“Hari ini, DPRD Trenggalek menerima kunjungan kerja dari pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Kedatangan rombongan dari DPRD ke sini, adalah dalam rangka mencari referensi terkait penyusunan Pokir,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Mohtarom, saat dikonfirmasi Senin (24/01/2022) siang.

Baca juga

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Dalam surat pengantar disebutkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi tentang proses perencanaan pembangunan. “Jadi, di dalam PP tersebut memang mengatur tentang pokok-pokok pikiran DPRD,” imbuhnya.

DPRD Sragen juga ingin menggali, bagaimana penyampaian usulan pokok-pokok pikiran di Kabupaten Trenggalek. Apakah bisa tercover secara menyeluruh, ataukah tidak.

“Kalau di Trenggalek, normatif sekali. Mengikuti dengan apa yang diatur dalam ketentuan, bahwa DPRD dengan kewenangannya disuruh menyampaikan usulan terkait dengan pokir,” terang Mohtarom.

Prosesnya, masih terang Sekretaris DPRD, ini akan dientri di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selanjutnya, didelegasikan kepada Bapedda untuk dilakukan verifikasi.

“Setelah dari Bappeda kemudian didelegasikan ke OPD penggampu yang kemudian akan didelegasikan ke TAPD untuk diverifikasi. Yang lolos dari verifikasi itulah akan menjadi pokir DPRD sehingga tidak ada lagi campur tanggan dari anggota DPRD terkait dengan prosesnya. Disetujui atau tidaknya pokir tersebut akan mengalir dengan sendirinya,” jelasnya.

Sementra itu, pimpinan rombongan yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Muslim, mengatakan jika pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait pikir dari daerah-daerah yang dikunjungi. “Untuk hari ini, kita studi banding di Trenggalek terkait dengan Pokir. Dan hari ini, mungkin dari semua daerah masih mengumpulkan data yang kaitannya dengan Pokir untuk tahun 2023,” kata Muslim.

Dari hasil yang disampaikan Sekretaris DPRD Trenggalek, metode yang disampaikan, ternyata hampir sama dengan yang ada di Kabupaten Sragen. “Dari semua tahapan-tahapan memang harus dilalui. Kita masih memerlukan masukan-masukan dari daerah lain kaitannya dengan penyikapan pokir-pokir, tak berhenti di Trenggalek saja. Nanti kita juga akan melakukan hal yang sama didaerah lain,” paparnya. (mil/sit)

Wakil Ketua DPRD Trenggalek mengatakan, kedatangan anggota DPRD Sragen dari Komisi II ini adalah untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait penyusunan dan pemanfaatan APBD.

“Kedatangan Komisi II dari DPRD Sragen yang membidangi keuangan ini ingin tahu bagaimana cara Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan APBD. Ya sharing saja terkait metode pembahasan APBD tahun 2021,” ucap Doding saat dikonfirmasi, Minggu (08/11/2020) siang.

Politisi Partai PDIP ini menuturkan beberapa hal yang disampaikan ke DPRD Sragen terutama metode tentang pendapatan daerah hingga dana transfer dari pusat.

“Mengingat pasca pandemi Covid-19 ini pelaksanaan dilakukan refocusing. Maka mereka membahas tentang keuangan, karena permasalahan dan struktur APBD daerah juga sama,” imbuhnya.

Doding juga menyebut di Kabupaten Trenggalek sendiri ada pengurangan DAU sebesar Rp 78 miliar dan pengurangan DAK Rp 200 miliar untuk fisik.

Namun pada refocusing ini, langkah yang diambil Trenggalek untuk mengatasi itu telah dilaksanakan. Seperti untuk DAU tetap menyesuaikan, sedangkan setelah refocusing tetap dinaikkan. Setelah dikurangi, maka diambil dari beberapa pos agar bisa naik.

“Pelaksanaan APBD 2021 kita semua sudah berjalan dan kemarin sudah pembahasan nota,” tegas Doding.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Muslih mengungkapkan jika sebagaimana yang disampaikan di forum bahwa pihaknya ingin sama-belajar bagaimana penyusunan postur tubuh APBD di tahun 2021 mendatang.

“Di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, apakah di Trenggalek masih menggunakan asumsi Covid-19 atau tidak terkait penyusunan APBD tahun 2021 nanti,” kata Muslih.

Menurutnya, ketika asumsi Covid-19 dilakukan, banyak anggaran yang akan diarahkan ke Covid-19. Sehingga, apakah hal itu tetap akan dilakukan di tahun anggaran selanjutnya.

Masih terang Muslih, selain pendapatan yang saat ini jauh menurun, pihaknya juga sekaligus belajar apa saja pendapatan yang mendominasi PAD di Trenggalek.

“Seperti yang diketahui bersama jika memang anggaran transfer dari pusat turun. Terlebih adanya Covid-19 pasti banyak pendapatan yang menurun. Makanya untuk di Kabupaten Trenggalek ini, PAD yang mendominasi juga tak luput dari bahan pembelajaran kita kedepannya. Agar nantinya Kabupaten Sragen juga bisa mengaplikasikannya,” tutupnya. (mil/syn)

Memontum, Jombang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang kembali menerima kunjungan kerja dari anggota DPRD Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mereka berkunjung ke Jombang guna berdiskusi tentang beberapa program terapan masing-masing daerah Rabu (12/8/2020) siang.

Kunjungan tersebut disambut baik oleh wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun, S.sos yang mewakili unsur pimpinan DPRD Jombang bertempat diruang rapat pertemuan DPRD Kabupaten Jombang.

“Hari ini yang berkesempatan melakukan kunker dari DPRD Kabupaten Sragen yang berjumlah 16 orang terdiri dari Wakil ketua 1, Anggota sebanyak 10 dan Sekretariat 5 orang,” ungkap Donny.

Pada pertemuan tersebut yang dibahas dari kedua pihak adalah terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi 4 DPRD Sragen yang meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melingkupi kesehatan dan pendidikan.

Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang dipaparkan didepan wakil rakyat Kabupaten Sragen oleh Donny Anggun, salah satunya adalah potensi dibidang religi bahwa Kabupaten Jombang memiliki kualitas pendidikan pondok pesantren yang cukup menjamin untuk para pendatang yang ingin menimba ilmu keagamaan di Kabupaten Jombang.

“Kita sampaikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jombang baik itu potensi pendidikan atau pondok pesantren seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa Jombang adalah kota santri kita coba sampaikan kalo memang bapak ibu dari DPRD Kabupaten Sragen punya saudara ataupun sana family atau punya teman baik yang yang ingin di sekolahkan di Jombang maka dapat memilih beberapa pesantren untuk mereka beraktifitas menuntut ilmu di Kabupaten Jombang,” terangnya

Selain potensi pendidikan keagamaan di Kabupaten Jombang, Donny Anggun juga memberikan rekomendasi tempat pariwisata dan kuliner yang bisa dipromosikan keluar daerah tidak lain hal tersebut adalah untuk membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.

“Yang kedua terkait kuliner, kira-kira makanan apa yang menarik Jombang pada kesempatan ini kita sampaikan diantaranya kelegitan dari Durian Wonosalam, kikil Mojosongo dan satenya Pak Slamet. Yang ketiga adalah terkait wisata Wonosalam,” katanya

Di bidang pariwisata, Donny mengatakan bahwa DPRD Jombang pada tahun ini terus berupaya keras mempersiapkan Wonosalam dari segala aspek salah satunya dari segi regulasi Perundang-undangan, namun hal tersebut sedikit terhambat dengan adanya pandemi yang melanda.

“Kabupaten Jombang di tahun 2020 akan menggenjot pariwisata di Wonosalam bagaimana persiapan Kabupaten Jombang termasuk dari segi regulasi Perundang-undanganya, RAPERDA pariwisata telah kita masukan ke Prolegda, akan tetapi karena pandemi virus corona maka menghambat kami bergerak,” urai Donny.

Dari pertemuan bersama DPRD Kabupaten Sragen, DPRD Jombang telah memberikan gambaran berbagai potensinya, sehingga untuk mengaplikasikan di Sragen kembali lagi kepada potensi daerah masing-masing tentunya membutuhkan proses yang tidak cepat. (wis/man)