Dalam kegiatan itu, dirinya menyampaikan mengenai sinergi penguatan inklusi dan literasi keuangan dalam momentum pemulihan ekonomi. Disampaikannya, bahwa saat ini ekonomi di Kota Malang mulai tumbuh dengan signifikan. Hal itu, ditunjang karena sektor pariwisata yang mulai membaik.

“Indikator pariwisata menjadi dominan di kota Malang. Apalagi, nanti ada Malang Creative Center (MCC) yang harapannya bisa beroperasi menjadi satu basic ekonomi kreatif (ekraf) yang bisa menguatkan,” jelas Wali Kota Sutiaji, Selasa (17/05/2022) tadi.

Dengan sektor pariwisata yang membaik ini, dirinya berharap Kota Malang dapat menjadi penyangga untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, di Kota Malang tamu yang datang 99,89 persen mereka wisatawan domestik. Salah satu wisata yang banyak dikunjungi wisatawan saat ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

“Dengan mengandalkan TNBTS, ini dikuatkan penyangganya. Kota malang bisa dijadikan tempat singgah dan tempat kongkow (nongkrong, red) di daerah Kayutangan Heritage hingga Sarinah,” imbuhnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dijelaskannya, ketika sektor pariwisata menjadi primadona maka itu bisa menjadi sumber utama untuk penambahan devisa negara. Dirinya meyakini, bahwa ketika sektor wisata dibuka, maka itu semakin bagus karena wisatawannya begitu luar biasa. Okupansi dinilai sudah bagus, dan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sudah mulai membaik.

“Kolaborasi chanelling dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), aktivasi destinasi pariwisata, dan ekraf menjadi penopang, dan itu menjadi penguatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Sugiarto Kasmuri, mengatakan bahwa untuk pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini ada tiga klaster. Pertama, dengan penguatan ekonomi dana pusat yang akan dialokasikan ke enam sasaran strategis. Diantaranya, pariwisata, ketahanan pangan, dan kesehatan.

“Untuk penguatan ekonomi ini, dana pusat 178 Triliun dialokasikan ke enam sasaran strategis. Itu bukan nilai kecil dan pasti punya dampak,” kata Sugiarto. (hms/cw2/sit)

Selain itu, juga hadir Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, Kepala OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Kepala Perwakilan BI Malang, Samsun Hadi, beserta jajaran pejabat terkait lainnya.

Wali Kota Malang dalam kesempatan itu mengatakan bahwa diperlukan penguatan literasi keuangan masyarakat guna mengimbangi geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. “Inklusi kita bagus, tapi literasi perlu dikuatkan. Karena saya sering komunikasi terus menerus dengan OJK. Kami ingin menguatkan bagaimana (literasi, red) pinjaman online dan saat ini crypto. Sehingga, literasi masyarakat semakin hari semakin kuat dan tidak ada lagi investasi bodong,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirinya juga menjelaskan, bahwa OJK bersama industri jasa keuangan perlu senantiasa meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendorong penguatan literasi keuangan masyarakat. “Bahwa eksistensi OJK ini semakin bisa memberikan edukasi, literasi dan penguatan berkaitan dengan masalah industri jasa keuangan,” imbuhnya.

Wali Kota Sutiaji berharap, ada strategi hexahelix yang terbangun dapat mendorong terwujudnya pemberdayaan ekonomi Kota Malang. “Kami sudah memasukkan perbankan merupakan salah satu sektor. Kalau dulu pentahelix, sekarang hexahelix. Yang menjadi komunitas tersendiri, menjadi bagian sendiri untuk mewujudkan kolaborasi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Baik pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan di Kota Malang,” tambahnya.

Wali Kota Malang juga berharap, bahwa keberadaan Gedung Kantor OJK yang baru diresmikan, dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh pejabat dan pegawai OJK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat dan industri jasa keuangan, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah di Kota Malang. “Sekarang kantor sudah bagus. Ini akan bisa menguatkan bagaimana OJK memberikan fasilitasi. Untuk menguatkan program-program dari perbankan maupun industri jasa keuangan yang lain. Akan mengangkat pertumbuhan ekonomi bisa semakin bagus. Itulah ekspetasi kami, sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan ini bisa kita tangkap bersama-sama,” terangnya. (hms/cw1/sit)

“Sebenarnya agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal mudah sekali. Silahkan buka website resmi OJK, nah di halaman pertama ada daftar pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Jumlahnya 138,” ujar Sugiarto, Jumat (21/05).

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika masyarakat masih ragu, bisa langsung menelepon call center OJK 157. “Tapi sebenarnya di kami tidak terlalu banyak keluhan berkaitan dengan pinjol. Lebih banyak pengaduan Lembaga Jasa Keuangan terkait dengan kredit. Kalau fintech tidak terlalu,” urainya.

Sugiarto menekankan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan pinjol. Yaitu prinsip 2L, Legal dan Logis.

“Pertama adalah Legal, kalau lembaganya terdaftar dan berijin di OJK. Kedua, Logis dimana biaya bunga yang ditawarkan untuk peminjam itu transparan. Dan cara penagihan pun ada aturan mainnya, tidak boleh menyerang psikologis seperti kasus guru TK tersebut,” tegasnya.

Selain itu, jika pinjol bersifat legal, ada batas maksimum biaya dan bunganya. Sedangkan pinjol ilegal tidak ada.

Diakui Sugiarto, dirinya merasa prihatin karena masih ada masyarakat yang terjerat pinjol ilegal. Padahal pihaknya tengah gencar berupaya mensosialisasikan pinjol pada masyarakat.

“Kami turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di tengah kami gencar mengingatkan masyarakat waspada tawaran pinjol. Namun masih ada saja masyarakat yang jadi korban. Jadi saya imbau kepada masyarakat kalau menerima tawaran pinjol, pastikan dulu terdaftar dan berijin di OJK atau tidak. Dan jangan lupa prinsip 2L,” pesan Sugiarto Kasmuri. (mus/ed2)

Terlebih, dalam aksi kekecewaan nasabah, disampaikan dengan beragam kreasi, seperti pemasangan papan karangan bunga bertuliskan ‘Innalilahi Wainnailaihi Rojiun, turut berduka cita atas matinya hati nurani Direksi AJB Bumiputera 1912 di Usia 109 Tahun’ di halaman depan kantor AJB (Asuransi Jiwa Bersama) Bumiputera, Kota Malang. Hingga, aksi kreasi lain dalam mempertanyakan haknya.

Baca: Polis Tidak Cair, 100 Nasabah Lurug Kantor Bumi Putera

“Tadi sudah kita terima di Kantor OJK dan sudah ada rapat juga dengan Kepala Cabang Bumiputera, di sini (Malang, red),” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Kamis (11/02) tadi.

Pria yang akrab disapa Sugiarto itu mengatakan bahwa pihaknya hanya mampu memberi perhatian dengan memfasilitasi para nasabah.

“Intinya keinginan dari para nasabah itu kita sudah teruskan langsung ke kantor pusat OJK. Karena nanti penanganan keputusannya akan dilakukan secara nasional, tidak per wilayah,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya juga paham dan menghargai, keinginan nasabah. Namun, keputusan dan langkah pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga harus memperhatikan aspek dari Bumiputera sendiri.

“Kami bantu memfasilitasi, bahwa keinginan ini tidak hanya di Malang, tentu di wilayah-wilayah lain juga sama melakukan audiensi juga. Dan ini kita teruskan ke OJK di pusat,” paparnya.

Koordinator Wilayah Nasabah Korban AJB Bumiputera Jawa Timur II, Priyo Santoso, mengatakan bahwa selepas audiensi dengan pihak OJK dan Bumiputera, dirinya langsung diajak zoom meeting. Pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh OJK Regional IV Surabaya, OJK Malang, OJK Kediri, Bumiputera Kanwil Malang, Bumiputera Kanwil Kediri dan Bumiputera Kanwil Surabaya.

“Dari situ jelas, tugas kami sebagai pemegang polis yang saat ini sedang menuntut hak adalah memberikan list pertanyaan yang akan difollow-up secepatnya,” terangnya.

Baca Juga: Waroeng Inklusi Ungkap Langkah Disabilitas Hadapi Pandemi

Pihaknya sebagai perwakilan nasabah berharap bulan Maret ini sudah ada kejelasan berkaitan dengan tindakan pertanggung jawaban dari Bumiputera.

Sementara itu,ketika dikonfirmasi pihak Bumiputera Malang, tidak berkenan memberikan statemen.

“Kejadian ini secara nasional, tidak hanya di wilayah Malang saja. Jadi semua satu pintu dari pusat, dari kami tidak bisa memberikan statmen. Kami di daerah mengikuti kebijakan pusat,” pungkas Kepala AJB Bumiputera Kanwil Malang, Agus Rizkianto. (cw1/sit)

Walikota Sutiaji menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Kepala OJK yang baru dilantik. “Semoga tugas dan tanggung jawab yang diembankan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya kegiatan ini mampu menjadi proses pemantapan dan kesinambungan organisasi,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Sutiaji menekankan perlunya penguatan eksistensi dan peran kantor OJK di daerah dalam rangka membuat masyarakat semakin melek dan cerdas keuangan serta agar masyarakat semakin familiar dengan tugas dan fungsi OJK.

Ia berharap OJK mampu menjadi pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen layanan jasa keuangan sehingga masyarakat lebih memahami terkait dengan jasa keuangan. Selain itu, kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antar seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang sangat diperlukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat kota Malang.

“Supaya industri keuangan di daerah ini dapat semaksimal mungkin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang,” imbuhnya. (hms/yan)