Menurutnya, untuk menyongsong Indonesia emas 2045, para mahasiswa Unisma yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), harus mampu untuk membawa perubahan ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Sebab, mahasiswa dibekali dengan kemampuan pengetahuan teknologi yang mumpuni, termasuk juga spirit doktrin ideologi perjuangan ahlusunah waljamaah.

“Dari Unisma ini, disiapkan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin bangsa yang benar-benar memiliki kekuatan intelektual dan kapasitas ilmu pengetahuan, sekaligus komitmen yang tinggi kepada rakyat,” jelas Cak Imin-sapaan akrabnya, dalam sambutan orasinya.

Pihaknya optimis, jika Indonesia akan cepat maju, apabila kampus yang merupakan bagian NU secara terus menerus berkembang. Apalagi jika terus berbenah diri untuk melakukan terobosan untuk melahirkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan cita-cita kelahiran Unisma.

“Insyaallah, diantara anak-anak semua ini akan lahir pemimpin bangsa, yang siap melakukan perbaikan dan perubahan. Saya yakin, diantara mahasiswa ini, akan jadi pemimpin, kalau nggak presiden minimal menteri,” lanjutnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut dikatakan, bahwa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini begitu besar. Karena dunia tengah mengalami masa sulit akibat pandemi hingga ancaman peperangan. Karena itu, para mahasiswa akan menyaksikan dan menjadi bagian untuk menjawab sebuah pertanyaan, apakah bangsa Indonesia ke depan yang kaya raya akan menjadi bangsa yang gagal atau justru selamat menjadi bangsa yang kuat.

“Saya bersaksi, selagi keluarga besar NU tetap kuat dan kokoh, maka negeri ini akan menjadi penyelamat, bukan saja bangsanya tetapi untuk negara-negara yang lainnya,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unisma, Prof H Maskuri Bakrie, menyampaikan bahwa dengan dihadirkannya Cak Imin di Unisma, untuk memberikan motivasi kepada para Maba. Agar para Maba nantinya dalam menjalankan masa perkuliahan bisa dengan serius, sehingga bisa memajukan Kampus Unisma.

“Kami tentunya bangga dengan kehadiran salah satu kader muda yang sudah melalang melintang itu, terutama dalam bidang politik. Dengan kehadiran beliau, juga mudah- mudahan bisa membangkitkan semangat para Maba Unisma,” ucapnya.

Sebagai informasi, kehadiran Cak Imin tersebut, yakni dalam rangka penutupan Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (OSHIKA Maba) Unisma 2022. Usai dilakukannya orasi bersama Cak Imin, Unisma juga diberikan Rekor Muri atas pembuatan video dan slogan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan oleh mahasiswa terbanyak. (rsy/gie)

Menurut Ketua Umum Partai Nasdem ini, keberadaan lembaga-lembaga politik dalam kehidupan bernegara pasti meniscayakan adanya kehidupan politik. Namun, hal itu dapat dipahami bahwa sebutan tersebut tentu merujuk pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Setiap harinya kita berpolitik. Bukan hanya di tahun ini saja. Situasi dan interaksi para elit partai kini semakin dinamis, berbagai spekulasi politik pun terus bergulir,” kata Surya Paloh.

Selain itu, dikatakan juga bahwa untuk tahun ini setiap partai politik bersiap diri, mengambil ancang-ancang, memanaskan mesin politik masing-masing, mengukur kekuatan diri dan lawan, sekaligus saling menjajagi dan memetakan kekuatan-kekuatan yang ada. “Itu sebuah pemandangan yang lazim dalam kehidupan politik di Tanah Air menjelang digelarnya pesta demokrasi lima tahunan. Bagaimanapun, pemilu adalah mekanisme bawaan yang inheren dalam demokrasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan mekanisme yang telah disepakati sebagai upaya melakukan pergiliran kekuasaan. Hal itu dilakukan, agar tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Selain itu, Pemilu juga menjadi ruang agar penggunaan kekuasaan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Inilah esensi demokrasi yang sejak era modern lahir telah menjadi antitesis dari sistem kekuasaan yang sebelumnya dimiliki kelompok politik atau golongan tertentu,” katanya.

Tidak hanya itu, kekuasaan menurutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik. Bahkan menurutnya juga menjadi ekspresi dominan dari politik. Karena identik, politik selalu terasosiasikan sebagai segala sesuatu terkait kekuasaan.

“Dalam upaya memanifestasikan idealitas yang dimiliki oleh setiap kelompok politik, kekuasaan memang menjadi keniscayaan. Sebab tanpa kekuasaan, mustahil kiranya sebuah program politik bisa direalisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, melalui politik tawaran-tawaran gagasan dan pemikiran dalam sebuah konteks kehidupan bersama, tersalurkan. Sehingga, kekuasaan adalah keniscayaan dalam politik.

“Ibarat tubuh manusia, kehendak untuk mencapai sebuah tujuan dipersyarati dengan kuasanya raga berjalan dan jiwa yang sadar,” imbuh Surya Paloh. (rsy/sit)

Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Inspektorat Pamekasan mengembalikan kembali kasus pelimpahan Mobil Sigap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Abdus Salam, dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan Kepala Inspektorat Pamekasan dalam menerima pelimpahan kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan tolol.

“Sampean tolol menerima pelimpahan kasus ini. Padahal dalam undang-undang sudah jelas,” kata Abdus Salam.

Menurutnya, Inspektorat Pamekasan terlambat dalam menangani kasus dugaan korupsi Mobil Sigap yang menelan anggaran mencapai Rp 38 miliar.

Harusnya, kata dia, Inspektorat bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan, melainkan mengawasi sedari awal penganggaran.

“Bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan. Ini sudah jelas menciderai proses hukum,” terangnya.

Baca Juga : Viral Bupati Pamekasan Foto Bareng Cewek Tanpa Gunakan Masker

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Zaini Wer Wer, sangat kecewa dengan penjelasan kepala inspektorat karena tidak melalukan audit sebagaimana yang diminta teman-teman demonstran.

Demonstran juga sempat bakar ban bekas di hadapan kantor inspektorat sebagai bentuk kekecewaannya, akan tetapi seketika itu dimatikan oleh aparat kepolisian setempat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pamekasan, Moh Alwi, menjelaskan bahwa dirinya tidak langsung menerima pelimpahan kasus dari Kejari Pamekasan.

Akan tetapi, kata dia, kejaksaan menyerahkan kasus Mobil Sigap kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, yang kemudian Bupati melimpahkan ke Inspektorat.

“Tidak langsung ke Inspektorat, jadi dari pak bupati kemudian diserahkan ke Inspektorat,” kata Moh Alwi di depan masa aksi.

Ia menerangkan bahwa dirinya berhak melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Mobil Sigap dikarenakan telah menerima surat dari kejaksaan.

“Atas surat dari kejaksaan tersebut, kami kan juga pengawas, Sehingga, kami berhak menerima pelimpahan kasus Mobil Sigap dari Kejaksaan,” terangnya. (fid/adi/ed2)

“Pemkot Batu kurang transparan. Keterlibatan publik juga belum maksimal,” terangnya.

Dikatakan Amin, ruang-ruang yang seharusnya terbuka untuk publik, namun kemudian ditutup hal ini bisa menimbulkan potensi korupsi. Salah satu contohnya adalah banyak menyusutnya sumber air di Kota Batu. Menurut Amin, menyusutnya banyak sumber mata air di Kota Batu buah dari kebijakan yang tidak membuka ruang dialog dengan publik.

“Membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan. Jangan sampai nanti, seperti kereta gantung, hanya dimanfaatkan segelintir orang. Sesuatu yang bukan rahasia, dan menjadi ruang publik jika ditutup, di situ bisa menjadi potensi korupsi,” ujar Amin, Senin (9/12/2019).

Amin juga mengajak agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap pemimpin, maupun calon pemimpin saat pemilihan. Katanya, masyarakat harus memahami orientasi seseorang maju menjadi kepala daerah maupun calon legislatif.

“Momentum ini merupakan satu peristiwa untuk terbangunnya kesadaran rakyat agar bersama-sama bergerak memberantas korupsi,” katanya.

Berkaca pada kasus Eddy Rumpoko yang terciduk oleh KPK, Amin pun mengajak agar masyarakat tidak memiliki rasa cinta yang salah terhadap pemimpinnya. Bagi Amin, tertangkapnya ER yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Batu telah mencederai kepercayaan rakyat Kota Batu.

“Agar masyarakat jangan sampai memiliki cinta yang salah terhadap pemimpinnya, pemimpin yang kita elu-elukan dan banggakan. Kita harus tahu betul orientasi seseorang maju menjadi pemimpin,” ajaknya.

Melihat progres kepemimpinan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat ini, Amin berpendapat belum ada gerakan nyata untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, pelayanan publik dinilainya berjalan stagnan, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Divisi Korupsi Politik Malang Corruption Watch (MCW), Bayu Prasetya menjelaskan ada enam dugaan kasus korupsi di Kota Batu. Pertama adalah dugaan korupsi pajak bumi dan bangunan senilai Rp 31.3 M, kemudian kasus dugaan korupsi pembangunan Among Tani senilai Rp 113 M.

Lainnya adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pasar Sayur Kota Batu, kebocoran anggaran pendapatan, penyelewenagan dana PT BWR, serta dugaan korupsi aliran dana kampanye.

“Data itu menjelaskan bahwa tingginya korupsi bakal berdampak negatif untuk masyarakat Batu. Sehingga dalam momen Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2019 ini semangat pengawalan dan perlawanan terhadap korupsi harus terus dilakukan. Masyarakat harus terlibat dalam agenda pemberantasan korupsi dikarenakan Masyarakat merupakan korban dari tindakan korupsi,” terang Bayu.

Aliansi Masyarakat Kota Batu, massa yang melakukan aksi di depan Balaikota Among Tani itu menyampaikan tiga tuntutan yakni agar Pemkot Batu dan DPRD harus melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola birokrasi dan APBD Kota Batu agar tidak berpotensi korupsi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian menuntut para Penegak Hukum harus segera memberantas dan menindak tegas pelaku korupsi di Batu yang merugikan masyarakat.

“Terakhir adalah mengajak masyarakat Batu agar terlibat aktif memantau, melaporkan serta melakukan advokasi

dugaan korupsi yang terjadi di semua sektor,” tegas Bayu.

Dalam orasi itu, pengunjuk rasa membawa properti yang dibentuk menjadi kursi berwarna keemasan. Selain itu juga ada simbol sapu, uang, sandal, dan caping. Semuanya memiliki makna yang menggambarkan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. (bir/yan)

Memontum Kota Batu – Memperingati HUT Kota Batu ke 16 Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu melakukan orasi di Alun-alun Batu, Selasa (17/10/2017). Dengan tema Mensucikan Kembali Kota Batu dari praktek korupsi.

Hal tersebut lahir dari keresahan masyarakat terkait kondisi pemerintahan Kota Batu yang bobrok dan terjerat banyak kasus korupsi.

Salah 1 catatan kasus yang tak kunjung selesai yaitu pengurangan Pajak JTP 1 yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,2 miliar dan Penunggakan Pajak Hiburan 2010-2014 yang melibatkan JTP Grup berpotensi merugikan keuangan negara Rp 24 miliar.

Mayedha selaku Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) berharap pihak penegak hukum menelusuri dugaan permainan pengemplangan pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Penegak hukum bahkan KPK diharapkan menelusuri dugaan pengemplangan pajak yang diduga dilakukan oleh JTP Grup dan Dinas Pendapatan Pemkot Batu,” harap Mayedha.

Apalagi setelah trtangkapnya Eddy Rumpoko oleh tim KPK, momentum ini perlu mendapat apresiasi. Mayedha berharap KPK menindaklanjuti beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani oleh penegak hukum dan terkesan mandek untuk diambil alih.

“Aliansi bersama masyarakat Kota Batu terus melakukan pemantauan trhadap dugaan pengemplangan pajak dan kasus korupsi yang terjadi di Kota Batu,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Jatim Park Grup dan Kadis DPKAD Zadim Effisiensi sulit dihubungi.

Perlu diketahui Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu terdiri dari gabungan beberapa element diantaranya Ikatan Mahasiswa Kota Batu (IMAKOBA), Nawak Alam Kota Batu, Omah Rakyat, Akademisi Kota Batu, Malang Coruuption Watch(MCW) dan masyarakat Kota Batu. (cw2/yan)