Perda No. 1 tahun 2022 ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta keberlanjutan pelayanan di rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan. Agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola rumah sakit dapat terlindungi dengan baik.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Gondo Hariyono menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar guna mengukur sejauh mana lemerintah daerah sudah melaksanakan Perda. “Dengan sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui, masyarakat bisa menilai sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah melaksanakan Perda,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Gondo berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, masyarakat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. “Semoga apa yang sudah ditetapkan DPRD terkait dengan Perda dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tersebur,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kepanjen, Sugeng Purnomo berharap kepada DPRD agar dapat mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat supaya bisa terlayani dengan baik di rumah sakit. “Untuk masyarakat terutama masyarakat kurang mampu semoga dapat dilayani dengan baik serta dipermudahkan segala persyaratannya ketika ke rumah sakit,” ujar Sugeng.

Sebagai informasi sosialisasi dihadiri juga oleh jajaran Polsek beserta jajaran Koramil Pace, dan tamu undangan dari tokoh masyarakat beserta warga Desa Kepanjen. (kom/gie)

Dalam sambutannya, Kang Marhaen-sapaan Plt Bupati Nganjuk, mengatakan bahwa giat pembinaaan ini sebagai sarana dalam menyamakan persepsi. Yakni, menampung aspirasi dari masyarakat. “Maka dari sini, kita dapat mengetahui keluh kesah masyarakat dan bisa menjadikan kritik serta saran dalam perubahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.

Dikatakan Kang Marhaen, hal ini sebagai upaya kita dalam mewujudkan program prioritas Kabupaten Nganjuk. “Yakni, Mbangun Deso Noto Kutho,” paparnya.

Tidak hanya menampung aspirasi, menurut Kang Marhaen, bahwa pembinaan ini juga sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat. “Seperti kesejahteraan pada RT dan RW, kemudian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta mempermudah operasional desa dengan mobil siaga desa,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Kang Marhaen juga memaparkan, mengenai segudang prestasi dan pembangunan yang telah di kerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. “Semoga, ke depan Nganjuk lebih maju dan bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Gondang, Barmantono, mengatakan bahwa pembinaan ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Gondang bersama dengan Perangkat Desa dalam mendukung program Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut, terbukti dari banyaknya prestasi maupun pembangunan yang sudah berubah. Seperti perbaikan jalan dan bantuan untuk masyarakat di Kecamatan Gondang dan masyarakat Nganjuk pada umumnya.

“Untuk itu, ayo bersama dukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan program- programnya demi kemajuan Nganjuk,” tuturnya. (hms/sit)

Oleh karena itu, pihaknya hanya meninggalkan catatan pertanyaan agar dikirimkan jawaban ke DPRD Nganjuk, ketika sudah ada jawaban dari Bapemperda.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dikonfirmasi usai menerima kunjungan, Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Muhtarom, mengatakan maksud dan tujuan DPRD Nganjuk datang ke kantornya. “Mereka ingin menggali bagaimana pelaksanaan dan pembentukan Propemperda di Kabupaten Trenggalek,” ungkap Muhtarom, Jumat (17/09) siang.

Dikatakan Muhtarom, dikarenakan Bapemperda tidak bisa ikut serta menerima rombongan tamu, maka mereka hanya meninggalkan catatan pertanyaan agar dijawab oleh Bapemperda. Mengingat, hal itu merupakan tugas dari Bapemperda.

“Jadi, mereka hanya meninggalkan beberapa catatan pertanyaan yang kalau nanti sudah dijawab oleh Bapemperda nanti akan kita kirim ke DPRD Kabupaten Nganjuk,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Nganjuk, Puji Santoso, menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Perda pihaknya membutuhkan banyak referensi.

“Kita akan menyusun Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Jadi sekarang yang akan kita bahas kurang lebih ada 11 Ranperda yang akan dibahas di tahun ini,” terang Puji.

Meski tidak mendapat hasil atas kunjungan itu, DPRD Kabupaten Nganjuk, sangat berterimakasih atas pemaparan yang telah disampaikan Sekretaris DPRD Trenggalek terkait pengembangan wisata di Trenggalek.

Menurutnya, hal ini bisa untuk dijadikan referensi di Kabupaten Nganjuk. “Nantinya, di Nganjuk juga ingin mencontoh kalau Trenggalek sudah berhasil. Untuk langkah berkenaan dengan pariwisatanya,” paparnya.

Perlu diketahui, sesuai ketentuan, Propemperda sendiri setiap tahun harus di bentuk sebelum APBD ditetapkan. (mil/sit)