“Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo, sebelumnya sudah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, tentang pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan. Bahkan, juga telah memfasilitasi terhadap peraturan rancangan daerah mengenai pembubaran dua Perusda tersebut ke Gubernur Jawa Timur. Dari berbagai tahapan tersebut, maka pembubaran Perusda Pasir Putih dan Banongan, sudah sesuai,” terang Juru Bicara gabungan dari Fraksi Demokrat, PPP dan Fraksi PDI-Perjuangan, Hadi Prayitno.

Dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui dan sesuai, sambung Hadi, maka gabungan Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PDI-Perjuanhan, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Hal senada, pun juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar dan Fraksi GIS DPRD Situbondo. Mereka sepakat dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan, menjadi Perda Definitif.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu untuk peningkatan PAD. “Pasca pembubaran dua Perusda tersebut, maka karyawan tetap bekerja sebagaimana biasanya,” tegas Bupati Karna.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, menjelaskan bahwa pembubaran Perusda Pasir Putih dan Banongan, dilakukan secara voting. Itu karena, ada salah satu fraksi, yakni Fraksi PKB, yang menolak adanya pembubaran dua Perusda tersebut.

“Dari hasil voting itu, ada 11 anggota DPRD yang menolak dan ada 29 anggota DPRD Situbondo, yang menyatakan setuju dengan pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan,” jelas Edi Wahyudi. (her/gie/adv)

Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengatakan bahwa giat rapat paripurna diselenggarakan dalam rangka membahas rencana usulan Pemerintah Daerah untuk membubarkan Perusda Pasirputih dan Banongan. Saat ini, disampaikan bahwa masih tahap awal pengusulan atau pembicaraan pertama.

Kemudian, setelah rapat paripurna akan dilakukan pembahasan di Komisi II, sebagai pengampuh mitra kerja kedua Perusda tersebut. Kemudian, dilanjutkan ke tingkat Bapemperda. Ketika rapat paripurna berlangsung, ada nota pengantar dari bupati dan fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum. Sehingga, prosesnya cukup panjang.

“Adanya usulan pembubaran Perusda oleh eksekutif, kami sebagai legislatif berharap agar ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dimatangkan. Utamanya, nasib karyawan kedua Perusda tersebut, karena jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Edi Wahyudi menerangkan, ada beberapa alasan pihak eksekutif ingin melakukan pembubaran. Dimana salah satunya, karena selama ini Perusda Pasirputih dan Banongan, dinilai belum cukup efektif untuk mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tidak hanya itu yang disampaikan Ketua DPRD Edy Wahyudi, disebutkan juga proses pembahasan melalui keputusan di Komisi II DPRD, sebagai mitra kedua Perusda tersebut. Ini, masih dilakukan pembahasan ulang secara umum dengan melalui komisi-komisi, kemudian tidak lepas dari pandangan pembahasan antar fraksi di DPRD untuk dilakukan. Sementara Bupati Situbondo, juga akan kembali memberikan tanggapan dalam proses pembahasan yang dilakukan.

“Memang tahapan dan prosesnya cukup panjang dan tidak serta merta semudah itu. Karena, untuk membubarkan dua Perusda tersebut perlu pertimbangan mendalam. Salah satunya, yang tidak pernah lepas untuk dipertimbangkan tentang nasib karyawannya. Karena, jumlah karyawan didalamnya tidak sedikit,” terang Edy.

Sementara Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pertimbangan khusus dalam melakukan pembubaran perusahaan sektor wisata. “Alasan pembubaran perlu dilakukan, karena adanya warisan hutang sejak tahun 2019 dengan kisaran Rp 980 juta. Selain itu, pengaruh pandemi Covid-19, yang membuat sektor wisata harus ditutup. Sehingga, mengakibatkan kerugian yang terjadi. Pengelolaan aset tidak tertata dengan baik dan ketidak patuhan dalam pengelolaan terhadap pengendalian kas Perusda Pasirputih,” ujar Bupati Karna Suswandi dalam nota pengantar di Gedung DPRD.

Masih kata Bupati, pria yang akrab dipanggil Bung Karna mengatakan, pertimbangan dalam pembubaran Perusda wisata di Situbondo, menjadi acuan dasar dalam upaya peningkatan sektor wisata kedepan. “Kita sudah pertimbangkan secara khusus, ada ketidakwajaran dalam pengelolaan perusda tersebut. Sehingga, ke depan perlu ada pengelolaan dan pengembangan secara teratur dan terencana,” paparnya. (her/sit)

Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan di lapangan, latihan tersebut dilaksanakan dalam rangka Latihan Satuan Lanjutan (LSL) II Aspek laut Pasmar 2 TA 2020 digelar selama 9 hr (23-6-2020 sd 01-07-2020) dan di ikuti 480 Personil Pasmar 2, serta melibatkan beberapa material tempur, yang dimiliki Korps Marinir. Di antaranya Howitzer 105 mm, BVP-2, KAPA, BTR-50, BMP-3F dan perahu karet beserta motor tempel (mopel).

LATIHAN TEMPUR: Prajurit TNI Marinir saat melakukan penyerangan terhadap medan musuh. (Tik/im)

Seluruh Personil dan material tempur Korps Marinir dari Pasmar-2 dalam melaksanakan (LSL) II Aspek Laut Pasmar-2 T.A 2020 diangkut menggunakan KRI Teluk ende-517, KRI Sangkurilang-542 TSR, 2 unit Helly Bell dan pesawat cassa TNI AL.

“Tujuan dilaksanakannya latihan tersebut adalah untuk meningkatkan, kemampuan, ketrampilan, Kesiapan dan profesionalisme serta mentalitas prajurit. Sebagai pasukan pendarat Amfibi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut, ” Tegas Kawasdal Letkol Widarta Kusuma SE M Tr (Opsla).

Menurutnya, sebelum pelaksanaan Pendaratan amfibi, terlebih dahulu Prajurit Batalyon Intai Amfibi melaksanakan Terjun Tempur, Rubber Duck Operation (RDO) dan Pendaratan Khusus (Ratsus) di area pantai Gatel wilayah timur Kabupaten Situbondo.

” Kemudian, setelah semua personil dan material sudah mendarat, Howitzer 105 mm melaksanakan penembakan dan dilanjutkan dengan penyerbuan sasaran oleh Prajurit Infanteri Korps Marinir beserta senjata bantuan Infanteri seperti Mortir 60mm, Mortir 81mm, RPG-7 dan juga GPMJ untuk merebut sasaran serta dilaksanakan penyerbuan dengan lintas helly,” katanya.

Sementara Dan Puslatpurmar 5 Baluran Letkol Mar Agus Wahyudi saat ditemui wartawan mengatakan, Puslatpurmar 5 Baluran merupakan Satuan Pelaksana Kolatmar yang daerah latihannya sangat memenuhi syarat digunakan sebagai penyelenggaraan Latihan Oprasi Amfibi, Oprasi darat, senjata ringan dan senjata bantuan.

“Serta menguji kesiapan tempur, satuan-satuan pelaksana Korps Marinir,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peninjauan, Para Asisten Dankormar, Para Asisten Danpasmar-2, Para Komandan Kolat Pasmar 2, Para Perwira Staf Kolatmar, Para Perwira Staf Puslatpurmar 5 Baluran, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Joko Setiyono SE M Tr Hanla. (tik/im/yan)