Sejumlah lembaga PAUD yang menerima APE tersebut, sebelumnya juga telah ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Bengkulu. Sehingga, sejumlah PAUD sudah melalui proses verifikasi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Alamsyah, mengatakan bahwa dewan kota sengaja menganggarkan bantuan APE, untuk menunjang pendidikan anak usia dini. Sehingga, ini juga akan berdampak kepada guru-guru PAUD di Kota Bengkulu, agar lebih bersemangat dalam mengajarkan pembentukan karakter anak sejak dini.

“Dengan adanya permainan yang beragam, harapannya anak-anak semakin bersemangat ke sekolah. Insyaallah, saya selaku wakil rakyat akan terus memperjuangkan bantuan semacam ini. Sehingga, pendidikan sejak dini bisa terus berkembang,” tegas Alamsyah. (bkl/sit/adv)

Juru bicara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Mardensi, dalam persidangan menyampaikan bahwa hasil pembahasan terhadap rancangan APBD tahun 2023, Banggar dapat menerima dan menyetujuinya. Sehingga, rincian nanti pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 328 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp 900 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 1,8 miliar.

“Belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun lebih, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 1 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 261 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, dalam perjalanan pengajuan RAPBD 2023 sebelum dilakukan pembahasan terjadi perubahan struktur APBD dengan terbitnya Permendagrj Nomor 84 tahun 2022. Akibatnya, terdapat kekurangan belanja sebesar Rp 100 miliar lebih. Kemudian rasionalisasi belanja sebesar Rp 96 miliar.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Termasuk, tambahnya, ada penambahan belanja sebesar Rp 50 miliar lebih. Melalui proses pembahasan dan telah dikaji ulang. Berdasarkan data, ada kenaikan PAD dari Rp 200 miliar bertambah menjadi Rp 328 miliar lebih.

Mewakili wakil rakyat di DPRD, Mardensi menyampaikan ada catatan yang harus dilakukan Pemkot Bengkulu. Diantaranya, adanya inovasi dalam upaya penigkatan sumber PAD. Kemudian, hasil reses anggota DPRD salah satu acuan dan pertimbangan agar diprioritaskan. Karena, aspirasi langsung dari masyarakat.

Rapat paripurna sendiri, dihadiri Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, Wakil Wali Kota, Dedy Wahyudi, Sekda Kota Bengkulu, Arif Gunadi serta pejabat di lingkungan Pemkot.

Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, menyambit baik capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh DPRD. “Alhamdulillah, dengan anggaran yang terbatas kita tetap dapat melahirkan banyak program untuk kepentingan masyarakat. APBD 2023 ini adalah hak masyarakat Kota Bengkulu. Target kita 100 persen masyarakat bahagia apapun profesinya.Tidak mengenal suku dan agama. Targetnya, yang tinggal di Bengkulu bahagia,” kata Helmi. (bkl/sit)

“Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata secara umum dan maju, kita sarankan Pemkot melalui Dispar Kota Bengkulu, untuk dapat menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA). Dengan begitu, apa yang diprogramkan bisa terarah,” kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, Kamis (24/11/2022) tadi.

Dengan optimalisasi dan pengembangan potensi wisata, tambahnya, diharapkan ke depan juga akan menambah sisi pendapatan daerah. Termasuk, langkah-langkah lanjutan yang sudah diprogramkan.

“Ini perlu suatu inovasi dan program yang jelas,” lanjutnya. 

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Purniati, mengatakan bahwa pihaknya sekarang sedang fokus menyusun RIPPDA. Sehingga, secepatnya nanti bisa diajukan agar bisa terealisasi dan dilaksanakan.

“Kita juga berharap, 2023 nanti sektor wisata akan lebih maju. Karenanya, kita kemarin menunggu RIPPDA dari provinsi. Karenanya, koordinasi terus dilakukan dan saat ini on progres,” ujar Purniati.

Dirinya juga mengatakan, Dispar siap membantu dan mendorong meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata secara umum dan kemajuan pariwisata di kota kita tercinta ini. Tentunya, dengan tetap masuk dalam tatanan yang akan dilakukan oleh provinsi. 

“RIPPDA dapat dijadikan sebagai alat pembinaan dan koorporasi lintas sektoral, yang berdasarkan pada asas manfaat untuk kepentingan bersama. Ini bisa dijadikan alat monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah pengembangan kepariwisataan,” ungkap Purniati. (bkl/sit)

Ketua Bapemperda, Solihin Adnan, menyampikan bahwa pihaknya sudah mengimbau dan menyampaikan ke Pemkot Bengkulu, untuk menyisir seluruh produk hukum daerah yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah diamanatkan untuk dicabut. Ini dilakukan, agar ada kepastian hukum bagi masyarakat Kota Bengkulu dalam menjalankan kegiatan.

“Permendagri nomor 19 tahun 2017 sudah mengamankan untuk mencabut dan disatukan di dalam AMDAL dan sekarang mekanismenya melalui perizinan terpadu. Kita sudah mengimbau ke Pemkot untuk menyisiri semua produk hukum daerah yang sudah dicabut, direvisi ataupun diubah untuk segera disampaikan ke Bapemperda,” jelas Solihin.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Menurutnya, komitmen DPRD Kota Bengkulu untuk menghadirkan rancangan peraturan daerah sesuai amanat konstitusi di negara hukum Indonesia. Agar tak ada lagi aktifitas perdagangan, ekonomi, sosial, budaya yang tak memiliki dasar hukum.

“Kepala daerah harusnya memberikan atensi khusus kepada produk hukum daerah karena atas dasar inilah rel pemerintahan daerah itu terselenggara,” tambah Solihin.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha, ujarnya, harus mengurus izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (bkl/sit/adv)

“Poin dalam pertemuan dengan BPMP Provinsi Bengkulu, yang diikuti langsung Kepala BPMP Provinsi dan rombongon, adalah meminta agar DPRD Kota Bengkulu mendukung program prioritas bidang pendidikan. Seperti, peningkatan mutu serta kwalitas pendidikan. Mulai dari peserta didik, tenaga pendidik serta fasilitas penunjang pendidikan. Terutama, untuk tingkat PAUD, SD dan SMP,” terang Bustari Nurdin.

Sementara itu, Dediyanto menjelaskan bahwa BPMP Provinsi Bengkulu meminta agar dewan dapat mendukung mutu pendidikan melalui alokasi anggaran juga. Sehingga, pendidikan di Kota Bengkulu, dapat meningkat.

“Hering ini juga berkaitan atau meminta dukungan dewan terkait peningkatan mutu pendidikan mulai dari sarana dan prasarana pendidikan. Lalu, mengawal kurikulum pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan para guru,” ungkap Dediyanto.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Lebih lanjut disampaikan, bahwa hearing juga membahas mengenai raport publik sekolah pada kurikulum pendidikan merdeka belajar. “Jadi, raport sekolah ini ada di setiap sekolah untuk mengukur instrumen literasi, kepemimpinan, numerasi dan kreativitas sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Widiarti Rosita, berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, dapat mengalokasikan anggaran dalam hearing ini. Sehingga, agar supaya ke depan mutu pendidikan dapat meningkat. Karena, bicara mengenai alokasi anggaran, tentu hal ini ada kaitannya dengan DPRD sebagai Banggar.

“Karena ketika Dinas Pendidikan mau menganggarkan, maka pasti melalui proses Banggar di DPRD Kota Bengkulu,” ungkap Widiarti Rosita.

Dirinya berharap, dari hasil pertemuan ini, Komisi III DPRD Kota Bengkulu dapat memahami prioritas kegiatan Kemendikbud dengan menambah alokasi anggaran di OPD terkait. Sehingga, kegiatan belajar mengajar atau kurikulum Merdeka Belajar, bisa berjalan maksimal. (bkl/sit/adv)

Dengan menjauhi Narkoba, maka diharapkan masa depan pelajar atau generasi muda, kian tertata. Termasuk, bisa menggapai apa yang menjadi harapan dan masa depan atau yang dicita-citakan.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Ingat, bahaya Narkoba sangat luar biasa dampaknya. Karena, tidak hanya dapat merusak masa depan. Untuk itu, sebelum dampak Narkoba ini terjadi, maka jangan sekali-sekali mencobanya,” tegasnya

Ketua DPRD Kota Bengkulu dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasinya, kepada BNN Kota dan Pemkot Bengkulu, dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba, seperti kegiatan P4GN ini. Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan peserta kian sadar dan benar-benar menjauhi bahaya dari Narkoba.

“DPRD Kota Bengkulu dan Pemkot Bengkulu, mendukung penuh program BNN dalam pencegahan bahaya Narkoba dikalangan pelajar. Bahaya laten seperti Narkoba ini, memang harus diantisipasi sejak dini, karena saat ini tengah mengintai generasi muda,” ujar Politisi PAN. (bkl/sit/adv)

Disampaikan Jaya Marta, bahwa jam kerja Nakes di Puskesmas, akan diberlakukan kembali. Jam kerja nantinya, melebihi jam kerja yang ditentukan.

Jaya Marta juga menyampaikan, idealnya jam kerja yang berlaku dalam satu hari, yakni 6 jam selama sehari. Sehingga, selama seminggu atau enam hari, maka menjadi 36 jam. Sementara untuk para pegawai yang berkerja melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan mendapat insentif.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Bukan tidak boleh, tapi kita harus melihat kesiapan dari Pemda Kota Bengkulu. Baik itu dari segi uang lembur, keamanan dan kenyamanan dari pegawai yang bekerja,” kata Jaya Marta.

Dirinya juga mengatakan, hal ini bisa diberlakukan, bila Pemda Kota Bengkulu, sudah mampu untuk menyiapkan segala sesuatu. Baik dari insentif, keamanan dan kenyamanan bagi para pegawai.

“Agar ke depan tidak terjadi kontradiksi yang terjadi, antara pihak puskesmas dan Pemda Kota Bengkulu, maka ini harus ditata. Sehingga, layanan terbaik untuk masyarakat bisa ditingkatkan,” ujar Jaya Marta. (bkl/sit/adv)

Beberapa hal yang menjadi pembahasan, diantaranya mengenai Raperda pengarusutamaan gender, Raperda rencana pembangunan industry, Raperda pengolahan air limbah logistik hingga Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengolahan pelayanan. Termasuk, juga perubahan Raperda Nomor 26 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan raperda pencabutan perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.

Pelaksanaan paripurna sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto, dengan didampingi Wakil Ketua I, Marliadi dan Wakil Ketua II, Alamsyah. “Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD telah dilaksanakan dengan menyampaikan argumen, tanggapan dan saran-saran guna penyempurnaan dalam penyusunan enam Raperda,” kata Ketua DPRD Kota Bengkulu, Selasa (08/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dari pelaksanaan paripurna itu, lanjut Suprianto, bahwa seluruh fraksi menyatakan dukungan dan persetujuannya agar enam Raperda tersebut dapat dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.

Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, yang diwakili Sekda Arif Gunadi, dalam kesepatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi fraksi di DPRD Kota Bengkulu, yang telah mendukung dan menyetujui. Seperti yang telah disampikan dalam pandangan umum terhadap penyampaian enam Raperda hari ini.

“Atas nama Wali Kota Bengkulu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam menyamakan persepsi dan mendukung program Pemkot. Diharapkan, dukungan ini akan bisa menselaraskan untuk memajukan Kota Bengkulu,” terang Arif. (bkl/sit/adv)

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Ketua DPRD Kota Bengkulu, selaku Ketua Banggar berharap bahwa apa yang menjadi catatan atau evaluasi gubernur, dapat menjadi pedoman bersama. Utamanya, dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Bengkulu, yang sudah dijalankan.

“Kita ingin, rapat ini bisa menghasilkan keputusan bersama. Sehingga, catatan yang disampaikan dan dibahas bersama, bisa kita pedomani bersama untuk dijalankan,” terang Politisi PAN. (bkl/sit/adv)