“Kita lakukan upaya penegakan sejumlah Perda. Termasuk, ada beberapa temuan yang kita lakukan pembinaan terkait p

Perda larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Harapan kami, termasuk juga bagian pencegahan dari human trafficking,” jelas Heru, Sabtu (18/06/2022).

Dalam operasi gabungan itu, Satpol PP menerjukan tiga regu yang menyasar di sejumlah titik kota. Hasil yang ditemukan yakni dari empat lokasi, petugas menemukan lima orang pelanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dari seluruh pelanggar itu akan didata dan selanjutnya memperoleh pembinaan dari petugas Dinas Sosial P3AP2KB,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, memastikan bahwa dirinya menaruh atensi pada isu human trafficking sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu hukumnya wajib dicegah di Kota Malang.

Dengan modus yang semakin berkembang dan canggih, menurutnya harus diantisipasi dengan menguatkan kolaborasi para pihak. “Operasi gabungan ini, saya harap bisa berkolaborasi dengan perangkat RT/RW. Selain itu, edukasi dan literasi harus dikedepankan. Kita ingin tekan terus kekerasan terhadap perempuan, apapun bentuknya Kota Malang harus ramah perempuan,” tegas Sutiaji.

Selain pencegahan human trafficking, pelacuran dan perbuatan cabul, petugas gabungan juga melakukan penegakan perda No 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta peraturan terkait ketentuan reklame. (rsy/sit)