“Momentum Hari Keluarga Nasional merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil di masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter bangsa. Institusi keluarga ini, mempunyai peran sentral bagi pembinaan generasi baru, sarana pemenuhan kebutuhan keluarga yang religius, mental, ekonomi dan tentu juga sosial bagi para anggota keluarga,” kata Bupati Yuhronur.

Ditambahkan bupati, meski di tengah gencar-gencarnya pembangunan SDM juga infrastruktur serta kebangkitan ekonomi di Lamongan, terdapat beberapa isu strategis yang harus dihadapi. Seperti halnya penurunan angka stunting, juga menjaga ketahanan keluarga (angka pernikahan usia dini, kekerasan pada anak dan perempuan dan penyalahgunaan Narkoba) melalui penguatan literasi dan spiritual.

Baca juga :

Guna mempercepat penyelesaian isu tersebut, pada momen Peringatan Harganas Ke-30, Pemkab Lamongan akan mengimplementasikan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan melakukan internalisasi edukasi keluarga tentang pentingnya pemahaman akan penanganan stunting.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang untuk menyamakan ritme dan melahirkan semangat baru, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, merawat harmonisasi sosial dan kebangkitan ekonomi masyarakat, sebagai pondasi keluarga yang sejahtera lahir dan batin,” tambahnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Lamongan, Fida Nuraida, mengatakan bahwa kegiatan ini bertajuk ‘Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju’. Adapun tujuannya, untuk mengoptimalkan sinergi, gerak, dan langkah keluarga Indonesia mencegah stunting dari seluruh unsur di Kabupaten Lamongan.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Dinas PPKB dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan serta Kepala Kementerian Agama Lamongan, tentang pembentukan dan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), penetapan Kampung KB. Juga, dilaksanakan penyerahan hadiah Juara I iBangga Awards tingkat Provinsi Jatim dan penyerahan hadiah lainnya. Serta, dilaksanakan pameran produk unggulan yang diikuti oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (KUPPKA) binaan Dinas PPKB. (zen/gie)

Dalam kegiatan ini, Bupati Malang melaunching Pendamping Keluarga dan Bantuan Paket Data Internet guna penurunan stunting. Turut hadir Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hanik Dwi Martya, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat dan Forkopimda Kabupaten Malang serta beberapa jajaran Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aniswaty Azis, menyampaikan strategi menurunkan angka stunting di Indonesia. Dirinya mengatakan, untuk satu sinergi menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Malang, pihaknya menggunakan strategi dengan memaksimalkan tim pendamping keluarga, tim percepatan pengurangan stunting dan satuan tugas (Satgas) yang ada di lapangan serta dilakukan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Hal ini, sebagai langkah untuk menyiapkan ketahanan keluarga yang sejahtera.

Sementara itu, Bupati Malang meminta kepada tim pendamping keluarga, tim percepatan pengurangan stunting dan satuan tugas (Satgas) serta seluruh perangkat desa untuk fokus dalam menekan angka stunting, karena untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Malang, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak.

Menurut Bupati Malang, keluarga adalah tonggak pertama yang harus bisa mencegah terjadinya stunting. Keluarga juga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. “Keluarga diharapkan menjadi sumber yang selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi,” ucap Bupati Malang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk itu, Bupati Malang meminta agar masyarakat lebih peka, peduli dan berkomitmen terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak, pembangunan ketahanan keluarga serta perlindungan anak.

“Keluarga di Kabupaten Malang harus menjadi lebih sehat, anak-anak bebas stunting dan terpenuhi gizinya, serta perlindungi tumbuh dan kembangnya sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, tangguh dan berakhlak mulia,” ujar Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk itu, Pemkab Malang mengintegrasikan segenap sumber daya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur serta kolaborasi antar stakeholer.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Mursyadah, dikonfirmasi terpisah mengatakan jika pihaknya sangat terbuka dan siap berkolaborasi dalam menekan angka stunting di Kabupaten Malang. Karena, peran serta semua pihak, memang sangat diharapkan untuk menyelesaikan stunting di Kabupaten Malang.

“Ini memang bukan hanya tanggung jawab Pemkab Malang atau pun Dinkes. Namun, semua pihak memiliki peran untuk mensosialisasikan ini. Itulah mengapa, diperlukan kolaborasi bersama,” paparnya. (pro/gie)

Dengan target pelayanan aksetomi sejuta akseptor se-Indonesia, Perwakilan BKKBN Jawa Timur khususnya untuk Situbondo, meliputi pelayanan IUD, MOW, MOP, implant, kondom, suntik, pil dengan total MKJP 98 dan Non MKJP 98. Dengan melalui pelayanan KB bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Pelayanan KB melalui DAK BOKB tersebut, diarahkan untuk menjaring akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, Implant, MOW dan MOP. Data yang dihimpun DP3AP2KB melalui aplikasi statistik rutin BKKBN, tercatat bahwa sampai saat ini kecenderungan akseptor masih lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi non MKJP. Yakni, jenis suntik dan Pil KB.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala DP3AP2KB Situbondo, H Imam Darmaji, mengatakan bahwa pelayanan KB MOP hari ini merupakan rangkaian dari keseluruhan pelayanan KB MOP dalam rangka memenuhi target Akseptor MOP melalui DAK BOKB. “Target pelayanan KB MOP sampai Juni Tahun 2022 sebanyak 25 akseptor,” ujarnya.

Imam Darmaji menambahkan, dalam pelayanan aksetomi dan pelayanan KB untuk mencegah stunting berdasarkan Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dengan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. “DP3AP2KB Kabupaten Situbondo sudah melakukan upaya untuk mencapai target persentase tersebut,” jelasnya.

Salah satu peserta MOP, Junaedy (40) warga Besuki, mengatakan bahwa dirinya mengikuti progran KB atau MOP karena sudah mempunyai dua anak. Hal ini, juga dipertegas oleh Ketua Ikatan Penyuluhan KB Kabupaten Situbondo, Eko Winarno, bahwa alat kontrasepsi bukan hanya untuk orang perempuan. Namun, kaum Adam pun harus mengikutinya dengan MOP.  (her/gie)

“Selama stunting masih ada, sulit bagi kita untuk menciptakan rumah tangga sejahtera. Ini hambatan yang sangat besar,” jelasnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Salwa menegaskan, stunting harus diselesaikan dan ditekan bersama. Serta, dilakukan penanganan secara serius oleh seluruh pemangku kebijakan.

Menurutnya, pembangunan keluarga sejahtera tidak hanya terbatas pada masalah pembatasan angka kelahiran. Tetapi, perlu membangun keluarga yang integral untuk membantu penurunan angka stunting.

Sementara goalnya nanti, tambahnya, bisa terwujud Indonesia sejahtera dengan dasar keluarga yang bahagia dan sehat. “Selamat Harganas ke 28. Mari bersama-sama jadikan momentum ini untuk menyelamatkan anak Indonesia, khususnya Kabupaten Bondowoso dari stunting,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bondowoso, Agus Suwardjito, menjelaskan kalau angka penurunan stunting secara nasional sangat lambat tiap tahunnya. Yakni, hanya 0,5 persen.

Sehingga, untuk bisa mencapai angka di bawah 20 persen,.angka stunting sebagaimana himbauan dari WHO menjadi berat. “Sehingga BKKBN yang mengampu keluarga, diminta untuk melakukan penguatan dari hulu. Tapi kita tidak mengambil alih tugas yang sudah ada oleh sektor lain,” katanya.

Di Bondowoso sendiri, ditargetkan stunting bisa turun hingga berada di 14 persen selama tiga tahun ke depan. Dari posisi angka stunting saat ini 27 persen.

Karena itu, DPPKB akan melakukan beragam program. Terutama, yang menyentuh langsung berbagai persoalan yang menjadi faktor penyebab stunting. Seperti pola asuh dan sebagainya.

“Keluarga-keluarga ini harus mengerti ilmu pola asuh atau parenting. Maka konsentrasi kita di keluarga muda,” jelasnya. (dul/sit)

Hal tersebut diungkapkan Fadeli saat Tasyakuran Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 Tahun 2020 di halaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, Senin (29/6/2020).

Menurut Fadeli, hingga saat ini Kampung KB di Kabupaten Lamongan merupakan yang terbanyak di Jawa Timur, yakni sebanyak 107.

“Saat ini jumlah kampung KB di Lamongan sebanyak 107 dan terbanyak di Jawa Timur, kampung KB ini harus didorong menjadi kampung KB tangguh,” papar Fadeli.

Pada kesempatan tersebut Fadeli mengingatkan agar agar ibu-ibu tetap menjalankan program KB di tengah pandemi Covid 19 saat ini.

Karena, menurutnya selain agar terwujud keluarga yang berkualitas dan mandiri, menunda kehamilan ditengah pandemi juga dapat melindungi keluarga.

“Di tengah pandemi saat ini jangan tinggalkan KB, karena menunda kehamilan termasuk melindungi keluarga dari Covid 19 juga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mandiri,” ujar Fadeli.

Selain mendorong terbentuknya Kampung KB Tangguh, Bupati Fadeli bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono juga mendorong masyarakat agar tangguh terhadap serangan pandemi dan tetap tangguh di masa selanjutnya.

“Sudah ada beberapa zona dan wilayah tangguh saat ini, seperti kampung tangguh semeru, pesantren tangguh, industri tangguh dan pasar tangguh,” terang Fadeli.

Menurutnya, hal tersebut dibentuk agar terbangun masyarakat tangguh di tengah pandemi Covid 19. Fadeli juga mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan terus memakai masker, sering mungkin cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Sementara itu, kepala Dinas PPKB Kab Lamongan Umuronah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai jenis program kegiatan salah satunya Bakhti Sosial Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Faskes dan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta Se-Kabupaten Lamongan pada tanggal 25-29 Juni 2020.

“Total ada 6.033 yang telah menggunakan akseptor dalam Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Faskes dan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta Se-Kabupaten Lamongan pada tanggal 25-29 Juni 2020, baik itu dengan Inplant, PIL, IUD, Suntik, Kondom dan MOW. Selain itu kami juga melakukan aksi (Genre) Generasi Berencana dan bantuan sosial dengan memberi bantuan kepada keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.

Di Kabupaten Lamongan sendiri pada tahun 2019 rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur yakni 1,9. Angka ini lebih rendah dari Jawa Timur mencapai 2,6 dan Nasional 2,45.

Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) di Lamongan yakni 79/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 5,9/1.000 kelahiran hidup. Jauh lebih rendah dibandingkan AKI tingkat Jatim yang mencapai 91,45/100.000 kelahiran hidup, dan AKB 13,4/1.000 kelahiran hidup. Serta Nasional AKI mencapai 230/100.000 kelahiran hidup dan AKB sebanyak 20,6/1.000 kelahiran hidup. (fjr/zen/yan)

Hal itu seperti disampaikan Bupati Malang Dr.H.RendraKresna dalam peringatan Harganas XXV tingkat Kabupaten Malang tahun 2018 di Stadion Pandesari Pujon Sabtu (1/9/2018) kemarin lalu. Sementara,pihak Pemkab Malang sendiri selama ini sudah berupaya untuk maksimal dalam menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Berbagai program juga telah dijalankan dan dicanangkan Pemkab Malang.

“Memahami kenyataan tersebut, kita harus menyatukan komitmen bersama-sama mengatasi permasalahan ini,” tegas Rendra. Dari data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, pada rentang tahun 2000 hingga 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang per tahun mencapai 0,86 %. Hal itu juga berbanding lurus dengan presentase kemiskinan yang tiap tahunnya hanya naik-turun.Pada tahun 2011, presentase penduduk miskin Kabupaten Malang mencapai 11,67 %, kemudian turun menjadi 11,01 % pada 2012. Lalu kembali naik pada 2013 menjadi 11,44 %, penurunan terjadi lagi pada 2014 menjadi 11,07 %.Setelah naik lagi di 2015 sebesar 11,53 %, dalam dua tahun terakhir presentase penduduk miskin di Kabupaten Malang setidaknya terus menurun. Pada 2016, presentase penduduk miskin di Kabupaten Malang sebesar 11,49 % dan 2017 sebesar 11,04 %. (Sur)