“SK P3K untuk para Nakes tersebut sudah kita diserahkan, karena nomor Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Kesehatan sudah turun,” kata Bupati Karna.

Untuk SK P3K dari tenaga pendidikan dalam hal ini guru, tambah Bupati, hingga saat ini masih belum menerima Pertek yang sudah diusulkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. “SK PPPK 106 Nakes ini terhitung sejak April. Sehingga, nantinya gaji mereka akan dirapel. Mereka akan menerima gaji dari April hingga Juni,” tambah Bupati Karna.

Lebih lanjut Bung Karna menambahkan, gaji 106 PPPK Nakes ini diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark. Sehingga, pemerintah daerah akan menunggu dana itu ditransferkan. “DAU Earmark ini uangnya tidak ada di kas daerah. Namun, dana tersebut akan ditransfer ke daerah, apabila kita sesuai dengan jumlah SK tersebut,” ujarnya.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bung Karna-sapaan akrabnya, namun dirinya menghimbau kepada seluruh Nakes penerima SK PPPK, untuk bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing. “Pemerintah telah memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka, saya berharap kepada 106 tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Bupati Situbondo.

Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, dr Sandy Hendrayono, menambahkan bahwa dari 106 Nakes PPPK itu nantinya akan ditempatkan di RSAR, RSU Asembagus dan RSU Besuki serta sejumlah Puekesmas yang tersebar di Kabupaten Situbondo. “106 Nakes P3K yang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat, ini akan disebarkan di rumah sakit dan Puskesmas,” katanya. (her/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan memang tahun ini banyak guru pengajar di sekolah dasar menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Bahkan, jumlahnya ada sebanyak 40 orang. Hingga, kondisi itu mengakibatkan sekolah tingkat dasar kekurangan guru pengajar.

“Untuk mengatasi kekurangan guru pengajar di sekolah dasar negeri Kota Batu, kita minta pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ada penambahan formasi P3K yang jumlahnya 120 tenaga pendidik,” terangnya di Coban Talun, Kota Batu, Rabu (14/06/2023) tadi.

Baca juga :

• ‎ DPMD Bangkalan Luncurkan Bursa Inovasi Desa
• ‘Begal’ Bokong Dibekuk Warga Tulangan
• ‘Bergerak Bersama dan Peduli’ Jadi Jargon Masyarakat Lamongan Sukseskan Pembangunan
• ‘Bergerak Bersama Rakyat’ PPP Lumajang Melesat Raih 6 Kursi

Pengajuan dari P3K tersebut, paparnya, saat ini masih belum ada pengangkatan ASN. Untuk itu, jalan terbaik untuk mengisi kekosongan guru pengajar di sekolah tingkat dasar negeri dengan pengajuan P3K.

“Kita berharap pengajuan P3K di kementerian ini bisa direalisasi. Supaya, sekolah-sekolah kita yang kehabisan guru ini bisa tertutupi dengan adanya penambahan dari P3K,” tegas Aries.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 40 orang tenaga pengajar sekolah dasar negeri tahun 2023 ini menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Sedangkan, dari 40 tenaga pengajar itu terdiri atas 31 orang guru kelas dan enam orang guru mata pelajaran PJOK ditambah tiga orang guru pengajar Pendidikan Agama Islam. (put/sit)

Dalam siraman rohani tersebut, pihaknya menyampaikan jika guru sebagai seorang pendidik yang harus memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk jasmani dan rohani. Terlebih, guru merupakan sentuhan utama bagi siswa di dalam lingkungan pendidikan.

“Mudah-mudahan ini bisa lebih diperkuat, karena guru itukan membina dan membimbing para peserta didik, sebagai jembatan utama untuk menyampaikan ilmu,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika kegiatan siraman rohani tersebut rutin selalu diselenggarakan selama bulan Ramadan ini. Dengan menggandeng para guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP baik swasta maupun negeri di Kota Malang.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kegiatan ini kita gilir, minggu ini kebetulan ada P3K sebanyak 300, dan juga ada teman-teman operator. Minggu kemarin juga demikian,” ujar Suwarjana.

Dikatakannya, jika kegiatan tersebut terus dilakukan agar memberikan pemahaman kepada para tenaga pendidikan. Walaupun, tidak semua guru bisa dihadirkan, namun menurutnya mereka yang datang bisa menyebarkan dan mewakili.

“Kegiatan ini kami bagi terus biar menyentuh walaupun tidak semua guru yang ada di Kota Malang, minimal sudah terwakili dan mereka bisa menyebarkan bahwa ada kegiatan siraman rohani, kita harus bisa sabar, dan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam kegiatan tersebut juga membagikan santunan kepada 100 anak yatim. Itu terdiri dari, 20 siswa TK, 40 siswa SD, 30 siswa SMP, dan 10 dari perwakilan dari panti asuhan. (hms/rsy/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, ini mengatakan bahwa dengan dikukuhkannya P3K Nakes ini, diharapkan bisa menguatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang ada di Kota Malang. “Harapan kami nanti, mereka bisa menguatkan Puskesmas dan RSUD Kota Malang menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian juga, semakin menguatkan layanan jemput bola kepada masyarakat, dan meminimalisir keluhan masyarakat berkaitan dengan layanan tersebut,” kata Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, paradigma atau Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada orang yang sakit itu berbeda. Sehingga, pihaknya juga meminta agar para P3K tersebut bisa memahami kondisi di lapangan.

“Kadang orang sakit itu mudah marah hingga mudah tersinggung. Karenanya, saya minta nanti mereka juga bisa memahami. Kemudian, juga mereka yang sakit itu butuh penanganan dengan cepat dan ramah. Mudah-mudahan dengan support 24 orang ini, pelayanan publik kita akan semakin bagus,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika tujuan penetapan P3K Nakes tersebut, merupakan salah satu upaya Pemkot Malang untuk memenuhi kebutuhan ASN di Pemkot Malang.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tentunya sesuai dengan standar kompetensi profesional, dan integritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Malang. Untuk jumlah peserta P3K tersebut, yang dinyatakan lulus dan diangkat sejumlah 24 orang dari jumlah pelamar sebanyak 101 orang. “Untuk yang menentukan itu bukan kami, tetapi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), jadi 24 orang itu,” ujar Totok.

Lebih lanjut, untuk penempatan 24 P3K Nakes tersebut juga berbeda-beda. Mereka tersebar di RSUD Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesmas yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Malang.

“Untuk golongan 10, terdiri dari apoteker ahli pertama yang diisi oleh satu orang dan ditempatkan di RSUD Kota Malang. Kemudian, golongan sembilan posisi administrator kesehatan ahli pertama sebanyak tiga orang, yang ditempatkan di Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, di posisi nutrisionis ahli pertama, satu orang yang ditempatkan di Puskesmas Mojolangu, kemudian sanitarian ahli pertama satu orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari. Penyuluh kesehatan sebanyak satu orang, ditempatkan di Puskesmas Dinoyo,” tuturnya.

Kemudian, untuk golongan tujuh, Totok menyebutkan bahwa sebanyak lima orang ditempatkan di RSUD Kota Malang, dengan posisi sebagai perawat terampil. Sementara untuk posisi asisten apoteker, masing-masing satu orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari, Puskesmas Gribig, Puskesmas Mulyorejo, dan Puskesmas Janti.

“Untuk di Puskesmas Dinoyo, itu ada dua orang sebagai asisten apoteker. Kemudian di Puskesmas Kedungkandang, diisi oleh poisisi nutrisionis terampil sebanyak tiga orang, dan sanitarian terampil satu orang. Terakhir, posisi pranata laboratorium kesehatan terampil sebanyak 1 orang ditempatkan di Puskesmas Kendalsari,” imbuhnya. (hms/rsy/gie)

Disampaikan Kepala BKPSDM Kota Batu, Nur Adhim, untuk saat ini jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 3.048 orang. Sedangkan, honorer berjumlah 3.000 orang.

“Saat ini jumlah PNS dan P3K di lingkungan Pemkot Batu, ada sebanyak 3.048 dan honorer sebanyak 3.000 orang. Ini, terbagi di 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Batu,” terang Adhim, saat ditemui usai Musrenbang 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sedangkan kebutuhan pegawai, tambahnya, sudah sesuai dengan Anjab dan ABK. Kemudian, dari analisa tersebut dirasa kekurangan pegawai. Sehingga, diusulkan kebutuhan tambahan pegawai sebanyak 1.500 orang ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera.

Dari 40 SKPD yang ada di Kota Batu, ditegaskan Adhim, semua dinas sebanyak 40 SKPD membutuhkan pegawai lagi. Karena, dari jumlah yang diusulkan semua bertugas di semua dinas.

“Kita setiap tahun mengusulkan. Tentunya, semua dinas masih butuh tambahan pegawai. Dan, tahun ini diusulkan tambahan 1.500 orang pegawai yang terdiri PNS dan P3K,” paparnya. (put/sit)

Kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Totok Kasianto, berlangsung di Mini Blok Office, Kota Malang.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BKPSDM, Totok Kasianto, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tentang P3K.

“Jumlah P3K sebanyak 72 orang dari unsur guru dan 11 orang dari unsur penyuluh pertanian. Maka dengan demikian total P3K formasi tahun 2019 sebanyak 83 orang,” urai Totok, seraya menambahkan bahwa rata-rata puluhan P3K yang diangkat ini, telah mengabdi lebih dari 15 tahun.

Baca Juga: Terkait Penutupan Giant MOG, Ini Kata Pakar Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sutiaji, turut memberi motivasi bahkan mengapresiasi P3K. “Hebatnya, yang namanya perjanjian kerja itu tiap tahun di evaluasi. Jadi, saya harap para P3K ini tidak minder dan merasa mereka adalah KW1nya (tiruan, red) ASN. Malah, saya rasa yang orisinil adalah P3K ini, dengan perjanjian kerja mereka berani dievaluasi tiap tahun,” tegasnya.

Bahkan, Sutiaji mengatakan, P3K bisa menjadi salah satu model rekruitmen pegawai ke depan. Bisa jadi ke depan, pegawai tertentu untuk pelayanan publik selain ASN gunakan metode yang sama dengan P3K.

“Jadi luar biasanya dia berjanji kalau kinerjanya menurun siap di hentikan. Hak dan kewajibannya sama. Bahkah kewajibannya harus miliki kinerja bagus, nanti diperpanjang. Kalau jelek ya dihentikan,” tutur pemilik kursi N1 ini.

Ditambahkan Sutiaji, yang membedakan P3K dengan ASN hanya pada pensiunan saja. “P3K non sertifikasi, gajinya hampir sama, yaitu UMK (Upah Minimum Kota), ditambah tunjangan. Jadi hampir sama dengan ASN, yang beda pensiunnya saja,” tambahnya.

Berdasarkan penuturan Sutiaji, di tahun 2021 ini, sudah 1500 lebih usulan P3K. Dimana, terdapat banyak dari formasi medis dan guru. (cw1/sit)

“Tes kita laksanakan di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Lamongan,” kata Bambang Hadjar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lamongan.

Dalam perekrutan P3K, Kabupaten Lamongan mendapatkan kuota sebanyak 542 orang, yakni penyuluh pertanian 108 orang, tenaga pendidikan 325 orang serta tenaga kesehatan 109 orang.

Namun, dengan hanya 449 orang yang mengikuti seleksi ini maka jumlah tersebut belum terpenuhi, yakni untuk penyuluh pertanian hanya ada 106 orang (kurang 2 orang), tenaga pendidikan 255 orang (kurang 70 orang) dan tenaga kesehatan hanya ada 88 orang (kurang 21 orang).

Meski kuota yang dibutuhkan masih kurang, dikatakan Bambang hal itu tidak menjadi jaminan bagi peserta yang mengikuti seleksi untuk bisa lolos secara otomatis.

“Kita ada passing grade-nya, kalau nggak mencapai passing grade ya otomatis nggak lolos,” ucapnya.

Bambang menambahkan, untuk hasil seleksi P3K di Lamongan bisa langsung dilihat setelah pelaksanaan ujian selesai. “Untuk yang lolos, selanjutnya melengkapi berkas administrasinya,” ujarnya. (ifa/zen/yan)

Di kesempatan tersebut, Habib Hadi menyampaikan untuk perekrutan tahap pertama ini diposisikan untuk jabatan tenaga honorer kategori II dalam bidang pendidikan dan bidang pertanian yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Untuk Kota Probolinggo, dari 30 orang tenaga honorer yang terdaftar, hanya 25 orang yang memenuhi persyaratan BKN dengan rincian untuk tenaga pendidik sebanyak 21 orang, dan penyuluh pertanian sebanyak 4 orang.

Perekrutan tahap II/ rekruitmen umum masih menunggu informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tidak hanya itu, Habib Hadi juga mengatakan rekrutmen ini akan dilaksanakan pada tanggal 8–16 Februari 2019 melalui portal resmi BKPSDM Kota Probolinggo. P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku bagi ASN.

“Saya akan memastikan pendaftaran dan rekrutmen P3K online transparan, hasil tes akan langsung diketahui saat itu juga,” tegas Habib Hadi.

Pada kesempatan itu juga, Habib Hadi mengingatkan kepada masyarakat agar jangan tertipu dengan janji manis yang tidak ada kepastian, jangan percaya sama info yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya tegaskan dan sekali lagi saya ingatkan, dalam perekrutan ini tidak ada yang bisa menjamin untuk meluluskan, semua sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta saya akan mengawal, melihat rekrutmen ini, dan jika nanti ada pegawai yang curang atau ada laporan dari masyarakat, saya pastikan akan ditindak dengan tegas,” tegas Walikota yang baru dilantik, kepada memontum.com. (Pix/yan/oso)