Disampaikan Iskak, ketersediaan pupuk subsidi ini sangat tergantung dari alokasi subsidi dari pemerintah pusat. Mengenai beberapa hal yang menyebabkan petani tidak bisa masuk dalam data e alokasi atau E RDKK adalah karena peran serta masyarakat atau petani untuk mendaftarkan diri ke petugas atau ke kelompok tani yang ada ini sangat minim. Kemudian, juga dipengaruhi oleh faktor bahwa e ktp yang bersangkutan itu tidak bisa disingkronkan dengan data Adminduk di dinas kependudukan.

“Jadi, itu yang menjadi permasalahan kenapa petani tidak masuk di E RDKK atau e alokasi. Partisipasi dari anggota yang kurang dan NIK yang tidak singkron di dinas kependudukan juga menjadi persoalan. Jadi, bicara pupuk subsidi itu harus lintas sektoral tidak hanya dinas pertanian saja,” terangnya, Jumat (17/03/2023) tadi.

Pihaknya mengusulkan, basis data yang disubsidi adalah lahan dan bukan petaninya. Jadi, harus dipilah karena kartu-kartu tidak jalan karena persoalan itu. “Ini sebuah masalah yang kompleks. Jadi, tidak bisa dipikirkan oleh dinas pertanian saja, tetapi harus semua dinas. Sekali lagi, saya tekankan pengawasan pupuk bersubsidi itu mutlak menjadi hak kewenangan dari dinas perdagangan. Ini sebetulnya yang harus didorong memberikan formulasi tentang pengawasan di lapangan. Karena, kami masih menemukan petani yang belum menerima nota hingga petani yang membeli pupuk dengan harga di atas HET,” ujarnya.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ditambahkannya, untuk kepatuhan menempelkan alokasi sesuai intruksi bupati, itu hampir 90 persen sudah dipenuhi. Akan tetapi, itu masih ada kendalanya. “Sehingga, ke depan kita harus memberikan rangsangan kepada para petani yang sudah mau beralih menggunakan pupuk organik. Ini dianggap perlu untuk percepatan, karena sebelumnya kita sudah memiliki program Sigarpunbulat dan Lumajang bumi organik. Jadi, kita harus implementasikan dan kita harus mendukung para kelompok tani atau petani yang sudah berusaha mengganti pupuk kimia ke pupuk organik,” ungkapnya.

Iskak menambahkan, jika di kabupaten tetangga yaitu seperti Jember, sudah mulai akan membangun pengolahan pupuk organik yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pupuk tersebut akan dibagikan gratis kepada masyarakat petani.

Sementara Lumajang sendiri, ujarnya, itu memiliki potensi pengelolaan pupuk organik dan bahkan mitra kerja Petro yang ada di Lumajang. Produsen pupuk organik itu, sudah ada tiga perusahaan. Sedangkan potensi bahan baku di Lumajang, juga sangat maksimal.

“Ini harus kita kelola. Pupuk subsidi barang yang sudah kurang dan bagaimana barang yang sudah kurang ini sampai ke masyarakat. Realita di lapangan, sekali lagi kami masih menemukan kios-kios yang tidak memberikan nota, kios yang masih menjual di atas HET dengan berbagai dalih. Apalagi, seperti nama petaninya sudah meninggal masih tercatat dalam e alokasi. Sehingga, ahli warisnya waktu mengambil pupuk pun masih diberikan dengan harga yang mahal dan ini harus kita cari solusinya,” jelasnya.

Mengenai penambahan alokasi pupuk subsidi tahun ini, paparnya, itu sangat tidak dimungkinkan, karena Oktober harus selesai proses pendataan. “Karenanya, kami berharap bantuan dari Komisi B untuk tetap mengawal terkait pupuk. Karena, yang kami paparkan dari HKTI, merupakan fakta yang ada di lapangan. Kami mohon rekan-rekan media dalam hal ini untuk tetap aktif menyuarakan keluhan-keluhan petani. Sehingga, apa yang menjadi hak petani bisa diberikan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Di kesempatan sama, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada media-media yang tiap kesempatan menyuarakan aspirasi petani. Karena, harga dasar gabah yang sudah diidam-idamkan lebih dari 10 tahun, sudah bisa dinikmati hasilnya. “Batas bawah sudah ditetapkan pemerintah Rp 5 ribu. Ke depan, tugas kita adalah mengawal para petani untuk terus meningkatkan produksinya dengan memperbaiki struktur tanah,” ujarnya. (adi/sit)

“Di negara kita ini, sekarang masih dijumpai petani memiliki nasib yang tidak seindah yang dibayangkan. Krisis pangan merupakan issue penting, disamping juga krisis ekonomi. Hal ini, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,” terangnya kepada Memontum.com, Selasa (25/10/2022) tadi.

Menurutnya, pasca reformasi pertanian, masalah pertanian seolah bukan lagi menjadi urusan wajib. Sehingga, dana yang dikucurkan ke petani bukan pilihan wajib. Hanya kesehatan dan pendidikan, yang memiliki persentase wajib dalam proses penganggarannya.

Iskhak yang juga merupakan Ketua DPC HKTI Lumajang itu mengatakan, dengan dilepaskannya fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator sembilan bahan pokok (Sembako), akhirnya sangat berimbas pada petani padi, jagung dan petani tebu. Karena lepasnya monopoli tersebut, harus dibayar mahal oleh rakyat yaitu naiknya harga bahan pangan, sementara daya belinya tetap. Hal ini, yang menimbulkan problem baru.

Dirinya mencontohkan, dari segi produktivitas, kini raihan petani sangat rendah. Contohnya, untuk 1 ha sawah hanya bisa menghasilkan 5 ,5 ton gabah kering, secara rata rata. Dari sini, analisa usaha taninya sangat rendah tingkat keuntungan petaninya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Untuk hidup layak saja, sangat sulit. Dengan angka produksi sekian petani hanya mampu mendapatkan sisa antara Rp 5 – 7 jutaan permusim. Diperparah, lagi dengan naiknya biaya produksi akibat kenaikan BBM bersubsidi dan juga kurangnya alokasi pupuk bersubsidi, pasti akan mengurangi penghasilan petani itu sendiri,” ujarnya.

Di Kabupaten Lumajang, kata Iskhak, kondisi tanah pertanian juga sangat kritis. Bahan organik lahan, di bawah 2 persen dari ambang batas 5 persen. Sedangkan PH tanah yang idealnya 7 sekarang hanya 3 – 4. Jika dibiarkan, maka tanah akan rusak dan tidak bisa ditanami.

Pemakaian pupuk kimia dan pestisida kimia, pun memperparah kerusakan kesuburan tanah, apalagi penggunaan pupuk cair (Sipramin) untuk tanaman tebu membuat tanah makin porus. “Lumajang sudah meluncurkan program aksi pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat (Sigarpun Bulat), yang menitik beratkan pada pemakaian pupuk organik untuk pembenahan kesuburan tanah. Namun sampai saat ini, tidak terlapor progresnya secara nyata. Di lahan mana dan bagaimana perkembangannya. Ditambah lagi , dengan program Lumajang Bumi Organik, yang kesannya tidak ada progres dalam pelaksanaannya. Jadi, terkenal dengan slogan saja tanpa aksi nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengkritisi pelanggaran LP2B yang sangat masiv dan terkesan adanya pembiaran. Makanya, pihaknya mengusulkan, di dalam Raperda Perlindungan Petani, harus ditambah sanksi yang jelas tentang pelanggaran hal di atas. Ditambah lagi, limbah dari kawasan perumahan modern juga langsung dibuang ke perairan tanpa mengalami treatmen khusus. (adi/gie)

“Saya mengajak semua petani di sini. Karena kita semua tahu, di Kabupaten Trenggalek itu sebagian besar mata pencahariannya bergerak di bidang pertanian. Kalau diprosentasekan, itu di 60 persen. Tentu, ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Arifin, Senin (10/01/2022) pagi.

Menurut suami Novita Hardiny itu, penggunaan pupuk organik buatan sendiri, dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubdisi. “Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, akan menjadikan tanah tidak lagi subur. Sehingga, tidak ada salahnya bisa mencoba mengembangkan dengan membuat pupuk sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan melakukan ajakan yang disampaikannya dalam setiap kesempatan, diharapkan bisa mengatur komoditas pangan. Bila hasil pertaniannya dijual dengan harga setinggi-tingginya maka akan berpengaruh sangat luas.

Baca juga

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Harga kebutuhan pokok akan naik, kebutuhan yang lain juga ikut naik. Upah minta naik dan masih banyak yang lainnya,” terang Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, pihaknya selalu minta bagaimana produktivitas petani bisa naik dan biaya produksi pertanian ditekan semurah mungkin. “Dengan begitu, pendapatan petani dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Bupati Arifin juga menyambut baik keberadaan HKTI di Trenggalek, sesuai namanya himpunan kerukunan diharapkan kedepan HKTI bisa membawa kerukunan petani di Trenggalek.

Dalam Muscab ini, Wakil Ketua 1 DPD HKTI Jatim, Saiful Azhari, mengaku sangat senang HKTI bisa hadir di Trenggalek. Karena, Trenggalek sangat berpotensi di sektor pertanian.

“Permasalahan pertanian yang dihadapi saat ini, terkait dengan luas lahan pertanian yang terus menyusut. Terus masalah subsidi pupuk dan ketidakpastian harga hasil panen. Hal inilah, yang terus diperjuangkan HKTI,” kata Saiful. (mil/sit)

Diketahui, ada tiga calon kandidat ketua baru yang mendaftar, sebelum penutupan pendaftaran 30 November 2021 lalu. Hanya saja, dari informasi yang berkembang, dalam kontestasi pemilihan ketua yang akan digelar dalam Musyawarah Daerah Kabupaten (Musdakab), ada dua kandidat calon ketua yang dianggap paling kuat.

Ketua Domisioner HKTI Jember, Jumantoro, mengatakan dengan dilakukannya pemilihan ketua dan pengurus baru, diharapkannya pasca Musdakab HKTI Jember, menjadi lebih baik dan benar-benar bisa mengawal kepentingan petani di Jember. “Terkait mekanisme pendaftaran sudah berakhir 30 November 2021 kemarin. Untuk Kabupaten Jember, infonya sudah ada 3 calon kandidat ketua. Tapi, ada dua yang kandidat kuat,” kata Jumantara saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (15/12/2021).

Dirinya menjelaskan, terkait mekanisme pendaftaran calon ketua baru, harus memiliki kriteria tertentu. Namun ditanya siapa dua calon kandidat kuat Ketua HKTI Jember terpilih? Jumantoro enggan mengungkapkan.

“Diantaranya (calon Ketua mendaftar), harus dapat dukungan 50+1 dari pengurus kecamatan. Lalu, sanggup membiayai pra Muskab dan Musdakab serta sanggup meng KTA nisasi anggotanya. Artinya, anggota itu nanti dapat dibantu memiliki KTA. Kemudian, menghidupkan atau mendirikan Koperasi HKTI. Lalu, sanggup menyediakan kantor dan ketentuan lain yang sudah terlampir,” imbuhnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terkait pesan bagi kandidat calon ketua baru, lanjut Jumantoro, pihaknya mendapat pesan khusus dari Wakil Ketua HKTI Provinsi Jatim, Saiful Ashari.

“Harapannya, tidak ada lagi Ketua HKTI kabupaten yang ditunjuk atau dipaksakan karena kepentingan. Organisasi HKTI merupakan salah satu alat perjuangan petani memperjuangkan peningkatan kesejahteraan. Intinya, dengan adanya kompetisi calon Ketua HKTI se Jatim, untuk perbaikan kepengurusan biar sesuai dengan aturan demokrasi, bukan lagi tunjukan atau titipan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, untuk mekanisme proses pemilihan Ketua HKTI Jember. Diawali dari proses pendaftaran, kemudian dilanjutkan Rapat Pra Muskab. Untuk menentukan langkah persiapan pelaksanaan Musdakab.

Saat menuju tahapan Musdakab, dilanjutkan dengan proses pengajuan usulan calon ketua HKTI Jember. Kemudian verifikasi persyaratan di tingkat panitia Provinsi Jawa Timur

“Setelah usulan (nama calon diterima). Lanjut pelaksanaan Musdakab dan pemilihan. Diakhiri pelantikan Ketua dan Pengurus baru HKTI Jember periode 2022 – 2026,” papar Jumantoro. (ark/rio/sit)

Vaksinasi yang dilakukan di rumah Sekretaris HKTI Jember, Hendro Saputro SP, di Dusun Krajan 2 Desa untuk 500 petani anggota HKTI dan masyarakat sekitar, Senin, (06/09).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Divisi Hukumnya, Didik Muzani, mengatakan inisiasi berasal dari Ketua HKTI Jember, Jumantoro, yang dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI. Apa yang dilakukan HKTI adalah bagian upaya mengawal program vaksinasi nasional untuk petani.

“Agar masyarakat petani dapat berpartisipasi aktif untuk mengawal proses-proses edukasi, salah satunya petani mensosialisasikan dan mengedukasi program vaksinasi nasional,” kata Didik.

Pihak HKTI Jember kemudian berkirim surat permohonan vaksinasi sebagai percepatan, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan tembusan Bupati dan Ketua DPRD Jember

Vaksinasi yang digelar hari ini disambut antusias oleh warga dan petani. Sebanyak 500 dosis vaksin telah habis disuntikan. Bahkan acara sempat menolak banyak warga.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi buat kita semua yang  diberi tanggung jawab moril untuk kepentingan masyarakat secara umum,” tegas Didik.

Didik mengklaim vaksinasi tersebut adalah pertama kalinya bagi kelompok masyarakat petani di Jember bahkan mungkin di Indonesia. “Kami sudah laporkan kepada Ketua Umum, Jendral TNI Purnawirawan Moeldoko. Kegiatan ini diapresiasi dan diminta untuk dilanjutkan,” ucap Didik dengan semangat.

Di bagian lain, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kasiyan, dr Nur Fadilah, mengatakan atas instruksi dari Plt Kadinkes pihaknya turun ke lokasi vaksinasi.

“HKTI mengusulkan 500 dosis, jenisnya Astra Zeneca yang didistribusikan lewat Kodim 0824/Jember,” kata dr Nur Fadilah di sela-sela vaksinasi.

Puskesmas Kasiyan menerjunkan 16 tenaga yang ditugaskan sebagai input data, skrining, Vaksinator dan Observator. Selain nakes tersebut juga dibantu oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) yang diberi tugas oleh LP3M UMJ.

Selama vaksinasi petugas memberi edukasi kepada masyarakat, jika mengalami gejala ikutan maka segera menghubungi petugas kesehatan.

Sebelumnya Sekretaris HKTI, Hendro sebagai tuan rumah vaksinasi menjelaskan, kegiatan tersebut didasari atas keprihatinan manakala petani seringkali diabaikan dalam vaksinasi.

“Saya mendapat laporan kalau petani itu mau vaksin mendapat kesulitan,” kata Sekjen HKTI Jember itu.

Setelah surat permohonan disetujui ia segera mengkoordinir ketua-ketua kelompok tani untuk mendata anggota yang ingin divaksin. Hingga tadi malam (sehari sebelum pelaksanaan vaksinasi) sudah terdata 350 petani.

“Lah tadi pagi yang datang diluar data yang masuk banyak sehingga kami mohon untuk kembali setelah pukul dua belas siang dengan membawa KTP dan KK,” ucap Hendro.

Sebagai panitia pelaksana Hendro telah berkoordinasi dengan aparat Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas sampai Ketua Rt-Rw setempat sehingga tidak terjadi kerumunan. Pelaksanaan vaksinasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Atas keberhasilan vaksinasi untuk petani itu, Bupati Hendy Siswanto memberi arahan kepada Dinkes agar HKTI bisa mengajukan permohonan vaksinasi lagi.

Dari vaksinasi tersebut terlihat bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan semua pihak membuahkan hasil. Vaksinasi saat ini bukan sesuatu yang menakutkan masyarakat kalangan bawah.

“Vaksinasi bukan sesuatu yang menakutkan sekarang,” sebut Bupati Hendy.

“Saya mengapresiasi atas upaya vaksinasi yang. dilakukan kelompok petani seperti HKTI ini. Ini satu terobosan yang hebat,” sambungnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (06/09).

Hendy juga mendorong kelompok-kelompok petani lain agar melakukan hal serupa agar semua lapisan masyarakat tervaksinasi. Namun demikian bupati mengaku pihaknya sedang kesulitan mendapatkan vaksin. Upaya pihak HKTI mendatangkan vaksin dari luar kuota sangat diapresiasi. “HKTI keren, saat ini yang minta vaksin banyak. Kondisi vaksin kita masih kurang belum ada kiriman dari propinsi. Kami terus berkirim surat ke propinsi agar kami (Pemkab Jember) mendapatkan prioritas jumlah vaksin yang akan dikirimkan ke Jember,” ujar Bupati Hendy. (vin/ed2)

Kegiatan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Malang itu, masing-masing melantik Ketua DPK Perempuan Tani Kota Malang, Jumiati, Ketua DPK Perempuan Tani Kota Batu, Mardi Setia Ningsih serta Ketua DPK Perempuan Tani Kabupaten Malang, Yuliana Riamah.

Bupati Malang, H M Sanusi dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada segenap pengurusan Perempuan Tani HKTI. Termasuk, dalam perannya meningkatkan pertanian di Malang Raya, selama masa pandemi covid-19.

“Semoga selalu memberikan kontribusi yang positif bagi wilayah Malang Raya. Walaupun ini pengurusnya perempuan, tapi kerjanya luar biasa,” puji Sanusi.

Bupati HM Sanusi bersama Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko hadiri acara pengukuhan.

Ditambahkannya, bahwa Malang Raya merupakan wilayah kota dan kabupaten dengan hasil holtikultural terbesar se-Jawa Timur. Termasuk, merupakan eksportir sayur terbesar dengan lahan yang subur.

“Pemerintah Kabupaten Malang melihat ini sebagai sebuah peluang ekonomi. Karenanya, diperlukan bagi pendampingan dari segi pengelolaan dan pasar,” kata Sanusi.

Senada disampaikan Bupati Malang, Ketua DPP Tani HKTI Jatim, Lia Istifhama, mengatakan bahwa masa pandemi bisa dilawan bersama dengan meningkatkan sektor pertanian. Dengan alasan, yakni menguatkan sektor pertanian masyarakat.

“HKTI melakukan berbagai riset bersama perguruan tinggi untuk mengetahui tiap-tiap permasalahan yang di hadapi petani. Mulai dari bibit, pupuk, teknis bertani, serta mencegah turunnya harga panenan yang di picu masa panen secara bersamaan yang mengakibatkan penumpukan hasil pertanian di lapangan,” tandasnya. (mg1/sit)

Peni Suparto, Penasehat HKTI mengatakan , berkurangnya karena semangat atau gairah menurun karena petani mulai sebelum dijajah, dijajah sampai merdeka kelompok yang tersisihkan. Agar generasi muda menyukai pertanian dengan meningkatkan produktivitas pertanian, menurut Ketua HKTI Moeldoko Tani yang bertujuan anak anak muda menyukai pertanian karena Kedepan berdasarkan survey 2025- 2035 akan terjadi krisis pangan kalau pertanian tidak melakukan inovasi maka betul betul kondisi akan terjadi. “Apabila anak muda tidak menyukai pertanian krisis pangan pasti terjadi,” ungkapnya.

Beberapa persoalan yang melanda pertanian seperti kelangkaan pupuk, swastanisasi pupuk,mindset anak.muda juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan kedepan.

Ir Nasri, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distabun) Kabupaten Malang mengatakan , pihaknya berupaya meningkatkan hasil panen dengan hasil besar. “Dalam hal ini teman teman Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengembangkan varietas baru M400 dan M70D artinya M400 satu malaikat 400 butir sedangkan produk sekarang masih satu malai 200 butir diuji coba kelompok tani di Tulungagung,” jelasnya.

Sedangkan varietas M70D berarti bisa panen 70 hari sehingga bisa panen setahun empat kali. Dengan usia normal 110 hari ada penghematan sebulan dengan harapan Kabupaten Malang bisa melakukan replikasi dalam meningkatkan hasil panen setahun empat kali.

Menurutnya, dalam persoalan panen bisa lebih cepat dalam luasan areal sawah 7 ton per hektar dengan gabah kering selama 70D hari sehingga sangat bagus dalam volume panen padi bisa lebih baik.

Pemerintah kabupaten Malang berharap terhadap anak anak muda tertarik dengan dunia pertanian demi ketahanan pangan. Salah satu program Dinas Pertanian adalah dengan menggelar outbond ke lapangan melalui beberapa bantuan dalam meningkatkan hasil pertanian.

Kabupaten Malang tahun ini surplus padi 18.000 ton pertahun sedangkan kebutuhan makan orang kabupaten masih sekitar 86 kilogram pertahun /orang. Artinya apabila dikalikan 2 juta penduduk masih sangat layak. (met/ono)