Mereka menggelar aksi, karena menyoal grand design pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep, setelah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dijabat oleh Agus Dwi Saputra. Namun, mereka dikecewakan karena jawaban Kadisdik Sumenep, yang dianggap tidak sesuai harapan.

“Kepala dinas pendidikan tidak serius menjawab persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep. Itu poinnya,” kata Korlap Aksi, Nur Hayat, seusai aksi unjuk rasa.

Hayat menyebut, Kadisdik yang baru minim pengalaman dan kompetensi bidang pendidikannya masih bum teruji. Sebab, ketika ditanya ada berapa jumlah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumenep, tidak bisa menjawab.

“Maka dari itu, kita datang ke sini. Mumpung masih awal, kita pertanyakan komitmen dan keseriusan menjawab persoalan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Ternyata, tadi dia tidak bisa menjawab,” kata Hayat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Maka, dari banyaknya persoalan tersebut, PMII STKIP PGRI Sumenep menuntut Disdik Sumenep untuk beberapa langkah. Pertama, mengevaluasi pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dua, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan komitmen dan visi-misi terkait pendidikan Kabupaten Sumenep ke depan. Tiga, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan keseriusan dan penyelesaian persoalan pendidikan. Empat, kalau tidak siap, lebih baik mundur saja.

“Maka kalau tidak serius dengan tuntutan yang empat ini atau tidak siap, maka mundur saja dari Kepala Dinas Pendidikan,” paparnya.

Sementara, Kadisdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menanggapi tudingan aktivis PMII terkait kapasitasnya yang tidak layak sebagai Kadisdik. Menurutnya, hal itu hal yang wajar.

Agus Dwi Saputra menyebut, pihaknya saat ini masih fokus pada penyempurnaan data base. Sebab, saat ini data di Disdik belum valid.

“Mereka wajar menilai seseorang. Itu hak mereka. Kalau saya ditanya, saya menjawab ngawur juga tidak berani. Minimal, saya harus berfikir data itu harus valid. Kita masih fokus perbaikan data, tapi kita buktikan nanti,” terangnya. (dan/edo/sit)