Akibat pernyataan yang disampaikan itulah, BK DPRD melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui Kuasa Hukumnya, Nur Sidiq. “Kami melaporkan oknum ASN, atas dugaan penghinaan yang menyatakan pelacur lebih mulia dari pada anggota dewan,” katanya, Rabu (24/05/2023) tadi.

Kemudian, Nur Sidiq menambahkan, bahwa pelaporan dugaan pencemaran nama baik itu dilaporkannya pada Selasa (23/05/2023) kemarin, “Laporannya itu kemarin (Selasa, red). Kami sudah ke Polres Probolinggo,” tambahnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, pun telah bersepakat untuk melanjutkan pernyataan kontroversi itu ke ranah hukum. Sementara, sampai saat ini belum ada permohonan maaf dari terlapor.

“Semua dewan sudah sepakat untuk dilanjut ke ranah hukum, karena ini menyangkut nama institusi DPRD. Kalau meminta maaf, ya dimaafkan. Namun, proses hukum tetap berlanjut,” katanya.

Kasatreskrim Polres Probolinggo, Iptu Chmad Doni Meidianto, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima berkas laporan tersebut. “Berkas laporan masih belum kami terima. Tetapi kami dapat informasi kalau sudah laporan ke SPKT Polres,” katanya. (nun/pix/sit)

Mengawali paripurna, Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Teguh Bagus, membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 188/26/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2022 tanggal 18 November 2022, tentang Propemperda Kota Probolinggo tahun 2023. “Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan hasil harmonisasi antara DPRD Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo. Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tahun 2023,” jelas Teguh.

Diuraikan, pada masa sidang II (Januari 2023 hingga April 2023) terdapat 11 Raperda yang diusulkan. Dimana, 6 diantaranya pengusul eksekutif dan 5 pengusul legislatif. Selanjutnya, masa sidang III (Mei 2023 hingga Agustus 2023), ada 6 Raperda yang diusulkan. Dimana 2 diantaranya pengusul eksekutif dan 4 pengusul legislatif.

Kemudian, pada masa sidang I (September 2023 hingga Desember 2023), ada 6 Raperda yang diusulkan. Dimana 3 diantaranya pengusul eksekutif dan 3 pengusul legislatif. Sehingga, total 23 Raperda yang diusulkan di tahun 2023, 11 Raperda pengusul dari eksekutif dan 12 Raperda pengusul legislatif.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditemui usai acara, Wali Kota Habib Hadi mengurai beberapa Raperda yang menjadi prioritas pengusulannya. “Jadi kita baru saja mengesahkan Propemperda tahun 2023, yang dibahas mulai awal Januari sampai dengan April 2023. Ada beberapa usulan dari eksekutif dan legislatif. Dari pihak eksekutif, ada beberapa hal yang menjadi utama, yakni Perda mengenai tentang masalah tempat hiburan. Seperti proses izinnya dan lain-lain, kita kuatkan kembali, kita sempurnakan kembali sehingga lebih jelas dan detil,” jelasnya.

Hal itu, tambahnya, tertuang dalam Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, Pengendalian dan Usaha Tempat Hiburan.

Tidak hanya itu, Wali Kota Habib Hadi, juga mengusulkan Raperda yang lain yang lebih penting. Seperti Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Handal Brilian Bayuangga Kota Probolinggo dan Raperda tentang penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Handal Brilian Bayuangga Kota Probolinggo.

“Harapannya, ini dapat berjalan dengan lancar, karena itu menjadikan suatu keharusan untuk bisa segera terwujudkan sebagai dasar regulasi aturan pemerintah kota,” jelasnya. (kom/pix/gie)

Mengawali acara, kegiatan dibuka dengan Hadrah Doul Mustofa dengan membawakan lagu Hari Santri. Sehingga, membuat para undangan sangat antusias mengikuti dan mendengarkan bacaan Salawat Nabi.

Tabligh Akbar sendiri, juga mendatangkan Penceramah KH Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Kabupaten Bojonegoro. Dalam kajian itu, Kiai Anwar berbicara tentang sejarah santri dan tugas para santri untuk ikut membela negara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama dan para santri terdahulu.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kalian wajib untuk membela negara, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari rong-rongan para pengkhianat bangsa,” tegas Kiai Anwar Zahid.

Dalam tausiahnya, Kiai Anwar Zahid juga menjelaskan cikal bakal seorang tentara dan polisi, adalah para ulama dan para santri. Hal itu, merupakan fakta sejarah. Melihat perjuangan para ulama, para santri dengan pondok pesantrennya, maka santri harus bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan ikhlas.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menambahkan bahwa rangkaian acara Hari Santri di Kota Probolinggo, berjalan dengan lancar dan tertib. Dirinya, pun juga memberikan sejumlah pesan untuk bersatu melakukan yang terbaik.

“Ini adalah momen yang perlu kita renungkan mengenai penguatan-penguatan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Harus berperilaku baik, melakukan suatu hal yang baik, hargai orang lain dan tidak pernah merendahkan yang lainnya. Kemudian, juga saling bersatu bersama untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah niat melakukan yang terbaik, maka hasilnya akan baik,” ujar Wali Kota Habib Hadi. (pix/sit/adv)

Dihadapan 23 orang anggota DPRD, pria yang akrab disapa Cak Yon, ini mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a nomor 2 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Menilik rancangan keputusan pimpinan DPRD Kota Probolinggo yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Teguh Bagus S, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Probolinggo, tahun 2021. Diantaranya, tentang realisasi pendapatan dan belanja daerah, realisasi pembiayaan daerah.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sendiri meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 993.879.239.176, belanja daerah Rp 898.555.784.164. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 95.323.455.011. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah, meliputi penerimaan daerah sebesar Rp 204.052.324.535 dan pengeluaran daerah sebesar Rp 30 miliar.

Raperda ini, tambahnya, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh wali kota bersama DPRD. Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan keputusan terhadap Raperda Kota Probolinggo hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur oleh pimpinan DPRD, Abdul Mudjib, Nasution dan Fernanda Zulkarnain.

Sebelum menutup rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Sekda Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan terimakasihnya pada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan pembahasan terhadap Raperda tersebut. “Kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih pada komisi-komisi dan Banggar beserta tim dari eksekutif yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh menyelesaikan tugasnya dalam membahas Raperda dimaksud, sehingga pembahasannya tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” katanya. (kom/pix/gie)

“Dengan disampaikannya nota penjelasan oleh Wali Kota Probolinggo terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 yang merupakan penjelasan awal, maka secara detail Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 akan dibahas oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kota Probolinggo serta fraksi-fraksi dalam rapat kerjanya,” terang Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk diketahui, laporan keuangan Pemkot Probolinggo tahun 2021, sebelumnya telah diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Jatim dengan opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 5x berturut-turut sejak tahun 2017. Maksud dari penyusunan nota penjelasan tersebut, memberikan gambaran secara umum tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan dengan tujuan memudahkan dalam memahami mekanisme pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Agenda penyerahan nota penjelasan ini, merupakan agenda awal dalam rangkaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Wali Kota Habib Hadi, pun menyampaikan harapannya setelah ada penyerahan penyampaian nota penjelasan dari Pemerintah Kota Probolinggo. Yakni, akan dibahas lebih lanjut, yaitu pembahasan internal dewan.

“Karena ini merupakan suatu keharusan, semoga berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan,” tegas Wali Kota Habib Hadi. (kom/pix/gie)

Mereka di-Swab massal karena dinilai melakukan kontak langsung dengan Ketua Komisi II saat menggelar dua kali rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, Selasa (26/01).

“Swab massal ini merupakan tracing setelah Ketua Komisi II, terkonfirmasi positif Covid-19,” terang Wakil Ketua Komisi II, Heru Estiadi di sela-sela kegiatan Swab.

Tracing dilakukan terhadap mereka yang kontak erat dengan Ketua Komisi, yang sempat dua kali memimpin rapat dengar pendapat (RDP). Dimana RDP pertama dengan Sekretariat Dewan, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kemudian RDP kedua dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, Pengurus Paguyuban PKL juga Pengusaha Cafe dan Resto.

“Pada hari ini di-Swab cukup banyak, sembilan anggota Komisi II, dua mendampingi Komisi II, dari Sekwan, BPKAD, DKUPP, PKL, dan pengusaha kafe dan resto,” jelasnya

Swab massal digelar di ruang Komisi III sejak pagi hingga siang. Satu per satu anggota DPRD, ASN, pengusaha kafe dan resto, hingga PKL diambil sampel cairan dari kedua lubang hidungnya.

Sebagai rekan kerja di Komisi II, tentu saja kami juga khawatir terpapar Covid-19. Kami juga patuh protokol kesehatan seperti memakai masker juga hand sanitizer.

“Saudara Sibro juga bercerita kepada saya kalau sejak awal Januari lalu kena flu dan batuk tidak sembuh-sembuh,” ujar Heru politisi dari Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ketua Komisi II DPRD, Sibro Malisi terkonfirmasi positif Covid-19 sehari pasca rapat dengar pendapat (RDP). Ia kini menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama 10 hari.(geo/ed2)

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam mengungkapkan kedatangan anggota DPRD Probolinggo untuk bertukar pikiran atau sharing terkait kebijakan yang diterapkan di DPRD Trenggalek.

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam

“Hari ini kita kedatangan para pimpinan DPRD Probolinggo dalam rangka sharing soal kebijakan – kebijakan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” ucap Samsul, saat dikonfirmasi Selasa (04/08/2020) siang.

Selain membahas soal kebijakan yang ada, juga disampaikan sejauh mana proses pembahasan APBD, dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Seperti yang disampaikan Politisi Partai PKB ini, bahwa di Kabupaten Trenggalek anggaran penanganan Covid-19 sudah dikoreksi. Serta dana – dana yang dialokasikan untuk Corona Virus Desease 2019 sudah mulai disalurkan.

“Untuk APBD tahun 2021 dan APBD perubahan itu sudah dalam pembahasan. Ditambah dengan pembahasan KUA PPAS yang akan mulai dibahas pada minggu-minggu ini,” imbuhnya.

Disamping itu, diskusi yang dilakukan hari ini juga membahas soal peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Legislatif.

Disinggung terkait kesamaan pembahasan antara Kabupaten Trenggalek dengan Probolinggo, Ketua DPRD Trenggalek ini menyebut, di Probolinggo sudah selangkah lebih dahulu daripada di Trenggalek.

“Sesuai Permendagri terkait pembahasan APBD tahun 2021 memang sudah turun. Dan di Probolinggo sudah dimulai proses tatanan pembahasannya. Ini tentu satu langkah lebih dulu ketimbang di Kabupaten Trenggalek,” kata Samsul. (mil/syn)

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi.

“Hati ini kita menerima kunjungan kerja dari DPRD Probolinggo. Diantaranya dari Komisi A yang membahas tentang implementasi Kebijakan e – KTP. Sedangkan Komisi C, sharing pendapat terkait penataan dan pengembangan kawasan kumuh dan Komisi D membahas tentang pengurangan angka kemiskinan atau Indek Pembangunan Manusia (IPM),” kata Doding saat dikonfirmasi, Kamis (20/02/2020) siang.

Sementara itu, Ketua rombongan dari DPRD Probolinggo mengatakan jika nama komisi yang ada tidak sama dengan DPRD Kabupaten Trenggalek.

“Di Kabupaten Probolinggo nama komisi menggunakan huruf sedangkan di Kabupaten Trenggalek pakai angka Romawi, ” kata Sutoyo.

Dikatakan politisi Partai Nasdem ini, tak hanya nama komisi saja yang berbeda, melainkan jumlah kursinya juga berbeda. Jika di Kabupaten Trenggalek ada 45 kursi, di Probolinggo ada 50 kursi.

Pihaknya berharap dengan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek ini bisa saling berbagi ilmu terkait beberapa tema yang diusung masing – masing komisi.

“Semoga saya bersama teman – teman mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada masyarakat, ” tuturnya.

Disamping itu, perwakilan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Sambas mengungkapkan jika di Tahun 2017 pelayanan perekaman foto di lakukan secara door to door dan bekerjasama dengan Dinas Sosial berlangsung sukses.

“Di tahun 2019 ada 25 ribu KTP yang memakai surat keterangan (suket) karena stok blanko kosong. Dan baru pada Tanggal 9 Januari ada sekitar 8 ribu blanko,” katanya.

Masih terang Sambas, jika setiap hari cetak sekitar 800 yang terdiri dari,Akte, KK dan KTP, dan ditarget Bulan Maret bisa cetak 26 ribu. Kemungkinan dalam Minggu ketiga bulan Februari sudah bisa terealisasi keseluruhan.

Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dijelaskan langsung oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek. Menurut data yang ada, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dilakukan secara gotong royong.

‘Kita menggunakan layanan terpadu yakni Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak). Disini masyarakat hanya perlu menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan, “urai Ratna.

“Dan melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan penemuan orang terlantar, kekurangan gizi, atau sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera,” ungkap Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati. (mil/oso)

Tak hanya itu, DPRD Trenggalek juga berbagi pengalaman terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui regulasi pajak dan retribusi.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan bahwa pihaknya menerima kunjungan dari DPRD Probolinggo.

“Hari ini kita mendapat kunjungan dari DPRD Probolinggo. Dan dalam hal ini DPRD Trenggalek jawab 3 hal diantaranya tugas pokok dan fungsi komisi I dan II, pendapatan asli daerah (PAD) dan perda yang belum sesuai dengan perbup dalam Pilkades, ” ucap Husni saat dikonfirmasi, Selasa (07/01/2020) pagi.

Husni menjelaskan bahwa untuk tugas pokok Komisi I bagian pemerintahan sementara Komisi II bagian Keuangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sharing terkait Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.

“Dalam Pilkades kemarin, Kabupaten Trenggalek bisa menyelesaikan 3 permasalahan. Bahkan Kabupaten Trenggalek juga sudah menerbitkan perbup tentang Pilkades, ” imbuhnya.

Dari hasil kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek ini, DPRD Probolinggo mengaku sudah mendapatkan sejumlah referensi terkait peningkatan PAD.

“Diharapkan nantinya, setelah sharing dan berbagi ilmu dengan kita, DPRD Probolinggo bisa mengkaji dan mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan disini, ” pungkas Husni.

Masih terang Husni, di Probolinggo memang sudah ada Peraturan Daerah, namun untuk Peraturan Bupati dinilai masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaca dari hal tersebut, Kabupaten Trenggalek meminimalis adanya perda agar tidak terlalu banyak Perbup. Mengingat nantinya akan berdampak pada regulasi yang ada.

“Jadi itu semua kan bisa diminimalisir dan tentu tidak akan banyak mengeluarkan anggaran yang ada. Sehingga Bupati juga tidak terlalu banyak membuat Perbup, ” tegasnya. (mil/oso)