Direktur RSUD dr Abdoer Rahem, Roekmy Prabarini, mengatakan bahwa akibat permintaan itu, sempat membuat kondisi menjadi memanas. Itu lantaran, pihak keluarga meminta kepada pihak petugas, untuk proses pemakaman dilakukan di luar prosedur protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Suasana cukup tegang, saat keluarga meminta pasien untuk dipulangkan dan dimakamkan secara normal. Namun, karena pasien sendiri setelah dilakukan swab PCR dan hasilnya positif, maka sesuai prosedur perlu penanganan khusus dalam pelaksanaan pemakaman atau sebagaimana mestinya,” terang Reokmy Prabarini kepada Memontum.com, Selasa (01/03/2022).

Lebih lanjut Roekmy mengatakan, untuk mencegah klaster paparan Covid-19, pihak dari petugas Satuan Gugus Tugas (Satgas Covid-19), terus memberikan penjelasan pentingnya pelaksanaan pemakaman sesuai prosedur Prokes Covid-19. Sehingga, dengan penjelasan yang diberikan secara pelan-pelan, pihak keluarga akhirnya mau untuk melakukan pemakaman sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Karena petugas berkali-kali membujuk pihak keluarga, akhirnya proses pemakaman bisa dilakukan prosedur Covid-19. Namun, permintaan dari keluarga agar bisa turut serta melakukan proses pemandian sampai pemakaman, pun diberikan dan dilakukan,” ungkapnya.

Roekmy mengaku, dengan melibatkan keluarga, proses pemakaman akhirnya bisa berjalan dengan lancar. “Baik dari petugas pemulasaraan maupun keluarga, kami sediakan baju APD lengkap untuk digunakan. Untungnya, pihak keluarga mau menggunakan dan kondisi kembali normal sampai pemakaman selesai dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, sang pasien dibawa ke rumah sakit, lantaran kondisi fisiknya menurun akibat gula darahnya terus meningkat. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat gangguan kesehatan pada organ jatung. “Pasien sendiri merupakan rujukan,” ujarnya.

Karenanya, tanggal 27 Februari 2022 dilakukan tes swab PCR dan hasilnya positif. “Karena kondisi pasien terus menurun, akhirnya dilakukan rujukan ke RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo,” ungkapnya. (her/gie)

“Relawan pemakaman Covid-19, alhamdulilah untuk sementara sudah kosong. Bukan dibebas-tugaskan ya, tapi perlu standby. Kan mereka relawan, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, maka akan kita tarik lagi,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, Jumat (31/12/2021).

Jika dilihat dari data Satgas Covid-19 Kota Malang, tambahnya, dari 24 hingga 30 Desember 2021, kematian akibat Covid-19, hanya ada dua kasus. Keduanya, di 25 Desember 2021 dan 28 Desember 2021.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Relawan pemakaman awalnya berjumlah 28 orang, lalu jumlah terus berkurang seiring dengan penanganan Covid-19, yang telah membaik,” tambahnya.

Di samping itu, Wahyu menyebut bahwa pihaknya di awal juga telah mengucurkan dana untuk relawan pemakaman Covid-19 sebesar Rp 3,2 miliar. Dimana, dalam pelaksanaannya, dana tersebut masih tersisa untuk kemudian dikembalikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. “Yang terpakai sekitar Rp 2,6 miliar. Jadi, masih sisa sekitar Rp 600 juta, dan sudah kita kembalikan ke BPBD Kota Malang,” terangnya. (mus/sit)

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin, mengatakan bahwa sejak dua minggu terakhir, prosesi pemakaman jenazah menggunakan Prokes pada kasus Covid-19 di TPU Keputih maupun di TPU Babat Jerawat, sudah mencapai angka nol.

“Alhamdulillah, 2 minggu ini pemakaman dengan prokes nol (tidak ada). Hal ini terus kami laporkan setiap saat, terutama pukul 00.00 WIB langsung dilaporkan kepada Bapak Walikota,” ungkap Anna-sapaan akrabnya, Jumat (22/10/2021).

Selain di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat, tambahnya, bahwa prosesi kremasi jenazah di Krematorium Keputih dengan menggunakan Prokes juga mencapai angka nol. “Untuk prosesi kremasi di Krematorium, juga nol,” tambahnya.

Lebih lanjut Anna menjelaskan, peti mati yang pernah disiapkan Pemkot Surabaya, saat ini masih tersisah 200 peti mati. Peti mati tersebut disiapkan untuk warga Kota Surabaya yang membutuhkan sebagai prosesi pemakaman prokes akibat terpapar Covid-19.

“Peti itu diperuntukkan untuk warga surabaya baik warga MRB maupun non MBR kota Surabaya. Peti ini kita siapkan untuk memberikan kemudahan kepada anggota keluarga yang meninggal,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan, jika sudah tak ada warga Surabaya yang membutuhkan peti mati untuk prosesi pemakaman jenazah maupun prosesi kremasi jenazah sesuai prokes. Maka warga bisa meminta peti mati tersebut. Utamanya bagi warga non muslim yang membutuhkan peti mati.

“Untuk warga yang mau bisa diminta, karena kondisi sudah mulai membaik. Jadi peti ini bisa digunakan untuk pemakaman selain prokes. Warga yang membutuhkan peti bisa langsung berkomunikasi dengan kami atau UPTD Makam,” terangnya. (ade/sit)

Pernyaatan maaf itu disampaikan Hendy di rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda pembacaan Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Senin (30/08) tadi.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Dihadapan anggota DPRD, Hendy akan melakukan evaluasi di jajaran internal birokrasinya agar kasus honor fantastis yang sempat ia terima, bersama pejabat lain tidak terulang.

“Beberapa hari ini Jember timbul kegaduhan menjadi sorotan dan pemberitaan menasional hingga menimbulkan ketidaknyamanan,” kata Hendy saat membaca pidato di paripurna DPRD Jember.

“Selaku Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Jember, dari lubuk jiwa yang terdalam dan penuh kerendahan hati, saya meminta maaf atas kegaduhan ini,” sambungnya dengan suara bergetar.

Hendy juga menegaskan bahwa honor pemakaman yang ditujukan kepada 4 pejabat termasuk dirinya senilai Rp 282 juta telah dikembalikan ke kas daerah. Sebelumnya masing-masing pejabat mendapatkan honor Rp 70,5 juta dari pemakaman jenazah COVID-19.

Namun Hendy justru menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang dilayangkan kepadanya. Baginya, kritikan tajam membuat dorongan untuk perbaikan birokrasi Pemkab Jember.

“Saya pun dengan rasa tulus ikhlas, sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Jember dan semua pihak yang telah mengkritik, agar asas kepantasan dan moralitas harus dijunjung tinggi. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami dan seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember,” jelasnya.

Hendy juga menyadari bahwa honor yang sempat ia terima telah melukai hati publik serta melabrak asas kepantasan, kepatutan dan moralitas. Ia berjanji bakal memperbaiki persoalan ini agar tidak kembali terulang.

“Kami tidak ingin melukai hati seluruh rakyat Jember, khususnya, dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia umumnya,” tutur Hendy.

Bupati Hendy juga mengaku telah memerintahkan kepada jajaran birokrasinya untuk melakukan evaluasi semua SK dan Perbup berkaitan dengan penanganan Covid-19.

“Maka, saya sudah perintahkan kepada jajaran birokrasi, agar semua SK dan Perbup  yang tidak pantas dan tidak patut, sekali lagi harus dievaluasi total,” ujar Hendy.

Hendy menyampaikan dirinya sebagai Bupati siap diawasi dan dikritik oleh semua pihak termasuk kalangan Anggota DPRD, insan pers dan masyarakat bila dirinya lalai dalam menjalankan tugas.

“Mari kita sama-sama turut mengawasi jalannya kebijakan dan pelayanan dari birokrasi Pemkab Jember,” ajaknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akhir pekan lalu, viral pemberitaan di media mainstream dan sosial media. Pemicunya adalah bocornya dokumen yang dimiliki oleh BPBD Jember.

Dalam salah satu dokumen itu disebut adanya honor atau uang saku kegiatan ratusan pemakaman korban Covid-19.  Bupati, Sekda dan Kepala BPBD serta salah satu kepala bidang, menerima uang saku sebesar Rp 100 ribu setiap pemakaman. Total ke-empat pejabat itu masing menerima sebesar Rp 70,5 juta. (ed2)

Agar kasus serupa tidak lagi muncul di kemudian hari, dirinya mendorong Bupati Hendy Siswanto, untuk mencabut Perbup yang dibuat dari Bupati sebelumnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Jika tidak dicabut, siapapun bupatinya pasti akan terbentur dengan aturan tentang honorarium kegiatan, yang dikeluarkan oleh pemerintahan periode sebelumnya,” kata Ketua DPC PKB Jember, Jumat (27/08) tadi.

Ayub kemudian menuturkan, pada periode lalu, ada peraturan bupati yang mengatur tentang honorarium kegiatan untuk penasehat, pengarah dan sebagainya dalam setiap kegiatan. Ayub mencontohkan, dahulu banyak sekali kegiatan kongres. Dimana bupati selalu ada dalam struktur. SK kepanitiaan kegiatan tersebut akan berdampak terhadap anggaran.

“Coba, dulu ada berapa macam kongres, ada kongres tukang becanda, ada kongres ibu hamil. Besarnya perkegiatan empat juta,” katanya.

Dahulu jaman Bupati Jalal, terangnya, besarnya honor (tim pengarah) Rp 1,2 juta, perkegiatan. Nah jaman Bupati Faida, dirubah menjadi Rp 4 juta per kegiatan.

Karenanya, dirinya menyarankan kepada bupati, untuk mengevaluasi dan mencabut Perbup terkait honorarium kegiatan yang terbit dimasa pemerintahan sebelumnya. Terkait honor kegiatan pemakaman jika terlanjur dicairkan, sebaiknya bupati dan seluruh pejabat yang menerima, segera mengembalikannya ke kas daerah.

Seperti diketahui, sebelum muncul di pemberitaan beredar informasi jika bupati, Sekda, kepala BPBD dan Kabid BPBD mendapat honor 100 ribu rupiah dari setiap pemakaman pasien Covid-19. Sehingga, dari total 705 pemakaman, para pejabat masing-masing mendapat honor Rp 70,5 juta rupiah.

Namun, beruntungnya uang tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Kas Daerah atau Kasda. Sebelumnya, Bupati Hendy berwacana akan memberikan uang honor yang akan diterimanya tersebut untuk dibagikan kepada keluarga korban meninggal akibat Covid-19. Namun ternyata, diurungkan dengan mengembalikan honor tersebut ke Kasda. Ada pun total uang yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp 282 juta. (rio/sit)

“Sekarang pemakaman jenazah protokol kesehatan Covid-19 sebanyak 85 per hari dari sebelumnya, yang 180 per hari. Ada penurunan. Tapi, sek dukur iki (tapi masih tinggi ini),” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Senin (26/07).

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Dituntut 3 Tahun 10 Bulan
• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem

Selain terkait soal pemakaman memakai prokes Covid-19, Eri juga menjelaskan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur, termasuk terdampak karena anggota keluarga meninggal akibat Covid-19, masih terbagi sekitar 20 persen, yang belum terbagi 80 persen.

Eri juga menjelaskan soal keterisian BOR di Kota Surabaya, sulit mengetahui jumlah warga Surabaya yang pasti dirawat. Sebab, sebagian jumlah BOR, juga diisi oleh masyarakat yang bukan warga Surabaya.

“Ada juga warga yang belum menerima bansos 80 persen itu yang di Jawa Timur. Terkait kalau jenengan lihat BOR-nya ‘rodo angel’ (agak susah), karena tidak tahu orang Surabaya atau bukan,” tegasnya.

Mengenai upaya ‘tracing’ di Surabaya, Eri menegaskan bahwa semakin banyak jumlah ‘tracing’ yang dilakukan, maka semakin tahu yang harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. (ade/ed2)

Memontum Jember – Proses pemakaman seorang wanita warga Dusun Krajan, Desa Padomasan, Kecamatan Jombang dilakukan dengan Protokol Covid-19, Minggu (18/10/2020) sore, berlangsung cukup panjang. Penyebabnya, terjadi salah paham antara pihak keluarga dengan tim pemakaman, sehingga mengakibatkan debat terlebih dahulu.

Namun, setelah dimediasi, prosesi pemakaman pun berjalan dengan standart protokol Covid-19. Sementara jenazah, disalatkan di depan pintu masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Kapolsek Jombang, Iptu Kusmianto, menjelaskan bahwa adanya perdebatan itu, karena pihak keluarga kurang mendapat informasi perihal kondisi jenazah. Yakni, hasil swab test korban, terkonfirmasi positif covid-19.

“Sempat terjadi perdebatan antara keluarga dengan petugas saat akan pemakaman. Pemicunya miss komunikasi (salah paham, red) soal kondisi almarhumah yang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Kusmianto saat dikonfirmasi wartawan seusai pemakaman.

Kusmianto menjelaskan, pihak keluarga ingin pemakaman dilakukan secara umum dan dilakukan prosesi dengan kaidah agama Islam. Bahkan, disalatkan di musala atau masjid setempat.

“Kami akhirnya menengahi terhadap kesalah-pahaman itu. Alhamdulillah, pihak keluarga dan warga sekitar dapat menerima,” sambungnya.

Sehingga, prosesi pemakaman tetap menggunakan protokol Covid-19. Tapi saat disalatkan, posisi jenazah di dalam peti dan berada di dalam mobil ambulans. Sementara untuk warga dan pihak keluarga yang mensalatkan jenazah, posisinya di tengah jalan atau depan pintu masuk TPU.

Sekdes Padomasan, Abdul Khafid mengatakan bahwa terjadinya perdebatan karena kurangnya informasi yang disampaikan pihak rumah sakit dengan pihak keluarga.

“Almarhumah seorang janda dan memang terjadi miss komunikasi. Penyebabnya karena kurangnya informasi dari pihak rumah sakit kepada keluarga. Jadi, ada salah satu keluarga sempat emosi. Bahkan sampai mau mengangkat sendiri (memakamkan dengan cara normal) jenazah itu,” ujar Khafid. (ark/tog/sit)