“Agenda kita hari ini menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan terkait evaluasi APBD tahun 2022, khususnya beberapa paket pekerjaan yang belum diselesaikan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Selasa (04/04/2023) sore.

Dari hasil rapat kali ini, ada dua ruas jalan yang kontraknya terputus dikarenakan terkendala cuaca (hujan) dan kurang profesionalnya penyedia jasa. Sehingga, perlu adanya evaluasi dari kesiapan penyedia jasa. Karena, ada kemungkinan saat itu penyedia jasa hanya melihat nominal paket pekerjaan, tanpa memikirkan kesanggupannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Dan ini, tentunya berimbas pada masyarakat. Dan masyarakat pasti merasa dirugikan. Harusnya jalan tersebut sudah bisa dibenahi, tetapi justru terbengkalai karena ketidaksiapan penyedia jasa,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), agar lebih serius memilih penyedia jasa yang bertanggungjawab dan profesional. Karena, dari hasil evaluasi kali ini ada beberapa kegiatan yang ketersediaan barangnya kurang atau tidak memadai. Sehingga, berdampak pada paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Misalnya, jenis kegiatan hotmix. Dimana sampai saat ini, ada sekitar 12 paket pekerjaan yang belum terbayarkan selama 4 tahun anggaran,” kata Pranoto.

Dijelaskan Pranoto, evaluasi lain terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 harus benar-benar dirasakan masyarakat Trenggalek. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, APBD perubahan disetujui di bulan Agustus – Oktober. Akan tetapi, ia menginginkan di tahun 2023 ini APBD perubahan bisa disetujui lebih awal yakni di Bulan Juli.

“Ketika APBD perubahan disetujui di Bulan Juli, harusnya paket pekerjaan yang ada sudah dikerjakan minimal 80 persen. Jadi, kekurangan pekerjaan itu akan lebih cepat diselesaikan jika APBD perubahan disetujui lebih awal,” tegasnya.

Masih terang Politisi PDI-Perjuangan ini, evaluasi lain yakni terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada beberapa yang dikembalikan. Artinya, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam SIPD.

“SIPD ini kan aspirasi masyarakat, dan sifatnya konvensional. Maka kalau diberi ya lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedikitnya ada sekitar 30 persen yang dikembalikan karena kurang persyaratan,” jelas Pranoto. (mil/gie)

“Hari ini kita rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD dan juga para pengusaha tambang, untuk membahas tentang polemik kelas jalan di Kabupaten Trenggalek,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto.

DPRD mencarikan solusi yang terbaik, agar roda perekonomian di Kabupaten Trenggalek tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, para pengusaha tambang juga tetap jalan dan tidak merusak jalan yang berada di Kabupaten Trenggalek, termasuk Jembatan Plengkung di Bendorejo.

Dikatakan Mugiyanto, Jembatan Plengkung Bendorejo, Kecamatan Pogalan diperkirakan dibangun pada tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka, dengan spesifikasi teknisnya sangat terbatas. “Tadi Dinas PUPR menjelaskan secara teknis bahwa Jembatan Plengkung Bendorejo, kendaraan yang lewat maksimal berat 10 ton, dan diperkirakan masih bisa bertahan 10 tahun ke depan. Asalkan yang lewat disesuaikan dengan Jalan Kelas III,” terang Obeng-sapaan akrabnya.

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

“Jadi Jalan Kelas III (Kabupaten) tidak boleh dilewatkan kendaraan bermuatan 30 sampai 40 ton, karena hanya mampu dilewati kendaraan bermuatan 8 sampai dengan 10 ton saja,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dari hasil rapat kerja hari ini, sambungnya, DPRD sepakat baik OPD, dan juga para pengusaha tambang agar truk pengangkut hasil tambang akan lewat jalur jalan Nasional. Namun harus dikurangi muatannya, mengingat Jembatan Munjungan, Bendorejo saat ini masih dibangun.

“Ini dilakukan karena Jembatan Bailey hanya berkekuatan muatan 35 ton. Jembatan Bailey adalah salah satu jenis jembatan darurat sementara yang berbentuk rangka baja. Rangka Jembatan Bailey berupa panel-panel yang dapat disusun dengan berbagai formasi rangka untuk berbagai bentang dan jumlah lajur,” jelas Obeng.

Masih terang Politisi Demokrat ini, ada dua solusi yang disepakati dari rapat dengar pendapat ini. Yaitu mengurangi muatan dan atau ditambah muatan setelah melewati Jembatan Bailey untuk memenuhi target kiriman hasil tambang.

“Sebenarnya kalau pengusaha tambang mau bersabar menunggu 4 sampai 5 bulan Jembatan Munjungan, di Desa Bendorejo sudah jadi, sehingga tidak perlu repot mencari solusi seperti menambah tiang pancang Jembatan Bailey,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyepakati bahwa truk pengangkut hasil tambang tidak akan melewati jalur – jalur Kabupaten. Diharapkan, semua pihak bisa saling menjaga keamanan, ketertiban, serta berpedoman pada aturan yang ada.

“Apabila truk pengangkut hasil tambang melanggar ketentuan yang ada, nantinya, Satpol-PP, Dishub, dan Satlantas Polres Trenggalek, akan menindak sesuai peraturan yang ada,” tutur Obeng. (mil/gie)

Dalam rapat tersebut, masing-masing anggota Komisi III memberikan masukan kepada OPD, agar program yang dilaksanakan bisa berjalan maksimal. “Hari ini, Komisi III memanggil beberapa OPD mitra, yang diantaranya adalah Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Dinas Perhubungan. Intinya, kita ingin melakukan sinkronisasi, khususnya dengan tiga OPD ini. Alasannya, tentu ada korelasi diantara tiga OPD itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Kamis (02/03/2023) siang.

Dirinya menjelaskan, terkait pelabuhan Prigi, meski pembangunannya merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi, akan tetapi untuk Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan bagaimana pelabuhan Prigi ini segera terwujud. Komisi III menilai,.banyak faktor demi terwujudnya Pelabuhan Prigi ini. Salah satunya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemkab Trenggalek dengan Pemprov Jatim.

“Kita ingin Pelabuhan Prigi ini terwujud dan segera beroperasi seperti yang diharapkan masyarakat. Jika ini terwujud, kita yakin akan ada potensi yang luar biasa utamanya di sektor ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, soal Indeks Kota Hijau (IKH), Komisi III menyoroti masih adanya sampah dijalan-jalan. Hal itu menjadi fokus wakil rakyat, karena belum bisa dikatakan suatu daerah memiliki predikat Kota Hijau kalau masih banyak sampah yang berkeliaran.

“Ini akan mengurangi faktor pendukung Indeks Kota Keripik. Kalau alasan yang disampaikan dinas terkait tadi adalah minimnya armada pengangkut sampah serta operasionalnya. Ditambah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kita terlalu jauh,” kata Pranoto.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut kajian dari Dinas PKPLH, sambungnya, dalam waktu dekat penanganan sampah akan lebih dimaksimalkan. Mengingat masih ada sedikit anggaran sekitar Rp 200juta yang bisa digunakan untuk operasional.

“Sisa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membuat tempat pembuangan sampah (TPA, red) sementara. Jadi nanti, tidak ada alasan lagi tempat pembuangannya jauh dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kedepannya, Dinas PKPLH juga sudah mengajukan anggaran terkait pengembangan TPA sementara ke Bakeuda. Intinya, jika hal itu merupakan suatu kebutuhan dan bukan keinginan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan TPA, Bakeuda secara tangan terbuka mengupayakan untuk anggaran pengembangannya.

Sedangkan untuk Dinas PUPR, Komisi III menanyakan adanya temuan-temuan soal infrastruktur utamanya jalan berlubang. “Ini menjadi atensi kita (Komisi III), saat melakukan kunjungan dalam daerah melihat ada jalan berlubang itu sangat memprihatinkan. Makanya kita ingin bersama-sama mencari solusi untuk penanganan infrastruktur ini agar lebih baik lagi,” jelas Politisi PDI-Perjuangan.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR kepada Komisi III, bahwa perbaikan infrastruktur akan dilakukan usai musim hujan selesai. Sehingga, kualitas pekerjaannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. “Logikanya, kalau hari ini hujan kemudian jalan di hot mix, tentu akan sulit dilakukan. Karena kondisi jalan berlubang usai hujan pasti akan tergenangi air. Yang jelas jika musim hujan ini bisa sedikit reda, maka dipastikan perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya. Sepanjang hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Pemerintah Daerah,” paparnya. (mil/sit)

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

“Hari ini kita melakukan rapat kerja bersama OPD mitra terkait penjelasan dan evaluasi soal proses perizinan yang secara aturan diwajibkan Pemerintah Daerah, utamanya dari segi retribusi. Maka dari itu, Komisi III hanya mengingatkan sesuai fakta-fakta di lapangan karena Raperda IMB kita belum cukup. Artinya masih dalam proses nota usulan DPRD,” ucap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Senin (27/06/2022) tadi.

Dijelaskannya, PP Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, terutama di Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. “Sehingga kami menegaskan agar jangan sampai kekosongan maupun pemahaman terkait aturan ini akan menjadi dampak negatif. Kurang pahamnya Surat Edaran (SE) maupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2021, perlu dipelajari lebih lanjut,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Berbeda dengan IMB yang merupakan izin yang harus diperoleh pemilik bangunan sebelum atau saat mendirikan bangunan, dimana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. PBG sendiri, lebih bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus dibangun.

Aturan tersebut, yakni bagaimana sebuah bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. “Kalau tidak tentu akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dan jangan sampai menjadi kendala investasi yang ada di Kabupaten Trenggalek,” kata Pranoto.

Pihaknya juga mengaku, hanya ingin melakukan sinkronisasi aturan bersama Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan dinas teknis yang memiliki paparan implementasi. “Jadi, jangan sampai saat melayani masyarakat, PBG nya belum ada. Dan alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Bagian Hukum, sebelum PBG ini diundangkan. Tetapi masih bisa pakai aturan yang lama terkait penarikan retribusinya,” sambungnya.

Dari tahapan pengurusan izin tetap pada PBG, walaupun Perda yang mengaturnya belum ada. Jadi secara aturan nantinya, membolehkan proses perizinan itu dilakukan.

Kalau untuk target Raperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu, Komisi III menyebut akan dipercepat. Mengingat, Komisi hanya mengusulkan, sedangkan yang akan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah Pansus.

Perlu diingat, secara aturan dan Undang-undang proses perijinan ini hanya boleh dilakukan maksimal sampai Januari tahun 2024 mendatang. “Oleh karena itu, Komisi III mendorong untuk proses pembahasan Raperda ditingkat Pansus agar segera diselesaikan,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

“Jadi, hari ini Komisi III menggelar rapat bersama Asisten Pemerintahan, Bappeda Litbang, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Bagian Pembangunan dan juga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang mana, kita membahas terkait regulasi untuk taat hukum,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Senin (07/03/2022) tadi.

Dikatakan Pranoto, jika pijakan terkait APBD 2023 akan dimulai dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terlebih dahulu. Menurut pandangan Komisi III, yang perlu dievaluasi adalah SIPD. Karena, ada sebagian dari sisi waktu atau batasan memasukkan SIPD ini, yang mungkin akan dilakukan anggota DPRD maupun masyarakat di Trenggalek.

“Setelah ada sebagian masyarakat maupun anggota DPRD yang ingin mencoba memasukkan SIPD, ternyata tidak menemukan menu pipanisasi dalam sistem tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Oleh karena itu, Politisi PDI-Perjuangan Trenggalek ini, mengingatkan jika hal tersebut merupakan pijakan untuk proses APBD di tahun berikutnya. “Maka, ini akan merepotkan kita semua. Karena kita tau, jika setiap kegiatan apapun harus wajib masuk SIPD,” kata Pranoto.

Selain itu, ada pula beberapa hal yang menurut kajian Komisi III, perlu dijadikan acuan adalah penyamaan persepsi dengan OPD. Dalam rapat kali ini juga sudah ada titik temu, untuk menambahkan menu+menu yang kurang dalam sistem SIPD.

“Akan tetapi, karena yang memiliki wewenang untuk menambah menu tersebut tidak lain adalah Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Sekretaris Daerah, maka dalam pertemuan selanjutnya Komisi III juga akan memanggil Sekretaris Daerah, untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” terangnya.

Pihaknya berharap, pembahasan terkait pelaksanaan lelang bisa lebih cepat diselesaikan. Dengan begitu, kegiatan APBD di tahun 2022 bisa berjalan lancar. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, Komisi III juga menegaskan agar bisa menyamakan persepsi antar OPD. Khususnya, antara OPD pelaksana dan pihak yang berwenang dalam proses pengawasan. Artinya, keputusan untuk menentukan spesifikasi satuan harga harus ada kesepakatan antar pihak.

“Untuk ketiga kalinya, hari ini Komisi III memanggil kembali stakeholder bagian perekonomian, bagian pembangunan, bagian hukum dan OPD terkait. Tujuan kita, hanya menyamakan persepsi soal SSH yang ada di Kabupaten Trenggalek,” kata Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi Senin (14/02/2022) sore.

Diketahui dari hasil rapat kali ini, jika hasil survey terbaru terkait Standar Satuan Harga di lapangan, tidak jauh berbeda dengan hasil survey sebelumnya. “Karena kita tahu, tadi bahwa hasil survey yang ada saat ini, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Maka, kami meminta agar ada kesepakatan antar OPD pelaksana dengan dan inspektorat dimana dalam hal ini inspektorat berwenang dalam fungsi pengawasan terkait penentuan satuan spesifikasi,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pranoto juga menegaskan, jika dalam rapat kali ini ada hal yang berbeda, akan tetapi intinya sama. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hasil penentuan SSH ke eksekutif.

“Misalnya dalam perencanaan spesifikasi besi, harus menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Maka pada pelaksanaannya, juga harus mengacu pada SNI dan bukan pada ukuran besinya,” terang Politisi PDI-Perjuangan.

Paparan yang ada di keputusan Bbupati dari hasil survey masing-masing OPD, sudah dilakukan. Komisi III DPRD Trenggalek berharap, apa yang sudah dilakukan dan apa yang mungkin dalam proses pelaksanaan SSH, bisa sesuai dengan yang ada di lapangan.

“Kita hanya menyarankan saja. Dari hasilnya, sudah sepaham antara Komisi III dengan eksekutif. Sehingga, adanya hal-hal yang kiranya salah persepsi tentunya itu akan ditindaklanjuti oleh OPD teknis yang kemarin diperintah oleh asisten pemerintahan maupun Bakeuda, melakukan survey di lapangan,” paparnya.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek ini menambahkan, terkait penyebutan merek, pihaknya sepakat akan menambahkan merek yang akan dicantumkan. “Hal ini, perlu dilakukan agar tidak terkesan memonopoli salah satu merek tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa,” terang Pranoto. (mil/sit)