Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, mengatakan jika pihaknya akan menguatkan firewall (pengamanan, red) pada software yang digunakan. Kemudian, juga akan melakukan sinergi bersama dengan berbagai komunitas di Kota Malang.

“Karena di Kota Malang itu banyak komunitas, nanti kita juga akan berbincang bersama mereka. Karena, kalau kita memiliki kekuatan dengan komunitas, bisa ada kemitraan dan ada sinergi sebagai partner kami untuk meminta bantuan,” jelas Wiwid-sapaannya, Sabtu (11/03/2023) tadi.

Dikatakan Wiwid, jika pihaknya juga tidak mengetahui penyebab website yang tidak bisa di akses itu. Namun, diduga ada indikasi yang mentrial website milik Pemkot Malang.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Kita tidak tahu kenapa penyebabnya, tapi memang ada trial-trial webiste kita. Identifikasi dan diagnosa yang kami lakukan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk saat ini website milik Pemkot Malang juga sedang dilakukan maintenance (perbaikan), termasuk juga melakukan backup data yang ada di dalamnya itu. “Alhamdulillah, untuk saat ini website milik kami bisa di recovery,” ujarnya.

Sebagai informasi, tidak bisa diaksesnya website milik Pemkot Malang, itu telah terjadi beberapa hari yang lalu. Untuk saat ini, website telah bisa diakses. (rsy/sit)

Kepala Diskominfo, Muhammad Nur Widianto, menyampaikan jika gelaran tersebut masih satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kota Malang ke 109. Dimana, dengan tema yang diusung yakni mandiri, tangguh dan berkelanjutan.

“Sata Awards 2023 ini menjadi langkah upaya untuk menguatkan penyelesaian dan evaluasi penyelenggaraan data sektoral,” ujar Wiwid-sapaannya.

Kemudian, ditambahkannya, jika ada tiga kategori dalam Sata Awards tersebut. Pertama, kategori produsen data perangkat daerah, kedua kategori produsen data kelurahan, dan kategori produsen data fasilitas kesehatan (Faskes) di lingkungan Pemkot Malang.

Untuk sistem penilaian Sata Awards, terbagi menjadi empat tahapan. Pertama, technical meeting, kemudian penilaian internal (30 persen), lalu pengajuan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) (30 persen), dan jumlah keterisian data di portal (40 persen).

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Jumlah keterisian data statistik yang prosentasenya lebih banyak bobotnya pada aspek keterisian data statistik. Untuk pengisian data tersebut berjalan dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika capaian data saat ini masih belum menggapai di angka 80 persen atau masih pada kisaran 75 persen. Karena itu, melalui kegiatan tersebut juga sebagai langkah dan upaya untuk mempercepat upgrade data yang ada.

“Tentu dari kegiatan ini teman-teman secara mandiri, terbantu, dan berkenan aktif dalam menginpun data masing-masing,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan melalui Sata Awards tersebut, juga untuk mendorong dalam updating dan pengisian data di lingkungan Pemkot Malang. Pihaknya juga berharap, data tersebut nanti bisa diolah sesuai dengan kebutuhan data sektoral.

“Kalau sudah punya data ini datanya akan digunakan untuk apa, itu yang terpenting. Sekarang kita bisa bersama sama lakukan validasi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), itu kita pilah terus, dan kita lakukan bersama-sama,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Melalui Sata Awards, menurutnya juga membuka kesadaran para OPD di lingkungan Pemkot Malang hingga kelurahan, bahwa data itu penting. Sehingga, ke depan pihaknya juga mengharapkan agar bisa melakukan updating data secara terus menerus.

“Harapan kami karena data itu mesti dinamis, yang paling penting adalah punya nilai manfaat. Sesungguhnya kami mengidolakan updating data itu bukan tahunan tapi bulanan. Karena data di lapangan hari ini dengan data dua hari yang akan datang itu sudah berbeda,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk Sata Awards kategori perangkat daerah, Juara I diraih oleh DPUPRPKP, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dan yang ketiga Dinas Kesehatan. Kemudian, kategori kelurahan pertama diraih oleh Kelurahan Gadang, diikuti Kelurahan Klojen, dan Kelurahan Bandulan. Selain itu, pada kategori faskes, juara pertama diraih oleh Puskesmas Bareng, kedua Puskesmas Janti dan ketiga Puskesmas Ciptomulyo. (hms/rsy/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan guna melihat titik-titik kemacetan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Malang. Terlepas, imbas atau bukan dari kemacetan penerapan rekayasa lalu lintas satu arah, yang diberlakukan di Kawasan Kayutangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang.

“Kita ingin melihat titik-titik kemacetan yang perlu kita urai. Setelah kita cek, yang ada di Embong Brantas, itu tidak ada penumpukan atau buangan dari satu arah. Itu juga sudah di tracing pada jam yang sama dan tanggal yang berbeda,” terang Wali Kota Sutiaji.

Dikatakan Wali Kota Sutiaji, untuk mengurai kemacetan yang terjadi, di wilayah Embong Brantas dan Jembatan Ranugrati, perlu dilakukan musyawarah dan penyelesaian. Yakni, dengan melibatkan para ahli di bidang transportasi.

“Penyakitnya sudah tahu. Jadi, tinggal kita cari obatnya. Itu nanti yang akan kita musyawarahkan. Memanggil dokter transportasi dan nanti penyakitnya kita tunjukan. Setelah itu, kita cari obat. Mudah-mudahan bisa segera,” ujarnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menambahkan jika kepadatan yang terjadi di Embong Brantas, sudah terjadi bertahun-tahun. Sebab, jalan tersebut sering dilewati oleh kendaraan dengan muatan besar.

“Secara riil juga kalau dikatakan ada pengalihan itu dari Jalan Aris Munandar yang tidak padat dan tidak ada kendaraan yang keluar dari situ. Begitu pula ke Kota Malang, setelah di Embong Brantas yang volume belok ke kota itu sedikit. Mereka rata-rata lurus ke arah utara saja,” kata Widjaja.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan kepadatan yang terjadi di traffic light Jembatan Ranugrati, itu disaat berangkat kerja dan pulang kerja. Untuk solusi yang dilakukan, saat ini akan melakukan kajian diskusi bersama dengan para ahli, agar tidak terjadi penumpukan.

“Sementara itu, kita akan melakukan kajian diskusi bersama para ahli, bagaimana treatment dan solusi yang terbaik agar tidak terjadi penumpukan seperti itu,” lanjutnya.

Saat disinggung terkait dengan alternatif sementara, pihaknya menyampaikan jika belum ada. Karena, akan melihat terlebih dahulu dan hasil diskusi dengan para ahli yang akan dilakukan.

“Terkait dengan solusi untuk mengurangi kemacetan, mungkin menunggu atas petunjuk Pak Wali. Begitupun nanti untuk opsinya apa tentu harus dasar masukan dari para ahli,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa perapian tersebut dilakukan untuk menjaga estetika Kota Malang. Karena, beberapa kabel semrawut tersebut dinilai mengganggu keindahan masyarakat yang melintas di jalan.

“Ini dalam rangka menjaga estetika Kota Malang. Kita ini, sebetulnya sudah punya grup dengan provider. Kalau hari ini mereka tidak datang dan nggak mengaku, maka akan kita lakukan pemutusan,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan perapian kabel.

Masih menurut Wali Kota Sutiaji, saat ini sudah masuk di musim penghujan. Maka, ada beberapa hal yang ditakutkan, ketika kabel tidak dirapikan. Seperti, jika nantinya ada dahan pohon yang jatuh, maka berpotensi ke banyak korban. “Ini kita lakukan gabungan, dengan tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan perapian pohon-pohon yang berada di dekat kabel,” lanjutnya.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dengan perapian kabel-kabel tersebut, menurutnya juga memberikan aspek tanggung jawab kepada pihak provider. Karenanya, provider tersebut juga harus ikut merawat aset milik Pemkot Malang.

“Ini juga memberikan aspek tanggung jawab, supaya mereka itu merapikan. Yang merawat, ini sebetulnya bukan Pemkot semata. Karena, mereka (provider, red) rata-rata yang menyewa di kami. Ini aset kita, sehingga begitu digunakan, mereka juga harus tanggung jawab,” katanya.

Dalam perapian tersebut, tidak satu pun kabel provider dilakukan pemotongan kabel. Itu karena, dari 10 provider pemilik kabel, datang ke lokasi dan ikut merapikan. Ke depan, perapian kabel akan terus dilakukan di beberapa titik Kota Malang.

“Ini akan terus kita lakukan. Banyak yang harus dirapikan. Seperti salah satunya di Blimbing (kecamatan, red). Makanya, saya kasih pressure (tekanan, red) bagi mereka yang tidak mengindahkan, maka akan kami potong. Biasanya kalau tidak mengaku, begitu dipotong maka mereka akan dikomplain oleh pelanggan,” ujarnya.

Terkait dengan banyaknya kabel yang tidak rapi, Wali Kota Sutiaji menjelaskan, bahwa itu terjadi karena dahlu belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur. Namun, ke depan akan disiapkan peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai penataan kabel. “Dahulu existingnya belum ada. Nanti, Perwalnya ada, sehingga kabel tidak boleh ada yang melintas. Nanti secara terus menerus akan dirapikan dan insyaallah akan terus kita lakukan penataan kawasan,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu, salah satu provider yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa perapian kabel memang termasuk tanggung jawab mereka. Sehingga, apa yang diminta oleh Pemkot Malang berkaitan dengan perapian, dirinya akan mengikuti.

“Memang ini tanggung jawab kami. Kalau ada kabel yang agak turun, harus segera dibetulkan. Upaya Pemkot Malang untuk melakukan perapian ini memang benar dan kami setuju untuk mengikuti,” ucap salah satu kordinator provider, Dipo Pratama. (hms/rsy/gie)

Hal itu, terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan 112. Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kota Malang, Moh Sidik ST, mengatakan bahwa layanan tersebut bebas pulsa dan beroperasi selama 24 jam.

“Pada tahun 2022 di semester I, ini sudah 269 kejadian yang sudah ditangani. Diantaranya, penanganan kedaruratan seperti kecelakaan lalu lintas 26,88 persen, penanganan evakuasi hewan 22,68 persen, penanganan kebakaran 8,92 persen, penanganan kerusakan konstruksi 8,18 persen, layanan ambulan 7,43 persen, dan layanan kedaruratan lainnya 24,91 persen,” jelasnya, Jumat (15/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dijelaskannya, untuk penanganan layanan tersebut juga bekerja sama dengan jajaran terkait seperti Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang, Palang Merah Indonesia (PMI), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang dan PLN. “Selain itu, juga bersinergi dengan perangkat daerah Pemkot Malang, seperti DPUPR PKP, UPT. Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinsos-P3AP2KB, Dinas Kesehatan (Dinkes), PDAM dan PSC 119,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menambahkan bahwa tujuan dengan adanya layanan 112 tersebut untuk mempermudahkan masyarakat. Terutama, dalam melakukan panggilan kedaruratan. Sehingga, bisa mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait dan mengurangi dampak bahaya dari keadaan darurat.

“Diharapkan layanan ini akan terus dapat melayani masyarakat secara maksimal, guna terciptanya kondisi yang kondusif. Bagi warga Kota Malang, silakan dimanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Karena layanan tersebut memberikan kemudahan untuk masyarakat Kota Malang, maka pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak segan-segan untuk menggunakan fasilitas tersebut. “Semua orang bisa mengadukan kondisi darurat kepada kami (Layanan 112). Nanti kami akan membantu meneruskan kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kondisi kegawatdaruratan yang dialami warga,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Sutiaji, dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi atas dilaunchingnya aplikasi tersebut. Pasalnya, aplikasi tersebut bisa memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja di Kota Malang, agar mendapatkan peluang kerja seluas-luasnya di pasar kerja lokal regional nasional dan bahkan internasional.

“Insyaallah, dengan adanya aplikasi ini akan ada banyak hikmahnya. Ayo bangkitkan semangat kita untuk menciptakan peluang kerja, menciptakan dunia usaha untuk yang membutuhkan pekerjaan,” ujar Wali Kota Sutiaji dalam sambutanya, Rabu (06/04/2022) tadi.

Menurutnya, dengan adanya aplikasi ini harus ditingkatkan terus kedepannya. Karena, ada banyak manfaat ketika menggunakan aplikasi itu. Seperti, mencari kerja secara otomatis menggunakan sistem, lalu memakai soft skill yang bekerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang yakni Universitas Brawijaya (UB).

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Sosialisasikan terus secara luas ke dunia usaha dan pencari kerja, lalu jaga keamanan data dan sinergikan dengan dashbord Wali Kota,” pesan Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa aplikasi dibuat didasari atas tingginya angka pengangguran di Kota Malang. Maka, dengan itu dikatakan ada sebuah ide inovasi sebagai solusi berkaitan dengan penanganan pengangguran melalui aplikasi.

“Pandemi Covid-19 telah terkontraksi, ini membuat angka pengangguran di tahun 2021 mengalami kenaikan 1000 lebih dibanding tahun 2020. Melihat itu, sesuai dengan strategi dasar pelayanan publik, muncul lah ide inovasi sebagai solusi berkaitan penanganan pengangguran lewat aplikasi ini,” ucap mantan Kabag Humas Kota Malang itu.

Dijelaskannya, akan ada banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh para pencari kerja ketika mengakses aplikasi Job Fair Active. Diantaranya, yakni tidak perlu untuk membuat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, wawancara ke perusahaan dan lain sebagainya.

“Aktifitas tersebut, telah tertuang menjadi satu ke dalam aplikasi Job Fair Active,” lanjutnya.

Nantinya, para pencari kerja membuat akun dengan mengisi data pribadi. Kemudian, mengisi assesmen pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kompetensi. Hasil dari asesmen tersebut yang nantinya dapat memperlihatkan, pekerjaan mana yang cocok.

“Jadi, kita bisa melihat langsung hasil dari asesmen itu. Misalkan, kita cocoknya jadi marketing. Oh ternyata jadi administrasi, nah itu langsung terhubung dengan perusahaan yang membutuhkan. Tinggal langsung prosesnya nanti menjadi satu di aplikasi. Step by stepnya sudah ada,” terangnya.

Selain itu, beragam fitur tambahan juga tertuang di dalam aplikasi Job Fair Active. Seperti, kartu soft skill, statistik, assessment, resume, konsultasi SDM, tips kerja dan seputar dunia kerja, notifikasi, pesan dan profil.

Perlu diketahui, jika aplikasi tersebut bukan hanya untuk warga malang saja, tetapi umum untuk siapa saja. Aplikasi tersebut dapat di download di play store dan dapat diakses melalui www.jobafairactive.com. (hms/cw2/sit)

“Seorang ahli futuristik dan seorang ahli informatika, menyampaikan bahwa ternyata Covid-19 ini mempercepat akses digitalisasi. Karena semestinya, digitalisasi dunia ini baru 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Tetapi saat ini, dipaksa sehingga kita sudah masuk pada era digitalisasi,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Di era digitalisasi saat ini, menurut orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai, digunakan untuk hal-hal yang salah. Tentu dengan digitalisasi apapun, akan dipermudah. Namun, tetap ada etika yang harus dijaga. Selain itu, penguatan literasi membaca juga penting untuk dikuatkan.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Banyak anak muda saat ini yang mempunyai kreativitas. Potensi yang dimiliki, juga luar biasa,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, Wali Kota Sutiaji mengajak anak muda agar tidak berpangku tangan. Diprediksi pada tahun 2050, nanti Indonesia akan masuk diurutan ke empat dalam kekuatan besar dunia. Indonesia akan masuk diantaranya negara-negara seperti Cina, Amerika dan India.

“Tidak menutup kemungkinan, Indonesia di tahun 2050 bukan urutan keempat tapi urutan ke satu. Karena ketiga negara tersebut, potensi alamnya jauh atau tidak sama dengan Indonesia,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Muhammad Nur Widianto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar mengacu kepada laporan terbaru dari agensi marketing social platform manajemen media sosial HootSuite. Yaitu, lebih dari separuh penduduk di Indonesia, telah melek dan aktif menggunakan media sosial.

“Total dari 274 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Artinya, penetrasinya sudah mencapai 61,8 persen. Ini menggambarkan betapa masifnya social media atau pemanfaatan internet,” terang Widianto.

Menurut Wiwid-sapaan akrab Kadiskominfo Kota Malang, penggunaan media yang digunakan untuk bekerja serta menjalin relasi dan menjalankan bisnis akan selalu didorong, karena memiliki nilai positif dan konstruktif. Jangan sampai, ini disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak baik.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, jika UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah mengenai literasi. Dimana, minat baca masyarakat sangat rendah. Sehingga, muncul adanya hoax yang tersebar dan dipercaya masyarakat luas.

“Indonesia minat bacanya masih diangka 0,001 persen. Itu artinya, dari 1 ribu orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Informasi yang mereka dapatkan biasanya melalui media sosial yang dipenuhi opini bukan fakta,” terangnya. (hms/cw2/sit)

Sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, Wali Kota Sutiaji, menyampaikan bahwa publikasi data itu penting untuk dilakukan. Salah satu tujuannya, yakni untuk menangkal hoax yang terjadi.

“Makanya, kalau ada masyarakat yang mungkin membully kita, karena memang masyarakat belum terliterasi, jangan salahkan masyarakat. Karena, kita belum clear memberikan data kepada masyarakat,” tegasnya, Rabu (09/03/2022) tadi.

Selain itu, tambah Wali Kota Malang, menurutnya data menjadi masalah klasik yang harus dibenahi secara terus-menerus. Karena, data sangat penting sebagai pondasi penentuan arah dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Ketersediaan data yes, akurasi juga menjadi keharusan. Agar, orang bisa membaca dengan runtut dan jelas,” tambahnya.

Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut guna untuk mempublikasikan data statistik sektoral tahun 2022. Bagi perangkat daerah, hal ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan.

“Sekarang, data itu bisa berkembang sangat luas. Semua hal, bisa menjadi potensi untuk menjadi tumbuh kembangnya nasional. Data ini, memberikan kemanfaatan pada dua prinsip dasar,” ucapnya.

Sebuah data, menurut Wiwid-sapaan akrabnya, memiliki nyawa dan data yang tumbuh kembangnya harus dicermati. Selain itu, data bisa bermanfaat apabila mampu berpegang pada prinsip fungsional. (cw2/sit/adv)

“Sejak beberapa hari lalu, teman-teman sudah mulai melakukan pemantauan melalui kamera Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), berapa jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Malang. Biasanya puncak volume kendaraan akan terjadi pada 30 Desember malam, atau malam nanti,” ujar Heru, Kamis (30/12/2021).

Nantinya, Dishub akan menghitung dan melihat pergerakan kendaraan. Jika sudah terlalu besar atau padat volumenya, maka di tanggal 31 Desember 2021, nanti akan disusun rencana cara bertindaknya.

Baca juga

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Sekarang kan ada lima pos dari Polresta Malang Kota, ditambah dua pos Dishub, dan ada beberapa titik-titik keramaian. Seperti Jalan Ijen, Alun-Alun, kemudian di Stasiun Malang. Titik-titik tersebut juga kita antisipasi pergerakan seperti apa. Rekayasa tetap kita lakukan, namun sifatnya sporadis,” jelas Heru.

Mantan Camat Klojen itu membeberkan, jika kemacetan yang diprediksinya benar-benar terjadi, maka dirinya akan melakukan beberapa peralihan lalu lintas.

“Kemarin juga sudah disimulasi. Jadi pada saat terjadi kemacetan di deket Gereja Kayutangan, maka kendaraan yang dari Jalan Aris Munandar tidak kami belokkan ke kanan tetapi ke kiri, kemudian putar Alun-Alun,” bebernya. Selain itu, di titik pertigaan Hotel Trio Dua, ketika kendaraan sudah padat berdatangan dari utara, Dishub akan menutup jalan mulai dari Simpang Kaliurang. “Jadinya kendaraan akan kita arahkan ke kiri, biar masuk jalan nasional. Tidak apa-apa kalau jarak tempuh agak panjang, yang penting tidak menimbulkan macet sampai berhenti, tetap mengalir,” terang Heru. (mus/sit)