“Maksud dan tujuan kami datangi Kantor Bappeda Kabupaten Pamekasan, adalah untuk mempertanyakan mekanisme penarikan dari perusahaan dan juga penyaluran CSR kepada masyarakat Pamekasan,” kata Ketua Formaasi, Iklal.

Dirinya juga menambahkan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dana CSR sama kedudukannya dengan dana hibah. Dimana, dalam pelaksanaanya boleh dan tidak melalui kas umum. “Tetapi, harus dicatatkan dalam APBD, sebelum di realisasikan,” jelas Iklal.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Disaat yang sama, Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrachman, menyampaikan bahwa di Pamekasan sudah dibentuk forum CSR dan menjadi salah satu forum CSR yang aktif di Provinsi Jawa Timur. Forum ini, hanya menjadi fasilitator pada 13 perusahaan pemberi dana CSR di Kabupaten Pamekasan.

“Pada tahun 2021, jumlah CSR di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 6,732 miliar. CSR sendiri tidak harus masuk pada APBD, maupun pada APBN sesuai dengan regulasi. Jadi, mereka yang menyalurkan langsung, kita hanya meminta laporannya,” sambung Taufikurrachman. (azm/srd/gie)