“Maksud dan tujuan kami datangi Kantor Bappeda Kabupaten Pamekasan, adalah untuk mempertanyakan mekanisme penarikan dari perusahaan dan juga penyaluran CSR kepada masyarakat Pamekasan,” kata Ketua Formaasi, Iklal.

Dirinya juga menambahkan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dana CSR sama kedudukannya dengan dana hibah. Dimana, dalam pelaksanaanya boleh dan tidak melalui kas umum. “Tetapi, harus dicatatkan dalam APBD, sebelum di realisasikan,” jelas Iklal.

Baca juga :

• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Siswa Baru Boleh Pakai Seragam Lama hingga Bantuan Dibagikan
• Cegah Kebakaran di Kemarau, DLH Kota Malang Intensifkan Pengurukan dan Penyiraman di TPA Supit Urang
• Dishub Kota Malang Siapkan 80 Armada untuk Layani 15 Rute Angkutan Pelajar
• Peringatan HUT, Ketua Dekranasda Lumajang Tegaskan Pendampingan Berkelanjutan bagi UMKM
• Aplikasi Persada Kota Malang Makin Diminati, Terbaru Jalin Kerja Sama dengan Kota Cilegon

Disaat yang sama, Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrachman, menyampaikan bahwa di Pamekasan sudah dibentuk forum CSR dan menjadi salah satu forum CSR yang aktif di Provinsi Jawa Timur. Forum ini, hanya menjadi fasilitator pada 13 perusahaan pemberi dana CSR di Kabupaten Pamekasan.

“Pada tahun 2021, jumlah CSR di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 6,732 miliar. CSR sendiri tidak harus masuk pada APBD, maupun pada APBN sesuai dengan regulasi. Jadi, mereka yang menyalurkan langsung, kita hanya meminta laporannya,” sambung Taufikurrachman. (azm/srd/gie)