Pemkab Sumenep – Memontum

Tolak Tambak Garam, Masyarakat Desa Gersik Putih Geruduk Kantor BPN dan Pemkab Sumenep

Memontum 2 — Wed, 17 May 2023 07:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Puluhan masyarakat dari Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, meluruk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Rabu (17/05/2023) tadi.

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Fadillah, mengatakan bahwa kedatangan warga ke Kantor BPN dan Pemkab Sumenep, untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap rencana Kepala Desa Gersik Putih dan investor lokal, membangun tambak garam di desa setempat. Sebab, rencanan pembangunan tersebut akan mereklamasi pantai yang akan mengancam kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat di Desa Gersik Putih.

“Padahal sejatinya, apabila benar-benar dibangun akan berdampak buruk pada masyarakat dan juga lingkungan di sana,” ujarnya.

Sehari-sehari, imbuhnya, masyarakat di Desa Gersik Putih, sudah terbiasa mencari kerang, kepiting dan hasil laut lainnya di lokasi pantai yang direncanakan akan direklamasi guna dijadikan tambak garam. Rencana ini akan dilakukan oleh kepala desa dan investor lokal.

Nestapa Warga di Sekitar Tambang Galian C di Desa Kasengan Sumenep, Sejumlah Rumah Alami Kerusakan

Memontum 2 — Fri, 07 Apr 2023 09:50:00 +0000

Memontum Sumenep – Diduga karena terdampak dari adanya galian C ilegal yang beroperasi selama bertahun-tahun, sejumlah rumah di sepanjang Jalan Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, nyaris roboh. Bahkan, berdasarkan pantauan Memontum.con di lapangan, terdapat sedikitnya tiga rumah yang harus disanggah dengan menggunakan kayu atau bambu. Sementara, beberapa rumah lainnya masih mengalami kondisi retak-retak.

Salah seorang warga berinisial Z, mengatakan bahwa dampak galian C ilegal itu sebenarnya sudah cukup lama dirasakan. Meskipun, aktivitas dari tambang ilegal di sekitar lokasi, sudah tidak lagi beroperasi. Hanya saja, hingga saat ini dampaknya masih sangat terasa dan membahayakan bagi masyarakat sekitar.

“Kalau pengerjaan galian Cnya memang sudah berhenti. Tapi, lihat saja dampaknya. Sampai saat ini, rumah-rumah banyak yang mau roboh, karena terdampak dari aktivitas sebelumnya,” katanya, Jumat (07/04/2023) tadi.

GOR Ahmad Yani Memprihatinkan, Komisi IV DPRD Sumenep Nilai Pemkab Tak Serius Dukung Sarana untuk Atlet

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 10:55:00 +0000

Memontum Sumenep – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, merasa prihatin dengan kondisi GOR Ahmad Yani yang dinilai tidak layak. Hal itu disampaikan, setelah sejumlah wakil rakyat melakuka Sidak ke sarana olah raga itu.

Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli, menilai pemerintah belum serius dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga di Kabupaten Sumenep. “Pemerintah kurang serius dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kota Keris,” kata Akis, Senin (20/02/2023) tadi.

Akis Jazuli juga mengatakan, hal tersebut sangat nampak dari GOR yang tidak terawat. Padahal, GOR merupakan tempat atlet berlatih untuk bisa meraih prestasi. “Sangat disayangkan, jika hal itu terus dibiarkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Politisi PKB, KH Sami’oddien. Dikatakannya, setelah Sidak di GOR Achmad Yani, diketahui bahwa kondisinya sangat tidak layak dan perlu diperbaiki. “Sudah kemarin (Sidak, red), memang banyak lahan yang tidak layak,” kata KH Sami’oddien.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, soal anggaran renovasi GOR, Politisi PKB ini telah bertanya kepada KONI. Akan tetapi, anggaran tersebut melekat di Disparbudporapar. “Anggaran renovasi GOR itu tidak melekat di KONI. Tetapi di Dinas terkait,” kata KH Sami’oddien.

Diungkapkannya, bahwa semangat para atlet perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti kelayakan GOR. “Tentu, semangat para atlet harus ditopang dengan fasilitas yang memadai,” tuturnya.

Untuk itu, terkait anggaran nantinya akan dibahas. Karena, melalui sarana olah raga, akan mampu membawa atlet berprestasi baik regional dan nasional.

Ditambahkannya, saat Sidak DPRD, sebenarnya pihaknya ingin bertemu secara langsung dengan perwakilan para atlet. Termasuk, bisa memberikan motivasi. “Secepatnya untuk masuk dalam pembahasan. Kami juga ingin, para atlet untuk tetap semangat berlatih meskipun dengan sarana prasarana seadanya,” ujarnya. (dan/gie)

MPR MR Curigai Rekomendasi Temuan BPK Terhadap Proyek Pasar Ganding Sumenep Belum Dibayar Pelaksana Proyek

Memontum 1 — Sun, 15 Jan 2023 08:40:00 +0000

Memontum Sumenep – Masih ingat dengan kinerja PT Sumekar Abadi sebagai kontraktor pelaksana revitalisasi Pasar Ganding Kabupaten Sumenep. Kontraktor yang menyisakan pengembalian uang Rp 490 juta, dari pelaksaan proyek tersebut, mengundang sejumlah tanya dari proses lanjutan pengembalian uang milik Pemkab Sumenep.

Ketua Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), Hamidi, mensikapi hal itu mencurigai bahwa pengembalian dana sisa Rp 490 juta, belum atau bahkan tidak terbayar. Sebab, terhitung pada November 2022 lalu, pihak terkait masih belum mengangsur pengembalian. Sementara, sesuai rekomendasi, batas kesepakatannya Desember 2022.

“Kuat dugaan saya, karena pada November 2022 kemarin pihak pelaksana masih belum mengangsur sisa hasil temuan itu, jadi saya berkeyakinan temuan itu tidak terbayar,” papar Hamidi.

Baca juga :

Jika dugaan itu benar, terangnya, maka diduga pelaksana tersebut sudah tidak punya etikat baik dalam melakukan pembayaran pada hasil temuan BPK tersebut. Sebab, dari data yang dikantongi, seharusnya temuan itu selesai terbayar setelah setahun berjalan.

“Lah, ini sudah berapa tahun. Kalau memang ada etikat baik, seharusnya sudah dari dahulu temuan itu selesai terbayar. Syukur-syukur, itu bisa terbayar penuh. Tapi keyakinan saya, sisa Rp 490 juta tidak mungkin terbayar sampai sekarang,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Ganding Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah. Disampaikannya, temuan dari pengerjaan itu mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, sekitar Rp 800 juta dari kekurangan pembangunan dan Rp 600 juta kelebihan bayar. Temuan terkait kurangnya pembangunan, sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang ditahun 2020. Namun, sisa Rp 600 juta dari pihak ketiga, hanya diangsur sekitar Rp 110, atau sehingga jadi masih tersisa sekitar RP 490 juta. (dan/gie)

Sikapi Kelangkaan Pupuk, MPR MR Gelar Aksi di Pemkab Sumenep

Memontum 1 — Thu, 08 Dec 2022 05:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (08/12/2022) sekitar pukul 10.00. Dalam aksinya, puluhan massa membawa kertas ukuran satu meter yang bertuliskan ‘Pupuk sekarat petani melarat’ dan ‘Petani merdeka Indonesia merdeka’.

Menurut Korlap Aksi, Hamidi, mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Mereka menduga, dari salah satu tim pengawas tersebut tidak ada yang memiliki data terkait kebutuhan pupuk di bawah.

“Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin salah satu dari tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggung jawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.

Baca juga :

“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim itu apa?,” tanya Hamidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Arif Firmanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag), Chainur R, menemui massa aksi. Disampaikannya, bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah. Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi.

“Kouta yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur ditahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi. Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” jelasnya. (dan/gie)

Bupati Sumenep Mulai Terapkan Penggunaan Motor Listrik sebagai Kendaraan Operasional

Memontum 1 — Tue, 06 Dec 2022 05:50:00 +0000

Memontum Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mempergunakan motor listrik berbasis baterai, untuk kendaraan transportasi operasional di lingkungan perangkat daerah. Hal ini dilakukan, sebagai langkah mendukung program pemerintah terkait penggunaan kendaraan listrik.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil, akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung program pemerintah pusat. “Pemakaian kendaraan listrik sebagai (kendaraan) operasional, ini sebagai bukti bahwa Pemkab Sumenep mendukung langkah dari pemerintah pusat,” kata Bupati Achmad Fauzi, Selasa (06/12/2022) tadi.

Mobil atau motor listrik untuk kendaraan operasional perangkat daerah, tambahnya, sebagai langkah untuk meyakinkan masyarakat jika dengan memakainya, maka tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi. Namun, juga menghemat pengeluaran biaya operasional.

Baca juga :

“Masyarakat memakai kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor tidak hanya menghemat biaya operasionalnya semata. Namun, juga berdampak positif kepada lingkungan yang sehat dengan mengurangi emisi gas,” tegasnya.

Bupati Fauzi juga menambahkan, bahwa Pemkab Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan motor berlistrik berbasis baterai, sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sementara peraturan itu, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022, atau tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle), sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Suami Nia Kurnia Fauzi ini mengungkapkan, saat ini pihaknya mengawali pemakaian kendaraan listrik untuk sejumlah bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang selanjutkan pengadaannya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan. “Semoga, kebijakan pemakaian mobil atau motor listrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat,” lanjutnya. (dan/gie/adv)

Dikabarkan Miliki Piutang ke Pemkab Sumenep, Ini Respon Hotel Utami

Memontum 2 — Thu, 28 Jul 2022 07:03:03 +0000

Memontum Sumenep – Masa kontrak kerja sama antara pengelola Hotel Utami dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, akan segera berakhir pada Desember 2022 mendatang. Sesuai perjanjian, masa kontrak antar kedua belah pihak berlangsung selama 20 tahun atau terhitung sejak 2002 hingga 2022.

Seiring bakal rampungnya kerja sama, berembus kabar miring, bahwa ada dugaan piutang oleh pengelola hotel kepada pemerintah daerah. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh aktivis Laskar Anti Korupsi Jawa Timur (Laki Jatim), Bagus Junaidy, Kamis (28/07/2022) tadi.

Edy-sapaan akrabnya mengatakan, sebelum jadi Hotel Utami, lokasi tersebut adalah bekas bangunan Kantor DPRD lama yang kemudian dikelola oleh PT Jemursari Utami Surabaya dalam bentuk kerja sama Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun, Kelola, Serah (BKS). Hal itu, mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama BOT Nomor: 180/37/444.37.2002 tentang Tanah dan Gedung Wisma Sumekar dan DPRD lama, untuk dikelola sebagai hotel. Jangka waktu pengelolaan Hotel Utami oleh PT Jemursari Utami Surabaya, terhitung sejak 1 Januari 2002 hingga 31 Desember 2022.

Pemkab Sumenep Dorong Digitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bangkal

Memontum 1 — Tue, 29 Mar 2022 13:00:25 +0000

Memontum Sumenep – Wujud dari program ‘Nata Kota Bangun Desa’ terus dilanjutkan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Terbukti, Kota Sumenep yang awalnya semrawut karena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjubel di area Taman Adipura Sumenep, sudah mampu direlokasi ke Pasar Bangkal sejak 2017. Bahkan, tidak kurang sebanyak 550 pedagang, sudah bisa direlokasi.

Awalnya, Pasar Bangkal juga semrawut hingga akhirnya direnovasi. Para PKL yang biasanya mangkal di area Taman Adipura atau biasa disebut Taman Bunga (TB), akhirnya direlokasi secara bertahap. Kini, tampak Pasar Bangkal usai direnovasi, terlihat rapi, berjejer kios-kios modern yang dihuni oleh para PKL.

Pasar Bangkal sendiri, diresmikan oleh Bupati Sumenep. Dicanangkan ke depan, pasar tersebut itu akan dilakukan digitalisasi pasar tradisional. Yakni, salah satunya transaksi pembayaran atau jual beli menggunakan non tunai.

“Jadi, kita dorong ke digitalisasi pasar tradisional kedepannya. Ini tidak terlepas dari spirit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, memoderanisasi pengelolaan birokrasi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Selasa (29/03/2022) tadi.

Baca juga :

Bupati juga menyampaikan, pada situasi pandemi Covid-19, yang berdampak secara langsung terhadap pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih dapat terselamatkan. Dengan hadirnya teknologi, maka dapat dimanfaatkan pebisnis untuk menjaga stabilitas usaha. Untuk itu, kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Sumenep ini, menjelaskan penting bagi masyakat untuk permisif terhadap perkembangan dunia bisnis.

“Dalam realisasinya, progam ini dilakukan secara simultan dan direncanakan berkelanjutan sampai pelaku ekonomi terlibat masuk pasar tradisional. Pada tahun awal legalisasi dimulai dari pembayaran non tunai,” kata Fauzi.

Pemerintah setempat menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yaitu Bank Jatim dan Bank Indonesi (BI), untuk mensukseskan upaya digitalisasi Pasar Tradisional. (dan/gie)

Hadir Penuhi Harapan dan Kesulitan Ekonomi Masyarakat, Pemkab Sumenep Gulirkan BLT DD Rp 133 Miliar

Memontum 1 — Thu, 10 Mar 2022 13:00:14 +0000

Memontum Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melaunching penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa se-Kabupaten Sumenep, periode Januari hingga Maret. Pada kesempatan itu, juga sekaligus Pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) Desa tahun anggaran (TA) 2022, yang dihadiri Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Kamis (10/03/2022).

Keseriusan Pemkab Sumenep yang berupaya memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, terus dilakukan. Buktinya, di masa pandemi Covid-19, bupati mengalokasikan dana sebesar Rp 133 miliar untuk BLT Desa. Bahkan, ditopang dengan Pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) Desa Rp 57 miliar tahun anggaran (TA) 2022. Diharapkan, alokasi itu mampu mempekerjakan masyarakat desa setempat minimal 477.787 orang.

Setibanya di lokasi yang bertempat di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Bupati Achmad Fauzi langsung menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim. Dalam amanatnya, bupati mengatakan bahwa bantuan berupa BLT desa merupakan stimulan. Sehingga, perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Pihaknya berharap, bantuan BLT desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Karena ini hanya bantuan sementara untuk mengurangi beban kebutuhan masyarakat di masa pandemi,” ujar Bupati Fauzi.

Baca juga :

Pemerintah Daerah, kata Bupati Fauzi, akan terus berupaya memenuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berharap kesadaran masyarakat untuk terus mematuhi prokes agar pandemi Covid-19 segera berlalu.

“Prokes harus terus dilaksanakan, agar pandemi segera selesai. Apalagi, saat ini Sumenep terbaik dalam pengendalian Covid-19 dan paling sedikit sebarannya di Jawa Timur,” terangnya.

Diketahui, jumlah Dana Desa (DD) seluruhnya untuk Kabupaten Sumenep berjumlah Rp 332 miliar lebih yang tersebar di 320 desa. Dari dana tersebut, minimal 40 persen harus digunakan untuk BLT desa.

Bupati Fauzi didampingi Wakil Bupati, Dewi Khalifah, Sekdakab, Edy Rasyadi, Plt Kepala Dinas PMD, Moh Ramli, Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Kepala BPS dan jajaran Forkopimka setempat. Selain dihadiri kepada desa se-Kecamatan Lenteng secara langsung, launching juga diikuti beberapa Kepala Desa secara daring hampir seluruh kecamatan. (dan/sit/adv)