Mutasi Jabatan – Memontum

Bupati Karna Mutasi 107 ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo

Memontum 1 — Tue, 21 Mar 2023 02:05:00 +0000

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, melakukan mutasi jabatan kepada 107 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Situbondo, Selasa (21/03/2023) tadi. Mutasi jabatan yang dilakukan di Pendapa Arya Situbondo, itu sebagai bentuk penyegaran birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Karna meminta kepada para ASN yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). “Bapak-ibu jangan malu-malu dan langsung tanya kepada seniornya bila kurang paham dengan Tupoksinya. Sehingga, melalui pergantian ini semua bisa cepat beradaptasi,” tegas Bupati Karna.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna ini menekankan peningkatan inovasi di tiap instansi. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat Situbondo, semakin meningkat.

Baca juga :

“Saya juga menyampaikan selamat atas dilantiknya bapak-ibu sekalian dalam jabatan yang baru. Saya berharap, dengan jabatan yang baru ini bapak-ibu sekalian bisa menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Bung Karna juga berharap, agar 107 ASN yang baru dilantik untuk menjaga amanah yang diberikan. “Kepada pejabat yang lama saya sampaikan terima kasih atas peran dan partisipasinya selama ini dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, menyampaikan bahwa total PNS yang dimutasi yakni 107 orang. “Itu terdiri dari 22 orang pengawas, 8 orang tenaga administrator dan 77 kepala sekolah,” bebernya. (her/sit)

Bupati Situbondo Kembali Mutasi 74 Pegawai

Memontum 2 — Fri, 03 Feb 2023 08:04:08 +0000

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, kembali melakukan mutasi jabatan kepada puluhan PNS, yang berlangsung di Graha Amukti Praja Pendopo Aryo Situbondo, Jumat (03/02/2023) tadi.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan ada 74 PNS yang dimutasi. Secara keseluruhan, mereka terdiri dari 71 pegawai administrator dan pengawas serta tiga Kepala Puskesmas.

“Kepada pejabat yang baru saya lantik, saya ucapkan selamat. Saya harap bisa segera menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi, red) di OPD masing-masing,” tegas Bung Karna-sapaan akrab bupati.

Lebih lanjut disampaikan orang nomor satu di Pemerintahan Kota Santri Pancasila, bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar di kalangan PNS. “Dengan mutasi ini, saya harap ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Wabup Lumajang Pimpin Mutasi Jabatan 127 ASN

Memontum 1 — Fri, 30 Sep 2022 08:25:00 +0000

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melantik 127 ASN yang terdiri Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pelantikan yang sekaligus pengambilan sumpah itu, digelar di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Jumat (30/09/2022) tadi.

Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Bunda Indah, itu berharap seluruh ASN yang mendapatkan promosi jabatan maupun mutasi, tetap berbahagia menjalankan tugas yang diberikan. Karena, seorang ASN harus siap ditempatkan dimana saja dan memberikan kinerja terbaiknya apapun tugas yang diberikan.

“Seorang PNS harus gembira mengerjakan tugas apa saja yang ditugaskan. Ini harus dipamahi, promosi dan mutasi ini adalah campur tangan Allah,” ujarnya.

Bunda Indah juga mengingatkan, mengenai tiga dimensi yang harus dipedomani oleh setiap ASN. Yang pertama dimensi ketuhanan, yaitu setiap orang wajib memiliki keyakinan dan melaksanakan syariah agama masing-masing.

Baca juga :

Kedua, tambahnya, dimensi kepemimpinan. Yaitu, setiap orang harus berhasil menjadi pemimpin, minimal bagi diri dan keluarganya masing-masing. Ketiga, dimensi kedisiplinan, setiap orang harus memiliki sikap disiplin, karena disiplin menjadi kunci kesuksesan.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN, yang telah memberikan kinerja terbaiknya saat menjalankan tugas. “Terima kasih atas dedikasi bapak ibu semua ditempat yang lama, dan di tempat yang baru tetap memiliki semangat tinggi membantu kami berdua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pelantikan tersebut, jabatan Kepala Dinas sudah diisi oleh beberapa nama. Yaitu Paimin, sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang dan Mustajib sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, dijabat oleh Hari Susiati. (kom/adi/sit)

Sikapi Mutasi Jabatan yang Berujung Surat KASN, Ketua DPRD Bondowoso Nilai Langkah Tepat

Memontum 1 — Fri, 08 Apr 2022 16:28:33 +0000

Memontum Bondowoso – Mutasi jabatan pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Bondowoso, pada Senin (27/12/2021) lalu, terus menyisakan dilema. Selain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersurat kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, agar meninjau kembali mutasi yang digulirkan, kritikan baru muncul dari DPRD Bondowoso.

Adalah Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, yang menilai bahwa mutasi yang dilakukan tersebut tidak menggunakan sistem merit dalam membina karier dan penempatan PNS. Karena seharusnya, meski pun mutasi adalah hak prerogatif bupati, namun seharusnya untuk penempatan PNS berdasarkan standar kualifikasi, kompetensi, kemampuan dan rekam jejak.

“Hal ini bukan pertama kalinya terjadi di era Pemerintahan Kyai Salwa. Sebelumnya pada tahun 2020, juga terjadi dugaan pelanggaran yang sama seperti yang terjadi saat ini,” kata Dhafir-ssapaan Ketua DPRD, Jumat (08/04/2022) tadi.

Diterangkan Politisi PKB ini, dengan dibatalkannya pelantikan Muhdar, sebagai Camat Taman Krocok, adalah satu contohnya. Karena pelantikannya menyalahi UU 23/2014 dan PP nomor 17/2018 tentang Kecamatan.

Baca juga :

Sehingga, tambahnya, Bondowoso punya sejarah tersendiri. Seorang camat dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam). Berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 72 ayat (1), Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif.

“Rekomendasi KASN juga diungkap dugaan, tidak dilibatkannya Tim Penilai Kinerja (TPK) dalam proses mutasi. Sebenarnya, itu juga sering saya tanyakan kepada para anggota TPK, terkait seringnya regulasi dilanggar dalam proses mutasi di Bondowoso,” jelasnya.

Jawaban mereka, lanjut Ketua DPRD, baik Pj Sekda saat itu Sukaryo, Asisten 1 dan Kepala Bakesbangpol, menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi. Mereka hanya disodori berkas mutasi dan diminta langsung tanda tangan.

Ditambahkannya, berdasarkan Pasal 197, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ayat (2) huruf e dan huruf f, mutasi PNS yang dilakukan oleh bupati, harus berdasarkan pertimbangan dari TPK PNS. Sehingga, tidak bisa menimpakan kesalahan mutasi ini kepada TPK. Karena dalam proses mutasi tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati bukan keputusan TPK. Surat KASN itu juga jelas, berdasarkan klarifikasi kepada Kepala BKSDM. (zen/sit)

Rotasi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemkab Bondowoso Tuai Sorotan Ketua Komisi I

Memontum 1 — Sat, 15 Jan 2022 11:22:34 +0000

Memontum Bondowoso – Rotasi atau mutasi jabatan yang telah dilakukan Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, pada 03 Januari 2022 lalu, menuai perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H Tohari, Sag. Disampaikannya, bahwa pelaksanaan rotasi jabatan, memang menjadi kewenangan bupati. Hanya saja, dasar atau aturan main yang digunakan, juga harus memiliki esensi atau dasar pelaksanaan.

Salah satunya, pemakaian Perbup dalam rotasi atau mutasi itu. Jangan sampai, ketika Perbup yang digunakan tidak sesuai, maka proses pelantikan bisa mengarah pada cacat hukum. KarenaPeraturan Daerah (Perda) No. 7/2021, perubahan atas Perda No. 7/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijadikan cantolan Perbup tersebut, baru berlaku Januari 2022.

“Tidak mungkin, Perbup tersebut dibuat 01 Januari 2022. Sebab, untuk menerbitkan Perbup, harus melalui tahapan fasilitasi Gubernur. Apa tahapan tersebut bisa dijalankan menggunakan bim salabim, lalu Gubernur memberikan petunjuknya,” kata Tohari dengan nada tanya, Sabtu (15/01/2022).

Penyusunan dan pengesahan Perbup, lanjutnya, harus punya dasar hukum yang jelas. Artinya, Perda yang dijadikan rujukan sudah diberlakukan. Hal ini, diatur dalam bagian akhir Perda nomor 7 tahun 2021.

Ditambahkannya, kalau Perbup diterbitkan sebelum Perda diberlakukan, apa tidak melanggar aturan. Kalau sudah melanggar, apa pejabat yang dilantik sah secara hukum. “Kalau tidak sah, apa boleh yang bersangkutan menerima gaji dan hak-hak lainnya,” urainya.

Baca juga :

Perda nomor 7 Tahun 2021, tambahnya, berlaku sejak Januari 2022. Perbupnya sudah diberlakukan 2021. Logika hukumnya bagaimana, kok terbalik. Harusnya, kan yang terbit lebih awal Perda, baru Perbup.

“Sekali lagi saya tegaskan, jika Bupati salah dalam menetapkan keputusan, dampaknya multi efek. Mulai dari keabsahan jabatan yang disandangnya, hingga penggunaan anggaran yang tidak sah,” kritik H Tohari.

Masukan yang diberikan ini, lanjutnya, bukan karena ada kepentingan atau alasan pribadi. Tetapi, lebih untuk menyelamatkan Bupati dari jeratan hukum yang bisa menyeretnya ke pusaran pidana atau lain hal.

Ditambahkannya, sebagai mitra harusnya eksekutif proaktif melakukan komunikasi dengan legislatif. “Masa’ iya, saya meminta Perbup yang menjadi turunan Perda nomor 7 Tahun 2021 saja, kepada pada bagian hukum (Pemkab, red) hingga sekarang masih belum juga diberikan,” paparnya. (sam/zen/sit)

Wakil Ketua Dewan Sebut Mutasi Jabatan Tak Dilakukan Secara Linier, Penyebab Ketidakharmonisan Tiap OPD

memontum — Sun, 12 Jan 2020 14:12:41 +0000

Memontum Bangkalan – Adanya ketidakharmonisan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangkalan saat ini dinilai kurang dipahami oleh Kepala Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Hotib mengatakan, tidak sinkronnya antar OPD ini dinilai sangat menggelikan. Sebab, OPD yang seharusnya saling bersinergi untuk membangun Bangkalan malah tidak harmonis antar satu dengan yang lain.

Ia menyampaikan, salah satu faktor adanya ketidakharmonisan ini disebabkan adanya pejabat yang ditempatkan dalam satu instansi tidak sesuai dengan keahlian. Seharusnya, pada tiap mutasi jabatan, keahlian masing-masing individu pejabat menjadi faktor penting.

“Langkah utama agar OPD harmonis itu, kalau memang ada mutasi jabatan mestinya menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian masing-masing. Bukan karena faktor kedekatan dan like and dislike,” ucapnya.

Selain mempengaruhi keharmonisan, penempatan pejabat yang tidak linier ini dinilai akan merugikan. Sebab, SDM yang bagus akan tersingkir dikalahkan oleh SDM yabg kurang mumpuni.

“Akibatnya, orang yang bagus akan terpinggirkan dan sebaliknya orang yang tidak tau apa-apa jadi kepala, baik itu pimpinan instansi maupun kasi dan Kabid. Hasilnya ya tidak sinkron,” lanjutnya.

Ia berharap, Bupati Bangkalan akan memahami situasi ini dan juga peka terhadap kondisi tersebut. Sehingga, ada perubahan dan juga perbaikan untuk bekal pembangunan Bangkalan yang lebih baik. (isn/nhs/yan)

Pemprov Jatim Siapkan Rotasi dan Mutasi Jabatan Untuk ASN Esselon 2

memontum — Mon, 09 Sep 2019 09:54:02 +0000

Memontum Surabaya – Gubernur Khofifah Indar Parawansa bakal segera melakukan pengisian jabatan dengan mekanisme rotasi dan mutasi jabatan. “Beberapa pos jabatan hari ini sudah kosong. Ada beberapa juga yang memang pensiun. Kita akan segera mengisi itu,” kata Gubernur Khofifah saat apel pagi bersama para ASN Pemprov Jawa Timur di kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Senin (9/9/2019).

Dalam mekanisme pengisian jabatan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa formatnya akan beda dengan biasanya. Ia mengatakan pengisian jabatan dilakukan full dengan mekanisme assessment.Seluruh pejabat eselon dua dilakukan assessmen dengan mempercayakan pada salah satu universitas negeri di Jakarta.

Dari assessmen tersebut akan dilakukan fit and proper test untuk pengisian masing-masing pos jabatan.

“Jika sampai akhir proses mutasi dan rotasi masih ada jabatan yang kosong maka baru akan dilakukan open bidding,” kata mantan Menteri Sosial RI ini.

Ia menegaskan dalam open bidding ini, maka eselon semua eselon 3 semua memiliki peluang yang sama sehingga bisa seluruhnya mengikuti seleksi lelang jabatan.

“Karena semua eselon 3 memiliki peluang yang semua, jangan percaya jika ada yang menawarkan posisi menjamin akan dapat menempati posisi tertentu. Jangan percaya. Karena ini by sistem, maka akan memberikan keleluasaan dan peluang yang sama bagi yang memiliki kompetensi,” kata Khofifah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno, menambahkan seluruh eselon dua sebanyak 54 orang di Pemprov sudah kelar dilakukan.

Assessment dilakukan empat tahap.Tahap pertama dilakukan pada 12 eselon dua, tahap kedua sebanyak 20 orang eselon 2, tahap ketiga diikui 21 orang dan terakhir dilakukan lima orang eselon dua.

“Tanggal 3 sudah selesai semuanya assessmen seluruh eselon 2 untuk kebutuhan rotasi dan mutasi jabatan. Hasilnya akan diserahkan lewat ibu pada timsel. Tim akan bekerja mengacu ke pada aturan perundangan, kita konsultasi juga dengan KASN,” kata Anom.

Tim pansel saat ini sudah terbentuk. Langkah pertama adalah konsultasi dengan gubernur seba pejabat pembina karir (PPK). Mana yang akan diisi dulu itu yang diusulkan ke KASN.

“Kita juga akan serahkan standar kpetensi jabatan (SKJ). SKJ itu yang akan jadi acuan tim untuk menentukan 3 orang yang diinginkan untuk masing-masing pos jabatan,” tegas Anom.

Total saat ini hingga 1 Oktober nanti yang kosong jabatannya ada sebanyak 12 posisi. Sedangkan hingga Desember akan bertambah menjadi 14 posisi jabatan.

“Melihat jabatan kosong yang harus segera diisi. Yang urgen harus diisi lebih dulu adalah Direktur RS Saiful Anwar, lalu juga Asisten 1 dan Asisten 3 itu yanv mendesak karena dinamikanya luar biasa di sana. Lalu juga Dinas Pendidikan,” kata Anom.

Anom menyebut targetnya akhir bulan September ini sudah bisa dilakukan pengisian jabatan tersebut. (yud/yan)

Mutasi Jabatan akan Dilakukan Setelah Adanya Sekda Definitif

memontum — Tue, 16 Oct 2018 16:07:32 +0000

# Bupati Salwa Tegaskan Pemilihan Pejabat Sesuai Kompetensi

Memontum Bondowoso – Bupati Salwa Arifin menegaskan bahwa pihaknya dalam pengangkatan pejabat tetap akan mengedepankan kompetensi dan pendidikannya sesuai kapasitas. Hal ini menanggapi aspirasi relawan presidium relawan 276 yang mendesak untuk tidak mengangkat pejabat yang dulu tidak mendukungnya. Namun demikian, Ia mengaku bahwa tetap menampung aspirasi relawan. “Maklum namanya relawan ya bermacam-macam. Ya, kami tampung, tapi kami juga punya prinsip ingin membangun,” urainya.

Bupati Salwa sendiri menghimbau kepada semua relawan, agar tidak sampai ada konflik di internal relawan. Yakni, dengan menahan diri dan tidak terprovokasi oleh-oleh oknum dan hal yang tidak bertanggung jawab. “Saya harapkan semua mendukung pemerintah daerah. Tidak ada yang terkotak-kotak lagi,” pungkasnya.

Bupati menjelaskan bahwa mutasi jabatan sendiri akan dilakukan setelah adanya Sekda definitif. “Mungkin nanti setelah ada Sekda definitive. Mutasi tersebut akan kami lakukan,” jelasnya, Selasa (16/10). (cw1/ono)

Dapat kado dari PJU Polres Jember

memontum — Sat, 14 Apr 2018 13:02:27 +0000

Memontum Jember — Acara pisah sambut Wakapolres Jember yang berlangsung di meeting Room Hotel Aston kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Jember, Sabtu (14/4/2018).

Mutasi jabatan di Polres Jember Kompol Edo Satya Kentriko.SH.Sik.MH.digantikan Kompol Bagus Ekhwan Christian.S.i.k M H ini dilakukan untuk penyegaran di tubuh Polres Jember.

Kompol Bagus Ekhwan Christian pria yang kelahiran Solo namun dibesarkan di Serang banten ini perjalanan kariernya cukup cepat, sebelum menjabat Wakapolres Jember beliau menjabat sebagai Kanit Narkoba Polda Jatim.

Sementara itu mantan Wakapolres Jember Kompol Edo Satya Kentriko meneruskan kariernya dengan mengikuti Program Sespim di Mabes Polri.

Dalam sambutan Pisah Sambut kompol edo banyak banyak mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo,SH.Sik.MH.yang telah memberikan jalan kepada dirinya untuk menempuh karier hingga menjabat menjadi Wakapolres Jember,sebelum meneruskan pendidikannya ke Sespim di Mabes.

“Alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kapolres selama dalam menempuh karier hingga menjadi seperti sekarang ini,” Ujarnya

Setelah mantan Wakapolres memberikan sambutan ,giliran sebagai pejabat baru Kompol Bagus Ekhwan Christian Sik.MH.memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di lingkungan Polres jember.

Acara lepas pisah ditutup dengan arahan dari Kapolres serta pemberian cindra mata dari seluruh Pejabat Utama (PJU )Polres Jember.serta berbagai suguhan penampilan wakapolres sambil mendendangkan tembang kenangan.(cw3/yan)