Tim Visitasi Kemenkes RI yang diketuai oleh dr Else Mutiara Sihotang, melaksanakan kunjungan ke RSUD Soegiri untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang dan wawancara untuk kemudian diperoleh hasil penilaian akhir dan dilaporkan kepada Tim Akreditasi RS. Setelah itu, Tim Akreditasi akan melakukan rapat penentuan kelayakan dari hasil visitasi, disampaikan hasil rekomendasi penetapan, hingga akhirnya ditetapkan oleh Kemenkes RI sebagai RS Pendidikan.

Diungkapkan dr Else Mutiara Sihotang, untuk dapat ditetapkan sebagai RS pendidikan, ada lima standar yang harus dipenuhi mengacu pada WFME (Word Federation of Medical Education). Lima standar ini meliputi standar visi, misi, komitmen dan persyaratan; standar manajemen dan administrasi; standar sumber daya manusia untuk program pendidikan klinik; standar penunjang pendidikan; serta standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.

“Harapannya, proses ini berjalan dengan baik. Sehingga, RSUD Soegiri Lamongan bisa menjadi tempat koas yang baik untuk para dokter muda. Saya menyampaikan arahan dari pimpinan, bahwa RS pendidikan memiliki 3 fungsi yakni pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Kami harapkan funsi ketiga yakni penelitian ini bisa dilakukan, kami juga minta dukungan untuk Pak Bupati yang kali ini hadir dalam kegiatan,” ucap dr Else, Rabu (20/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang berharap dengan beradanya Lamongan pada level 1 dan setelah diterimanya penghargaan perencanaan pembangunan daerah terbaik di Jatim ini akan menjadi dorongan, spirit dan energi bagi pembangunan khususnya di bidang kesehatan.

“Kami yakin bahwa dengan predikat sebagai RS pendidikan nantinya pada RSUD Soegiri ini akan menjadi dorongan dan kebangkitan untuk memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Kualitas dalam semua hal, dalam pelayanan, layanan kesehatan, maupun kualitas yang sesuai stansar ketentuan yang diminta,” katanya.

Menanggapi arahan yang disampaikan dr Elsa, Bupati Yuhronur menekankan untuk RSUD agar selain melaksanakan fungsi pendidikan dan pelayanan juga akan mampu melaksanakan fungsi penelitian. “Selain sebagai fungsi pendidikan dan pelayanan, juga dituntut nantinya untuk melakukan fungsi pendidikan. Saya berharap, kedepannya RSUD Soegiri bisa mendapatkan, melakukan, dan memerankan fungsi yang dituntut sebagaimana undang-undang yang ditetapkan,” tambahnya. (zen/sit)

Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak ingin terburu-buru merencanakan untuk membeli alat skrining dan diagnostik Covid-19 berbasis hembusan nafas itu. Dengan alasan, ingin lebih mengetahui kevalidan alat.

“Kita lihat kevalidannya dahulu. Kalau dari tim ahli sudah menyampaikan bahwa alat itu valid, ya enak. Semua orang jadinya bisa melakukan deteksi dini sendiri,” ujarnya.

Sutiaji menambahkan, dirinya dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak ingin tergesa-gesa merencanakan pengadaan alat GeNose, sebelum adanya rekomendasi. “Kalau belum ada rekomendasi, ya salah nanti kita. Bisa-bisa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan kita kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.

Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya hanya merekomendasikan sesuatu jika sudah teruji. “Maka di kami itu relatif, BTT (Belanja Tidak Terduga) kami relatif. Saya tidak dengan gampangnya, memberi persetujuan pengajuan anggaran. Saya lihat, bagaimana dan buat apa,” tambahnya.

Sutiaji berharap, jangan sampai ada oknum pejabat yang menyalahgunakan.

“Belajar dari kasus Bansos itu lah, ya. Dan kalau tidak ada edaran, ya belum rencana membeli alat tersebut,” ujarnya. (cw1/sit)

Meskipun demikian, Walikota Malang Drs Sutiaji, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Sekkota Wasto, pada Selasa (12/5/2020) siang telah mensosialisasikan PSBB kepada tokoh agama, kelompok agama, pengelola Mall dan beberapa lainnya.

Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Harapantua. (Ist)

Pihaknya mengundang banyak pihak untuk masukan-masukan dalam pemberlakuan dan pelaksanaan PSBB di lapangan nantinya. Usai mengumpulkan sekaligus mensosialisasikan kepada beberapa pihak. Selanjutnya, Pemkot bersama Forkopimda diikuti banyak pihak seperti Bulog, BPS, BI, OJK, Kominda dan lainnya akan menyusun dan menentukan kebijakannya, sebelum melaporkan ke Gubernur Jawa Timur. Pihaknya mempersipkan segala sesuatunya agar PSBB bisa efektif.

“Perwal mendekati selesai tinggal menambahkan masukan dari beberapa pihak.”Segala sesuatunya jika tidak dipersiapkan secara keseluruhan, apa artinya memberlakukan PSBB,” ujar Sutiaji.

Pihaknya sampai saat ini belum mengantongi SK Menkes RI, terkait penetapan Malang Raya berstatus PSBB sehingga belum disimpulkan batasan kapan dimulai penerapan PSBB. ” Pemberlakukan kapan penerapan PSBB di Malang Raya ada di tangan Gubernur Jawa Timur. SK PSBB dari Menkes RI turunnya ke Gubernur Jawa Timur. Kita tinggal menunggu jawaban dari Bu Khofifah,” ujarnya lagi.

Sementara itu petugas Polresta Malang Kota yang bakal bekerja lebih ekstra lagi jika PSBB diterapkan di Kota Malang. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH, Selasa (12/5/2020) siang mengatakan bahwa jika sudah diperlakukan PSBB maka akan ada pos penyekatan masyarakat yang masuk ke Kota Malang.

“Kalau tidak ada kepentingan dan bukan penduduk Kota Malang akan kami kembalikan. Kendaraan yang diperbolehkan jalan berisi 50 persen kapasitas kendaraan,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Sedangkan jam malam akan diperlakukan pukul 21.00 hingga pukul 04.00. Dimana dalam jam malam itu tidak boleh ada aktifitas kegiatan, kerumunan di jalan. Di jam tersebut masyarakat harus berada di rumah. “Di jam-jam tersebut kami akan melakukan razia. Jika kami temukan, akan kami BAP dan Rapid Test. Bagi yang reaktif akan kami rujuk ke RS. Sedang bagi yang tidak, akan kami masukan ke ruang isolasi mandiri di Rusunawa selama 14 hari. Itu resiko bagi yang melanggar,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Baca : Kapan PSBB? Tunggu 3 Kepala Daerah, Butuh Perwal dan Perbup

Pihaknya akan mengusulkan di Perwali tentang tambahan ancaman pelanggaran PSBB. “Ancaman pelanggaran ini mungkin bisa dilakukan dengan penangguhan pengurusan SIM, atau penundaan perpanjangan pengurusan SIM, atau penundaan pembuatan SKCK. Ini adalah ulaya kita menekan aktifitas pergerakan dalam PSBB. Supaya berhasil jangan sampai PSBB sampai 2 kali. Dalam 14 hari harus efektif menekan jumlah positif, PDP, ODP mauoun OTG,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Adapun tahapannya 3 hari pertama sosialisasi, hari ke 4 sosialosasi dan peneguran, hari ke 5 peneguran dan penindakan. ” Nantinya akan ada oenambahan jumlah personil dari Polri, TNI dan instansi terkait,” ujar Kombes Pol Leonardus. (gie/yan)

Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo menjelaskan, alat rapid tes tersebut dipesan melalui Distributor Global Systech. Yakni salah satu distributor yang memiliki pengalaman di bidang alat kesehatan sejak bertahun-tahun dan diakui secara resmi dengan seluruh legalitas yang lengkap.

“Itu salah satu distributor langganan kami, dan ada di salah satu pilihan e-catalog,” ucapnya, Selasa (12/5/2020).

Ia mengatakan, dalam status darurat ini seluruh negara berupaya secepat mungkin untuk mendapatkan alat rapid itu. Bahkan, Dinkes Bangkalan terus mengupayakan barang tersebut segera ada di Bangkalan agar proses pendeteksi awal segera bisa dilakukan.

Pihaknya juga pernah melakukan pemesanan namun selalu kehabisan stok. Melalui distributor Global Systech inilah dalam waktu singkat, Bangkalan bisa mendapat alat rapid tersebut.

“Kondisi sudah darurat semua negara bahkan berebut untuk mendapatkan alat tersebut. Alhamdulillah secara resmi dan berijin Kemenkes kita dapat alat ini dan bahkan bisa digunakan untuk mengetes dalam jumlah besar. Di Madura, baru Bangkalan yang memiliki rapid tes dalam jumlah banyak,” lanjutnya.

Pria yang biasa disapa Yoyok ini juga mengungkapkan, hingga kini belum ada satu alat rapid tes di Indonesia yang telah mendapat uji dari Kemenkes karena membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk meneliti sebuah alat kesehatan. Ia mengatakan, dalam kondisi darurat ini, pemerintah pusat memprioritaskan pendeteksian bisa dilakukan secepat mungkin untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19, sehingga cukup dengan ijin edar Kemenkes, alat tersebut bisa digunakan secara resmi.

Pria berkacamata ini juga menjelaskan, alat rapid yang ia gunakan juga telah sesuai dengan prosedur dan memiliki penjelasan lebih rinci. Ia mengatakan, teknis penggunaannya yakni dengan menggunakan plasma darah dan akan diketahui reaksi dari antibodi masing-masing orang yang di tes.

“Kami juga memilih alat tes yang menunjukkan hasil yang rinci yakni setiap tes akan diketahui Imunoglobin G dan Imunoglobin M nya juga bisa terbaca,” lanjutnya.

BACA :

• Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’
• Bupati Bangkalan Sayangkan Sikap Anggota Dewan Tak Percaya Hasil Rapid Tes Dinkes
• Positif Rapid Tes, Empat Anggota DPRD dan 12 Staf Sekwan Dikarantina

Sementara itu, Kabid Pengadaan Barang Dinkes Bangkalan, Yuyun mengatakan melalui ijin SAS tersebut, Kemenkes memberi ijin impor terhadap rapid tes merek Edan yang digunakan Dinkes Bangkalan. Ia menjelaskan, skema jalur khusus ini mengatur importir dan distributor bisa mendatangkan alat rapid tes secara cepat dalam kondisi darurat pendemi Covid-19.

“Merek Edan yang kami gunakan sudah melalui ijin SAS Kemenkes sehingga Kemenkes juga memberikan ijin import barang tersebut,” ungkapnya. (Isn/nhs/yan)

“Penganugrahan Swasti Saba untuk kabupaten dan kota sehat tahun 2019 ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penganugerahan Swasti Saba dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan Menkes Taruman Agus Putranto,” jelas Kasubag Humas Pemkab Situbondo H. Imam Hidayat saat mendampingi Bupati Situbondo menerima penganugrahan Swasti Saba melalui WhatsApp nya.

Lebih lanjut, H Imam Hidayat menjelaskan, penghargaan Swasti Saba yang diserahkan secara simbolis oleh Mendagri dan Menkes yang di terima Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH ini, merupakan bagian dari program Kabupaten / Kota sehat. Program ini mendorong masyarakat berperan secara aktif baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan kesehatan. Serta berkiprah sebagai agen perubahan.

Lebih lanjut Kabag Humas Pemkab Situbondo H Imam Hidayat juga menerangkan, tentang sejarah singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan kota sehat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mengikuti penilaian Kota Sehat dimulai sejak tahun 2014 lalu di tingkat Provinsi Jawa Timur dan lolos, kemudian dilanjutkan ke penilaian tingkat Nasional,” terang H Imam Hidayat.

Kemudian, pada tahun 2015, sambung H Imam Hidayat, Kabupaten Situbondo mengikuti penilaian tingkat Nasional, dengan tiga tatanan yaitu, Kawasan Permukiman, Sarana dan prasarana Umum; Kawasan Sarana Lalu Lintas tertib dan Pelayanan Transportasi; dan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri.

“Dalam penilaian kota sehat ini, Kabupaten Situbondo lolos dan mendapatkan Perhargaan SWASTI SHABA PADAPA yang diberikan oleh Bapak Presiden,” terang H Imam.

Selanjutnya, pada tahun 2016 Kabupaten Situbondo kembali mengikuti penilaian kota sehat tingkat Provinsi Jawa Timur, dengan empat tatanan dan kembali lolos untuk mengikuti penilaian kota sehat tingkat Nasional.

Kemudian pada Tahun 2017 Kabupaten Situbondo mengikuti Penilaian tingkat Nasional dengan empat tatanan yaitu, Kawasan Permukiman, Sarana dan prasarana Umum; Kawasan Sarana Lalu Lintas tertib dan Pelayanan Transportasi; Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Kawasan Pangan dan Gizi.

“Pada penilaian ini kembali Kabupaten Situbondo lolos dan mendapatkan Perhargaan SWASTI SHABA WIWERDA yang diberikan oleh Bapak Presiden,” terang H Imam.

Pada Tahun 2018, kata Imam Hidayat, Kabupaten Situbondo kembali mengikuti penilaian kota sehat tingkat Provinsi Jawa Timur, dengan enam tatanan dan lolos untuk mengikuti penilaian kota sehat tingkat Nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2019 Kabupaten Situbondo kembali mengikuti penilaian kota sehat tingkat Nasional dengan enam Tatanan yaitu; 1. Kawasan Permukiman, Sarana dan prasarana Umum; 2. Kawasan Sarana Lalu Lintas tertib dan Pelayanan Transportasi; 3. Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri; 4. Kawasan Pangan dan Gizi; 5. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat dan ; 6. Kawasan Pariwisata Sehat.

“Alhamdulillah, pada penilaian kota sehat tahun 2019 tingkat Nasional, kembali Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mendapat penghargaan Swasti Saba dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Menkes. Kesuksesan ini bukan semata milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, namun kesuksesan seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo yang telah berkontribusi terhadap program kota sehat Pemkab Situbondo,” pungkasnya. (im/yan)

Pemberian penghargaan Swasti Saba Wiwerda diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019) siang.

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda diterima langsung Bupati Sampang H Slamet Junaidi yang didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Sampang Umi Hanik, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pembina Kabupaten Sehat serta Nur Rahmad Ketua Forum Sampang Sehat (FSS) Nur Rahmad Akhirullah.

H Slamet Junaidi mengungkapkan rasa bahagianya atas raihan penghargaan Kabupaten Sehat, sebab Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang meraih penghargaan tersebut bersama 28 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

“Kabupaten Sampang satu-satunya kabupaten di Madura yang meraih penghargaan Kabupaten Sehat tahun ini,” ungkapnya.

Penghargaan Swasti Saba Wiwerda adalah kategori penghargaan tertinggi kedua yang diberikan atas keberhasilan Pengajuan 4 (empat) Tatanan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat di Tahun 2019.

Di tempat lain yakni di JX International Convention Center Surabaya, Pemkab Sampang juga memperoleh penghargaan sebagai Pemenang Award Peduli Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019 kategori Bidang Diversifikasi pangan.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (zyn/oso)

Menurut Suryadi,SE,Kabag humas dan protokol Pemkab. Bondowoso Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2019 mendapatkan swasta saba wistara dengan menyelenggarakan tiga tatanan.,

“Alhamdulillah satu prestasi didapat Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari penghargaan Swasti Saba Wistara , sebagai kabupaten sehat dengan penyelenggaraan tiga tatanan yakni tatanan pemukiman ,sarana dan prasarana umum, tatanan ketahanan pangan dan gizi serta kehidupan masyarakat sehat yang mandiri,” ujar Suryadi Selasa 19/11/2019

Sementara itu ucapan selamat disampaikan warga Bondowoso kepada Bupati Kiyai Drs.Salwa Arifin,Wakil Bupati Irwan Bahtiar, Sekda.Saifullah dan Kadis.Kesehatan Dr.Imron atas diraihnya Swasti Saba Wistara. (dul/yan)

Sementara Pemkab Lamongan sudah mencanangkan penuntasan STBM 5 pilar di 2019, dengan target tuntas di 2020. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fadeli saat melaunching percepatan pencegahan stunting melalui intervensi 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), STBM 5 pilar dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di Lapangan Desa Brengkok Kecamatan Brondong, Selasa (19/2/2019).

Launching yang diikuti ribuan stakeholder kesehatan di Lamongan tersebut dihadiri Direktur Kesehatan Lingkungan pada Kemenkes RI Imran Agus Nurali.

“Lamongan sudah curi start daalam menuntaskan STBM 5 pilar. Kami baru memasukkannya dalam RPJMN 2020-2024,” ujar Imran.

Imran menyampaikan penuntasan STBM sangat penting dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Meski sebenarnya pemerintah sudah sukses menurunkan angka stunting dari 37,5 persen pada 2013, menjadi 30,7 persen pada 2018.

“Stunting ini terjadi karena faktor gangguan gizi sejak dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun. Insya Allah dengan kontribusi dari Lamongan, kita bisa mencapai target angka stunting dibawah 20 persen,” katanya menambahkan.

Beberapa hal yang diobservasi seperti sumber daya dan pelayanan kesehatan lokasi pengobatan tradisional (Batra). Seperti yang dilakukan di Griya Jamu Siti-ara Jalan Imam Bonjol Gg I Nomor 16 RT 3 RW 11 Kelurahan Sisir.

Ir Wahyu Suprapto Pemilik Griya Sehat Siti-ara

Menurut dr Hadi Siswoyo Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kasubid Yankestrad dan Penunjang Kemenkes RI menuturkan dimasyarakat saat ini sudah banyak pelayanan kesehatan secara konvensional, tetapi berbanding terbalik masih minimnya pengobatan tradisional. Fungsi Litbang turun langsung untuk mendidik Batra dalam hal peningkatan SDM misalnya petugas wajib mengemban ilmu dari D3 Batra atau D3 Jamu.

” Uji standart kelayakan ini apakah pengobatan tradisional sebagai syarat mengukur fasilitas yang sudah ada demi pelayanan prima Batra ke masyarakat, ” jelas Hadi, Kamis (19/4/2018).

Bahan Jamu/Obat Herbal

Dari hasil data dilapangan yang dikumpulkan Litbang, akan disampaikan ke Kemenkes RI dan memberi masukan baru disebarkan oleh Kemenkes ke seluruh Batra untuk menentukan apa saja persyaratan ijin sebuah Batra.

” Nanti setiap provinsi akan ada 10 lokasi yang kami kunjungi. Rencana nanti seluruh Indonesia ada 10 provinsi. Untuk di Batu ya Griya Batu Siti-ara, ” ungkap dia lagi.