Dalam paripurna itu, ada sebanyak 53 pertanyaan, saran dan masukan yang telah dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Seperti berkaitan dengan persoalan banjir dan kemacetan yang terjadi di Kota Malang.

“Urusan penanganan kemacetan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral. Penyebab kemacetan banyak dari beberapa sektor, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap. Pemerintah Kota Malang telah melengkapi prasarana dan sarana jalan serta rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas,” kata Bung Edi-sapaan Wawali dalam penyampaian jawaban wali kota. 

Ditambahkannya, jika dari beberapa poin yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap nantinya para kepala perangkat daerah Kota Malang bisa menyiapkan materi dalam perubahan APBD 2023 dengan jelas. Terlebih saat hiring bersama dengan komisi DPRD Kota Malang.

“Harapan kita perubahan APBD ini jelas. Tadi sudah saya minta ke perangkat daerah yang hadir hari ini untuk menyiapkan materi nya. Apa yang terjadi di perubahan APBD itu, dijelaskan,” tuturnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam paripurna tersebut masih membicarakan soal kebijakan yang diambil dalam perubahan APBD, belum pada persoalan angka serta teknis. “Setelah perubahan umum anggaran, kita adakan Rakor di situ ketemu bahwa Silpa ternyata salah satu alasannya karena keterbatasan waktu. Karena itu, kita sepakat untuk memperpanjang penyerapan anggaran di empat bulan terakhir, mulai awal Oktober sampai di Desember. Dengan semangat itu kita harapkan Silpa menurun,” jelas Made.

Kemudian, pihaknya berharap agar nantinya APBD untuk rakyat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jika angka Silpa itu kecil, maka banyak anggaran yang terserap kepada masyarakat dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun yang lain. 

“Tekan Silpa sekecil-kecilnya. Kita ingin menargetkan Silpa di bawah Rp 200 miliar. Kalau Silpa kecil berati banyak anggaran terserap, kalau banyak anggaran terserap berati masyarakat dapat pelayanan yang lebih banyak, baik dari segi infrastruktur maupun yang lain,” imbuh Made. (rsy/sit)

Akibat perbuatannya yang berlangsung sekitar dua tahun, membuat korban yang tengah sekolah di sekolah dasar (SD), pun hamil. Kontan perbuatan itulah yang kemudian dilaporkan kepada petugas.

Diperoleh keterangan, bahwa aksi bejad pelaku ini kali pertama dilakukan saat tengah malam. Terduga tersangka mendatangi kamar korban dengan di iming-imingi uang, agar perlakuan kejinya terpenuhi. Dalam keadaan dipaksa, korban kemudian disetubuhi.

Baca juga :

Kejadian itu, siapa sangka hingga berulang kali. Bahkan, sampai kurun waktu dua tahun. Sementara atas perbuatan S, membuat korban merasa trauma dan ketakutan.

“Proses penanganan perkaranya saat ini masih sudah tahap penyidikan. Kami juga sudah menangkap pelaku,” kata Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Tomy Prambana, Senin (31/07/2023) tadi.

Dirinya menambahkan, saat ini korban diberikan pendampingan dengan pihak psikolog supaya tidak trauma. Sementara pelaku, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di balik jeruji besi.

“Korban saat ini diberikan pendampingan supaya tidak ada trauma. Untuk usia korban, sekarang sekitar 11 sampai 12 tahun,” tambahnya. (azm/gie)

Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Kota Batu, Puspita Herdysari, mengatakan bahwa ada sebanyak 560 pedagang yang sudah mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg, dalam operasi pasar sebelumnya. Dengan rincian, setiap pedagang mendapatkan satu tabung. Hanya saja, seiring dengan pemakaian LPG oleh PKL sejak operasi pasar, pastinya LPG akan habis. Sehingga, PKL butuh melakukan pembelian tabung untuk usahanya.

Hal inilah, paparnya, yang kini menjadi kekhawatiran menjelang weekend. Karenanya, pihaknya berharap ada kemudahan atau pembelian LPG dari Pertamina. Setidaknya, untuk persiapan PKL di akhir pekan dan jumlahnya tidak harus 560 tabung.

“Karena terjadi kelangkaan LPG, tentu saja kondisi menjelang weekend nanti membuat PKL menjadi khawatir. Meskipun, setiap PKL sudah memiliki satu tabung LPG untuk berjualan,” terangnya, Rabu (26/07/2023) tadi.

Baca juga:

Dikhawatirkan, paparnya, saat nanti banyak pengunjung atau wisatawan luar kota yang membeli makanan atau kudapan, tetapi PKL kehabisan LPG. “Makanya kami berharap, setidaknya ada sekitar 250 LPG 3 Kg, yang disiapkan untuk PKL dalam melayani pembeli nantinya. Peruntukannya, yaitu untuk kategori pedagang makanan berat seperti lalapan, kudapan juga warung kopi,” jelasnya.

Karenanya, tambah Puspita, menghadapi weekend nanti pihaknya sudah mengajukan rekomendasi untuk penambahan pemakaian LPG 3 kg ke Pertamina. Sementara untuk kepastiannya, bahwa pihak Pertamina masih konsentrasi di desa-desa. “Tujuan kami melakukan rekomendasi itu, adalah untuk tidak membuat PKL menjadi was-was saat weekend nanti. Sehingga, ada solusi yang kita tawarkan,” elasnya. (put/gie)

Pria yang kerap disapa Trisan, itu menjelaskan jika untuk mengukur kualitas udara dibutuhkan dua metode. Pertama, metode pasif dengan menggunakan alat detektor yang dipasang di beberapa titik selama 14 hari. Kedua, pengujian secara aktif yang dilakukan langsung di pinggir jalan yang rawan kemacetan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoran di 27 titik pantau.

“Hasil yang kami dapatkan di Kota Malang, berdasarkan indeks kualitas udaranya itu masih di kisaran 80. Kalau indeks di atas angka 70 itu dikatakan baik, kemudian kalau 90-100 itu sangat baik. Jadi ada lima kategori. Alhamdulillah, kita ada di level baik,” jelas Trisan saat ditemui di Simpang Balapan Jalan Besar Ijen Kota Malang, Selasa (25/07/2023) tadi.

Baca juga :

Meskipun kualitas udara saat ini di Kota Malang telah dianggap baik, namun DLH Kota Malang mengimbau agar masyarakat tidak terlena. Sebab, kualitas udara tersebut perlu dijaga dengan melakukan monitoring secara terus-menerus dan menjalankan langkah-langkah pengendalian. Seperti, menjaga ruang terbuka hijau (RTH), memperhatikan jenis pohon yang ditanam serta menghindari pembakaran sampah.

“Karena kalau tidak dijaga, maka nantinya akan turun kualitas udara di Kota Malang. Sehingga, harus dilakukan monitoring dan tetap menjaga,” katanya.

Kemudian, ditambahkan bahwa indeks 80 tersebut, dihitung dalam durasi satu tahunan dan kualitas udara Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir tergolong stabil. Namun, stabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mobilitas tinggi yang dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara.

“Stabilnya Kota Malang itu masih di kisaran baik, ada juga kejadian menurun namun seluruhnya akan terpengaruh dengan kondisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, Alhamdulillah Kota Malang masih hijau, masih bagus. Karena sebetulnya kondisi kualitas udara yang baik maka akan menjamin kondisi kesehatan seluruh warga,” tegas Trisan. (rsy/sit)

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, memberikan 63 jawaban terhadap pandangan dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Menurutnya, jawaban yang telah disampaikan masih bersifat normatif, dan membutuhkan pendalaman secara fungsional.

“Sehingga ini nanti menjadi starting poin kita di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD kita. Karena nota keuangan sudah, dan kami minta ke pak Ketua DPRD untuk ada percepatan ini,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Mengenai masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 yang masih diangka Rp 460 miliar, menurutnya itu disebabkan oleh pendapatan transfer pusat dan provinsi yang kurang, efisiensi belanja, sisa dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu dan peraturan perundang-undangan. “Jadi, menganggarkan itu di anggaran masih rancangan dan diambil 90 persen dari asumsi belanja kemarin. Jadi, asumsi belanja sebelumnya memiliki perimbangan 1,5, yang berarti 10 persen harus dihindari agar tidak terjadi risiko gagal bayar, karena belanja melebihi pendapatan. Maka sisanya mesti masuk pergeseran,” jelasnya.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa Silpa tersebut masih sangat tinggi. Hal itu menjadi bahan evaluasi, apalagi kalau sudah diatas angka Rp 300 miliar, termasuk sudah tidak sehat. Perencanaannya pun dikatakan tidak bagus.

“Kami memang tidak bisa melihat secara teknis, tapi kami disini berusaha dari awal mencanangkan Silpa itu dibawah Rp 200 miliar, sekitar Rp 150 miliar saja. Karena itu bagian dari efisiensi, tapi kan tidak bisa. Kenyataannya sekarang masih tinggi,” ucap Made.

Sehingga, Made menyimpulkan bahwa perencanaan APBD 2022 dinilai kurang bagus. Meskipun ada tenggat waktu dan material yang diberikan, namun penggunaan APBD sangatlah ketat.

“Jika tidak sesuai, OPD khawatir akan masalah dengan Aparatur Penegak Hukum (APH), karena ketidaksesuaian dan kekurangan pengadaan material, sehingga banyak pelaksanaan yang dibatalkan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Dalam laporan yang dibacakan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, disampaikan bahwa pendapatan daerah Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 2,68 triliun dan mampu terealisasi Rp 2,171 triliun, atau sebesar 104,98 persen. Sehingga, angka tersebut melampaui target, yaitu sebesar Rp 103 miliar. Dari angka tersebut, hampir 90 persen atau 85,96 persen mampu terserap untuk belanja daerah.

Baca juga:

“Tadi disampaikan bahwa pendapatan mencapai 104 persen dari rencana yang sudah disepakati bersama dan hampir 90 persen belanja bisa terserap. Namun, ada bagian penting yang tidak terserap, itu karena ada efisiensi, kedua karena ada program yang tidak terealisasi,” jelas Bung Edi-sapaannya.

Pihaknya memberikan contoh, apabila program yang tidak terealisasi yaitu seperti pembebasan lahan parkir yang berada di kawasan Kayutangan Heritage. Hal tersebut, menurutnya bagus, sehingga Pemkot Malang dianggap tidak mengalami kesalahan.

“Itu sudah dianggarkan tetapi ketika pelaksanannya ada kesalahan, contohnya pembebasan lahan tadi, sebaiknya tidak dilaksanakan dan itu adalah bagus. Sehingga kami tidak mengalami kesalahan,” katanya.

Sehingga, menurutnya mulai dari proses perencanaan, hingga proses pelaksanaan itu harus betul-betul benar. Mulai dari sisi pendapatan, dan belanja harus dilakukan kontrol pengawalan. Baik di setiap bulannya, atau pun ditiap triwulannya.

“Saya kira ini butuh dukungan bersama terutama dari bapak ibu DPRD Kota Malang. Kita harapkan nantinya dari tahun ke tahun pelaksanaan APBD ini semakin baik, semakin bagus, sehingga menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan, pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, masih menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang masih diangka Rp 460 miliar, dimana itu dianggap masih cukup tinggi. Sehingga, perlu didalami apa penyebabnya dan bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan Pemkot Malang.

“Sehingga harapan kami Silpa itu semakin menurun sehingga dana itu betul-betul terserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat atas ketepatan dalam perencanaan kita dalam anggaran setiap tahunnya. Ini masih kita dalami, dan kita juga mau membandingkan per tahunnya,” ujar Asmualik.

Kemudian, dikatakan jika Silpa tersebut dari awal sudah mulai di soroti. Di tahun ketiga ini, menurutnya sudah mengalami penurunan. Namun, angka tersebut masih tinggi, sehingga perlu dilakukan pendalaman kepada komisi-komisi DPRD Kota Malang.

“Sebenarnya sudah mulai turun, karena kan dulu sempat hampir Rp 700 miliar. Nah, ini sudah di bawah Rp 500 miliar. Memang masih besar, tapi ada kecenderungan turun. Makanya ini kita dalami dan petakan terus. Karena harapannya dapat semakin turun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Aries menjelaskan, tercatat Silpa yang diperoleh tahun 2021, lebih besar dari tahun 2022, atau mencapai Rp 243 miliar. “Silpa itu harus kita ikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi, ya memang Silpa tahun 2022 di Kota Batu, itu menurut saya tinggi. Tetapi, sebenarnya kepala daerah yang lalu saat dievaluasi sudah memenuhi target pembangunannya,” terangnya.

Mengapa terjadi adanya Silpa, ujar Pj Wali Kota Aries, itu karena kadang-kadang ada kegiatan yang tidak cukup waktunya. Sehingga, daripada beresiko lebih baik di SiLPA kan.

“Silpa kita pergunakan pada tahun berikutnya. Daripada ketentuan itu tidak ada jalan dan kita menerobos aturan nanti kita jadi salah,” ujarnya.

Baca juga :

Terkait Silpa, tegas Aries, sebenarnya tidak menggangu. Tetapi, dari Silpa tahun 2022 sebesar Rp 221 miliar, ini kelihatan adanya program di tahun itu yang tidak tercapai. “Yang jelas menurut kita, tinggi Silpa di tahun 2022,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan persoalan kurang maksimalnya serapan belanja ini sudah berulang kali dibahas ketika rapat dengan tim anggaran Pemkot Batu. Dewan juga sudah menekankan agar OPD bekerja secara cepat dan maksimal dalam penyerapan anggaran secara cepat.

Untuk itu, dirinya berharap serapan APBD tahun ini dapat lebih tinggi, dibandingkan tahun 2022 lalu. Dirinya menyarankan, agar Pemkot bisa lelang lebih awal agar serapan APBD bisa maksimal. Lebih dari itu, perlu dilakukan perencanaan maksimal.

“Administrasi harus ada percepatan. Tapi, tetap harus sesuai aturan dan tahapan. Lelang dini terutama terkait pembangunan fisik. Perencanaan harus matang, dan tidak ada kesalahan saat entry data di SIPD,” paparnya. (put/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika masyarakat saat ini juga telah memahami bagaimana sistem dari PPDB Zonasi tersebut. Yaitu, mengenai jarak dari titik tempat tinggal sampai dengan sekolah yang dituju.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar dan baik. Masyarakat sudah paham bahwa jarak dari rumahnya menuju sekolah yang dituju itu sekian. Laporan dari teman-teman hanya sedikit banget yang bermasalah, karena kurang paham titiknya saja,” terang Suwarjana, saat dikonfirmasi, Kamis (15/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika ada beberapa masyarakat yang masih belum puas dengan sistem zonasi, juga bisa melakukan aduan ke posko sekolah yang dituju atau pun posko yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Veteran No 19, Kota Malang. “Kalau mereka kurang puas karena jaraknya dengan tetangganya, kok malah yang keterima tetangganya, monggo silahkan bawa ke posko sekolah. Kalau posko sekolah sudah tidak bisa menangani, silahkan ke posko kami di Jalan Veteran,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk saat ini mengenai data dari pendaftaran PPDB tersebut masih melalui proses pengolahan. Sehingga, pengumuman hasil akan dilakukan pada Jumat (16/06/2023) besok. Pihaknya berpesan, agar masyarakat tetap memperhatikan akun-akun milik sekolah.

“Mudah-mudahan besok kita umumkan, hari ini data masih kita olah. Untuk masyarakat yang sekarang mendaftarkan, itu dilihat akunnya di hp atau alatnya masing-masing, yang kurang apa dan jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah ditutup, kami sudah tidak bisa. Tadi malam kita tutup pukul 23.59 WIB dan kita beri kesempatan masyarakat,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit/adv)

Beberapa daerah pun juga telah membuat aturan terkait penerapan New Normal, tentunya hal itu juga diimbangi dengan upaya pencegahan Covid-19. Untuk itu, masyarakat nantinya juga diharapkan dapat mengikuti aturan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Di Kabupaten Malang, penerapan New Normal sendiri dimulai sejak Senin (1/5/2020) lalu. Penerapan transisinya dilakukan setelah wilayah Malang Raya yang juga termasuk di Kabupaten Malang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana hal ini juga dimaksudkan sebagai percepatan penanangan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dosen Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahatva Yoga berpendapat, melihat kenyataan yang ada, keberadaan ‘New Normal’ sendiri dirasa masih sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia yang memiliki culture budaya yang sudah melekat lama, sehingga tidak mudah untuk menerima perubahan.

“Mengapa demikian?, Karena sebagian masyarakat kita masih komunal, nilai-nilai yang ada berasal dari unsur kebersamaan atau cenderung berdekatan secara fisik. Contoh kecilnya, dalam perhelatan sebuah tradisi, selametan dan bahkan nongkrong di cafe yang sukanya berkerumun,” ujar dia melalui pesan singkat.

Lebih lanjut ia mengatakan, cepat lambatnya masyarakat bisa beradaptasi dengan New Normal ini tergantung dari sebarapa besar dan kuat upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan yang akan dibuat serta diterapkan. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar tegas dalam menerapkan aturan new normal ini.

“Karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berakhir, hal itu sama seperti kita yang dulu pernah hidup berdampingan dengan virus Flu Burung dan SARS. Selain itu, jika dilihat dari aspek yang lain, masyarakat masih merasa terbebani dikarenakan kenormalan baru itu juga masih memberikan dampak ekonomi, diantaranya mereka harus membeli perlengkapan kebersihan diri,” imbuh dia.

Terlebih lagi menurutnya dirasa cukup sulit bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, dimana saat ini juga banyak masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19.

“Bagi sebagian besar masyarakat perkotaan sangat mudah, namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ini cukup sulit, bahwa sebagian besar masyarakat saat ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Alasannya karena tuntutan ekonomi, berdiam tinggal di rumah akan mati, keluar rumah juga akan mati. Ya lebih baik keluar mencari rezeki. Itu yang pernah dikatakan salah satu masyarakat menengah ke bawah,” urainya.

Maka dari itu, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daierah harus bisa saling bahu-membahu untuk menciptakan new normal ini sebagai normalitas yang akan dilaksanakan oleh masyarakat nantinya.

“Semoga masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan sekecil mungkin dengan mengubah pola hidup mereka menjadi higienis,” pungkasnya. (iki/yan)