Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Mapan, Muhammad Firman, mengatakan bahwa tujuan penanaman sekaligus pembagian ratusan bibit pohon pada masyarakat, adalah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat hutan yang tergabung dalam KTH. “Kebetulan hari ini kampanye Pak Prabowo, ya. Karenanya, kami dalam Gema PS agar kampanye ini berjalan positif dan tidak hanya hura-hura, maka kami melakukan pembagian bibit pohon bagi masyarakat,” kata Firman, Sabtu (20/01/2024) sore.

Ditambahkannya, ada sekitar 500 bibit tanaman dengan simbolis dilakukan penanaman di Lapangan Tunggal Jati. “Dari masyarakat yang hadir, seperti dari Desa Tambakrejo, Tambaksari, Kedungbanteng dan Sukodono, itu kami persilahkan mengambil bibit pohon agar bisa ditanam di lahan mereka masing masing. Untuk jumlahnya, ada sekitar 600 orang,” ungkapnya.

Baca juga:

Masih menurut Firman, ada berbagai jenis bibit pohon yang dibagikan hari ini. Yakni, terdiri dari 300 bibit pohon cengkeh, 100 bibit pohon jeruk Siam, 80 bibit pohon duriang Musangking dan 20 bibit pohon Pala.

Sementara dalam kegiatan kampanye terbuka Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hari ini pihaknya berharap Prabowo dan Gibran bisa terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. “Harapan kami Prabowo-Gibran menang satu putaran. Karena kami relawan yang tergabung Gema PS sudah berkomitmen dan Pak Prabowo juga sudah sepakat meneruskan perjuangan kita dalam memakmurkan masyarakat sekitar hutan. Termasuk di bidang kehutanan sosial dan agraria serta kebetulan kami menjadi pendamping KTH Maju Mapan,” ungkapnya.

Firman menambahkan, dalam kegiatan hari ini pihaknya juga memperoleh apresiasi dari Bawaslu dan keamanan, yang mampu menggelar kampanye dengan aksi nyata tanpa hura-hura semata. “Kegiatan hari ini murni inisiatif dari relawan Gema PS. Kami tidak melibatkan calon siapapun dan tidak ditunggangi pihak manapun. Namun, kami ingin kesejahteraan masyarakat hutan ikut terangkat melalui aksi kami hari ini,” paparnya.

Ketua Gema PS, Rozikin, menjelaskan bahwa penanaman dan pembagian bibit pohon bagi masyarakat yang ada disekitar hutan wilayah Kabupaten Malang, terdapat dua titik. Yakni di Dusun Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dan Sumbermanjing Wetan.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk riang gembira menyambut pesta Pilpres tahun ini. Dan, semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran menang dalam Pilpres. Melalui giat inilah, kami berharap masyarakat senang dan terbantu dengan ratusan bibit pohon yang kami bagikan,” ujarnya.

Rozikin menambahkan, dengan penanaman pohon dan pembagian bibit pohon, Gema PS berharap bisa menghidupkan kembali lahan-lahan kritis yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga, pemerintah daerah ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat di kawasan hutan.

“Harapan kami setelah ini ada pemberdayaan dari pemerintah daerah, untuk menghidupkan kembali lahan kritis di hutan. Apalagi masyarakat kawasan hutan juga sudah menerima SK pengelolaan hutan selama 35 tahun ke depan,” tegasnya.

Masih kata Rozikin, khusus di tanah Jawa, saat ini terdapat 2,4 juta hektar lahan. Terdapat 1,1 juta hektar lahan dengan 806 ribu lahan kehutanan sosial. Sisanya, masuk izin penggunaan sebagai kawasan pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial. (sit)

Salah satunya, terkait arah angin yang membawa asap dari titik lokasi kebakaran. Karena, jika lokasinya berdekatan dengan kawasan pemukiman, maka bisa berdampak pada infeksi saluran pernafasan (Ispa).

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, menjelaskan bahwa dampak dari asap kebakaran, salah satunya memang bisa mengakibatkan Ispa. Karenanya, perkembangan dari musibah kebakaran itu, juga turut dilakukan pemantauan. Dengan harapan, jangan sampai warga kabupaten juga terkena dampak dari asap tersebut.

Baca juga :

“Terkait dengan kebakaran, tentunya warga kita ingatkan mengenai antisipasi Ispa. Sehingga, ini jangan sampai terjadi di masyarakat,” ujar Wiyanto, Rabu (06/09/2023) tadi.

Ispa ini, ungkapnya, akan sangat rentan dialami warga ketika lokasinya berdekatan dengan titik api atau sekitar kawasan yang membawa asap ke lokasi pemukiman. Namun, ketika lokasi pemukiman dengan asap cukup aman, tentunya masih aman.

“Untuk kondisinya sekarang, warga kabupaten yang berdekatan dengan kawasan Gunung Arjuno, itu aman. Begitu juga, lokasi pemukiman warga kabupaten di sekitaran kawasan Gunung Bromo. Jadi, antara pemukiman dengan asap, masih cukup jauh. Sehingga, terbilang masih aman,” lanjutnya.

Meski begitu, tambah mantan Kadis Puskesmas Pakis ini, pihaknya tetap meminta warga untuk tetap antisipasi. Sehingga, warga tidak sampai terdampak. (sit)

Kegiatan bersih-bersih pantai dengan melibatkan elemen masyarakat dan nelayan di sekitar Pantai Blekok, ini bertujuan untuk menciptakan pantai yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Apalagi, cuaca akhir-akhir ini angin kencang yang mengakibatkan banyak sampah terbawa air laut hingga berserakan di bibir pantai.

Baca juga :

Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan bahwa hari ini Polres Situbondo bersama dinas terkait dan elemen masyarakat melaksanakan kegiatan peduli lingkungan berupa bersih-bersih sampah di pantai dengan tema ‘Membersihkan Sampah Serentak Bersama Polri’. “Kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat hari ini melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang Pantai Blekok ini. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah sehingga nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat maupun para wisatawan,” katanya.

Lebih lanjut AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan, aksi serentak bersih-bersih sampah tidak hanya dilaksanakan oleh Polres Situbondo di Wisata Mangrove Kampung Blekok. Namun, juga dilaksanakan serentak di masing-masing wilayah Polsek jajaran terutama di pantai, Mangrove, sungai dan bantaran kali.

Kegiatan bersih-bersih pantai, ini diikuti berbagai elemen masyarakat, Polri, TNI, pemerintah, mahasiswa dan masyarakat serta nelayan sebagai bentuk sinergitas dan komitmen bersama untuk mencegah pencemaran lingkungan. “Kebersihan pantai dan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu mari jaga pantai atau sungai tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat turut membantu supaya apa yang telah kita rawat dengan baik tetap terjaga keindahan dan kebersihannya,” terangnya. (her/gie)

Bakti Sosial Trail Syariah Hutan Pinus Semeru, ini digelar dalam rangka pembangunan Masjid Baiturrahman di Dusun Krajan, Kecamatan Wajak dan Masjid Baitul Muttaqin di Desa Taman Satriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Dalam pemberangkatan itu, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi pelaksanaan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dan berpartisipasi pada kegiatan.

“Mudah-mudahan kepedulian dari saudara sekalian pada kegiatan bakti sosial hari ini, akan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa mengesampingkan faktor keamanan dan keselamatan,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Malang selalu memberikan dukungan terhadap olah raga otomotif di Kabupaten Malang. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan memberikan ruang bagi beragam komunitas otomotif untuk turut andil dalam memajukan daerah.

Baca Juga :

Diharapkan, ujarnya, melalui kegiatan ini akan dapat membuka potensi kolaborasi antar komunitas. Sekaligus, menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Mudah-mudahan niat mulia dari kita sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kami berharap, seluruh proses pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar. Sehingga, ke depannya dapat membawa manfaat dan kebaikan, utamanya bagi umat Muslim di sekitarnya,” imbuh Bupati Malang.

Dalam kesempatan sama, Bupati Sanusi juga mengajak untuk selalu turut menjaga dan merawat kawasan Hutan Pinus Semeru. Mengingat, Hutan Pinus Semeru ini merupakan salah satu destinasi wisata kebanggaan Kabupaten Malang, yang memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif. Baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

“Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, menata dan mengelola kawasan Hutan Pinus Semeru, ini secara bijak. Upaya ini dapat kita lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan dan keindahannya serta tidak membuang sampah sembarangan. Hendaknya pula kita sebagai pengunjung juga perlu mencermati dan mematuhi peraturan yang telah dibuat di setiap lokasi wisata,” tegasnya. (pro/gie)

Kapolsek Paiton, AKP Maskur Anshori, mengatakan bahwa Pardi diamankan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat. Yakni tentang adanya dugaan penebangan pohon di Hutan KRPH Matikan Petak 18 E-2 di Desa Binor, Kecamatan Paiton.

Dari informasi itu, pihaknya kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Pohon Jati, diantaranya sudah dalam keadaan roboh. Selain itu, pihaknya juga mendapati Pardi mencoba kabur berlari saat petugas tiba di lokasi.

“Dari laporan awal itu, kami mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat itu, didapati seseorang yang berusaha kabur,” terangnya, Kamis (06/07/2023) tadi.

Baca juga:

Setelah dilakukan pemeriksaan, tambahnya, Pardi mengaku dihubungi seseorang bernama Rud warga Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, untuk membantu mengangkut empat kayu balok Gamelina sepanjang 1,1 meter berdiameter 6,1 cm. Kayu tersebut, akan digunakan untuk kandang merpati.

Kepada petugas, tambahnya, Pardi menjelaskan bahwa saat tiba di lokasi, telah melihat Rud membawa gergaji dan menunjuk empat balok kayu yang akan diangkut. “Jadi saat masuk ke dalam hutan, terlapor sudah melihat Kayu Jati dan Gamelina dalam keadaan roboh,” terangnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah hitam tanpa TNKB. Satu unit motor merk KTM, warna hitam tanpa TNKB. Dan gergaji potong manual, dua balok Kayu Jati gelondongan panjang 2,10 meter, dengan diameter 65 cm dan sepanjang 1,5 meter dengan diameter 5,8 cm.

“Juga satu buah balok Kayu Gamelina gelondongan dengan panjang 1,1 meter dan diameter 6,1 cm,” terangnya. (nun/pix/gie)

Untuk menikmati kawasan wisata Hutan Mangrove, ini sangatlah mudah. Pengunjung atau wisatawan, bisa melintasi jembatan kayu (jembatan galau) sepanjang hutan yang sengaja dibangun oleh Pemerintah Daerah. Ini dimaksudkan, agar wisatawan bisa menikmati keindahan alam hutan bakau dengan berjalan kaki menyusuri jembatan.

Jembatan itu, dibuat kokoh guna memanjakan wisatawan saat menikmati keindahan hutan mangrove. Lalu, ditambah lagi di ujung jembatan, terdapat gazebo yang memang sengaja dibuat untuk tempat beristirahat pengunjung.

“Lokasi Hutan Mangrove ini milik Perhutani. Sedangkan akses jalannya, dibangun oleh Pemerintah Daerah. Kalau untuk sarana prasarana yang ada di lokasi wisata, murni di biayai oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Sunyoto, Senin (20/02/2023) siang.

Pihaknya menegaskan, meski wisata Hutan Mangrove bukan sepenuhnya tanggung jawab Disparbud Trenggalek, namun hutan Mangrove ini memiliki potensi yang cukup besar. Mengingat, hutan bakau ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Trenggalek.

“Untuk menuju lokasi wisata ini, pengunjung bisa mengakses jalan menuju Pantai Cengkrong. Karena lokasi ekowisata Hutan Mangrove ini berada tepat depan Pantai Cengkrong,” imbuhnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dijelaskan Kadisparbud Trenggalek, lokasi wisata Hutan Mangrove saat ini masih wewenang Dinas Perhutani yang bekerjasama dengan Pokmaswas setempat dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pelibatan unsur swasta melalui sistem kerja sama saling menguntungkan, diharapkan memberikan kontribusi berupa investasi langsung dalam pengembangan dalam fasilitas pendukung pembangunan pusat ekowisata dan wanawisata yang ada di dua kawasan pesisir tersebut.

“Kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya dari teman-teman LMDH tentu akan diakomodasi agar dampak kesejahteraan bisa dirasakan semua pihak. Tidak hanya Perhutani, tetapi juga pihak swasta selaku penanam modal serta masyarakat LMDH dan Pokmaswas,” jelas Sunyoto.

Hutan Mangrove Cengkrong ini, sambungnya, merupakan salah satu daya tarik wisata di Desa Wisata Karanggandu Kecamatan Watulimo. Mengusung konsep edukasi dan pelestarian kawasan pesisir, pengelola hutan mangrove menyediakan paket edukasi konservasi mangrove dalam bentuk adopsi mangrove, pengenalan jenis mangrove, pengolahan buah mangrove hingga budidaya kepiting soka.

Selain itu, ada aliran sungai yakni Sungai Kalisongo yang berada di kawasan Hutan Mangrove Pancer Cengkrong, yang bermuara langsung ke pantai Cengkrong. “Seperti yang telah kita ketahui, muara sungai kalisongo itu dilalui oleh jembatan JLS Damas dengan arsitektur yang sangat menawan. Di salah satu area jembatan galau yang ada di bagian tepi sungai terdapat dermaga kecil,” tuturnya.

Para pengunjung, sambungnya, bisa berwisata keliling hutan bakau ini dengan memanfaatkan sampan ataupun perahu lewat dermaga kecil itu. Di lokasi tempat wisata hutan mangrove Trenggalek ini, pengunjung dapat menyaksikan hamparan tanaman mangrove yang tumbuh di lahan sekitar 125 hektar.

“Untuk harga tiket masuk ke Hutan Mangrove Pancer Cengkrong ini Rp 5 ribu perorang. Namun yang perlu diingat, harga tiket masuk bisa berubah-ubah setiap waktu,” papar Sunyoto.

Sesuai rencana, pada bulan Maret 2023 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal menyambut festival mangrove keempat yang dipusatkan di Hutan Mangrove Cengkrong Trenggalek ini. (mil/sit)

Dijelaskan Khairil Anwar, bahwa Rakor ini fokus membahas terkait optimalisasi pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dan investasi di Bengkulu.

Di mana, kebutuhan untuk investasi kawasan hutan yang diusulkan hanya sekitar 33 persen dan sekitar 67 persen, diusulkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dari luas total hutan 122 ribu hektar.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Tadi, kita sudah sepakati bersama terkait hal-hal kelengkapan data dan dokumen, itu segera dipenuhi oleh Pemda kabupaten dan kota. Lalu, meminta komitmen dari masing-masing bupati dan wali kota. Sehingga, semua selaras dengan apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Bengkulu ke Menteri LHK pada 18 Januari 2023 mendatang,” jelas Khairil Anwar, seusai memimpin rapat.

Sementara itu, Plt Kadis LHK Provinsi Bengkulu, Syafnizar, menjelaskan bahwa dari data Dinas LHK Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa usulan perubahan kawasan hutan Bengkulu, telah disampaikan kepada Kemen LHK sejak 2019 lalu. Namun, karena masih ada kabupaten yang belum melengkapi data dan dokumen kebutuhan hutan, sehingga usulan tersebut kembali disampaikan pada 2021 dan saat ini.

“Jadi, data dan dokumen kebutuhan hutan dari Pemda kabupaten dan kota ini, kita harapkan rampung sesegera mungkin. Sehingga, optimalisasi pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu, investasi dan pembangunan daerah, bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Syafnizar. (bkl/gie)

Sejumlah keterangan itu, disampaikan Administratur Perhutani, Ida Jatiana, selaku Administratur Perhutani KPH Probolinggo, kepada wartawan Memontum.com, Rabu (21/12/2022) tadi. Keterangan itu disampaikan, terkait penebangan Pohon Damar di Hutan Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Disampaikannya, bahwa di dalam perjalanan 10 tahun, inikan lama. Ada dua metode, dimana yang satu bernama Jangkabena dan ini nanti hasilnya revisi RPKH. Revisi RPKH ini, ada tanaman-tanaman tertentu yang daur teknisnya, itu ternyata ditemukan sekarang ini. Sehingga, nanti direvisi untuk ditebang. Jadi, sistemnya seperti itu sebenarnya. Ini dasar teorinya.

“Jadi, kita nebang itu pasti ada perencanaan dan pengaturannya. Kemudian, tahap pelaksanaannya itu, kita inikan punya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Nah, pasti itu disampaikan dan mereka sebenarnya sudah tahu ini mau ditebang kapan. Sudah tahu sebenarnya, sudah diberitahu. Cuma kadang-kadang, orang gak ngatekno (tidak memperdulikan, red), karena banyak orangkan. Kan tidak mungkin satu-satu itu hafal. Biasanya, kita memberitahu namanya surat pemberitahuan mau ditebang. Jadi, itu pasti kita laksanakan,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa informasi itu, sebenarnya tidak wajib. Tetapi karena sekarang keterbukaan publik, kita kasih tahu. Kemudian yang kedua, yang kita kasih tahu Muspika. Karena, berkaitan dengan jalan yang mau kita lewati.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Karenakan tidak biasanya tiba-tiba ada jalan ramai ada truk lewat. Itu pasti kita kasih tahu. Itu teknisnya, kalau dasar perencanaannya RPKH,” tambahnya.

Kemudian, ujarnya, juga dikasih batasan-batasan. Jadi, hutan kita inikan ada hutan produksi ada hutan lindung ada KPS. Ini sebenarnya batasan-batasan kepada kita. “Siapa yang menetapkan, itu Kementerian. Jadi, mereka itu sudah dengan keahliannya mereka menetapkan. Bukan Perhutani,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya penebangan ratusan pohon muda yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat, Ida Jatiana menyatakan, tidak semua orang itu memahami dan itu menjadi tugas semua pihak. Dari sisi ekologi, Perhutani sudah dibekali perhitungan-perhitungan yang disusun oleh ahli yang dibukukan dalam bentuk RPKH itu.

“Himbauan saya lewat teman-teman media, kita harus mengedukasi. Karena masyarakat kita ini, harus selalu diedukasi terus. Jadi, hutan ini peran strategisnya banyak,” paparnya.

Ketika ditanya sudah berapa kali Perhutani melakukan penebangan di Lumajang, pria asal Cepu-Jawa Tengah, itu mengungkapkan bahwa pengaturannya itu dalam kurun waktu 10 tahun itu. Yang ke dua, untuk peremajaan. Yang ke tiga, kita ini wajib menyediakan lapangan kerja. “Jadi, RPKH ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dan yang ngatur bukan Perhutani. (adi/sit)

Dirinya menyampaikan, bahwa banjir dan tanah longsor yang sering terjadi akhir-akhir ini, disinyalir salah satu penyebabnya karena banyaknya hutan yang sudah gundul. “Banjir bandang di Ranu Pane misalnya, adalah fakta nyata bahwa telah terjadi ketidakseimbangan fungsi ekologi di area tersebut,” ungkap politisi senior PDI-Perjuangan kepada Memontum.com, Rabu (07/12/2022) tadi.

Menurut H Bukasan, bahwa penebangan pohon yang dilakukan dengan skala besar dengan alibi telah mengantongi surat dari Kementerian, karena masuk masa daur tebang dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungan, adalah hal yang tidak dibenarkan. Karena, hal itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu bencana. Sedangkan kalau rakyat mengambil rencek (ranting dan batang kayu kering, red), malah justru dinilai sebaliknya.

“Mestinya, Perhutani tidak menebang keseluruhan di petak 14H tersebut. Namun, harus mempertimbangkan juga kondisi geografis dan tekstur tanah di Burno. Apalagi, dalam dua tahun terakhir terjadi cuaca ekstrim. Tentulah dengan kondisi tersebut, menjadi sangat membahayakan bagi lingkungan setempat dan masyarakat. Sebab tanpa adanya pohon-pohon besar di hutan tersebut, kemungkinan terjadinya tanah longsor menjadi lebih tinggi,” ujar H Bukasan.

Lebih lanjut H Bukasan menegaskan, harus ada langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah, agar ancaman bencana tanah longsor dan banjir bisa diminimalisir. Setidaknya, tidak membiarkan Perhutani, untuk terus melakukan penebangan yang bertubi-tubi dengan skala besar. Apalagi, masyarakat juga sudah memberikan masukan, seperti yang terjadi di Desa Burno.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Di lain pihak, Aktivis Lingkungan, Deddy Hermansjah, yang juga sebagai Ketua LSM Raja Giri, mengatakan bahwa dirinya beserta jajaran pengurus LSM yang dipimpinnya, tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan keadilan ekologi. “Dahulu, itu saya pernah menaruh harapan besar kepada Perhutani, sebagai sebuah badan usaha milik pemerintah yang di dalamnya diisi banyak rimbawan hebat. Sehingga, bisa dibanggakan karena mampu pengelola hutan tropis terbaik di dunia. Ternyata, harapan saya itu salah,” kata Deddy.

Menurutnya, fakta adanya penebangan hutan bertubi-tubi di Burno dengan mengabaikan aspek ekologi, juga melanggar komitmen yang telah dibangun bersama dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Bahwa, program tersebut menjadi program andalan pemerintah saat ini serta tidak mengindahkan local wisdom setempat adalah contoh nyata bahwa perusahaan plat merah ini memposisikan diri sebagai lembaga superior.

“Faktanya, mereka (Perhutani KPH Probolinggo, red) berani mengingkari komitmen yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di Desa Burno. Entah apa yang mendasarinya, padahal perhutanan sosial merupakan salah satu program andalan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Sudah saatnya, lanjut Deddy, pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan badan usaha milik negara ini. Pihaknya mempertanyakan, masihkah ada manfaat baik terhadap keberlanjutan pembangunan kehutanan di Pulau Jawa dan Madura.

Bahkan ke depannya juga mengemban tugas strategis, yaitu modernisasi ekologi di mana pertumbuhan ekonomi dapat direkonsiliasikan dengan kelestarian ekologis dan kepentingan sosial budaya.

“Rimbawan sejati itu memposisikan ekologi sebagai panglima. Sebaliknya, bukanlah rimbawan jika ekologi hanya sekedar dijadikan jargon,” ujarnya. (adi/gie)