Dari keterangan salah satu pengrajin topeng di Kampung Topeng, Wahyu Setyawan, merosotnya jumlah pengunjung saat pandemi menjadi alasan terbesar tak terurusnya salah satu destinasi wisata Kota Malang ini.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dulu kami sempat adakan acara wilujeng-an pada bulan Oktober lalu. Sempat rame beberapa hari tapi habis itu sepi lagi. Ya sampai sekarang ya begini sama sekali tidak ada yang datang,” ujar Wahyu, Jumat (18/06).

Pemandangan memprihatn seperti banyaknya rerumputan liar tumbuh tinggi di sekitaran area permainan anak Kampung Topeng nampak terlihat. Padahal banyak bangunan unik yang mampu memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Contohnya dua topeng raksasa yang menjadi ikon utamanya.

“Ya warga sini sudah berusaha merawatnya, tapi mau bagaimana lagi tidak ada pengunjung. Ekonomi disini juga makin merosot akhirnya kita memilih mengerjakan apa yang bisa menghasilkan uang,” imbuhnya.

Diakui Wahyu, sebelumnya Kampung Topeng mampu menarik animo pengunjung hingga 500 orang perharinya. Tidak sekedar hanya berjalan-jalan, pengunjung juga bisa melakukan wisata edukasi berupa pembuatan dan pewarnaan topeng.

“Pengunjung hanya cukup membayar sebesar Rp 5 ribu saja, mereka bisa menikmati tampilan topeng-topeng khas Malangan,” sambungnya.

Dari segi pengelolaan, dikatakan Wahyu, sebenarnya Kampung Topeng berada dibawah pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang. Namun dia mengungkapkan kini dari kedua belah pihak belum ada sama sekali perhatian terkait makin sepinya dan mirisnya kondisi Kampung Topeng ini.

“Penduduk disini kan memang warga binaan dari Dinsos-P3AP2KB. Kemudian, agar bisa berkembang jadilah Kampung Topeng ini yang dikelola oleh Pokdarwis. Tapi sekarang ya begini,” paparnya.

Terakhir pria 18 tahun itu hanya bisa berharap Pemerintah Kota (Pemkot) maupun pihak terkait kembali menilik Kampung Topeng yang saat ini terkesan mangkrak. “Saya berharap pihak-pihak terkait bisa minimal lihat kondisinya, kemudian bisa membantu untuk mengembangkan. Jadi bisa jalan lagi wisatanya disini,” harap Wahyu. (mus/ed2)

Flying Fox yang terpasang di Kampung Topeng, merupakan bantuan dari bank BNI 46. Peresmian penggunaan Flaying Fox dilaksanakan Selasa (16/1/2018) pagi oleh Sekda Kota Malang Wasto. Acaranya dihadiri perwakilan Bank BNI 46, Kadinsos Kota Malang, perwakilan anggota TNI dan Polri.

Dikesempatan yang sama, Pemkot Malang membagikan 200 bibit pohon nangka dan membagikan 100 paket sembako untuk keluarga pra sejahtera di Kelurahan Tlogowaru.

“Atas nama Pemerintah Kota Malang saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bank BNI atas perannya dalam mengembangkan Kampung Topeng agar lebih menarik bagi wisatawan,” kata Wasto.

Diterangkan saat ini kondisi Kampung Topeng semakin menarik. Sehingga berpeluang besar untuk mendatangkan wisatawan dari luar Kota Malang. Berikutnya saat kunjungan wisatawan meningkat. Maka kesempatan membuka usaha baru dan peluang kerja semakin terbuka.

“Saya mengimbau kepada dinas terkait untuk terus membimbing dan mendampingi serta memberikan berbagai pelatihan yang dapat mendukung pengembangan ketrampilan dan kemampuan warga binaan di Desaku Menanti,” tukasnya.

Dijelaskan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang harus diterapkan khususnya di Kota Malang. Sektor pariwisata yang masuk dalam cakupan pembangunan berkelanjutan.

Atau lebih dikenal dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Maksudnya membangun sektor wisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata yang berorientasi jangka panjang.

“Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika serta dapat menjaga keutuhan dan kelestarian ekologi hingga budaya,” kata Wasto.

Berikutnya Wasto menekankan, empat prinsip dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Empat prinsip itu yakni layak secara ekonomi dengan artian bisa memberikan nilai manfaat ekonomi pada masyarakat.

Prinsip lain yakni pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, berwawasan lingkungan serta dapat diterima secara sosial. (man/yan)