Hibah ini diberikan Pemkab Malang, untuk mendorong dan mendukung kerja TP PKK Kabupaten Malang, di tingkat kecamatan dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga di masyarakat se-Kabupaten Malang. Prosesi penyerahan, diberikan Bupati Malang kepada Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaida, yang kemudian diteruskan secara simbolis juga ke Ketua TP PKK Kecamatan Pujon, Singosari, Tumpang, Kepanjen, Gondanglegi, Gedangan dan Ampelgading.

Dalam kegiatan ini, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, sejumlah Kepala Daerah dan para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Wakil Ketua I, II, Ketua Pokja I, II, III, IV dan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Malang.

“Hibah ini untuk mendorong kegiatan PKK, agar lebih bekerja maksimal dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan keluarga, sehingga kita bantu biaya operasionalnya. Dengan demikian, mereka bisa bergerak untuk melakukan program-program yang sudah ditentukan dengan masing-masing Kecamatan Rp 25 juta,” terang Bupati Sanusi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Saat memberikan arahan kepada seluruh Ketua TPK PKK Kecamatan se Kabupaten Malang, Bupati Sanusi juga menyampaikan bahwa peran PKK untuk mendukung jalannya program pembangunan pemerintah daerah sangat penting. PKK sejatinya adalah garda terdepan dalam membantu program pembangunan.

”Tanpa adanya harmonisasi dari tingkat hulu hingga hilirnya, maka program dan kegiatan PKK akan timpang dan tidak dapat berjalan sinergis. Untuk itulah, program dan kegiatan pada tiap jenjang PKK hendaknya dapat disinkronisasikan dengan arah pembangunan, yang mana secara linier juga harus mampu mengaktualisasikan 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa rancangan besar gerakan PKK tahun 2021-2024, telah dihasilkan dari pelaksanaan Rakernas IX PKK Tahun 2021 lalu. Sejalan dengan keinginan untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Karenanya, hari ini diserahkan hibah uang kepada TP PKK Kabupaten Malang, yang nantinya dipergunakan mendukung pelaksanaan program di tingkat TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Malang.

”Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada TP PKK Kabupaten Malang dan juga kepada para kader PKK yang selama ini telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan daerah Kabupaten Malang. Semoga dengan diserahkannya hibah ini, nantinya menjadi penyemangat bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang dari semua tingkatan,” harap Bupati Malang. (pro/gie)

“Kita harus bergeser dari konsep charity ke basis pemberdayaan, dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Maka, yang paling mungkin adalah memetakan kantong-kantong kemiskinan. Seperti hibah tanah tandus yang kemudian diubah menjadi embung, secara otomatis dapat menjadi irigasi area persawahan petani sekitar. Ini yang saya maksud dengan pemberdayaan. Disamping itu, dengan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan semakin mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Timur,” ujar Wagub Emil Dardak dalam saat membuka Seminar Nasional Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 bertema ‘Solusi Kemiskinan Ekstrim’ di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (16/03/2022).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan, seseorang dikatakan miskin ekstrim jika memiliki pengeluaran untuk pangan dibawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 400 ribu. Sehingga, dengan bansos yang diberikan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dapat menambah pendapatan para keluarga miskin. Sehingga, bisa keluar dari garis kemiskinan tersebut.

Wagub Emil juga tidak memungkiri, lebih dari 2,4 juta penerima Bansos yang 21.900 diantaranya berasal dari di Kabupaten Lamongan, pasti terjadi problem di lapangan,. Baik itu inklusen eror maupun eksklusen eror. Untuk itu, pihaknya terus mengupayakan penyemburnaan dan peningkatan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tidak hanya kemiskinan ekstrem, banjir yang terjadi di wilayah Sungai Lamong dan Bengawan Jero, juga tak luput dari perhatian orang nomor dua di Jatim tersebut. Dirinya menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten agar permasalahan banjir segera terselesaikan.

“Berbagai upaya terus dilakukan, kemarin Pak Bupati juga telah melakukan audiensi bersama warga dan disepakati untuk sudetan dan pembongkaran Dam. Kami terus mengawal dana pusat karena masuk wewenang pemerintah pusat,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil turut mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan PWI Jatim dan Lamongan, serta dukungan penuh dari Pemkab Lamongan. Menurutnya, seminar nasional ini menjadi ruang bagi pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat untuk mencari solusi-solusi dalam mengentaskan kemiskinan utamanya di wilayah Jatim.

Menjadi salah satu pemateri dalam seminar tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang menyampaikan berbagai strategi percepatan dalam menangani kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lamongan. Berbagai pelatihan, pemberian bantuan tunai, bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, program padat karya, bantuan renovasi RTLH hingga program Home Care Service hingga kini terus dilakukan.

“Lamongan terus melakukan intervensi program yang dapat mengurangi beban biaya hingga peningkatan pendapatan. Bahkan melalui program Home Care Service, yakni pelayan kesehatan datang langsung ke rumah penduduk terutama miskin ekstrim yang rentan penyakit dinilai sangat efektif membantu kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga mengajak seluruh elemen untuk melakukan kolaborasi pentahelix dimana salah satunya yakni peran media massa. “Saya mengajak seluruh elemen untuk melakukan kolaborasi. Sudah sering saya sebutkan tentang kolaborasi pentahelix, dimana salah satunya yakni peran media bersinergi bersama pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrim di Lamongan,” imbuhnya.

Seminar yang dipandu Reporter CNN Indonesia, Eka Rima dan disiarkan melalui live streaming serta zoom ini, juga turut mengundang pemateri hebat lainnya, yakni Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, Akademisi UNAIR serta Perwakilan Bappeda Jatim untuk memberikan materi seminar. (zen/sit)

Ini bagian program utama dari usaha pemerintah dengan bantuan Bank Dunia, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuannya, percepatan pembangunan pedesaan transformasi pengelolaan dana bergulir eks PNPM-MPd. Ada pun targetnya, untuk menyelamatkan aset berupa Rp 12,7 triliun di Indonesia yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum.

Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, mengatakan bahwa pembentukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM- MPD menjadi BUMDesa Bersama (BUMDesma) untuk pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. “Ini juga menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel,” terang Ramli.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, sosialisasi pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Tahun Anggaran 2021, yakni untuk pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, personil dan kegiatan usaha. “Ini untuk memberikan pemahaman kepada pengurus UPK Eks PNPM-MPD dan Pemerintah Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hal ini, terkait cara pengalihan pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma),” urainya.

Selain itu, kata Ramli, mendorong dan memotivasi agar UPK Eks PNPM-MPD secepatnya meleburkan diri menjadi Bumdesma Tranformasi. Sebab, jangka waktu yang diberikan hanya 2 tahun, terhitung tahun 2021 sampai 2022.

Mantan Kadinsos ini mengatakan, hasil yang diharapkan Keberadaan BUMDesma sebagai badan usaha yang berwatak sosial (bisnis sosial). Itu diharapkan, mampu menjadi penggerak utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi dan kegiatan yang menunjang partisipasi masyarakat di pedesaan.

BUMDesma, lanjut Ramli, diharapkan mempunyai peranan penting dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat perdesaan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di desa. Munculnya potensi unggulan di setiap desa dalam rangka menunjang kemajuan lembaga perekonomian desa yang berupa Bumdesma. (dan/edo/sit)

Bupati Malang dalam sambutannya, berpesan agar TP PKK bisa melakukan tugas yang telah diamanahkan dengan baik. “Dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan masing-masing, TP PKK mempunyai peran yang sangat penting untuk mensukseskan program yang ada,” kata Sanusi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa program yang nantinya bisa disupport oleh TP PKK yakni program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat. “Seperti pelatihan, kegiatan pemberdayaan dan lain sebagainya, sejatinya memiliki peranan stategis dalam meningkatkan peran perempuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Bupati Malang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sanusi berharap, kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk selalu mengerjakan amanah yang diemban masing-masing. “Semoga seluruh pengurus yang baru saja dilantik dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh amanah. Selanjutnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang periode sebelumnya, yang telah mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta berdedikasi yang tinggi dalam memajukan Gerakan PKK,” harap Bupati Malang.

Perlu diketahui, bahwa yang menjadi fokus utama dari Tim Penggerak PKK, adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Tentunya sesuai dengan 10 Program Pokok PKK yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan yang sehat. (cw1/sit)

Sebelumnya, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Situbondo, membacakan hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Tahun 2020. Usai pembacaan, dilanjut dengan penyerahan laporan dan pendapat akhir terhadap Raperda tersebut dari masing-masing fraksi.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Agenda paripurna dilanjut dengan pembacaan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan yang dibacakan Ketua Bapemperda, Machbub Junaedy, dari Fraksi PKB. Dalam laporannya, dirinya mendukung langkah itu. “Tujuan semua itu tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan di kota santri,” paparnya.

Secara geografis, wilayah Situbondo mempunyai garis pantai yang sangat panjang, yakni sekitar 150 km. “Maka perlu peran dari Pemerintah Daerah agar nelayan semakin berdaya,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Situbondo, Machbub Junaedi.

Politisi PKB ini mengatakan, salah satu cara Pemerintah Daerah dengan memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan yaitu dengan memberikan asuransi kesehatan. “Jika anggaran kita memungkinkan, minimal untuk insentif preminya bisa dibayarkan,” tuturnya. Lebih lanjut Machbub Junaedi mengungkapkan, di Perda tersebut juga mengatur tentang kemudahan mempetoleh informasi cuaca dan pemanfaatan tehnologi. Terutama, untuk mengelola ikan hasil tangkapan para nelayan. (her/ed2)

Kegiatan zoom meeting se-Bakorwil V Jember ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 005/036.9/033.3/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan.

Selain Pemkab Probolinggo, kegiatan rapat evaluasi PPKM Mikro melalui zoom meeting ini juga diikuti oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.

Rapat evaluasi PPKM Mikro ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf Imam Wibowo.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Keuangan Daerah, Dewi Korina, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Shodiq Tjahjono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Edy Suryanto, serta Kepala Bagian Hukum, Priyo Siswoyo.

Sekda Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono menjelaskan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan PPKM berbasis Mikro.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo pada tanggal 9 Februari 2021 tentang PPKM. Dilanjutkan dengan pembentukan posko dibeberapa desa yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa,” terang Soeparwiyono.

Terkait dengan data zonasi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, bahwasannya di Kabupaten Probolinggo sendiri terdapat 6.036 rukun tetangga (Rt). Untuk data zonasi di 24 kecamatan adalah sejumlah 6 (enam) kecamatan masuk zona hijau, 11 kecamatan kategori zona kuning dan 7 (tujuh) kecamatan masuk kategori zona orange.

Sedangkan untuk zonasi 330 desa atau kelurahan, ada 274 desa atau kelurahan 83,03 persen masuk kategori zona hijau dan 56 desa atau kelurahan 16,96 persen masuk kategori zona kuning. Untuk zonasi tingkat Rt. sebanyak 5.960 Rt. 98,75 persen masuk zona hijau dan 76 Rt. 1.25 persen zona kuning. (geo/ed2)

Pemberian arahan tersebut dipimpin oleh Waka Polres Situbondo, Kompol Zein Mawardi, AMd dan Kabag Ops, Kompol Yatno Mardi, SH., serta diikuti Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasiwas dan anggota yang terlibat dalam operasi.

Waka Polres Situbondo, Kompol Zein Mawardi, menyampaikan bahwa selain melaksanakan tugas edukasi dalam rangka memutus mata rantai virus Corona atau Covid-19, anggota yang terlibat dalam Operasi Bina Waspada Semeru 2021 juga melaksanakan pembinaan masyarakat dalam rangka kontra radikalisme.

Baca Juga : Penjualan Hewan Ternak di Situbondo Masih Lesu

“Intinya, Operasi Bina Waspada ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, dalam rangka mencegah paham radikalisme anti pancasila, terorisme untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19,“ ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops, Kompol Yatno Mardi, menekankan tentang teknis pelaksanaan operasi yang akan digelar selama 15 hari mulai tanggal 17 Februari sampai 3 Maret 2021 yang melibatkan personil Polres dan Polsek jajaran yang bekerja sama dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

“Dalam Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma ini dilaksanakan dengan lebih mengedepankan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama saat ini dalam masa pandemi Covid-19 belum juga berakhir dengan terus edukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan,“ pungkasnya. (mam/ed2)

Dosen-dosen Polinema yang terhimpun dalam ETU Polinema menjadi pelaksana dan trainer yang mendampingi warga Desa Bukir dalam menangani Sentra Mebel di Kota Pasuruan. Dosen-dosen Polinema yang terhimpun dalam ETU diantaranya Suselo Utoyo ST MMT dari Manajemen Rekayasa Konstruksi, Dr Luchis Rubianto LRSC MMT dari Teknik Kimia, M Abdullah Anshori ST MMT dari Teknik Telekomunikasi, Ayu Sulasari SE. MM dari Keuangan dan Kewirausahaan serta Noverita Wahyuningsih S.PD.,M.PD dari Bahasa Inggris. Mitra yang bekerjasama dengan ETU Polinema dalam program ini adalah Pemerintah Kota Pasuruan dan warga Desa Bukir kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota Pasuruan sangat berperan penting untuk membentuk Sentra Mebel terbesar di Jawa Timur, Pemkot Pasuruan memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengrajin mebel tersebut dan menyiapkan sarana pendukung, tempat, ijin dan pelaksanaan. Warga Desa Bukir mayoritas warganya berprofesi sebagai pengrajin mebel, sehingga Bukir dijadikan Sentra Mebel terbesar di Jawa Timur. Ini juga karena di wilayah kelurahan Bukir terdapat pasar mebel dan area yang nantinya bisa dikembangkan sebagai woodpark untuk tujuan wisata mebel di Jawa Timur.

Sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pengrajin mebel warga Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, khususnya warga Desa Bukir. Masyarakat Bukir memiliki keahlian dalam pembuatan mebel. Akan tetapi masyarakat masih belum bisa bersaing dengan mebel yang berasal dari daerah Jepara Jawa Tengah.

Selain itu, pengrajin mebel juga belum mampu membangun distribusi pemasaran dan membentuk networking dengan baik, sehingga memerlukan pendekatan dan penanganan khusus untuk memberikan pemahaman bahwa motivasi untuk maju harus ditumbuhkan.

Selain itu program PKM ini juga memberikan penyampaian materi yang sesuai dengan bimbingan yang dilaksanakan serta dengan memberikan sebuah contoh dalam bentuk kasus. Maka program PKM ini mengadakan berbagai pelatihan kepada masyarakat Bukir untuk mengembangkan usahanya. Berbagai pelatihan yang dilakukan oleh program PKM ini adalah pelatihan financial life skill yang bertujuan untuk membangun teamwork, motivasi, mengelola keuangan, meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab.

Dilaksanakannya pelatihan bisnis model kanvas yang bertujuan membuat konsep pemasaran, mengidentifikasi jejaring dalam industri Mebel Bukir kecamatan Pasuruan, dan pelatihan pemberdayaan masyarakat Sentra Mebel Bukir. Ini bertujuan untuk melatih kreatifitas masyarakat, meningkatkan produktifitas untuk bekerjasama dalam industri mebel Bukir.

Tidak hanya pelatihan saja, program PKM ini juga memberikan ilmu pengetahuan tentang pemetaan wilayah dan pembuatan icon design. Contohnya gerbang masuk sebagai sarana publikasi atau promosi wilayah mebel Bukir kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan sebagai Sentra Mebel Terbesar di Jawa Timur.

Tahap akhir dari program PKM ini adalah mengadakan event pameran dengan dukungan dari Pemerintah Kota Pasuruan. Sebagai uji coba wisata Mebel Bukir, untuk meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah Desa Bukir kelurahan Gadingrejo kota Pasuruan.

“Dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan warga masyarakat pengrajin mebel kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Khususnya warga di Desa Bukir dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mampu bersaing dengan pengrajin mebel lainnya,” ujar Direktur Polinema Awan Setiawan. (iki/yan)