan Patokan, sebanyak 816 KPM dan Kelurahan Dawuhan 218 KPM.

“Penyaluran BST perdana, kami awali dari perwakilan Kelurahan Patokan sebanyak 15 KPM dan Kelurahan Dawuhan sebanyak 10 KPM diacara Launching penyaluran BST secara simbolis” kata Ervan.

Tak hanya itu yang disampaikan oleh Ketua Satgas Penyaluran BST, bahwa Penyaluran dilakukan setiap hari hingga 8 Agustus 2021. Guna menghindari kerumunan atau mematuhi prokes Covid-19, pihak PT Pos berencana akan menambah titik bayar.

“Biasanya kami membayar di satu titik bayar per desa. Kami akan menambah titik bayar per dusun, sehingga mengurangi kerumunan,” beber Ervan.

Sesuai Instruksi Presiden RI, Jokowi, melalui Kemensos dan arahan Menteri Sosial, Tri Rismaharini telah menugaskan PT Pos untuk menyalurkan BST kepada keluarga penerima manfaat (KPM), agar BST ini diterima oleh penerima yang berhak, maka penerima harus membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK).

“Kalau si penerima meninggal dunia, harus ada ahli waris yang tercatat pada satu KK. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita bayarkan,” kata Ervan. (her/ed2)

“Kami menyalurkan selama 3 hari, Minggu (18/07), Senin (19/07), dan Rabu (21/07), dengan pola pembayaran kombinasi,” katanya.

Baca juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Pola yang dimaksud adalah mengantarkan langsung BST ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) difabel, sakit, atau sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman). Selain itu juga melalui komunitas mikro, yang mana penyaluran dilaksanakan di tiap Kantor Kelurahan.

“Pastinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kerumunan. Jadi kita panjangkan durasi jamnya maupun harinya, kalau dulu 1 hari selesai, sekarang 3 hari. Supaya agak leluasa antriannya dan tidak terlalu banyak,” terangnya.

BST kali ini dijelaskan Budiono adalah periode ke-15. Dimana per KPM mendapat Rp 600 ribu, akumulasi bantuan di bulan Mei dan Juni yang baru disalurkan di bulan Juli ini.

“Sekarang sudah periode ke 15, dan ada 14.644 KPM yang menerima BST. Periode lalu sekitar 20.000 an penerima, menurun, mungkin saat dilakukan verifikasi oleh Kemensos banyak yang sudah kategori mampu. Kami pun juga menerima data KPM dari Kemensos,” tutur Budiono.

Untuk persyaratan pengambilan pun cukup mudah, KPM hanya perlu datang langsung dengan membawa KK atau KTP. “Kalau berhalangan hadir, bisa diwakilkan yang satu KK,” sambungnya.

Sementara itu, salah satu KPM, Siti Ngaisah, merasa bersyukur karena pemerintah telah memperhatikan warganya.

“Alhamdulillah pemerintah peduli dengan rakyat kecil, sudah 4 kali saya menerima bantuan. Dulu beras, sekarang diganti nominal uang,” ujarnya.

Wanita berusia 67 tahun itu menceritakan bahwa tak ada kesulitan sama sekali ketika ia mengambil BST. “Enggak susah, sangat mudah mengambil bantuan. Dan uang ini mau saya belikan sembako dan bayar PDAM, sudah 2 bulan saya nunggak,” kata Siti Ngaisah. (mus/ed2)

Meski besarannya tidak sama seperti tahun sebelumnya, namun diharapkan bantuan ini bisa digunakan sebaik mungkin dan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ditemui di kantornya, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, Suparlan mengatakan bahwa sesuai pidato Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut jika penerimaan BST akan diperpanjang sampai dengan bulan April 2021.

“Seperti yang disampaikan Menteri Sosial beberapa waktu lalu, BST akan diperpanjang sampai 4 bulan kedepan. Yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan April. Sedangkan besarannya, tidak lagi Rp 600ribu melainkan Rp 300ribu,” ucap Suparlan, Rabu (13/01/2021) sore.

Dikatakan pria yang akrab disapa Parlan ini, sedangkan untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tersedia sampai dengan 1 tahun.

Disinggung terkait tambahan jumlah penerima BSP di Kabupaten Trenggalek tahun 2021, Parlan mengaku bahwasanya ada pengurangan sebanyak 15.632 penerima.

“Untuk yang BSP ada pengurangan sekitar 15.632, sedangkan untuk penerima BST juga ada pengurangan. Namun kita belum mengetahui data akuratnya, karena kita belum mendapatkan info dari kantor pos. Nanti akan segera kita konfirmasi terkait hal itu,” imbuhnya.

Masih terang Parlan, yang jelas untuk bulan Januari sudah mulai disalurkan per tanggal 10. Terkait data jumlah penerima bantuan, nanti akan dikomunikasikan dengan pihak kantor pos.

“Karena kami (Red: Dinas Sosial) mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi bantuan tersebut, kemudian melaporkan hal itu,” jelas Parlan.

Lebih lanjut, ia membeberkan alasan pengurangan penerima BST di tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya data ganda dalam 1 keluarga, ganda identik, ganda tidak identik, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi, non aktif finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), feedback BPJS, feedback BST, feedback Dukcapil, PKH graduasi, dan tidak melakukan transaksi.

“Data adminduk yang kurang valid misalkan dari ejaan nama tulisan nama, kemudian dari NIK berbeda, tidak melakukan transaksi pun ketika penerima manfaat itu tidak mengambil dalam waktu beberapa bulan itu akan dihapus,” pungkasnya. (mil/syn)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Faisol mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, pihaknya menemukan sekitar 40 persen penerima BST Kabupaten di salah satu desa sudah meninggal dunia.

“Di salah satu desa itu yang menerima BST dari Kabupaten sebanyak 69 orang. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 30 nama penerima ternyata sudah meninggal dunia,” kata Faisol, Rabu (05/08/2020).

Menurutnya, data orang meninggal penerima BST itu konon sudah berbasis DTD-AKP, yaitu data yang selalu disebut-disebut paling valid yang dimiliki Pemkab Situbondo. Data warga miskin informasinya selalu diperbarui setiap tahunnya.

“Ini yang jadi persoalan setelah kami turun ke lapangan, karena setiap tahunnya Pemkab meng-update DTD-AKP,” ujar Faisol.

Masalah lainnya, kata Faisol, Pemkab Situbondo menyalurkan BST setelah Pemerintah Desa menyalurkan BLT Desa. Seharusnya, kata dia, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi itu dilakukan secara runut dan saling melengkapi.

“Saya tidak tahu kenapa Pemkab justru menyalurkan bantuan setelah Pemdes menyalurkan BLT Desa. Jadi Pemdes tak bisa back up warga miskin yang tidak masuk BST Pemkab,” katanya.

Faisol menegaskan, pihaknya ingin bertemu dengan Satgas untuk membahas masalah data penerima bantuan sosial akibat pandemi virus Corona. Sebab Pemdes sangat kebingungan harus menyandingkan data bantuan agar tak terjadi tumpang tindih.

“Ini masalah serius, sudah banyak Ketua RT mundur gara-gara bantuan sosial covid ini. Carut marutnya data penerima diperparah lagi dengan data DTD AKP yang juga dipertanyakan validitasnya,” pungkasnya. (im/mzm)

Hal ini dibuktikan oleh sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BST ini, bahwa sejak disalurkannya program BST tahap I (pertama) di Desa Paowan tersalurkan kepada penerima sebanyak 439 KPM, namun semenjak tahap II (dua) penerima BST berkurang menjadi 430 KPM, ada pengurangan sebanyak 9 KPM.

Kepala Desa Paowan Pantau langsung Penyaluran BST Tahap III. (her)

Mohammad Faisol S Pd selaku Kasie Kesra di Pemdes Paowan mempertanyakan soal pengurangan KPM warganya. Hal ini patut dipertanyakan karena tanpa ada kejelasan dan konfirmasi ke Pemerintah Desa Paowan.

Pihaknya menyebutkan, bahwa pencairan BST tahap III (tiga) kali ini adalah bantuan dari pemerintah pusat untuk warga yang terdampak virus Corona atau Covid-19 di Desa Paowan. Dan sudah di distribusikan dengan lancar kepada penerima manfaat sebanyak 430 KPM sampai penyaluran tahap ke III (tiga) hari ini.

” Namun masih ditemukan suatu kendala, yaitu yang pertama penerima KPM di Desa Paowan itu jumlahnya 439 KPM awalnya, ” tutur Faisol.

Kemudian, Sambung Faisol, pada tahap II (dua) terjadi pengurangan jumlah penerima BST Desa Paowan dengan memperoleh kuota sebanyak 430 KPM dan pada tahap III (tiga) tetap berkurang jumlahnya, yaitu berjumlah 430 KPM.

” Jadi untuk penerima BST dampak Covid-19 di Desa Paowan ini sebanyak 430 KPM.
Dengan berkurangnya jumlah penerima BST di desa Paowan tersebut, mestinya pemerintah pusat ada pemberitahuan dan penjelasan, kenapa di Desa Paowan terjadi pengurangan pada penerima manfaat, ” jelasnya.

Menurutnya, kami sudah konfirmasi kepada Camat dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo alasan pengurangan BST tersebut.

” Tolong berikan kejelasan kenapa ada pengurangan, karena dengan berkurangnya penerima BST ini sangat rentan sekali terjadinya gejolak sosial dan asumsi dari warga akan menyalahkan pihak Pemdes Paowan nantinya, “keluhnya.

Ditegaskan dia, bahkan Kepala Desa Paowan telah mewanti-wanti perangkat desanya sampai ke pak RT dilarang keras memungut atau memotong uang bantuan tersebut. Nah, dengan berkurangnya penerima BST ini yang semula sebanyak 439 KPM dan berkurang 9 menjadi 430 KPM, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat Paowan.

Kata Faisol, karena masyarakat awam yang tidak tahu informasi tersebut asumsinya jelek terhadap para perangkat atau Kepala Desa.

” Dikait-kaitkan dengan waktu pemilihan Kades dengan asumsi tidak memilihnya atau karena tidak baik sama kepala dusun atau lain lainnya dan banyak opini-opini yang kurang baik bergejolak di masyarakat. Karena apa, awalnya menerima kok bisa tidak menerima di tahap kedua dan ketiga, ” katanya.

Lanjut dia, sedangkan mereka (masyarakat,red) tahunya dari pidato Presiden saat nonton di TV yang menjadi panutan mereka.

” Bantuan BST itu sebanyak 3 X, kenapa hanya sekali dia menerima. Warga penerima 9 KPM yang terkena hapus atau pengurangan dari Kemensos tersebut banyak yang meradang, ” imbuhnya

Ditambahkan Faisol, bahwa masyarakat banyak merasa kecewa pada Pemerintah sekarang dan menuding tidak pro rakyat atau masyarakat bawah khususnya dari masyarakat Desa Paowan ini kepada Pemerintah Pusat, jangan sewenang-wenang dalam mengurangi kuota.

” Kalau memang kuotanya tidak cukup ya.. silahkan jangan terlalu muluk-muluk tapi kalau memang sudah menjadi penetapan kuota jangan dikurangi karena masyarakat banyak menjerit dan sangat mengharapkan bantuan tersebut, “tambahnya.

Faisol menegaskan, bahwa yang jadi dasar harapan mereka adalah pidato Presiden walaupun itu dibuat oleh kementerian sosial RI, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tahunya pidato Presiden yang di sebutkan per KK mendapatkan 600 ribu. Selama 3 bulan.

” Pidato Presiden tersebut yang dijadikan acuan atau dasar bagi masyarakat penerima BST, “tegasnya

Menurut, salah satu penerima manfaat, Samsiadi (30) asal dusun Bukkolan mengatakan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, kami dan keluarga sangat terbantu karena semenjak pandemi virus Corona atau Covid-19 sebagian penghasilan berkurang dampak dari mewabahnya virus tersebut.

” Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah khususnya kepala Desa Paowan, yang telah membantu meringankan beban perekonomian kami, semoga bantuan ini bisa bermanfaat, ” ungkapnya.

Sementara, Bhabinkamtibmas Polsek Panarukan saat mendampingi penyaluran BST bersama Babinsa Paowan menyampaikan, menghimbau masyarakat melalui rutinitas seperti biasanya agar tetap menggunakan Protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya.

” Supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan, selalu menggunakan masker pada saat bekerja dan saat beraktifitas lainnya, agar selalu menggunakan handsanityzer serta menerapkan physical distancing, ” himbaunya.

Sementara itu, Kepala Desa Paowan Saiful Hady S Pd pada kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Alhamdulillah warga saya menerima BST tahap III (tiga) tersalurkan dengan lancar kepada sebanyak 430 KPM.

” Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan sesuai harapan kita semua. Walaupun ada kendala sedikit namun saya salut kekompakan dan konsisten serta komitmen yang dimiliki bersama merupakan satu bentuk acuan untuk lebih menunjang kedepan dalam kegiatan Desa, “ucapnya. (her/im/yan)

Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap 2 itu berlangsung di pendopo desa Paowan berjalan dengan aman dan lancar hingga selesai.

Salah satu warga dari Dusun Ardiwilis, Desa Paowan saat menerima BST Tahap 2. (her)

” Penyaluran ini merupakan lanjutan dari tahap 1 bagi warga penerima BST desa Paowan dan menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu, bagi warga yang belum dapat bantuan lainnya, ” ujar Kepala Desa Paowan Saiful Hady S Pd di sela-sela acara penyaluran bantuan.

Penyaluran bantuan tersebut mendapat pengamanan ekstra dari Babhinkamtibmas desa Paowan dari Polsek Panarukan dan Babinsa dari Koramil Panarukan serta sejumlah petugas perangkat desa Paowan.

Dalam antrian panitia memberlakukan protokol kesehatan dan mengutamakan untuk jaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau covid-19. Mengantisipasi antrian panjang, panitia membagi pelayanan menjadi 2 loket.

Adapun rincian penerima BST tahap 2 desa Paowan sebanyak 439 KPM. Selama pelaksanaan penyaluran BST Tahap 2 diberikan oleh petugas PT Pos Indonesia melalui petugas dari Kantor PT Pos Situbondo.

Warga diwajibkan untuk memakai masker dan mengutamakan jaga jarak sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan kegiatan dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan. (her/yan)

Salah seorang perantau asal Desa Semarum Kecamatan Durenan bernama Suhardi mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Trenggalek yang sudah memberikan kepedulian khususnya bagi para warganya yang terdampak covid-19 di perantauan. Suhardi mengaku sangat terbantu dengan bantuan senilai Rp 600 ribu yang sudah diterimanya.

Warga Semarum yang sudah merantau selama 9 tahun di Kutaikartanegara Kalimantan Timur ini mengaku mengurungkan niatnya mudik ke Trenggalek guna mengikuti aturan Pemerintah.

“Saya menuruti aturan Pemerintah, jadi saya kemarin ikut Bantuan Perantau. Saya lihat kemarin di rekening saya di Pos Giro Mobile sudah ada tertera Rp 610 ribu untuk Bulan April,” kata Suhadi.

“Kami tidak melihat berapa jumlah nominalnya, tapi ada kepedulian itu lho. Rencana saya mau pulang tapi saya tangguhkan, kita ikuti saja aturannya,” imbuhnya.

Salah seorang perantau lain bernama Andik asal Suruh yang merantau Jakarta Timur mengaku sangat terbantu dengan bantuan Rp 600 ribu yang diberikan Pemerintah.

Andik menceritakan bahwa dengan menerima bantuan tersebut bisa ia gunakan untuk membayar biaya kontrak tinggalnya yang senilai Rp 600 ribu.

Menanggapi respon positif para perantau yang menerima manfaat BST, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan terimakasih dan meminta agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ditargetkan sebelum Hari Raya Idul Fitri semua BST sudah tersalurkan. Di Kabupaten Trenggalek ada semacam langkah inovasi bahwa yang di usulkan di Kementerian Sosial bahwa tidak hanya masyarakat Trenggalek yang berdomisili dan bermukim di Trenggalek tapi juga bagi mereka yang juga statusnya adalah perantau,” ucap Bupati saat dikonfirmasi, Rabu (20/05/2020) siang.

Dikatakan M Nur Arifin, dari kuota 29 ribu yang berhasil lolos sebanyak 5750, dan hari di coba untuk dilakukan check and recheck bagaimana mekanisme yang paling efektif untuk menyalurkan bantuan bagi mereka yang ada di tanah rantau.

“Tetapi mereka ini kan perantau maka kita coba dengan skema Pos Giro Mobile, ada sekitar 900 an yang sudah puny rekening Pos Giro Mobile hari ini keluarga yang ada di Trenggalek kita konfirmasi agar segera kita bisa top up rekeningnya mereka masing-masing dan salah satunya beberapa yang hari ini kita video call untuk memastikan bahwa betul dananya sudah diterima dengan baik oleh mereka,” imbuhnya.

Nur Arifin menambahkan agar perantau tidak mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi Pos Giro Mobile, maka Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan opsi lain pengiriman menggunakan wesel.

“Sehingga nanti akan dikabari via nomor hp bahwa dananya sudah diterima di kantor pos tempat mereka mendaftar form konfirmasi perantau yang kapan hari kita buka. Maka mereka nanti bisa mengambil di Kantor Pos terdekat,” pungkasnya. (mil/oso)