Sementara bagi OPD yang berhasil menjadi juara, akan mendapat reward dari Bupati Bondowoso, berupa penghargaan. Sejumlah penghargaan itulah, yang terlihat dalam acara Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah di Pendapa Bupati, Senin (13/12/2021) tadi.

Ada pun OPD yang berprestasi atau mendapat reward, yaitu Dinas Sosial sebagai Juara 1 dengan Inovasi Sekolah Perempuan PKH untuk peningkatan kualitas hidup PKM PKH (Sekoper PKH). Juara 2 diraih oleh Kecamatan Sukosari, dengan Inovasi Go Ojek Perizinan (Gozin). Sementara untuk Juara 3, diraih oleh UPTD Satuan Pendidikan Formal (SPF) SDN Sumberanyar 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud), dengan Inovasi Sistem Pendataan Siswa Baru (Sipedasboncabe).

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sedangkan untuk Juara Harapan 1, diraih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD). Juara Harapan 2 adalah Inovasi Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIAPO), yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat, mengatakan dengan kompetisi ini diharapkan bisa memunculkan inovasi baru dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Di tempat sama, Kepala Dispenbud, H Sugiono Eksantoso, mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh SDN Sumberanyar 1 dengan Sipedasboncabenya dan berhasil mendapat reward Bupati Bondowoso. “Dengan sistem tersebut, Dispenbud Bondowoso tidak hanya meraih penghargaan ditingkat daerah saja. Akan tetapi, juga masuk Inovasi 99 tingkat nasional,” kata Sugiono. (sam/sit)

Dari hasil silaturahmi itu, diketahui bahwa sang Balita dirawat oleh kakek-neneknya. Tidak hanya itu, kakek-neneknya merupakan Gakin (Keluarga Miskin). Itu diketahui, dari rumah yang ditempati, merupakan bangunan di atas TKD (Tanah Kasa Desa) dan tunadaksa.

Baca juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan

Pj Kepala Dinas Sosial, mengatakan jika pihaknya dalam kesempatan itu selain silaturahmi, juga untuk memastikan kondisi Balita serta memberikan bantuan Sembako. Termasuk, untuk memastikan program penanganan anak-anak yang ditinggal orang tuanya meninggal, karena pandemi Covid-19.

“Kami turun langsung untuk mengetahui kesehatan Balita, pendidikan dan pemenuhan kebutuan Adminduk,” kata Anis, Sabtu (14/08) malam.

Ditambahkannya, dalam silaturahmi itu, pihaknya juga mengkonfirmasi ulang, bagaimana langkah kedepannya dalam membesarkan Veronica. Me menjelaskan, bahwa sang Balita akan dirawat, diasuh dan dibesarkannya.

“Saya keberatan cucu saya diasuh Panti Lansia UOT PSW Sekarputih. Biarlah tetap bersama saya di Desa Banyuwulu ini”, kata Nenek Bukari.

Diperoleh keterangan dari Anis, bahwa Nenek Bukari dibantu secara rutin sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH. Sebetulnya, dia juga mendapat bantuan BPNT. Hanya saja, Kemensos sementara tidak mengaktifkan sekitar 21 juta penerima bantuan BPNT. (sam/sit)

Bantuan sembako diperuntukkan bagi warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial, baik program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai (BST), atau bantuan pemerintah lainnya. Penyaluran bantuan tersebut akan disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso kepada warga di desa-desa.

Amir Hidayat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso (dul memontum)

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso, Amir Hidayat mengatakan, dari jatah 10 ribu rumah tangga di sejumlah desa yang ada di Bondowoso, masing -masing mendapatkan jatah sekitar 45 orang.

“Data penerima ini kita serahkan kepada Desa sepenuhnya, karena yang lebih tahu itu dari desa. Untuk kriteria sasaran sampai detik ini tidak ada ketentuan, hanya saja yang diluar DTKS dan tidak mendapatkan bantuan apapun,” kata Amir Hidayat Rabu (6/5/2020).

Pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada pihak Desa, Ia mengaku sudah disampaikan agar segera mendata nama-nama calon penerima bantuan.

“Secepatnya harus disetor ke tim Dinsos. Target pengumpulan sesuai surat edaran dari Dinsos terakhir besok Kamis (7/5/2020) pukul 12.00 WIB,” katanya.

Pihaknya menargetkan Minggu depan sudah ada penyaluran kepada para penerima. Dengan catatan jika dana bantuan dari provinsi sudah di transfer kepada Dinsos Bondowoso.

Bantuan sembako non DTKS ini menurut Amir, sesuai instruksi akan disalurkan berupa beras, minyak dan telur.

“Hanya saja nantinya kami mau mengusulkan kepada bupati, apakah telur bisa diganti dengan yang lainnya. Karena telur ini resiko pecah,” ucapnya.

Amir berharap pemerintah desa untuk lebih aktif dan segera memproses data yang diminta dari Dinas Sosial.

“Agar bantuan sembako kepada warga terdampak non DTKS bisa cepat diproses,” pungkasnya. (dul/yan)

Hal itu disampaikan sekda Syaifullah , menurutnya Pak Bupati sangat bangga terhadap capaian Dinas sosial bisa meraih juara 2.

“Pak Bupati senang sekali dan menyambut baik prestasi yang telah diraih oleh Dinsos” kata Sekda Syaifullah kepada memontum.com , Jum,at (6/3/2020) pagi.

Sementara sekda Syaifullah sendiri memberikan apresiasinya atas kinerja Dinsos Bondowoso.

“ Saya ucapkan terima kasih kepada Ka.Dinsos yang telah berhasil mengantarkan dengan terlaksananya verifikasi dan falidasi data terpadu kesejahteraan sosial”

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti bahwa Dinsos telah bekerja keras dalam proses updating data terpadu.

“ Dinsos telah bekerja dengan keras updating data terpadu sehingga diakui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kabupaten yang serius dan terbaik ke dua di tingkat Kabupaten” ujar sekda memberikan pujian.

Dari capaian tersebut Sekda Syaifullah optimistis bantuan sosial di Bondowoso akan lebih tepat sasaran. Sebab, keakuratan data menjadi kunci percepatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan akurasi data yang baik, maka program pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pelayanan bansos menjadi semakin baik, efektif, dan efisien.

“Pencapaian mecapai 80% sudah bagus. Karena Kabupaten lain yang saya liat cuma sampai 20 hingga 30%. Ini menyangkut data kemiskinan sehingga dengan data yang benar maka kebijakan Pemerintah Kabupaten juga akan benar” pungkasnya.(Dul/yan)

Kepala Dinsos Bondowoso, H. Amir Hidayat mengatakan, SLRT ini digagas Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Sehingga, SLRT bisa memaksimalkan berbagai program bantuan sosial yang dijalankan Pemkab Bondowoso.

”Jadi, SLRT ini bisa menampung keluhan dan pengaduan masyarakat tidak mampu terkait masalah bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, bisa menampung keluhan masyaralat tidak mampu yang belum masuk Basis Data Terpadu (BDT),” kata Amir.

Sehingga, menurut dia, masyarakat tidak mampu di Bondowoso tidak perlu bingung lagi menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait masalah bantuan sosial dari pemerintah. Karena, masyarakat tidak mampu bisa menyampaikan langsung melalui SLRT.

”Karena, nantinya ada 50 petugas tersebar di desa-desa untuk menginput keluhan dan pengaduan masyarakat ke SLRT yang sudah disiapkan. Dan, sebagai langkah awal, kita lakukan bimbingan teknis (bimtek) SLRT pada 8 hingga 10 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Kemensos RI ,” jelas mantan Sekretaris DPRD Bondowoso ini.

Amir juga mengungkapkan, masyarakat tidak mampu di Bondowoso yang masuk BDT mencapai sekitar 460 ribuan. Jumlah, ini masih terus dilakukan validasi data oleh Dinsos.

”Itu karena, masih ditemukan data ganda, seperti ada warga sudah meninggal, tapi tidak disampaikan. Makanya, Dinsos masih terus melakukan validasi data,” ungkapnya.

Sementara SLRT yang digagas Kemensos RI, ini kali pertama diluncurkan pada 2016. Jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan SLRT terus bertam bah dari tahun ke tahun. Pada 2016 ada 50 kabupaten/kota terapkan SLRT dan bertambah 20 kabupaten/kota pada 2017.

Kemudian pada 2018 sebanyak 60 kabupaten/kita menerapkan SLRT dan 2019 ada 20 kabupaten/kota yang salah satunya Bondowoso. Sehingga, total yang menerapkan SLRT hingga 2019 sebanyak 150 kabupaten/kota di Indonesia. (ido/yan)