“PC ISNU Kota Probolinggo sudah mempunyai 20 pendamping yang siap mendampingi UMKM yang belum bersertifikat halal. Itu akan kita bantu, sampai keluar sertifikat halalnya dan itu gratis,” ujar Ketua PC ISNU Kota Probolinggo, Indah Yulianti, dalam sambutannya.

Indah mengungkapkan, mengawali tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama, kembali membuka program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). “Di tahun 2023, ada 1 juta kuota sertifikasi halal bagi UMKM. Kami berkolaborasi dengan Kemenag untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi UMKM. Jika tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kami bantu untuk membuatkan sampai keluar sertifikat halal tersebut dan gratis. Karena di tahun 2024, jika tidak mempunyai sertifikat halal, maka resiko sanksi dan akan menyulitkan UMKM dalam memasarkan produknya,” ungkapnya.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam festival ini, pihaknya juga membuka klinik halal, sebagai media bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait sertifikasi halal tersebut. “Monggo, siapapun bisa bertanya atau konsultasi secara langsung di klinik halal ini, atau bisa secara online melalui WhatsApp yang sudah kami cantumkan di flyer. Kami siap membantu hingga selesai,” terang Indah.

Pendamping Proses Halal ISNU Provinsi Jatim, Muhammad Arifiyanto, yang menjadi salah satu nara sumber, menjelaskan, UMKM telah menjadi penopang perekonomian dalam persaingan pasar global sehingga perlu adanya standarisasi produk halal yang diproduksi oleh para pelaku usaha melalui pendampingan proses produk halal (PPH). “Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual,” jelasnya.

Arifiyanto berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program Sehati 2023, karena kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Jika setelah tanggal 17 Oktober 2024 pelaku UMKM belum bersertifikat halal, maka akan terkena sanksi.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal antara lain UMKM harus memiliki NIB, KTP pelaku usaha, KTP penyelia yaitu orang-orang yang bertanggung jawab pada proses halal, mencantumkan jenis produk, komposisi bahan, cara pembuatan dan foto produk.

“Semuanya dilakukan secara online, pelaku usaha dapat mengakses di website ptsp.halal.go.id. Jika pelaku usaha memang belum punya NIB, kami akan bantu urus baik di MPP (Mal Pelayanan Publik) maupun melalui online. Sudah ada 20 UMKM Kota Probolinggo yang mendaftar dan yang sudah keluar sertifikasi halal sekitar 10 UMKM,” bebernya.

Arifiyanto menambahkan, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang sudah harus bersertifikat halal. Yaitu pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan.

“Ketiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat maka ada sanksinya. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pelaku UMKM, mumpung gratis segera mengurus sertifikat halal produknya,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyerahkan simbolis sertifikat halal kepada pelaku UMKM. Termasuk, menyempatkan diri meninjau beberapa stand UMKM yang menyuguhkan produk-produk olahan makanan dan minuman, kerajinan dan batik khas Kota Probolinggo.

Di penghujung acara, istri Wali Kota Probolinggo itu, juga tampak menikmati penampilan fashion show bertema ‘baju pesta’ karya desainer Endix Fashion & Taylor, sekaligus memberikan sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam Festival 1 Abad NU. (kom/pix/gie)

Instruksi tersebut tertuang pada surat edaran bernomor PW/208/A-6/VII/2019, tertanggal 8 juli 2019 M yang ditandatangani oleh Ketua PW NU LP Ma’arif, Nur Shodiq Iskandar dan Sekretaris Sunan Fanani.

Menanggapi Instruksi ini, Ketua Tanfidziyah NU Cabang Kencong Kabupaten Jember KH Zainil Ghulam MHI, menyampaikan pihaknya menyambut baik himbauan yang disampaikan PWNU tersebut.

“Kami menyambut positif agar para kader NU semakin banyak dan memiliki militansi untuk berjuang di NU lebih giat lagi, bahkan respon dari lembaga yang ada itu sangat antusias sekali dan siap melaksanakan instruksi ini,”ujar Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Muqomah yang akrab disapa Gus Ghulam ini.

Sesuai instruksi tersebut, kata Gus Ghulam, semua sekolah yang ada di lembaga Maarif harus diganti, sebab jika wadah siswa yang bernama Osis sifatnya umum namun jika Komisariat IPNU-IPPNU sifatnya khusus.

“Agar lembaga Maarif ini, lebih menitikberatkan untuk pengkaderan bagi siswa-siswi generasi NU, sebenarnya IPNU-IPPNU ini wadah untuk kaderisasi warga NU ketika lembaga itu ada, maka IPNU -IPPNU akan lebih efektif karena materi yang akan disampaikan adalah paham Aswaja an Nahdliyah,” terangnya.

Gus Ghulam mengungkapkan dirinya belum mengetahui secara rinci teknis pelaksanaan ini, pasalnya dia saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari PW Jatim, namun yang pasti pelaksananya nantinya adalah LP Ma’arif.

“IPNU dan Maarif cabang kencong akan berkoordinasi kemudian menerbitkan surat instruksi untuk merubah OSIS menjadi IPNU-IPPNU di tiap-tiap sekolah LP Ma’arif dan secepatnya mendirikan komisariat IPNU-IPPNU karena sebagai wadah kaderisasi bagi warga NU,” pungkasnya. ( rir/yud/oso)