Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menyampaikan bahwa dalam Bimtek ini, pihaknya mengingatkan kepada operator di masing-masing OPD, baik kecamatan dan desa, agar segera memperbarui data-data tentang KLA yang dibutuhkan untuk penilaian tahun 2023. Karena, KLA Kabupaten Situbondo dari peringkat Nindya tahun ini, bisa meningkat lagi ke peringkat utama.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tentunya, ujarnya, untuk mencapai peringkat utama perlu perjuangan cukup keras dari semua OPD yang mempunyai indikator KLA, untuk mengisi dan memperbarui datanya. “Nilai indeks kita di angka 734,5. Sedangkan untuk peringkat utama, harus memperoleh nilai 801 sehingga butuh kurang lebih 67 poin. Nilai tersebut bisa tercapai, apabila indikator-indikator yang masih ada peluang peningkatan, semakin ditingkatkan. Isiannya oleh masing-masing OPD. Tadi syaratnya dengan melampirkan dokumen ataupun surat-surat keputusan yang mendukung pelaksanaan KLA dilakukan oleh masing-masing OPD,” ujarnya kepada Memontum.com

Dijelaskannya, bahwa KLA Kabupaten Situbondo, miliki peringkat Nindya dan diharapkan ke peringkat utama hingga peringkat Kabupaten Layak Anak. KLA merupakan kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan mengintegrasikan komitmen dari semua pihak, dalam kebijakan program dan kegiatan berbasis hak anak. (her/gie)

Itulah kesimpulan Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Sabha Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso, Kamis (02/06/2022) tadi. Disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat, bahwa dalam upaya memenuhi kriteria tersebut, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak dan bersinergi. “Bahkan, agar lebih efektif dan efisien, harus ada discription yang jelas. Masing-masing OPD harus paham Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi),” tegas Wabup Bondowoso, kepada seluruh OPD yang hadir dalam Rakor.

Ditegaskan Politisi PDI-Perjuangan Bondowosk ini, siapa dan harus melakukan apa, semua harus paham. Tidak hanya sekedar diupayakan, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata. Sehingga, Kabupaten Bondowoso bisa kembali menjadi KLA.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, untuk menuju KLA, di Bondowoso harus dilakukan penekanan mengenai pernikahan dini. Karena, akibat pernikahan dini, salah satunya bisa menyebabkan lahirnya bayi stunting, perceraian muda, kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrim.

Ditambahkannya, stunting mengancam generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu dibentuk Forum Anak (FA) untuk meminimalisir korban stunting. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

“Saya minta pada Kementerian Agama (Kemenag), agar menginstruksikan pada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA), agar mengurangi kebijakan dispensasi nikah,” ujarnya.

Dispensasi nikah terhadap anak yang belum siap nikah, lanjutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya pernikahan dini. Jika masih stunting dan pernikahan dini tinggi, sulit untuk lolos menjadi KLA. (zen/sit)

Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekda Situbondo, Syaifullah, dengan didampingi Asisten II (Bidang Ekonomi Pembangunan) serta Kepala DP3A-P2KB, Imam Darmaji. Ratusan peserta dari sejumlah elemen, ikut diundang. Diantaranya, perwakilan 17 kecamatan, perwakilan dari beberapa OPD, jajaran Puskesmas serta kalangan pemberdayaan pemuda. Tidak ketinggalan, sejumlah organisasi wanita dan pergerakan wanita juga ikut dilibatkan dalam acara tersebut.

Sekdakab Situbondo, Syaifullah, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menjadikan manusia yang unggul serta untuk meningkatkan kualitas anak. Untuk itu, dibutuhkan adanya intervensi dari Pemkab Situbondo dan semua elemen.

“Misalnya saja, untuk pendidikan harus dimulai sejak dini. Maka, harus ada pendidikan PAUD yang sesuai dengan era dan zamannya. Jika kita melihat sistem pendidikan kita saat ini, anak-anak masih banyak dibebani dengan banyaknya pelajaran. Misalnya, tiap tahun juga harus ganti buku,” ujar Sekda Syaifullah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo, Sekda Syaifullah menjelaskan bahwa setiap tahun selalu dinilai tentang tahapan status KLA. Misalnya, Situbondo mendapatkan apresiasi KLA Kategori Madya dan kini harus ditingkatkan meraih predikat KLA Nindya.

“Setelah ini nanti, Situbondo akan mendapatkan status KLA saja. Untuk itu, kita harus terus membimbing OPD, termasuk saat melakukan penelitian harus disiapkan dengan baik dan selalu didukung dengan data yang valid dan terbaru,” jelas Sekda Syaifullah.

Meski demikian, lanjut Sekda Syaifullah, saat ini ada yang harus segera diperbaiki. Misalnya di bidang tehnis, harus ada perbaikan data dokumen pendukung di beberapa OPD. Yang mana, persoalan data validasi harus didukung adanya SK dan kemudian ada peraturan Kepala Daerah serta ada Perbup berikut data pendukung yang lain.

“Tadi, beberapa OPD saya minta harus menjalin kerja sama sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sebab, semua tahapannya nanti akan terlihat hasil dan posisi peringkatnya,” terang mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di hadapan Ketua Tim Verifikasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rohika Kurniadi Sari, secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan, Jumat (28/05).

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“98,66 persen anak di Lamongan telah memiliki akta kelahiran atau sebanyak 347.237 anak dan jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 78.508 dari jumlah wajib KIA sebesar 311.052 atau 25.24 persen diatas angka nasional. Ini yang tadi saya katakan satu wujud keseriusan kami dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lamongan,” tuturnya.

Yuhronur menambahkan, berbagai inovasi pelayanan telah diciptakan dalam mendukung KLA ini. Salah satu diantaranya yakni pelayanan lewat WA “Sego Boran” (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan), Layanan Sabtu Ceria Akta Kelahiran dan Kematian “Antri Ketan”, Layanan Laboratorium (LALA Mobile), Canting Instan yakni program cegah stunting pada anak, Ojek GR Say (Pojok Gizi dan Gerobak Sayur) serta Fasilitas ILA (Informasi Layak Anak).

Lebih lanjut Yuhronur mengungkapkan, Selain berbagai inovasi dalan peningkatan layanan, Kabupaten Lamongan juga mengeluarkan berbagai produk hukum untuk mendukung terwujudnya KLA, teranyar, Kabupaten Lamongan telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Kementrian PPPA, Rohika Kurniadi Sari, mengungkapkan apresiasinya atas kesiapan Kabupaten Lamongan dalam verifikasi lapangan ini. Menurutnya semua pemimpin daerah harus mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

“Saya turut mengapresiasi Kabupaten Lamongan yang juga memasukkan KLA dalam misinya. Ini yang harus dicontoh oleh semua pemimpin daerah,” tutur Rohika.

Rohika juga turut memberi apresiasi lain atas sinergitas seluruh OPD atas sumbangsihnya dalam mewujudkan KLA.

Secara keseluruhan, Rohika menyarankan harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk melakukan program berkelanjutan sehingga hak-hak anak benar-benar terpenuhi. (fjr/zen/ed2)

Hal itu disampaikan Karna Suswandi, saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Situbondo.

• Baca juga: Bupati Situbondo Hadiri HUT Ke 30 PDAM Baluran, Minta Terus Tingkatkan Pelayanan Prima

“Untuk memperoleh penghargaan KLA dengan predikat Nindya, semua OPD harus bersinergi dan bahu membahu, sebab ini pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama,” ujar Bung Karna, sapaan akrabnya, Senin (29/03).

Bung Karna optimis, Situbondo bisa melakukan lompatan dengan meraih predikat Nindya di tahun berikutnya, mengingat hasil evaluasi yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Jawa Timur, sudah mengalami peningkatan.

“Dari berbagai komponen yang ada, hanya dibutuhkan support dari lima klaster. Agar kita bisa meraih lompatan sehingga bisa meraih predikat Nindya,” kata Bung Karna.

Sementara itu, Ketua DP3A Provinsi Jawa Timur, Andriyanto, mengaku, jika Situbondo sudah memenuhi komitmen dengan predikat pratama, sehingga bisa melakukan lompatan untuk meraih predikat Nindya.

“Ada 12 kabupaten yang berpredikat pratama, namun sudah menunjukkan komitmennya, salah satunya Situbondo,” ujar Andriyanto saat menghadiri acara bimbingan teknis (Bimtek) Evaluasi KLA di Aula Graha Wiyata Praja Pemkab Situbondo.

Dirinya mengemukakan, ada lima klaster penilaian dalam memperoleh penghargaan KLA, diantaranya pemenuhan hak sipil, perlindungan khusus anak, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

“Tahun ini, hasil assesment yang kami lakukan, dari 24 indikator melalui lima klaster ini, ada 727 daerah yang punya nilai di atas 700, dan itu sudah Nindya,” bebernya.

Menurut Andriyanto, sinergitas antar OPD sangatlah penting dan menjadi kunci untuk memperoleh predikat Nindya atau di atasnya. Sebab berbicara KLA, adalah pekerjaan hampir semua OPD yang punya komitmen sama, untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

“Sinergitas sangat penting, karena lima klaster itu ada keterikatan satu sama lain,” tegasnya.

Seperti halnya menyelesaikan masalah Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI-AKB) dan stunting, menjadi ranah Dinas Kesehatan. Persoalan usia sekolah anak merupakan tugas Dinas Pendidikan, dan pemenuhan hak hidup anak yang berada di bawah kewenangan Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.

“KLA ini bukan lomba, tetapi adalah bentuk komitmen kepala daerah. Kalau bupati dan wakil bupati sudah hadir disini, berarti komitmennya sudah bagus,” paparnya. (her/ed2)

Kabupaten Lumajang menjadi salah satu dari 247 kabupaten/kota se Indonesia mendaptakan penghargaan KLA.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Yohana Susana Yembise.

Penilaian Kabupaten/ Kota Layak Anak, terdiri dari 6 indikator, yaitu kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Ditemui usai menerima penghargaan KLA, Wabup mengaku bangga dengan perolehan Kabupaten Lumajang.

Wabup menjelaskan, untuk mendukung tumbuh kembang anak, beberapa waktu yang lalu Bupati dan Wabup berkebijakan menciptakan 1 desa 1 taman bermain. Kebijakan tersebut akan dituangkan ke dalam peraturan Bupati. Salah satu desa yang sudah memiliki taman bermain adalah Desa Wonokerto, Gucialit. Hal itu, sudah dilauching beberapa waktu yang lalu.

Bunda Indah merasa prihatin dengan kondisi anak-anak jaman sekarang, yang lebih memilih gadget dari pada bermain di luar rumah.

Menurut Bunda Indah, anak lebih memilih bermain gadget, karena meniru orang tuanya yang menghabiskan waktunya dengan gadget.

Bunda Indah menghimbau para orang tua tidak memberikan contoh bermain gadget.

“Mari kita ubah, jangan banyak memegang HP. Apalagi di rumah, karena dirumah keluarga seharusnya dekat dengan anak dan berkomunikasi dengan kualitas yang lebih baik, karena ini mempengaruhi karakter anak,” tuturnya.

Di sisi lain, Bunda Indah mengungkapkan, pihaknya menjamin seluruh anak di Kabupaten Lumajang bisa merasakan pendidikan sekolah dengan program beasiswa yang diberikan hingga perguruan tinggi. (adi/yan)

Penghargaan KLA tingkat Madya tersebut, diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Subihandono, di Surabaya, Senin 23 Juli, lalu.

Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, bahwa penghargaan KLA yang baru saja diraih itu, bukanlah sebagai tujuan terakhir untuk memberikan pelayanan kepada anak. Namun penghargaan itu, hanya sebagai pemecut untuk terus meningkatkan kinerja dibidang pelayanan anak.

“Penghargaan ini hanya sebagai sasaran antara, artinya dengan sasaran anntara semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak,” kata Rijanto.

Lebih lanjut Rijanto menjelaskan, pelayanan terbaik terhadap anak, yaitu memberikan hak anak dengan baik. Seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi maupun hak perlindungan dan lainnya. Dengan demikian, diharapkan kedepan, anak bisa tumbuh kembang secara maksimal yang nantinya bisa menjadi generasi yang berkualitas, agar kedepan Kabupaten Blitar bisa lebih maju.

“Kita jangan terpaku pada penghargaan yang baru saja kita peroleh, tapi kita harus terus meningkatkan kinerja dan semua elemen masyarakat tentunya harus ikut berperan serta,” tandas Rijanto.

Erma Susanti dari Women and Youth Development Institute of Indonesia mengungkapkan pentingnya memutus rantai tersebut.

Karena menurut dia, kekerasan itu dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Korban atau keluarga dekat korban yang mengalami atau melihat kekerasan akan mengadopsi kekerasan tersebut,” ujarnya saat Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan di Pendopo Lokatantra, Kamis (26/7/2018).

Terlebih kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es. dimana kasus yang muncul adalah 1/10 dari fakta yang sebenarnya.

Ketua tim Asistensi PPPA, Taufik Uwaidha saat dikonfirmasi Wartawan Memontum.com mengatakan, hasilnya memang belum final. Data-data pendukung masih berupa temuan di lapangan.

“Paparan dari bupati tadi juga bagian dari verifikasi,” ujarnya setelah asisetensi dan audiensi dengan bupati di pendopo, kemarin (03/07).

Dari semua itu, masih akan dilakukan penilaian lagi, termasuk adanya bebrapa dokumen terkait yang membutuhkan penyempurnaan. Kata dia, tim verifikasi masih memberikan kesempatan untuk dilengkapi.

“Nanti bisa ditambahkan dan itu (tambahan dokumen) mempengaruhi proses penilaian,” terangnya.

Meski belum final, Taufik berpendapat, Situbondo sudah layak menjadi KLA. Ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan di beberapa tempat yang dilakukan sejak Senin (02/07) lalu.

“Apa yang kami lihat sudah luar biasa,” katanya.