Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, mengatakan bahwa kondisi cuaca saat ini sangat mendukung perkembangan hama wereng batang coklat. Karenanya, kepada seluruh camat untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa di wilayah masing-masing, agar meningkatkan waspada WBC.

“Sebagaimana kita ketahui, Bupati Jombang memiliki program Jombang Berkadang. Dimana, anggaran tersebut dialokasikan langsung ke desa. Salah satunya untuk Gerdal (Gerakan Pengendalian), OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Kalau tahun-tahun sebelumnya, itu khusus untuk pengendalian OPT tikus. Untuk tahun ini, melihat situasi di lapangan, anggaran Berkadang untuk Gerdal OPT dan sudah disesuaikan juknisnya bisa untuk mengendalikan OPT secara umum termasuk WBC,” ujarnya

Lebih lanjut disampaikan, untuk mempercepat realisasi Berkadang, Dinas Pertanian langsung turun ke lapangan. Baik ke kecamatan maupun ke desa, serta ke lahan persawahan yang terkena serangan OPT, untuk dilakukan Gerdal.

Baca juga :

Bahkan, beberapa kecamatan langsung dikunjungi Kepala Dinas Pertanian. Diantatanya, seperti Kecamatan Peterongan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Tembelang, untuk segera berkoordinasi dengan desa melakukan Gerdal menggunakan dana berkadang.

“Semua desa sepakat untuk segera melakukan Gerdal WBC. Baik menggunakan dana berkadang, maupun swadaya atau menggunakan bahan stimulan dari Dinas Pertanian. Selain pengendalian pestisida, saya juga menekankan untuk melakukan gerakan preventif memakai pestisida nabati dan agen hayati untuk tanaman-tanaman yang masih belum terserang,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah PPL Kecamatan Peterongan, Saifudin, mengucapkan terima kasih atas support dari kepala dinas yang langsung turun ke lapangan. Sehingga, akan membantu percepatan pengendalian hama wereng batang coklat.

“Ini sangat membantu kita yang di lapangan. Dengan adanya teknologi drone pengendalian OPT, memang bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Bahkan, bisa dilakukan dengan lebih cepat,” ungkapnya. (azl/sit)

Akibat kejadian yang tidak terduga itu, sontak membuat pemilik rumah, pun menjadi resah. Apalagi, kemunculan ulat secara tiba-tiba tersebut jumlahnya mencapai ribuan.

Bahkan, dalam empat hari terakhir, ribuan ulat bulu itu mulai menyerang dan masuk ke rumah warga. Akibatnya, gatal-gatal, jijik dan ngeri, pun dihinggapi warga.

Salah seorang warga setempat, Pandu, mengatakan, sejak empat hari lalu, ribuan ekor ulat bulu sudah mulai menyerang dan masuk ke rumah warga. Akibatnya, warga pun mengaku takut untuk tidur di dalam rumah.

“Awalnya, saya kira hanya satu atau dua saja. Namun, setelah dilihat ternyata banyak. Bahkan, saat ini sekitar enam rumah dan satu musala turut diserang ulat bulu dan sebagian ulat mulai masuk ke rumah warga,” ujar Pandu, Minggu (19/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut Pandu, akibat serangan ribuan ekor ulat bulu itu, membuat seluruh warga khawatir untuk tidur. Karena, sebagian warga mengaku mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. “Begitu mengetahui ada ribuan ulat bulu menyerang rumah, sebetulnya warga sudah berusaha untuk membasmi hama tersebut dengan cara dibakar. Namun kenyataannya, ulat bulu makin banyak,” beber Pandu.

Ditambahkannya, ulat bulu itu diketahui awalnya berasal dari pohon di pekarangan kosong di sekitar rumah warga. Karenanya, sempat meminta kepada dinas terkait di Pemkab Situbondo, untuk menyemprotkan pestisida ke sejumlah pohon di pekarangan kosong dan ke dinding rumah warga.

“Tujuannya, agar ribuan ulat bulu yang mengakibatkan gatal-gatal itu tidak menyerang rumah warga. Mengingat, keberadaannya sudah meresahkan warga. Bahkan, saya minta petugas BPBD untuk menyemprotkan pestisida,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, mengatakan bahwa setelah mendapat permintaan warga Kelurahan Mimbaan, pihaknya memerintahkan petugas Pusdalop, untuk menyemprotkan pestisida ke rumah warga yang diteror ribuan ekor ulat bulu tersebut. “Selain itu, petugas Pusdalop BPBD Situbondo, juga diperintahkan untuk menyemprotkan pestisida ke sejumlah pohon di pekarangan kosong di sekitar rumah warga tersebut. Dengan harapan, ribuan ulat tersebut tidak meneror rumah warga lagi,” ujar Sruwi Hartanto. (her/gie)

Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukan tren yang meningkat perlu disikapi dari berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

“Dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (10/03).

Kebijakan tersebut, juga sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2020 dan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Pimpinan Kementerian/Lembaga sebelumnya, yaitu tanggal 13 Februari 2020.

Sebelumnya, Mandat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Namun berdasarkan hasil asesmen pada Mei 2020, implementasi ETPD masih sangat beragam. Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi baru mencapai 13,83 persen, dan sisanya baru masuk pada tahap transformasi.

Keanggotaan Satgas P2DD terdiri dari Menko Perekonomian selalu Ketua dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, dan diketuai oleh Kepala Daerah.

Menko Airlangga, selaku ketua Satgas P2DD menyatakan, bahwa kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

“Selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi,” imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD pun menambahkan, secara nasional kontribusi PAD dalam struktur APBD masih tergolong rendah. Dalam pos PAD, penerimaan masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 66,5 persen sedangkan retribusi masih sangat rendah, yaitu 3,5 persen.

Berdasarkan hasil pilot project penerapan transaksi non-tunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1 persen. Bahkan, Kota Surakarta melalui inovasi “Online Pembayaran Pajak Solo Destination” telah meningkatkan PAD sebesar 16 persen atau Rp118 miliar dalam waktu 3 tahun.

“Koordinasi Pusat dan daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah perlu mengikuti pola kerja koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional dalam 5 tahun terakhir,” kata Iskandar.

Tim Pelaksana selanjutnya, akan melakukan percepatan penyelesaian program kerja tahun 2020- 2021 dan paket regulasi terkait, finalisasi portal sistem informasi, mendorong pembentukan TP2DD di 542 daerah otonom, serta melaksanakan forum-forum koordinasi dan ajang Championship. Paket regulasi yang akan diselesaikan, meliputi Keputusan Menko Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Satgas P2DD, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan Keputusan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD tentang Tata Kerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahunan TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (hms/kom/aye/ed2)

“Hari ini agenda dinas pertanian bersama kelompok tani yang punya lahan beserta teman-teman kelompok pengendalian, melakukan tindakan untuk apel yang terserang penyakit (mata ayam). Baik kategori sedang maupun berat. Khususnya, untuk busuk buah yang disebabkan iklim atau cuaca,” jelas Kepala Dinas Pertanian, Sugeng Pramono.

Penyakit busuk buah atau yang umum di sebut mata ayam, tambahnya, memang sering muncul pada musim penghujan dan menyerang apel Jenis Manalagi. Langkah yang diambil Dinas Pertanian, yakni dengan mengendalikan hama melalui penyemprotan maupun pensortiran buah yang terkena busuk buah lalu menimbun dengan diberikan dekomposer supaya bisa terurai.
Dinas Pertanian menambahkan, bahwa petani apel yang ada di Kota Batu, tidak semuanya menjadi anggota kelompok tani. Sebagian besar merupakan petani mandiri. Sementara Dinas Pertanian, tidak bisa memaksa petani harus menjadi anggota kelompok tani.

“Memang petani disini belum semuanya menjadi anggota kelompok tani dan kegiatan yang dilakukan hari ini adalah membantu kepada kelompok tani. Tetapi, kami juga melakukan pendampingan pada petani yang bukan anggota kelompok (petani mandiri),” tambah Sugeng.

Sedangkan penimbunan apel yang terkena busuk buah, tambahnya, dimaksudkan agar jamur glosforium yang menyerang buah apel, supaya bisa terurai. Karena kalau dibiarkan di atas permukaan tanah, maka jamur tersebut juga masih bisa menyerang buah apel lain. Sebab, glosforium ini bukan penyakit ulat tanah. Sehingga jika sudah dikubur, tidak akan menularkan lagi.
Selain itu, menurut Sugeng, buah yang terkena busuk buah itu, 20 sampai 25 persen. Itu, bukan berarti dalam waktu yang sama. Karena, apel sepanjang tahun penitrasi penyakit busuknya pada waktu hujan tinggi mulai Desember sampai Maret.

Baca Juga : Penyakit Mata Ayam Petani Apel Batu Butuh Solusi, Bukan Keyakinan

“Sebenarnya ini sudah efektif menurut kajian ilmiahnya. Tapi memang kita kurang memotivasi para petani sebab seharusnya kegiatan ini bisa di lakukan secara bersamaan namun masih belum bisa karena petani yang belum masuk gapoktan masih banyak. Karena seharusnya seluruh petani untuk melakukan kegiatan serentak jadi ini kurang efektif, sedang aturan regulasinya yang bisa kita bantu yang sudah masuk di kelembagaan,” paparnya.

Anggota kelompok tani dari Desa Sidomulyo, Hadi Utomo, yang lahannya berada di Desa Sumbergondo, ini ada 300 pohon apel dari luas 3000 m persegi miliknya. Dirinya mengatakan, setiap musim hujan, tanaman Manalagi akan merugi. Namun, ketika musim kemarau, akan tertutupi.

“Hama ini sudah sekitar tiga tahun menyerang apel di lahan saya, dan Jenis Manalagi yang paling rentan terkena busuk buah,” ujarnya. (bir/sit)

“Para petani di Lamongan banyak mengeluh akibat serangan hama tikus , saya minta DTPHP proaktif langsung turun ke masyarakat mengatasi hama tikus,” tegas Bupati Lamongan Fadeli saat memimpin gerakan pengendalian hama tikus bersama Wabup Kartika Hidayati, Kapolres AKBP Harun, Dandim Kolonel Inf. Sidik Wiyono, Kepala OPD, dan sejumlah pejabat Pemkab Lamongan berlokasi di Desa Kebet, Rabu (8/7/2020).

Sementara itu Kepala Dinas TPHP Kabupaten Lamongan Rudjito menyebutkan lahan padi di Lamongan yang mengalami puso mencapai 426 hektare yakni di Kecamatan Maduran seluas 49,7 hektar dan Kecamatan Tikung 377 hektare.

Selain itu, Rudjito mengatakan, Dinas TPHP Lamongan juga telah melakukan berbagai upaya penanggulangan hama tikus untuk mencegah puso.

“Di antaranya melakukan penyediaan umpan racun, pengasapan, dan gropyokan di lahan padi bersama petani,” ucapnya menegaskan.

Selain itu, Bupati Fadeli memberikan pengarahan dan berdiskusi dengan para petani sebelum kegiatan dimulai. Dalam kegiatan tersebut para petani memberikan obat pembasmi tikus sebanyak 60 kg dan melakukan proses aplikasi rodentisida.

“Adapun pengertian dari rodentisida yaitu bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat misalnya tikus,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Lamongan menghimbau kepada para petani agar selalu berdoa, agar hama dapat terkendali dan hasil panen memuaskan. (Fjr/zen/yan)

Memontum Surabaya – Memasuki musim penghujan, area persawahan di Jawa Timur mulai diserang hama tikus. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan pestisida untuk hama tikus. Namun, pestisida tersebut tidak bisa didistribusikan jika belum ada permintaan dari pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pertanian kabupaten/kota setempat.

“Hama tikus ini memang tidak bisa dihindari, untuk itu kami sudah mengimbau kepada kepala dinas kabupaten/kota jika membutuhkan pestisida agar menyurati kami sehingga bisa kami drop (kirim),” kata Hadi, Selasa (25/2).

Kementerian Pertanian pun juga telah memberikan arahan kepada Dinas Pertanian Provinsi agar menyurati Kementerian Pertanian jika stok pestisida untuk hama tikus menipis. “Jadi harus ada permintaan terlebih dahulu dari kabupaten/kota melalui kadis pertanian setempat atas laporan masyarakat di sana,” lanjutnya.

Selain pestisida, Hadi menerima laporan memang ada pemusnahan hama tikus melalui swadaya masyarakat. “Ada yang menggunakan burung hantu, ada yang ular sawah atau menanam tanaman tertentu untuk mengusir tikus, yang penting aman itu tidak masalah. Yang bahaya itu kalau menggunakan listrik, saya mengimbau agar tidak menggunakan itu (listrik),” pungkasnya. (ace/ono)

“Hama tikus menyebar di 6 kecamatan, Kecamatan Ngimbang, Sugio, Lamongan, Pucuk, Sukodadi, Kedungpring dengan total luas lahan 170 hektare lebih,” kata Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lamongan, Riyadi, Selasa (14/8/2018).

Disisi lain, salah seorang petani asal Dusun Blumbang, Desa Dradah, Kecamatan Kedungpring, Enik yang tanamannya terserang hama tikus menyebutkan tanaman jagung miliknya terserang hama tikus mulai dari usia 60 hari, atau saat tanaman jagung mulai berbuah.

“Mulai umur 60-65 an sudah diserang, ini masa berbuahnya keluar langsung dimakan,” terang Enik.

Serangan hama tikus ini, dikatakan Enik membuat tanaman jagung miliknya dan petani lainnya gagal panen.

“Karena tikus memakan buah jagung yang menempel pada batang pohon hingga ludes dan hanya menyisakan pohon serta bonggol jagung saja,” ujar Enik yang menyebutkan akibat serang hama tikus ini, para petani mengalami kerugian yang cukup besar.

“Kita pupuknya saja sudah berapa kintal, terus bibitnya aja 50 ribu lebih perkilonya,” keluhnya.

Lebih lanjut, Enik mengatakan, agar tidak terlalu merugi, petani terpaksa menjual batang pohon jagung untuk dijadikan makan ternak. Itu pun dijual dengan harga yang cukup murah, sehingga tidak mampu menutupi biaya tanam dan perawatan.

“Kalau biasanya waktu panen bisa dapat 1 juta, sekarang batangnya cuma ditawar 100-150 saja,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)

Serbuan organisme perusak tanaman (OPT) tersebut banyak di temui di tempat dan sebagian wilayah Gumukmas, Umbulsari, Kencong, hingga Jombang hingga saat ini.

Wereng batang coklat yang menjadi penyakit padi yang menyerang bagian batang dan Sari-sari pada batang akan dihisap habis hingga menimbulkan pembusukan itu akan menjadi dampak sangat buruk terhadap pertanian yang notabene harus segera dibasmi.

Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Wilayah VIII, Sunarto Sp Selasa, (30/1/2018) menuturkan, wabah wereng dan santomonas muncul di beberapa wilayah tersebut seiring dengan perubahan iklim cuaca dari hujan ke panas yang berlangsung nyaris setiap hari dan biasa orang menyebutkan kemarau basah.

”Di sisi lain permasalahan wereng, serangan yang terjadi cenderung meluas lantaran terbawa hujan dan angin. Perpindahan cuaca dari hujan ke panas semakin menyuburkan perkembangbiakan wereng coklat,” kata Sunarto menuturkan.

Pantauan terakhir dari petugas di lapangan, belum ada lahan padi yang puso akibar serbuan jenis penyakit tersebut. Pendataan sementara yang di buat acuan ada 5,250 total lahan mulai dari Gumukmas, Umbulsari, Kencong, hingga Jombang yang sempat terpapar wereng batang coklat. Sementara, 4,250 hektare lainnya terserang xanthomonas. Yang puso akibat serangan WBC dan XO belum ada. Malah yang ada puso akibat banjir luapan, tuturnya.

Dirinya juga menambahkan jika sementara ini terutama wereng coklat, kata dia, pertama kali muncul dari daerah Mayangan Gumukmas. Hama pengganggu padi tersebut terus menerus meluas menuju daerah lain di bagian barat.

Yang dilakukan oleh pihaknya saat sekarang bukanlah tahap pencegahan lagi, karena kasus serangan OPT sudah terjadi. Lebih dari itu, sejak beberapa minggu terakhir tim dari UPT Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Wilayah VIII terus melakukan gerakan pengedalian agar wabah santomonas, apalagi wereng coklat tidak meluas pada tanaman padi lain yang masih dalam tahap pertumbuhan seperti sekarang.

Upaya itu, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan petani dan kelompok tani setempat. Harapannya petani langsung melapor begitu menemui kasus. Sikap proaktif petani sebagai pihak yang paling bersinggungan langsung dan paling awal menemui kasus cukup berperan penting dalam keberhasilan pengendalian hama ini.

Namun demikian, Sunarto mengakui jika tidak setiap kasus serangan wereng dan santomonas bisa langsung dilakukan penyemprotan pestisida dan fungisida. Secara teknis, mesti dikalkulasi dulu apakah serangan pada lahan memasuki ambang ekonomis ataukah tidak.Jadi harus diperhitungkan dulu, lebih besar mana antara kerugian dengan biaya pengendalian. Jika ongkos biaya mengendalian melampaui harga hasil produksi padi saat dijual terserang, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan upaya pengendalian agar kerugian tidak semakin membebani. (Lum/yan)

Hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 90 orang, antara lain PPL Desa Brayublandong Ibu Murni, SP, Ketua dan anggota Poktan, warga masyarakat serta Petugas Pengawas Hama Penyakit (PHP) dari BPP Kecamatan Dawarblandong sebagai narasumber.

Kegiatan dibuka oleh Kades Brayublandong Supardi, S.Pd dilanjutkan penyampaian Petugas Pengawas Hama Penyakit (PHP) dari BPP Kecamatan Dawarblandong Sdr. Fatkur yang menjelaskan tentang hama dan penyakit pada tanaman padi termasuk perbedaannya.

Saat ini, lanjutnya, di beberapa tempat ada serangan penyakit mentek atau hawar daun. “Penyakit ini menyerang bagian daun pada tanaman padi yang berumur sekitar satu setengah bulan bahkan pada tanaman yang sudah mulai mengeluarkan malai padi,” ungkapnya.

Menurutnya, tanaman yang terserang mentek atau hawar daun, kondisi tanamannya tetap subur namun pada bagian daunnya banyak yang menguning dan kering.

“Untuk memastikan serangan penyakit ini, kita harus melakukan pengamatan dan pengecekan langsung ke sawah, bila ditemukan penyakit tersebut, segera lakukan penanggulangan. Kesalahan pupuk atau kesalahan dosis/takaran dalam obat tanaman bisa menjadi penyebab munculnya penyakit ini,” tèrangnya.

Ditambahkannya, pemerintah melalui BNI telah mendistribusikan kartu tani untuk para Poktan serta pembagiannya sudah dan sedang berlangsung secara bergiliran di tiap-tiap desa.

“Kegunaan kartu tani ini, salah satunya untuk mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah melalui kios pupuk resmi yang ditunjuk untuk menyalurkannya,” tandasnya.

Di akhir acara, petugas PHP berpesan kepada para Poktan, apabila ada permasalahan atau kendala di lapangan, silahkan melapor kepada PPL dan Babinsa setempat, untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sehingga dapat dengan segera dicarikan solusinya. (gan/ono)