Pria yang akrab disapa Rahman, itu menyampaikan bahwa pencopotan dilakukan secara bertahap sejak sepekan lalu dan baru tuntas beberapa hari terakhir. Sehingga, baru terlihat mencolok dan memicu perhatian publik.

“Memang kami yang ambil dan kami lepas bertahap. Sebenarnya, prosesnya sudah dimulai sekitar seminggu yang lalu. Tapi mungkin, karena baru tuntas beberapa hari terakhir ini, jadi kelihatan bersih dan ramai jadi perbincangan,” kata Rahman, Selasa (22/04/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa kursi-kursi tersebut memang telah lama terpasang dan banyak diantaranya yang mengalami kerusakan. Sehingga, perlu dilakukan restorasi bukan penggantian baru.

Baca juga :

“Sudah lama sekali kursi itu terpasang, sehingga butuh perawatan. Ini kami siapkan restorasi, bukan penggantian baru karena keterbatasan anggaran. Untuk saat ini juga masih dilakukan pendataan mengenai kondisi masing-masing kursi untuk menentukan langkah teknis selanjutnya,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya DLH juga turut mempertimbangkan aspek sosial. Rahman mengaku adanya laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang tidak pantas di area kursi tersebut.

“Memang ada laporan soal kejadian-kejadian tidak senonoh. Kami tidak menutup mata. Itu menjadi bagian dari pertimbangan kami juga, dan akan kami kaji bersama pihak terkait,” ucapnya.

Lebih lanjut, DLH juga mempertimbangkan untuk tidak mengembalikan seluruh kursi ke lokasi semula. Itu karena, beberapa kursi kemungkinan akan dialihkan ke taman-taman kota lain yang membutuhkan fasilitas serupa.

“Kalau dari hasil kajian, nanti ada kebutuhan untuk backup di taman-taman lain dan bisa saja beberapa kursi kita pindah ke sana. Itu akan kami pertimbangkan,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan, menyampaikan bahwa penataan infrastruktur tersebut seperti pada tiang dan kabel listrik yang sampai saat ini masih belum tertata dengan rapi. Sehingga, hal tersebut diharapkan dapat segera ditertibkan agar memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

“Ketersediaan infrastruktur yang baik, tidak hanya penting untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Tetapi juga, untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang timbul. Beberapa area memang sudah ditertibkan. Namun perlu dilakukan lagi penertiban secara holistik,” ujar Harvard, Senin (01/07/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa keamanan di area-area wisata juga menjadi perhatiannya. Sehingga, diharapkan nantinya Pemkot Malang dapat merencanakan ekspansi dan penataan ulang mengenai fasilitas pedestrian.

Baca juga :

“Untuk memastikan keamanan para pengunjung, bisa dengan ditambah fasilitas seperti CCTV di titik-titik strategis. Khususnya di daerah-daerah sibuk seperti perkantoran, destinasi wisata dan kampus. Sebab masih minim sekali kuantitasnya di kota Malang saat ini,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya upaya serius untuk mengatasi kompleksitas alih fungsi lahan, yang mengancam ruang terbuka hijau (RTH) juga harus dilakukan. Termasuk juga tantangan infrastruktur di tengah pertumbuhan perkotaan yang saat ini semakin pesat.

“Kota Malang ini merupakan salah satu kota yang mengalami alih fungsi lahan signifikan. Tidak hanya lahan pertanian, daerah sempadan sungai juga mengalami masalah yang sama. Jika tidak ada penataan ruang yang terencana, bisa timbul permasalahan akut,” tambahnya.

Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kota Malang menekankan perlunya rekonstruksi tata ruang secara bertahap. Namun, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (rsy/sit)

Dikatakan Rahman, jika saat ini proses revitalisasi tersebut sedang dalam proses Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya, baru melangkah pada review Detailed Engineering Design (DED) dari DPUPRPKP, yang juga sudah diterima. Sehingga, diharapkan hal itu bisa segera dilaksanakan.

“Kami berharap, paling lambat di Maret, kita laksanakan untuk program pembangunannya. Dengan anggaran Rp 7 miliar untuk satu kali anggaran di tahun 2023, ini bisa selesai,” kata Rahman, saat dikonfirmasi, Sabtu (14/01/2023) tadi.

Dijelaskannya, jika nantinya pada revitalisasi tersebut pedestrian akan diperlebar. Sehingga, lebih membuat nyaman para pengunjung atau pejalan kaki. Selain itu, menurutnya juga akan ada penambahan relief Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Sukarno.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Iya, relief Ir Sukarno, nanti ada. Pedestrian juga dilebarkan, normalisasi saluran, perbaikan infrastruktur dan landscapeing,” lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan, jika pada bagian dalam Alun-Alun Tugu, akan diberikan fasilitas lain seperti air mancur atau water dancing untuk lebih mempercantik tampilan. “Dari hasil paparan kemarin, ada pergantian pagar, perbaikan di sektor kolam akan ada water dancing. Pedestrian pun diubah dari 2 meter menjadi 5 meter serta penataan khusus untuk taman,” jelas Rahman.

Rahman berharap, nantinya dalam pelaksanaan revitalisasi Alun-Alun Tugu tersebut, bisa rampung dalam jangka waktu enam bulan. “Harapan kami revitalisasi Alun-Alun Tugu bisa selesai dalam waktu enam bulan. Artinya kalau mulai dari bulan Maret, dan rampung semua di bulan Agustus,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dalam kesempatan itu menyoroti dan meragukan pembangunan pedestrian Alun-Alun Tugu Kota Malang. Karena, dalam pembangunannya itu dinilai kurang maksimal jika memakan waktu hanya 45 hari.

“Karena itu hanya untuk pembangunan pedestrian, bukan tamannya. Dan kita lihat, kalau diprediksi pertengahan November baru dilaksanakan pembangunan, padahal APBD itu cuma sampai Desember. Mampukah mereka mengerjakan 45 hari?,” jelas Made.

Tidak hanya itu yang menjadi persoalan, namun juga saat ini musim hujan yang semakin dekat. Apalagi, proyek Alun-Alun Tugu berada di tengah Kota, dimana semua masyarakat akan berlalu lalang dan mengawasi.

“Tolong ini dihitung yang matang, disosialisasikan yang baik untuk pembangunan Alun-Alun. Karena itu ikim sejarah yang harus kita jaga,” ucapnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, bahwa hal tersebut masih belum menjadi keputusan. Jika nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ingin melaksanakan pembangunan tersebut, maka perlu adanya catatan dari DPRD Kota Malang.

“Kalau tetap ingin melaksanakan, maka perlu dengan adanya catatan. Bahwa, kami tidak akan bertanggung jawab. Itu ada di berita acaranya. Kami tetap tidak setuju,” tegasnya.

Untuk anggaran pembangunan tersebut, tambahnya, memakan biaya hingga Rp 4,1 miliar. Itu sangat disayangkan, karena menurutnya anggaran tersebut lebih baik dibuat pengaman dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang melambung tinggi.

“Sebenarnya, lebih baik kita buat jaring pengaman dampak domino kenaikan BBM. Itu akan kita taruh di operasi pasar,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kabid Konservasi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Suciati, mengatakan bahwa jalur pedestrian di kawasan Jalan Panglima Sudirman, menjadi target pertama kebersihan dan penataan.

Baca juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan

“Jadi, untuk menjaga keindahan jalur pedestrian, dalam hal ini terkhusus mengenai tamannya, maka dilakukan pembersihan atau perawatan. Utamanya, adalah Jalan Panglima Sudirman, yang merupakan lokasi pertama yang kita bersihkan dan tata,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini jalur pedestrian di sekitar Jalan Panglima Sudirman atau sering disebut Taman Kota, sudah ditata sejak beberapa tahun lalu. Hingga kini, petugas dari DLH, terus melakukan penataan dan kebersihan taman.

“Jadi, trotoar itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja, saat ini yang kami lakukan adalah menjaga kebersihannya. Sehingga, membuat jalur pejalan kaki menjadi lebih rapih dan bersih,” kata Suciati, Senin (26/07) tadi.

Selain di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Suci mengatakan, untuk kebersihan penataan taman akan dilakukan di seluruh wilayah yang ada di Kota Probolinggo. Beragam tanaman hias akan disusun rapi di sepanjang taman jalur Panglima Sudirman. (geo/ed2)

Sebab, meskipun proyek yang dimaksud baru selesai dibangun akhir bulan Agustus 2018 lalu, sudah rusak. Begitu cepat rusaknya fasilitas tersebut diduga akibat pembangunannya tidak berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat.

“Bukti proyek yang menelan anggaran APBD tahun 2018 mencapai Rp 135 juta lebih itu diduga tidak berkualitas, karena bahan-bahan yang digunakan jelek,” terangnya.

Berdasarkan amatan pihaknya di lapangan, kerusakan Pembangunan proyek Pedestrian dilokasi tersebut disebabkan karena bahan-bahan yang digunakan berkualitas jelek serta penguat (Canstin) kedalamannya kurang.

“Inspektorat juga mempunyai peranan penting dalam hal pengawasan dan pemeriksaan,berarti inspektorat kurang jeli dalam melaksanakan pemeriksaan,” imbuh haryanto, Jumat (9/11/2018).

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Bondowoso, Harry Patriantono yang dikonfirmasi membenarkan Proyek Pedestrian di lokasi wisata tancak kembar sudah rusak. Namun dia menolak tudingan yang menyebutkan akibat kualitas rendah, melainkan murni disebabkan karena bencana alam (longsor) yang terjadi Rabu kemarin (7/11/2018).