Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah, H Syaifullah, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan pasangan perkawinan muslim, tercatat ada 36 pasangan yang terdaftar mengikuti acara sidang isbat nikah untuk mendapatkan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama. “Setelah penetapan pengesahan pernikahan, pihak Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penginputan keperluan penerbitan buku nikah. Selanjutnya, Dispendukcapil menerbitkan Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan akta kelahiran,” terang Syaifullah.

Kepala Dispendukcapil Situbondo, Tri Cahya Setianingsih, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi rasio terjadinya nikah di bawah tangan tanpa kepastian hukum. Dengan tercatatnya pernikahan oleh negara, maka akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Ditambahkan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil, Hanafi Adiwijaya, mengungkapkan bahwa kegiatan sidang isbat pernikahan ini untuk membantu pasangan memperoleh akta nikah sebagai dokumen pengurusan akta kelahiran anak dan perubahan status di KK dan KTP el. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menunjukkan buku nikah, karena nikahnya siri. Sehingga, tidak bisa mengurus akta kelahiran anak.

“Peran kita membantu mereka agar pernikahannya sah. Kita melaksanakan sidang isbat terpadu, dengan menggandeng Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hanafi menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama mempunyai peran menyidangkan kasus-kasus atau perkara terkait dengan pernikahan. Sementara Kantor Kementerian Agama, menerbitkan buku nikah.

“Sedangkan Dispendukcapil sebagai leading sector untuk menerbitkan dokumen kependudukannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Hanafi mengatakan, kepada masyarakat yang belum memiliki surat nikah namun sudah punya anak, untuk tidak mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, mereka bisa langsung menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah. Dengan cara seperti itu, status anak menjadi anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya.

“Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, merupakan Inovasi Sistim Integrasi Pengadilan Agama dengan Disdukcapil (SIAP PADUKA) yang sudah kami rintis beberapa tahun yang lalu,” tuturnya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Mochammad Ali Mulhdor, pun membenarkan mengenai mengimbau itu  jadi, apabila ada pasangan yang sudah terlanjur memiliki anak dan nikahnya dini, bisa langsung ke PA. “Jangan ke KUA, tapi langsung saja menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah, seperti yang dilakukan di Kecamatan Banyuglugur ini,” ujarnya. (her/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo, Hanafi Adiwijaya SH, mengatakan untuk pelayanan akan kita bantu secara online. Karena sekarang dalam masa Pandemi Covid-19, Dispendukcapil berupaya melayani kepengurusan administrasi bagi masyarakat dengan cara online. “Untuk kepengurusan administrasi kependudukan, sekarang lewat online. Caranya, dengan notifikasi melalui HP,” ujar Hanafi, Selasa (06/07) tadi.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil Kabupaten Situbondo, Dra Ana Sri Rejeki, menjelaskan pengurusan administrasi kependudukan, bisa dengan melalui cara membuat akun baru, guna mengakses layanan tersebut.

Kemudian, melalui Sistem Informasi Layanan Adminduk Online (Silao) dengan alamat website silao.situbondokab.go.id bagi pemohon yang ingin mendaftarkan administrasi kependudukan berupa pengurusan Kartu Keluarga (KK), e-KTP, Akta Kelahiran, Sinkronisasi Data Online, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian hingga Pindah-Datang.

“Layanan adminduk berbasis online ini, sengaja dipersiapkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Situbondo, untuk menghadapi PPKM di masa pandemi. Tujuannya, guna mengantisipasi melonjaknya penyebaran kasus Covid-19 di cluster perkantoran. Sehingga untuk kepentingan itu, diharapkan masyarakat bisa menyelesaikan urusan Adminduknya dengan Silao tanpa datang langsung ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Situbondo,” ujarnya. (cwa/ed2)

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Situbondo Drs H Sofwan Hadi M Si saat dikonfirmasi wartawan Memo X / memontum.com dikantornya, bahwa untuk pengurusan adminduk itu sudah ada regulasinya dan sudah ada tata caranya, baik itu berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013, ada Perpres nomor 19, nomor 96 tahun 2018 dan ada Permendagri nya nomor 108 tahun 2019.

” Intinya yang pertama, bahwa pengurusan adminduk itu bebas biaya, tidak ada sepeserpun biaya alias Gratis, “ujarnya. Kamis (16/07/2020) sore.

Sambung dia, yang kedua adminduk itu dilayani dengan pemohon harus datang sendiri ke pelayanan karena terkait dengan keabsahan data, bagi pemohon yang tidak bisa hadir sendiri, hal tersebut pakai surat kuasa boleh.

” Bagi mereka yang memang secara phisik tidak bisa atau sakit dan sebagainya, itupun harus bermaterai, ” ucapnya.

Mengapa demikian, Kata mantan Kadis Pariwisata itu, karena data yang disampaikan itu mengandung konsekuensi hukum.

” Kalau nanti datanya salah, siapa yang mau bertanggung-jawab, makanya dilindungi oleh aturan, ” jelasnya

Lanjut H Sofwan Hadi, selanjutnya, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Situbondo telah mengaktifkan 3 wilayah Kecamatan untuk buka layanan adminduk, cetak KTP, perekaman dan pembuatan KK dan dokumen lainnya.

” Untuk 14 Kecamatan lainnya sedang dalam proses, Insyaallah dalam tahun ini sudah dekat, pelayanan adminduk di masing-masing Kecamatan, ” imbuhnya.

Lebih lanjut H Sofwan menerangkan, bahwa sementara ini di 14 Kecamatan hanya bisa melakukan perekaman, tidak usah datang ke Kantor Dispendukcapil, ngapain jauh-jauh datang kesini (Kantor Dispendukcapil.red).

” Karena Pak Bupati ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat, ” terangnya.

Ditegaskan dia, sekali lagi kami menegaskan tidak ada biaya dalam pengurusan adminduk. Apabila ada yang memungut biaya, laporkan saja, atau ada dari oknum petugas saya atau oknum lainnya, laporkan saja, ” tegasnya.

Masih kata H Sofwan Hadi, nah kalau yang bersangkutan minta tolong kepada seseorang bukan lagi urusan Dispendukcapil. Sekarang apabila ada desa, warganya akan mengajukan permohonan adminduk, maka desanya harus memfasilitasi sendiri, bagaimana warganya datang sendiri karena sudah jelas diatur.

” Karena apa, disini pemohon harus datang sendiri, karena data yang diberikan benar-benar harus valid dan banyak kasus yang terjadi, ada yang datanya masuk disini salah, kalau ada persoalan dan ada konsekuensi hukumnya, siapa yang akan tanggungjawab akhirnya hanya Dispendukcapil, karena capil yang memproduksi adminduk, ” katanya.

Kemudian, kata H Sofwan, makanya untuk mengatasi hal itu undang-undang telah mensyaratkan dan mengatur semua itu. Semua masyarakat harus datang sendiri ketempat pelayanan adminduk.

” Sekali lagi Dispendukcapil tidak ada niatan untuk melakukan sebuah pemberatan atau mempersulit layanan masyarakat, itu tidak ada karena semuanya ada prosedurnya, ” jelasnya.

H Sofwan Hadi berharap, saya dan semua elemen ayo mendukung tumbuhkan gerakan Indonesia masyarakat sadar adminduk.

” Budayakan pengurusan adminduk dengan datang sendiri untuk menghindari atau mempersempit ruang gerak orang-orang atau calo yang tidak bertanggung jawab, “harapnya.

Ditambahkan H Sofwan Hadi, bahkan Dispendukcapil sekarang menyediakan layanan dua jalur yakni jalur online dan jalur ofline. Untuk mempermudah masyarakat yang akan mengurus adminduk. Sedangkan Kewenangan Kecamatan (operator) dalam pengurusan adminduk.

” Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013), “pungkasnya. (her/yan)

Pantauan wartawan Memontum.com di lokasi, memang terlihat sangat ramai para pemohon di depan pintu masuk kantor Dispendukcapil Kabupaten Situbondo yang berlokasi di jalan Sucipto Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota.

Petugas Dispendukcapil Situbondo saat melakukan pengecekan suhu badan kepada pemohon dokumen menggunakan thermo gun. (her)

Disinyalir mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19 ternyata dari penelusuran wartawan Memontum.com faktanya justru berbanding terbalik. Pencegahan dan antisipasi wabah virus Corona atau Covid-19 sangat ekstra ketat serta disiplin yang diterapkan dan dilakukan oleh pegawai Dispendukcapil Situbondo terhadap para pemohon.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Situbondo Drs H Sofwan Hadi M Si saat ditemui di kantornya menjelaskan, sistem penerapan antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 dalam melayani masyarakat di kantor kami sangat diutamakan, oleh karena itu kita juga meminta serta mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

” Dari pintu masuk kita sudah siapkan petugas untuk melakukan pengecekan masker, ketika masuk kita siapkan lagi petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan, kita siapkan beberapa tempat cuci tangan, dan hingga tempat duduk pun juga kita beri tanda silang sebagai penerapan physical distancing, ” ujar Sofwan Hadi kepada wartawan, Selasa (16/6/2020) sore.

Sofwan Hadi menambahkan, meskipun dalam situasi seperti ini, terlebih ini sudah memasuki era new normal, kita tetap mengusahakan tidak mengurangi nilai pelayanan, justru kita maksimalkan. Tentunya dengan pelayanan yang cepat.

” Memang didepan terlihat ramai, karena didalam kita terapkan sesuai anjuran protokol kesehatan dan kami meminta yang di luar pintu masuk supaya sabar untuk mengantri dan juga tetap disiplin protokol kesehatan, kita pastikan untuk pelayanan yang prima, ” pungkasnya.

Sementara itu, Sofiyah Yulianti (22) salah satu pemohon asal Kelurahan Dawuhan sangat mengapresiasi langkah Dispendukcapil dalam melayani dengan situasi pandemi wabah virus Corona atau Covid-19.

” Kita apresiasi langkah petugas Dispendukcapil, ini sangat mengedukasi masyarakat untuk disiplin dalam pencegahan virus. Mulai dari depan pintu kita sudah dilayani, di ruangan pun kita dicek suhu, wajib bermasker, tempat cuci tangan tersedia, tempat duduk juga ada pembatasan. Bisa dibayangkan jika semua pemohon masuk ke dalam ruang pelayanan sangat berbahaya sekali karena pasti berjubel. Kalau antre di luar kita lebih bisa jaga jarak, jadi kita menunggu antrean di luar sudah pasti menyadari karena ini untuk kebaikan kita bersama,” katanya. (her/yan)

“Bahwa pencetakan akan menggunakan bahan baku kertas menggunakan HVS 80 gram dan ukuran A4 berwarna putih, “kata Drs H Sofwan Hadi M Si kepada wartawan Memontum.com, Selasa (16/6/2020) siang.

Menurut mantan orang nomor satu pada dinas pariwisata Kabupaten Situbondo itu menjelaskan bahwa, hal itu sudah berdasarkan peraturan kementerian dalam negeri, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020.

” Untuk dokumen Adminduk seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian serta dokumen Adminduk lainnya kecuali blanko KTP Elektronik sudah tidak menggunakan blanko security, namun akan diganti dengan kertas HVS 80 gram warna putih ukuran A4, “pungkasnya. (im/yan)

Pengamatan Wartawan Memontum.com dilapangan. Pemusnahan KTP-el tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat yang diketahui merupakan kumpulan sejak tahun 2012 hingga 2018.

“Pemusnahan KTP-el ini sesuai Surat Edaran Mendagri, tanggal 13 Desember 2018, NOMOR : 470.13/11176/SJ TENTANG PENATAUSAHAAN KTP-el RUSAK ATAU INVALID, dan di Situbondo dilakukan di halaman Dispendukcapil tadi sore,” kata Ir.Mohammad Sifa, Kepala Dispendukcapil Situbondo kepada Memontum.com.

Mohammad Sifa menjelaskan, KTP yang dimusnahkan tersebut merupakan KTP-el yang sudah tidak bisa digunakan karena adanya perubahan data, seperti status dan alamat atau perbaikan nama.

“Sesuai prosedur, KTP-el yang rusak atau invalid, artinya KTP-el yang sudah tidak bisa digunakan itu memang harus dimusnahkan. Kalau dulu kan digunting, tapi sekarang harus dibakar sesuai surat edaran dari Mendagri,” jelasnya.

Disamping itu, Sambung Mohammad Sifa, pemusnahan KTP-el juga dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Apalagi saat ini menjelang Pemilu tahun 2019.

“(KTP-el) yang sudah tidak digunakan harus dimusnahkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan dokumen tersebut,” tegas Mohammad Sifa, saat diwawancarai Wartawan Memontum.com, Senin Sore (17/12/2018). (im/yan)

Dengan demikian warga masyarakat tetap dapat melakukan permintaan klarifikasi dan keabsahan Adminduk yang dibutuhkan dan harus ada rekomendasi dari KPU Kabupaten Situbondo bagi yang mau membuat KTP-elektronik. Kemudian bagi pemohon yang KTP-elektronik nya hilang. Maka tetap sesuai regulasi wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Ir.Mohammad Sifa, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Situbondo. (im)

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Situbondo, Ir.Mohammad Sifa saat dikonfirmasi Wartawan Memontum.com mengatakan, pihaknya akan menugaskan pegawai secara bergiliran dan sistem shift untuk tetap memberikan pelayanan Adminduk untuk mengantisipasi ketika ada permintaan klarifikasi dan keabsahan seperti KTP-elektronik, Suket dan KK kepada masyarakat di hari pencoblosan nanti.

Namun petugas kami tidak diperkenankan untuk ikut didalam kegiatan penghitungan suara Pilgub.

Hanya saja, Kata Mohammad Sifa, untuk jumlah petugas tidak sebanyak pada hari biasa saat jam kerja layanan Dispendukcapil Situbondo. Menurutnya, ini semua kami lakukan untuk tetap memberikan pelayanan Adminduk untuk mengantisipasi ketika ada permintaan klarifikasi dan keabsahan dokumen pada warga yang melakukan pengurusan saat hari pencoblosan Pilgub 2018.

Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki E-KTP (KTP Elektronik)

Anggraini (18) Siswi MAN 1 Situbondo yang mengaku datang dari Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, turut dalam antrean pengurusan E-KTP. Akan tetapi, antrean yang panjang membuatnya menunggu hampir 2 jam.

“Saya datang ke kantor Dispendukcapil padahal sudah dari jam 7 pagi tadi untuk merekam E-KTP baru. Tapi sudah hampir 2 (dua) jam lamanya nama saya masih belum juga dipanggil karena Nunggu giliran antrean yang lebih awal mass….!,” ujar Anggraini saat diwawancarai Memontum.com.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Ir.Mohammad Sifa melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Situbondo, Fauzia Mariana Hadi,SH saat ditemui Memontum.com mengatakan, semenjak liburan sekolah mulai Kemarin untuk pemohon perekaman E-KTP terjadi lonjakan jumlah pemohon yang cukup drastis.

“Memang pemohon sangat banyak sekali. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani para pemohon baik itu kepengurusan dokumen KK, Akta Kelahiran, maupun perekaman E-KTP baru bagi pemula dan juga surat pindah tempat,” terangnya sambil sibuk melayani pemohon.

Dari pantauan Memontum.com, pemohon mayoritas para pelajar SLTA (pemula) yang datang dari berbagai sekolah Se-Kabupaten Situbondo untuk melakukan perekaman E-KTP baru. Hal ini pun semakin membuat antrean dalam pengurusan dokumen tidak rapi dan berjubel. (im/yan)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo meluncurkan program “Si Jempol”.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kabupaten Situbondo, Ir.Mohammad Sifa,untuk penerbitan akta kelahiran kata Sifa, warga agar mengurus sendiri ke Kantor Dispendukcapil dan mereka tinggal menyerahkan beberapa berkas penunjang untuk mendaftar. Inovasi ini diperuntukkan bagi masyarakat serta dalam rangka reformasi pelayanan di Situbondo.

“Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi reformasi pelayanan Situbondo,” kata Ir.Mohammad Sifa,Saat ditemui Memontum dikantornya Kamis (9/11).

Selain itu, Dispendukcapil Situbondo juga mempunyai program lain yakni Sistem Jemput Bola (Si Jempol). Lewat program ini, aparatur Dispendukcapil keliling desa, sekolah dan pondok pesantren (Ponpes) untuk mendata anak-anak yang belum mendapatkan dokumen kependudukan seperti (Kartu Keluarga,KTP_Elektronik, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya).

“Ini semua untuk memberikan kemudahan warga dalam mengurus dokumen kependudukan,” tambah Mantan Kadis Pertanian Situbondo itu.

Untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga (KK), saat ini juga sudah bisa bisa dicetak di kantor kecamatan yang sudah di jadwal di 17 Kecamatan dan tidak perlu ke Dispendukcapil.

Sementara itu, anggota Aliansi Indonesia dari Badan Penelitian Asset Negara (BPAN), Imam Gunawan menyambut baik adanya program ini ,”Masyarakat menjadi hemat waktu karena petugas Dispendukcapil sudah bisa turun ke Kecamatan serta ke desa terpencil dan kerumah sakit jiwa membantu merekam E_KTP Fathor Rozi (25) warga Desa Blimbing,Kecamatan Besuki yang sedang mengalami sakit Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ),jadi hemat tenaga dan hemat biaya,yang pasti mempermudah masyarakat,”ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan dengan program ini nantinya diharapkan keluhan-keluhan masyarakat tidak lagi terdengar.

”Saya berharap hal ini benar-benar dilakukan dengan baik agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,”ungkap Aktivis LSM Wilayah Besuki itu. (im/yan)