Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tulungagung, Jaiman, menuturkan bahwa untuk mendapatkan solar harus menempuh sejauh 17 km. Hal itu, tentu membuat nelayan harus merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, akses menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), harus menyewa kendaraan.

“Nelayan lebih banyak (transport) yang dikeluarkan. Setiap pembelian ke sana, kita harus sewa atau nyarter 10 hingga 15 orang. Kalau kapalnya besar ya cuma 3 hingga 4 orang,” ungkap Jaiman saat dihubungi, Senin (06/06/2022).

Pihaknya berharap, ada satu SPBN. Karena, selama ini jika ada kelangkaan, maka akan membuat bingung. Para nelayan sudah membawa surat rekomendasi dari UPT Pelabuhan, tetapi di SPBU tidak mau. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti aturan SPBU. Dengan adanya SPBN, nantinya kebutuhan nelayan bisa tercukupi tanpa ada prasyarat yang berbelit. Secara tidak langsung akan menambah pendapatan karena coast yang dikeluarkan lebih rendah. “Harapannya nelayan nanti ini jika sudah ada SPBN, kita akan belanja kesana,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pria yang juga menjadi Ketua Pelaksana Labuh Laut Pantai Sine, ini mengaku kendala lain selama ini adalah diombang-ambingkan dengan kuota BBM. Sementara ini nelayan mengambil yang terdekat dengan jarak 17 km, dibatasi kuota. “Setiap pembelian, nelayan hanya dibatasi maksimal pembelian 200 liter,” paparnya.

Jaiman melanjutkan, bagi nelayan yang kapalnya di atas 70 gros ton tidak cukup dengan kuota tersebut. Kapal tersebut memerlukan 400 hingga 500 liter. Akhirnya para nelayan mensiasati kekurangan jatah BBM dengan menggunakan data nelayan lainnya. “Kebutuhan kita di SPBU Kalidawir masih bisa, tapi nanti kalau sudah bisa mengadu ke Bapak Bupati,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengungkapkan apa yang menjadi persoalan soal SPBN, khususnya nelayan menjadi atensi Pemkab. Karena itu, menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir selatan. “Saya berulangkali mengusulkan (SPBN). Berulangkali termasuk juga subsidi untuk nelayan,” ungkap Maryoto.

Menurutnya, ada SPBN itupun berada di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Pelabuhan Prigi. Jarak tempuh menuju ke lokasi, bisa kurang lebih 1,5 jam. Potensi yang besar harus didukung oleh Pemkab Tulungagung, sehingga apa yang dibutuhkan nelayan pemerintah ikut mengambil peran. Diketahui penduduk Tulungagung di pantai selatan lebih kurang 5.000 orang yang tersebar dari Pantai Sine, Popoh, Sidem, Gemah hingga Klatak. “Panjang pantai kita 65 km dari perbatasan Blitar sampai Trenggalek,” urainya. (jaz/gie)

Hal itu disampaikan bupati saat dikonfirmasi di pendopo Wahyu Wibawa Graha, Senin (06/09). “Kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman Dinas Perdagangan ternyata ada bagian pengatur hilir perdagangan minyak dan gas bumi,” kata Hendy.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Menurut Hendy pemerintah telah mengatur perdagangan BBM dan gas di masyarakat. “Ada peraturannya dari Badan Pengaturan hilir perdagangan minyak dan gas bumi Nomor 17 Tahun 2019. Kami telah lakukan koordinasi, namun tetap akan kami lakukan bagaimana jangan sampai ada kelangkaan,” katanya.

Hendy juga melakukan koordinasi dengan pihak Himpunan Wirawasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana migas) Kabupaten Jember. Berdasarkan pengakuan Ketua Hiswana Migas, Pratikno, Hendy mendapatkan informasi kesulitan nelayan untuk mendapatkan solar karena beberapa faktor.

Diantaranya adalah saat ini harga minyak dunia sedang merangkak naik. Namun Hendy mengatakan pihak Pemkab Jember akan melakukan penelusuran hingga terungkap pokok permasalahan sebenarnya.

Terkait soal  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang enggan melayani nelayan, menurut Hendy karena mereka enggan bersentuhan dengan aparat penegak hukum. “Ada sisi kekhawatiran juga dari sisi teman-teman SPBU sekarang tambah ketat pengawasan dari Pertamina. Bila ada kesalahan SPBU akan dikenai denda empat ribu tiga ratus per liter informasi dari pengawas Pertamina, padahal keuntungannya hanya dua ratus rupiah per liter,” jelasnya.

Hendy juga akan memanggil semua pihak termasuk nelayan untuk berdiskusi bersama-sama. “Tapi intinya tidak boleh mendapatkan pembatasan pembelian solar. Harus ada koordinasi yang baik antara nelayan dengan SPBU dan Hiswana migas,” katanya.

Bupati juga mempertimbangkan untuk mendirikan SPBU khusus nelayan yang di kelola sendiri oleh Pemkab Jember. “Mungkin lebih bagus ya ada SPBU khusus nelayan yang dikelola Pemkab melayani langsung nelayan,” sebutnya.

Atau menurut Hendy SPBU yang ada sekarang ini melayani langsung semua nelayan yang mempunyai bukti-bukti (dokumen) otentik dirinya adalah nelayan yang memiliki kapal. “Targetnya jangan sampai nelayan kekurangan bio solar tapi juga jangan sampai over,” katanya.

Sementara itu pihak DPRD Jember melalui Ketua Komisi B, Siswono, mengatakan pihak Pemkab Jember segera melakukan langkah-langkah konkret. Pasalnya urusan kesulitan solar ini adalah urusan perut, sehingga harus segera diselesaikan.

“Ini urusan perut pak, lebih-lebih saat inikan waktunya musim ikan ironis justru mereka tidak bisa melaut,” kata Siswono.

“Wis wayahe bupati melakukan akselerasi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” sambungnya.

Lebih jauh Siswono juga akan menelusuri pangkal permasalahan itu dengan memanggil semua pihak dalam rapat dengar pendapat yang akan digelar oleh Komisi B.

“Komisi B akan memanggil, Pertamina, nelayan dan semua pihak agar permasalahan ini segera menemukan solusi,” kata politikus gaek dari Partai Gerindra itu.

Sementara itu hasil penelusuran di lapangan kesulitan nelayan memperoleh BBM pasca terungkapnya bisnis kotor penjualan bio solar bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai nelayan. Oknum-oknum tersebut justru menjual solar yang mereka beli dengan dalih untuk kebutuhan melaut kepada salah satu pabrik di sekitar Puger.

“Kita sulit solar ini setelah terbongkarnya permainan penjualan solar kepada salah satu pabrik disini. Disini banyak agen mempunyai kartu nelayan yang menjual solar yang dibelinya ke pabrik itu,” kata salah satu nelayan, Holil. Akibatnya SPBU Puger yang selama ini melayani para nelayan menghentikan penjualan bio solar. Sementara stok dari SPBN di TPI Puger tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan saat akan melaut. (Vin/ed2)