Wabup Lamongan, KH Abdul Rouf yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan Balai Rehabilitasi ini sangat penting. Karena, untuk mengatasi permasalahan narkoba ini tidak hanya membutuhkan kedekatan secara hukum saja, namun juga kedekatan secara medis.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Ditambahkannya, bahwa dipilihnya RSUD Karangkembang ini memang sesuai dengan spesifikasinya dalam penanganan masalah kejiwaan. “Adanya Balai Rehabilitasi Adhyaksa ini adalah untuk memulihkan kembali mereka yang terkena kecanduan obat terlarang. Ini bisa disembuhkan, agar nanti dan seterusnya mereka dapat kembali sehat dan hidup normal sebagaimana layaknya,” ucap Wabup Rouf, Selasa (05/07/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah Ambarwati, berharap Balai Rehabilitasi Adhyaksa ini akan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Hadir pula pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh Nalikan. (zen/gie)

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan, M Subhan, mengatakan dengan diadakannya sosialisasi tersebut, maka bisa membantu lurah atau kepala desa untuk bekerja dengan kehati-hatian. Sehingga, tidak sampai melakukan tindakan yang di larang menurut aturan.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Secara umum, diharapkan lurah atau kepala desa dapat bekerja dengan tulus dan baik, sesuai aturan yang berlaku. Karena, berbuat baik saja belum tentu di nilai baik oleh masyarakat. Apalagi, kalau sampai melakukan hal yang tidak baik,” kata M Subhan, Selasa (30/11/2021).

Dirinya juga menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi hanya digelar sehari. Sedangkan dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pemateri dari instansi yang berbeda. Diantaranya, dari Inspektorat, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan dan Kanit 3 Polres Lamongan.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, juga turut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Babat, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Babat. (zud/zen/sit)

Menurut Bupati Yuhronur, hal ini merupakan momen yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan peran serta Kejari dalam pengendalian covid-19, juga dalam operasi penegakan protokol kesehatan.

“MoU ini sangat penting bagi perkembangan kita, tentu sebagai bagian upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kejaksaan ini sudah WBK, kami turut mendoakan semoga tahun ini bisa meraih WBBM. Kejari juga memiliki berbagai inovasi, salah satunya Aplikasi Pantura (Pelayanan Terpadu Masyarakat Lamongan) yang merangkum seluruh pelayanan dalam satu aplikasi. Mudah-mudahan adanya inovasi-inovasi yang diberikan kejaksaan akan menambah kualitas pelayanan publik,” katanya.

Setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, Yuhronur berharap, akan dapat saling menguatkan dan memberikan fungsi pendampingan lain seperti konsultasi hukum akan terus berjalan. juga dapat memberikan supervisi dalam bentuk penyuluhan, penerangan, pendampingan, serta penegakan hukum.

Baca juga :

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Kami berharap dengan ini kedepannya jaksa dapat mengawal dan pemberikan pendampingan, terus berkonsultasi agar landasan hukum yang diambil dalam setiap program pembangunan Pemkab Lamongan berjalan sesuai aturan dan kualitas outputnya sesuai dengan perencanaan,” harapnya.

Dirinya juga meminta, kepada seluruh OPD yang terkait untuk segera menindaklanjuti MoU pada hari ini, untuk segera dioptimalkan di daerah-daerah. “Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kejayaan masyarakat Lamongan,” terantnya.

Pihak Kejari Lamongan yang dalam hal ini adalah Ketua Kejari Lamongan, Agus Setiadi, mengungkapkan bahwa dengan adanya perjanjian ini dimaknai sebagai bentuk kesamaan tekad dan semangat antara Pemkab Lamongan dan Kejari Lamongan untuk menguatkan jaringan kerjasama, koordinasi, dan efektifitas dalam penyelesaian permasalahan hukum dan tata usaha negara.

“Harapannya setelah adanya perjanjian kinerja ini dapat membantu Pemkab Lamongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sektor pajak terutang maupun potensi pajak daerah lainnya. Selain itu juga terkait perbendaharaan. Dengan pemulihan keuangan dapat mensejahterakan masyarakat Lamongan,” kata Agus Setiadi. (zud/zen/sit)

Memontum Lamongan – Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan mendadak ramai didatangi sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Lamongan. Kedatangan sejumlah Kades itu, bukan untuk diperiksa penyidik Kejari Lamongan. Namun, melainkan untuk melakukan perpanjangan MoU.

Kasi Datun Kejari Lamongan, Rio Irnanda, mengatakan bahwa hari ini ada sebanyak 33 Kades dari dua kecamatan, yang dijadwalkan datang ke Kejari. Diantaranya, Kades di Kecamatan Laren dan Kecamatan Tikung, yang melakukan perpanjangan MoU bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

“Lingkupnya terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang PTUN (pengadilan tata usaha negara),” kata Rio Irnanda, Kamis (30/09/2021).

Dirinya menjelaskan, secara spesifik ini adalah bentuk perjanjian, perikatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan kepala desa. Adapun poin-poin yang telah disepakati, ialah memberikan pertimbangan hukum.

“Di sini kami sangat terbuka, tentunya dalam memberikan pertimbangan hukum dan lainnya. Namun, harus didasari adanya surat kuasa dari pemohon, baru kita melakukan upaya-upaya bidang keperdataan,” ungkapnya.

MoU itu, kata Rio, sifatnya adalah berdasarkan permohonan. Dalam hal ini, pihak kejaksaan juga tidak bisa memaksa, karena sifatnya adalah keperdataan. Intinya adalah permohonan untuk menerima segala konsultasi.

“Arahan dari Pak Kajari, kita harus selalu terbuka. Karena kita selalu mengedepankan pencegahan. Nah, untuk keterbukaan itu juga dibutuhkan dari teman-teman kades, camat dan juga masing-masing OPD,” terangnya. 

Menurutnya, Kejari Lamongan membuka pintu selebar-lebarnya untuk konsultasi masalah hukum. Kalau ada yang kurang faham berkaitan dengan hukum kita selalu menerima konsultasi tersebut.

“Makanya perlu dipahami, di kami ini kita lebih mengutamakan pencegahan. Kadang teman-teman Kades juga kurang memahami, apakah itu sudah benar apa belum. Tetapi, ketika tidak mau bertanya, akhirnya kan jadi salah,” tutur Rio. (son/sit)

“Terhadap pengembalian itu, Kejari Lamongan segera menindaklanjutinya dengan mengeksekusi uang tersebut untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Muhammad Subhan, Senin (30/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Sebelumnya, terpidana juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan diputus bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada tanggal 27 April 2021.

Terdakwa divonis bersalah dengan pidana 1 tahun dan 7 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp. 22,500.000 subsidaer 6 bulan penjara.

“Saat itu, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya,” imbuh Subhan.

Pada tanggal 12 Juli 2021, terang Subhan, Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diketahui, Achmad Andis Bin Sholeh adalah salah satu terpidana kasus korupsi DD Tahun Anggaran 2019 selaku Sekretaris Desa Sumberjo.

Selain itu, ada juga terdakwa lainnya yaitu Bulhar selaku PJ Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk.

Terdakwa Bulhar juga divonis bersalah oleh hakim Tipikor Surabaya melakukan tindak pidana korupsi DD Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2019.

Bulhar pun dijatuhi hukuman yang sama dengan terpidana Achamad Andis. Yakni, 1 tahun dan 7 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. (son/sit)

Kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab), itu di pimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamongan, Agus Setiadi, berjalan dengan khidmat dan lancar. 

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Dalam kegiatan itu, Agus Setiadi juga mengucapkan selamat kepada kedua Kasi pidum kejari Lamongan itu, yang baru dilantik maupun lama. 

“Selamat atas dilantiknya Kasi Pidum baru, Agung Rokhaniawan SH MH, dan selamat menjalankan tugas untuk Kasi Pidum yang lama, Irwan Safari SH MH,” Kata Agus Setiadi. Minggu, (29/08).

Selanjutnya, setelah menjabat di kejari Lamongan sebagai Kasi Pidum, Irwan Safari akan melanjutkan tugas kerjanya sebagai Kasi Pidum di Kejari Jambi. 

Sedangkan, wajah baru Kasi Pidum Kejari Lamongan yang menggantikan Irwan Safari, yaitu Agung Rokhaniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Eks Kasidatun Kejari Tarakan, Kalimantan Timur, pada 2019-2021 dan pihaknya  juga pernah menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Kejari Tanjung Perak pada 2016-2019. Tidak hanya itu, beberapa prestasi juga perna diraihnya di Kejari Tarakan, di antaranya keberhasilannya menyelamatkan dan memulihkan keuangan Negara pada semester I mencapai Rp 15.617.707.008,92 berasal dari empat perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang sudah berkekuatan hukum tetap. (zud/zen/ed2)

Dengan mengenakan kemeja kotak-kotak, Baihaki Akbar datang ke Kantor Kejaksaan Lamongan pada pukul 09.00. Dirinya dipanggil, untuk memberi keterangan serta menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan Pungli iuran sukarela dan iuran paguyuban.

Baca juga:

• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada
• Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan Sosial, Pemkab Jember dan REI Jalin Sinergi

“Syukur alhamdulillah, hari ini saya sebagai wali murid SDN 4 Made Lamongan dan pihak yang melaporkan, bisa hadir memenuhi panggilan Kejari Lamongan,” kata Baihaki Akbar, di depan kantor Kejaksaan Lamongan.

Dirinya menambahkan, selain memberikan keterangan, juga sudah memberikan keterangan serta melampirkan bukti pendukung kepada Kasubsi Ekonomi dan Pembangunan Kejari Lamongan, Yuda Warta. Itu karena, Kasi Intel, Rustamaji Yudicha, lagi isolasi mandiri.

“Jadi yang memeriksa Mas Yudha. Laporan kami itu berdasarkan fakta di lapangan. Di sini kami juga membawa bukti-bukti tambahan, salah satunya ini ada tulisan salah satu wali kelas SDN 4 Made Lamongan kelas VI,” ungkap Baihaki Akbar.

Masih menurut dirinya, ternyata ada tambahan lagi uang bisaroh sebesar Rp 5 ribu perbulan. Yang diakumulasikan selama 5 bulan Rp 25 ribu, sedang iuran sukarela sebesar Rp 50 ribu karena tidak bayar 6 bulan ditulis Rp 300 ribu tidak dibayar. Untuk hari ini, dirinya diperiksa sebagai Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK).

“Nanti atau besok dan lusa kami akan dipanggil lagi ke kejaksaan sebagai pelapor. Jadi saat ini saya dipanggil atas nama pelapor bukan atas nama wali murid,” ucapnya.

Menurutnya, sebagai pelapor harus melengkapi dokumen-dokumen penunjang yang menyatakan bahwa pungutan liar di SDN 4 Made Lamongan itu terbukti sesuai fakta. Dirinya memastikan, akan mengawal sampai tuntas permasalahan ini, sampai ada putusan Incracht dari Pengadilan Negeri Lamongan.

Sementara itu, Yuda Warta, mengungkapkan dalam persoalan aduan dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum Lembaga SDN 4 Made Lamongan pihaknya masih melakukan puldata dan pulbaket pelapor.

“Hari ini pelapor sudah kita mintai keterangan dan bukti-bukti tambahan, setelah itu, pada hari Kamis lusa pihak terlapor akan kita panggil juga untuk dilakukan klarifikasi,” ujar Warta Yudha.

Dirinya menjelaskan, untuk materi pemanggilan kali ini diantaranya, dipihak pelapor disurat aduannya itu yang diklarifikasi, kita mintai data terkait adanya dugaan pungutan liar di SDN 4 Made.

“Iya, tadi pihak pelapor juga sudah menyampaikan bukti-bukti terkait dokumen pungutan itu. Semuanya akan kami klarifikasi dan juga kita minta keteranganya, kita tetap mengikuti SOP sesuai aturan,” beber Yudha. (son/ed2)

Kepala Kejari Lamongan, Agus Setiadi SH MH, melalui Kasi Intel, Rustamaji Yudica Adi Nugraha SH, mengatakan bahwa pihak-pihak terkait yang bersangkutan secara langsung dengan program KUBE, secepatnya akan dilakukan pemanggilan.

“Untuk pelapor sudah kita klarifikasi dan dimintai keterangannya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengembangan dan pemeriksaan siapa saja yang terkait dalam hal tersebut,” ujar Kasi Intel Kejari Lamongan, Rustamaji Yudica, dikantor Kejari, Senin (28/12) tadi.

Dirinya mengungkapkan, untuk pemeriksaan dugaan penyimpangan dan indikasi korupsi tersebut, nantinya bukan hanya ada di Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun, akan mengarah kepada program-program bantuan yang lainnya.

“Sementara untuk saat ini, kita masih fokus pada laporan dugaan penyimpangan dalam program KUBE. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan dugaan penyimpangan-penyimpangan pada bantuan lainnya,” tuturnya.

Masih menurut dirinya, apabila nanti ditemukan fakta-fakta lain dalam atau pada saat pemeriksaan, tentunya akan dikembangkan dan ditindaklanjuti. Tentunya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Mengenai dugaan penyimpangan bantuan kelompok usaha bersama, kita ada beberapa item. Diantaranya, terkait dengan ternaknya, kandangnya, segala macam itu yang akan kita kembangkan didalam pemeriksaan nantinya,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Rustamaji itu menambahkan, jika nantinya di dalam pemeriksaan atau pemanggilan pihak-pihak terkait memenuhi unsur penyimpangan dan indikasi korupsi, maka secepatnya akan melakukan koordinasi dengan bagian pidana khusus. “Adanya pelaporan dugaan penyimpangan dalam program Kube ini juga sudah saya komunikasikan dengan bapak Kejari, beliau mengintruksikan untuk segera menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait,” pungkasnya. (son/sit)

“Uang palsu yang kita musnahkan sejumlah Rp 304 juta dari 1 perkara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Agus Setiadi, usai melaksanakan pemusnahan barang bukti, Rabu (8/7/2020).

Selain Upal, barang bukti lain yang dimusnahkan di halaman kantor Kejari Lamongan tersebut diantaranya pil dobel L 8390 butir, tuak 244,5 liter, arak 121 liter serta bir 19 botol.

“Kemudian 59,72 gram sabu-sabu yang terdiri dari 53 perkara, pil karnopen 1000 butir dari 1 perkara, dan ganja 445,37 gram dari 2 perkara,” tuturnya.

Selain itu, Agus menyebutkan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berawal dari perkara mulai dari bulan September 2019 hingga Juni 2020.

“Kami juga pada saat pemusnahan ini didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Kasat Narkoba, Reskrim, kemudian Satpol PP dan juga dari Dinas Kesehatan Lamongan,” pungkasnya. (fjr/zen/yan)