impor – Memontum

Kurangi Ketergantungan Impor, Tim Politeknik Media Kreatif Ciptakan Inovasi Tinta Berbahan Sawit

Memontum 1 — Fri, 10 Nov 2023 12:35:00 +0000

Memontum Kota Malang – Menjadi salah satu binaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tim Politeknik Media Kreatif berhasil mencipakan sebuah inovasi baru. Yaitu, membuat tinta cetak offset dengan berbahan sawit.

Tim Development dari tinta sawit, Adil Quarta Anggoro, menyampaikan jika inovasi tersebut telah diciptakan sejak tahun 2021 lalu. Inovasi tersebut tentunya membawa dampak positif dalam mengurangi ketergantungan industri percetakan terhadap bahan impor.

“Dimana keunggulannya bisa mereduksi bahan-bahan yang sebelumnya import, dengan menggunakan bahan lokal. Karena menurut kami, yang sangat dekat dengan dunia cetak merasa agak miris, karena dari semua bahan tinta yang digunakan semua industri percetakan masih menggunakan bahan yang berasal dari luar negeri. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan subtituasi bahan dan menemukan sawit yang sangat cocok,” jelas Adil saat mengikuti pameran kegiatan BPDPKS di Kota Malang, Jumat (10/11/2023) tadi.

Baca juga :

Pihaknya juga menyampaikan, jika produk tinta berbahan sawit tersebut memiliki keunggulan yang tidak jauh berbeda dengan kompetitor lainnya. Selain itu, pihaknya juga meyakini bahwa dengan kualitas yang sama, bahan lokal bisa mensubsitusi bahan import.

“Harga kita tetap bersaing dengan harga di pasaran. Satu set bervariatif, tergantung pada formulasi. Namun, kita punya kebanggaan dengan bahan yang menggunakan bahan lokal dapat menghasilkan hasil yang sama baiknya,” ujarnya.

Meskipun saat ini produksi tinta berbahan sawit masih berskala kecil, namun pihaknya juga tengah berusaha untuk menskalakan produksi dan tengah melakukan proses negosiasi dengan pabrikan. Itu dilakukan agar kapasitas produksi yang diproduksi bisa meningkat dengan skala yang lebih besar.

“Kalau sudah skala pabrikan tentunya bisa menyesuaikan kapasitas produksi pabrik tersebut. Misalnya bisa satu ton per hari untuk penggunaaan bahan satu jenis tinta. Pasar masih terbuka lebar, karena industri cetak seperti kemasan, advertasing, itu meningkat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sikapi Pakaian Impor Bekas, Kapolresta Malang Bakal Lakukan Pengawasan Importir Pakaian di Kota Malang

Memontum 1 — Wed, 22 Mar 2023 07:55:00 +0000

Memontum Kota Malang – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota akan menyasar importir pakaian bekas yang ada di Kota Malang. Langkah yang akan dilakukan itu, sebagai bagian bentuk pengawasan.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan jika pengawasan yang akan dilakukan adalah kepada importir pakaian bekas di Kota Malang. Bukan sebaliknya, yaitu kepada pedagang.

“Kalau pengawasan, itu harus melihat regulasinya. Kalau kita bicara pedagang, maka ada importirnya. Nah, importirnya inilah yang menjadi penelitian ataupun yang akan didatangi. Jadi, importir yang akan disasar nanti,” ujar Buher-sapaan Kapolresta Malang Kota, Rabu (22/03/2023) tadi.

Kemudian, tambahnya, langkah lain juga akan melakukan audiensi bersama pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Malang. Sebab, para pengusaha pakaian bekas impor, juga harus melihat dari beberapa aspek. Seperti, bahaya yang ditimbulkan dari beredarnya pakaian bekas.

Baca juga :

“Apakah pakaian tersebut terindikasi membawa virus atau wabah, ini yang harus diuji laboratorium. Sampling ini yang harus kita sampaikan kepada Kapolsek dan Kasatreskrim. Jadi, ini dilakukan juga untuk tidak membuat gaduh dan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pihaknya juga tidak akan serta merta menutup usaha pakaian bekas yang mayoritas dilakukan oleh para pelaku UMKM. Dalam hal itu, pihaknya juga akan berkoordinasi bersama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

“Terhadap penjual, regulasinya ini juga seperti apa. Apakah mereka sudah memiliki izin dari Pemerintah Kota, terkait pendirian UMKM atau lain-lain. Inikan harus kita lihat dan makanya kita tidak akan serta merta menutup thriftshop,” lanjutnya.

Apa yang akan dilakukan itu, tambahnya, merupakan langkah lanjutan atas perintah dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk memberikan tindakan tegas terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. “Kami akan tetap mengikuti sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri. Tetapi, dengan cara yang bijak dan memberikan masukan pada kepolisian termasuk Kementerian Perdagangan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sikapi Larangan Impor Pakaian Bekas, Dinkes Pamekasan Sampaikan Bahaya Bakteri dan Kuman

Memontum 1 — Sat, 18 Mar 2023 06:50:00 +0000

Memontum Pamekasan – Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia mulai menghanguskan pakaian impor bekas dengan beberapa pertimbangan. Diketahui, aturan larangan impor pakaian sudah termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, Syaifuddin, mengingatkan bahaya kuman pada pakaian impor bekas tersebut. Menurutnya, bisa saja pada pakaian yang diimpor terdapat kuman yang menempel. “Terkait pakaian impor ini, kita harus hati-hati. Karena pada wilayah punya daerah habitasi yang berbeda,” paparnya, Sabtu (18/03/2023) tadi.

Baca juga :

Menurut Syaifuddin, semua wilayah memiliki kuman dan bakteri yang berbeda. Sehingga, dibeberapa negara masih menerapkan karantina pada warga negara baru yang hendak masuk. Di satu sisi, kekebalan tubuh setiap manusia itu berbeda. “Ini jika ada kuman atau bakteri yang masuk pada negara kita melalui pakaian, ini sangat berbahaya,” tambahnya.

Lebih lanjut Syaifuddin menyampaikan, bisa saja pada pakaian bekas yang diimpor terdapat kuman. Sehingga, aturan yang sudah ada perlu ditegakkan oleh pemerintah, untuk mengantisipasi hal tersebut. “Pemerintah punya kewajiban, segala barang yang masuk harus aman. Kemudian, masyarakat jangan terpancing pada pakaian dengan harga murah,” ujarnya. (azm/gie)

Lawan Impor Gandum dengan Sorgum, Mentan RI Dukung Lamongan sebagai Kawasan Pengembangan Sorgum

Memontum 1 — Tue, 23 Aug 2022 12:08:48 +0000

Memontum Lamongan – Dikenal sebagai lumbung pangan nomor satu di Jawa Timur, serta dengan penyumbang produksi tanaman padi mencapai 1.196.310 ton pada tahun 2021, Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan eksistensinya sebagai kawasan penghasil komoditas pangan sorgum. Bahkan, melihat peluang pasar dan mengantisipasi krisis pangan global, Pemkab Lamongan akan melakukan pengembangan komoditas sorgum sebagai substitusi komoditas pangan.

Hal ini, terlihat dari dimulainya panen raya sorgum di kawasan persawahan Desa Gondanglor, Kecamatan Sugio, Selasa (23/08/2022) tadi. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian RI, Prof Syahrul Yasin Limpo bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, turun langsung memanen tanaman sorgum di lahan seluas 10 hektar dengan varietas bioguma yang mencapai produksi 45 ton.

Diungkapkan Bupati Yuhronur dihadapan Mentan Syahrul Yasin Limpo seusai melakukan panen raya sorgum, bahwa saat ini luas tanam sorgum mencapai 200 hektar yang tersebar di dua kecamatan. Yakni, 190 hektar di Kecamatan Babat dan 10 hektar di Sugio.

Sementara dalam rangka akselerasi peningkatan hasil produksi sorgum, pada tahun 2023 Pemkab Lamongan akan mengembangkan kawasan khusus sorgum seluas 3.000 hektar yang tersebar di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Sugio, Pucuk, Kedungpring, Sukodadi dan Kecamatan Babat, melalui pendekatan dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP).

“Kami menyadari bahwa pengembangan diversifikasi produk pertanian sebagai langkah inovatif bukanlah sesuatu yang mudah. Mulai dari benih, pupuk dan pengolahan hasil produk sorgum terutama penyosoh, penepung dan juga beberapa komponen pengolahan hasil lainnya harus benar-benar disiapkan. Termasuk ketersediaan pasar industri dan stabilitas harga harus kita jaga bersama. Di balik tantangan tersebut Lamongan sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai kawasan diversifikasi produk pangan sorgum,” terangnya.

Bahkan sebagai wujud dukungan kebijakan, paparnya, Pemkab Lamongan telah menyusun road map pengembangan sorgum, padi dan jagung sebagai komoditas unggulan Lamongan yang didalamnya memuat matrix kebutuhan jangka pendek, rencana aksi pendampingan dan pembiayaan, pengembangan produktivitas berbasis smart farming dan inovasi serta kolaborasi stakeholder. Tidak hanya membudidayakan sorgum, bahkan masyarakat telah berhasil mengolahnya menjadi berbagai olahan makanan seperti kecap, tepung, jenang, sorgum cips, kerupuk, roti tawar, rengginang, mie kering hingga mie instan goreng.

Baca juga :

Melihat berbagai manfaat komoditas sorgum, Menteri Pertanian RI, Prof Syahrul Yasin Limpo, pun mendukung Kabupaten Lamongan sebagai kawasan pengembangan komoditas pangan sorgum. Menurutnya, kualitas rasa sorgum sangat enak bahkan dapat dijadikan sebagai pengganti gandum.

“Jujur, saya baru merasakan tadi sorgum enak sekali. Oleh karena itu, Pak Bupati saya terima kasih sudah mencanangkan sorgum untuk di budidayakan dan saya lihat dalam road map, ada 1.000 hektar sampai 3.000 hektar kalau masih ada lahan lagi tambah sampai 10.000 pak, pasti bisa,” terangnya.

Sebagai bentuk dukungan, Mentan mengajak seluruh pihak untuk membantu mengembangkan sorgum di Kabupaten Lamongan. Termasuk perbankan untuk bersama-sama memfasilitasi sehingga pengembangan kawasan sorgum ini dapat terwujud.

“Pak Dirjen, saya mau sorgum di Lamongan, ini dijadikan bibit semua ya. Masa padi melulu, jagung melulu, ayo kita kembangkan variasi-variasi yang lebih enak. Bahkan popcorn dari sorgum lebih enak. Sorgum itu adalah tanaman nenek kita kalau masih sayang nenek tanam sorgum,” tuturnya.

Melihat banyaknya impor gandum selama ini, Mentan juga mengajak masyarakat mulai beralih untuk menggunakan bahan lokal seperti olahan sorgum ini. “Ayo kita lawan impor gandum dengan sorgum. Saya senang sekali, kita buatkan satu tugas gugus jadikan ini menjadi tandingan gandum. Pak Dirjen ayo kita perbaiki industrinya, semuanya harus ikut turun tangan, ayo kita bantu mulai dari hulu ke hilir, ayo kita lakukan membantu kesejahteraan para petani Indonesia,” paparnya.

Selain melakukan panen raya sorgum, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Bupati Yuhronur juga melakukan panen raya padi di kawasan Desa Kebalanpelang Kecamatan Babat dengan luasan lahan 250 hektar. (zen/sit)

Peternak Kambing Bondowoso Dukung Usulan Impor Kambing Saanen

Memontum 1 — Tue, 22 Feb 2022 13:12:22 +0000

Memontum Bondowoso – Peternak kambing di Bondowoso menyambut baik usulan anggota Komisi VI DPR RI, Sonny T Danaparamita, terkait impor kambing Saanen dari luar negeri. Sebab, jenis kambing tersebut bisa menghasilkan susu.

Menurut Sony, kambing Saanen sangat diperlukan, mengingat komoditas ini kurang dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah. Padahal, kebutuhan susu di Bondowoso cukup besar. “Selama ini yang menjadi primadona masih susu sapi. Padahal, susu juga bisa diproduksi oleh kambing, yaitu Kambing Saanen,” kata Sony saat berkunjung ke Bondowoso, Selasa (22/02/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, usulan impor Kambing Saanen dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pertanian. Kalau pengembangbiakan berhasil, maka akan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kambing Saanen untuk diternak dan bukan untuk diambil dagingnya. Namun, diambil susunya. Dengan demikian, peternak bisa menjadi produsen susu.

Baca juga :

Ketua PPKSPI (Perkumpulan Peternak Kambing dan Sapi Pemula Indonesia) Cabang Bondowoso, Dedy Faizal Ali, berharap usulan Sony mengimpor kambing Saanen dapat terealisasi. “Kebutuhan susu di Bondowoso cukup tinggi. Jadi jika ada produsen susu melalui kambing Saanen ini sangat baik untuk kesehatan warga Bondowoso. Sebab pasarnya jelas,” kata Ali sapaannya.

Kalaupun usulan Sony ini terealisasi, harus ada kerja sama yang baik antara peternak, dokter hewan, akademisi, dan instansi terkait agar hasilnya maksimal. “Sekali lagi, saya sangat mendukung ide ini,” ujarnya. (zen/gie)

Tekan Impor Migas yang Meroket, Moeldoko Minta BPMA Kerja Optimal

Memontum 1 — Fri, 28 Jan 2022 13:23:29 +0000

Memontum Jakarta – Pemerintah Pusat berkomitmen untuk mendukung penguatan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh, sebagai salah satu upaya untuk menekan nilai impor Migas yang tinggi..

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam audiensi bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (28/01/2022). “Aceh punya sejarah panjang untuk kontribusi sumber Migas, negara kita punya sumber yang besar. Tapi karena pengelolaan sumber Migas lokal yang naik turun, akhirnya kita lihat impor Migas kita malah naik,” ujar Moeldoko.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas pada bulan Desember 2021 tercatat US$ 3,38 miliar, naik 11,66% dari bulan November. Bila dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar US$ 1,48 miliar, nilai impor Migas meroket 127,95%. “Saya harap BPMA bisa bekerja secara optimal agar dapat berkontribusi menurunkan nilai impor Migas kita yang tinggi,” lanjut Moeldoko.

Baca juga :

Kepala Staf juga mengatakan bahwa KSP akan mendukung BPMA dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan Migas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

BPMA sendiri dibentuk dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengemban amanat PP No 23/2015. BPMA saat ini sedang merumuskan konsep-konsep untuk meningkatkan kembali gairah investasi minyak dan gas bumi di Aceh.

Namun, sejumlah eksploitasi Migas bumi secara ilegal juga masih ditemukan di Kawasan Pantai Timur Sumatera. “Masih banyak sumur minyak di kawasan tersebut yang dieksploitasi secara ilegal. Kami sedang mengusahakan bagaimana caranya agar lapangan Migas di kawasan Pantai Timur Sumatera tersebut tetap bisa dikelola secara legal, aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal.

Pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan persoalan pengeboran sumur minyak ilegal karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. (hms/gie)

Pakde Karwo Minta HIPMI Jatim Atasi Impor Bahan Baku

memontum — Thu, 01 Mar 2018 14:17:26 +0000

Memontum Surabaya — Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Himpunan Pengusaha MudaIndonesia (HIPMI) Jatim untuk mengatasi impor bahan baku. Sebab sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor.

“Impor bahan baku ini jadi permasalahan kita. Bahkan ekspor kita rendah karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi. Ini yang perlu dicarikan solusinya pengganti bahan baku impor,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3/2018) pagi.

Untuk menekan volume impor, HIPMI Jatim diharapkannya dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi. “Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.

Dalam aplikasi tersebut, jelas Pakde Karwo, dapat diihat berbagai raw material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi. Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to business.

Selain itu, lanjutnya, mengatasi impor bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim. Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. “Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari Cina,” tegasnya.