Disampaikan Wali Kota Habib Hadi, bahwa pihaknya akan mengagendakan pelaksanaan konser untuk Salma di Kota Probolinggo. Ini dilakukan, sebagai bentuk suport dan dukungan kepada pemenang Indonesian Idol 2023.

“Tentunya, ini merupakan bentuk suport kita kepada putra daerah yang berprestasi. Selain menyambut kedatangannya yang kita kemas sesederhana mungkin, nantinya kita akan adakan acara yang lebih tertib lagi. Sehingga, bisa mendatangkan pemenang Indonesian Idol, khususnya Salma. Insyaallah,” katanya.

Baca Juga :

Lebih lanjut Wali Kota Habib Hadi berpesan kepada Salma, agar tetap menjadi pribadi yang baik dan tidak merubah sosok Salma yang dahulu, atau sebelum dikenal banyak orang atau sebagai pablik figur. “Pesan untuk Salma, tetap untuk menjadi Salma seperti sebelumnya. Karena ini untuk menjadi contoh dan inspirasi Salma -salma berikutnya,” paparnya.

Wali Kota juga meyakini, bahwa selanjutnya masih banyak Salma-salma selanjutnya. Tentu saja, yang akan menjadi penerus setelah Salma Salsabil.

“Saya yakin, masih banyak yang berpotensi menjadi Salma selanjutnya. Tinggal ke depan, bagaimana mereka menekuni terus berlatih dan mendalami keterampilannya seperti yang sudah disampaikan Salma,” terangnya.

Sementara itu, Salma Salsabil berpesan kepada pemuda Probolinggo, untuk tetap menekuni apa yang menjadi pilihannya dan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. “Apapun yang kalian tekuni, kejar sekejar-kejarnya. Tapi jangan sampai ekspektasi, jangan sampai menjatuhkan semangat kalian,” ujarnya. (nun/pix/sit)

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menerima penghargaan WTP tersebut, Kamis (25/05/2023) lalu di Gedung BPK, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Hal tersebut, dikatakan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, merupakan bukti dari kinerja pihaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bersih dan transparan.

“Alhamdulillah, selama kepemimpinan saya berturut-turut Kota Probolinggo kembali meraih opini WTP. Ini menjadi bukti atas komitmen saya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Temuan-temuan yang bersifat administratif, telah ditindaklanjuti sehingga opini WTP bisa diraih,” katanya, Sabtu (27/05/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengapresiasi raihan penghargaan tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat seperti pihak eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi dengan baik. “Tentu apresiasi yang setinggi tingginya atas capaian opini WTP tersebut. Ini hasil dari kerja keras baik ekskutif dan legislatif selama ini dalam hal menjalankan roda pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga inilah hasilnya. Ke depan ini menjadi acuan bagi kita baik legislatif dan ekskutif untuk berpacu menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang” terangnya.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, mengklaim pihaknya terus berkontribusi dan berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran dan pendapatan. Untuk itu BPK tidak ingin temuan-temuan (hasil pemeriksaan keuangan) berulang-ulang,” paparnya. (nun/pix/sit)

Perlu diketahui, Kota Probolinggo yang memiliki jumlah penduduk sekitar 243.241 jiwa, untuk yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini progress pencapaian Universal Health Coverage (UHC) per Maret 2023 adalah sebesar 99.91 persen. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dina Diana Permata, menyampaikan BPJS Kesehatan akan menyerahkan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri menunggak di Kota Probolinggo kepada Pemda untuk diverifikasi dan didaftarkan menjadi peserta PBPU BP Pemda Kota Probolinggo.

Selain itu, tambahnya, NIK tidak valid pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sudah dilakukan pemadanan atau pencocokan oleh Dispendukcapil serta kenaikan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) sedang dalam proses. Karenanya, dirinya terus berupaya memberikan kemudahan kepada peserta JKN agar mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih cepat dan tidak ribet. Sehingga, dirinya meminta dukungan pada Pemkot Probolinggo terkait aplikasi mobile JKN.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Harapannya dari seluruh ASN yang ada di Pemkot Probolinggo, minimal mereka sudah mendownload aplikasi mobile JKN. Nantinya bisa diperluas ke seluruh masyarakat karena aplikasi mobile JKN memudahkan mendapatkan informasi terkait Program JKN dan berbagai pelayanannya (Display ketersediaan tempat tidur, konsultasi dengan dokter FKTP, antrean online, mendapatkan obat iter maksimal 2 kali dan display informasi jadwal operasi),” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemkot Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, menyambut baik atas terselenggaranya giat ini. Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan bertanggungjawab atas pelaksanaan JKN.

“Maka dalam forum komunikasi hari ini kita duduk bersama untuk beberapa tujuan. Seperti tercapainya komunikasi yang baik terkait pelaksanaan Program JKN- KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama strategis. Kemudian tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala di lapangan,” ujarnya. (pro/pix/gie)

Dipimpin langsung Sekda, Ninik Irawibawati, tim 1 bergerak ke Toko Sinar Terang dan AnggaMart. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), NH Hidayati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Aries Santoso serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMPP), Fitriawati. Serta, beberapa tim Sidak gabungan dari Dinkes PPKB, DKPPP dan DKUP, Polresta Probolinggo Kota, Dishub, Diskominfo, Satpol PP, MUI, dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).

Banyaknya makanan yang beredar dan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi menjelang lebaran, menjadi salah satu alasan dalam Sidak Mamin ini. “Makanan yang beredar banyak, daya beli masyarakat yang tinggi, itu terkadang membuat konsumen tidak teliti. Karena hal tersebut, kami hadir di sini. Apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi,” ujar Sekda Ninik, saat ditemui usai Sidak.

Sekda menambahkan, Sidak ini juga ditujukan kepada produsen untuk melihat kualitas dan meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Terutama, untuk Industri Rumah Tangga Pangan.

Dalam kesempatan itu, petugas memeriksa satu persatu produk makanan di toko-toko tersebut. Mulai masa kedaluwarsa, label kode produksi, izin edar dan kemasan yang rusak. Serta, pelabelan yang bahkan, penempatan terhadap makanan yang memiliki sensitifitas yang tinggi pun diperhatikan.

“Dari 2 toko yang disidak, rata-rata kami menemukan barang yang tidak ada kode produksi. Kode produksi ini penting karena kita akan tahu kapan produk itu dibuat atau diproduksi. Kalau masa kedaluwarsa ada semua,” ungkap Ninik.

Manager Toko Sinar Terang, Hadi, menerima kunjungan Sidak tersebut dengan terbuka. “Kami terima terbuka Sidak ini, kan tujuannya untuk pelajaran bagi kami. Kami bisa mengetahui aturan-aturan yang baru,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hadi menambahkan, dirinya agak sedikit kaget karena ada aturan baru terkait repacking produk. “Kita akan lebih disiplin lagi ke suppliers. Karena di dalam manajemen kami, juga akan lebih teliti lagi. Kami berharap hal-hal seperti ini terus dilakukan, karena sangat penting bagi kami,” harapnya.

Sementara itu, tim 2 meluncur ke Terminal Bayuangga dan ada beberapa bedak yang masih tutup. Dikomandoi oleh Asisten Pemerintahan, Gogol Sudjarwo, langsung menuju ke stan Toko Istana, Depot 32 dan Stand Putra Tunggal. Di area Terminal Bayuangga, juga ada agen Mamin yang dagangannya dijajakan oleh pedagang asongan.

Hasilnya, ditemukan barang yang tidak memiliki izin edar, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa serta produk yang dikemas ulang. Seperti kerupuk, keripik yang dibeli dalam jumlah besar kemudian dikemas sendiri dengan ukuran lebih kecil.

Selain itu, Gogol Sudjarwo yang didampingi oleh Sanitarian Dinkes, juga menyarankan agar makanan ringan tersebut tidak diletakkan di lantai. Penempatan jajanan itu dikhawatirkan terkontaminasi akibat kelembaban udara.

“Nanti kalau diundang pemerintah, untuk mendapatkan pembinaan dan difasilitasi untuk pembuatan izin edar maupun sertifikasi halal, bersedia ya? Karena ini penting untuk menjamin kualitas makanan yang dibeli para konsumen. Kalau sudah lengkap sesuai aturan, pembelinya juga bakal lebih banyak karena yakin makanan yang dibelinya aman dikonsumsi,” paparnya.

Lokasi berikutnya yang disidak, di area sekitar Pasar Baru yang menjual parsel lebaran. Di toko tersebut sempat dibongkar salah satu parsel yang berisi kue kering dan sirop. Pemilik toko disarankan untuk mengganti minuman sirop yang tanggal kedaluwarsanya kurang 1 bulan. Pasalnya, minuman semacam ini tidak diperbolehkan beredar apabila mendekat tanggal kedaluwarsa.

Dari hasil temuan di empat lokasi tersebut, ditemukan terdapat setidaknya ada 30 merek yang tidak sesuai dengan seharusnya. Keterangannya yakni, 24 produk dengan label tidak lengkap, 3 produk dengan kemasan rusak dan 3 produk kedaluwarsa. (kom/pix/gie)

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah tersebut, telah melakukan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Pemerintah Kota Probolinggo sendiri, masuk lima besar nilai tertinggi di Jawa Timur. Yakni dengan nilai 83.23 dengan kategori B dan berada di zona hijau.

Kota Mangga dan Anggur ini, berada di urutan ke empat setelah Kabupaten Ngawi dengan nilai 85,36 di peringkat pertama. Lalu, Kabupaten Sidoarjo di peringkat ke dua dengan nilai 84,46, peringkat ke tiga diduduki oleh Kabupaten Kediri dengan nilai 84,15.

Acara penyampaian piagam penghargaan tersebut, dilaksanakan di Kantor Ombudsman Perwakilan Jatim di Ngagel Surabaya, pada Senin (20/03/2023) tadi. Hadir di acara itu, Staf Ahlis Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Agus Hartadi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, menyampaikan bahwa penilaian tersebut dilaksanakan pada rentang Agustus hingga November 2022 pada 38 kota/kabupaten. “Terdapat beberapa perangkat daerah yang menjadi objek penilaian di masing-masing instansi daerah tersebut di antaranya Dinas Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Puskesmas,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkan Agus bahwa, bahwa ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan pelayanan publik terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009. Penilaian ini dilakukan tanpa adanya pihak ketiga agar capaian penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertangggung jawabkan. Kemudian, pendekatan kuantitatif menjadi cara pengolahan data yang telah mereka dapatkan melalui pengumpulan data dari masing-masing instansi.

“Hasil penilaian pada tahun 2022 ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan ada perbaikan. Pemerintah Daerah yang mendapatkan zona hijau mengalami kenaikan. Di tahun 2021 hanya ada 9 Pemda, dan di 2022 ini sudah meningkat 15 Pemda. Pemda yang sebelumnya di zona merah sudah meningkat ke zona kuning, saya harap pemda yang sudah zona hijau mempertahankan pencapaiannya,” jelas Agus.

Dirinya juga memberikan tanggapan atas capaian yang diterima oleh Pemkot Probolinggo. Agus berkata, bahwa dengan capaian ini menjadi dorongan motivasi kedepannya untuk memperbaiki pelayanan publik.

“Kami juga tidak berhenti untuk terus memberikan arahan kepada perangkat daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Karena sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan, ke depannya kami berkomitmen akan merusaha memperbaiki pelayanan publik kami,” ungkapnya.

Diketahui, ada empat dimensi penilaian. Yakni input, proses, ouput dan pengaduan. Di Kota Probolinggo sendiri enam perangkat daerah yang dinilai antara lain Puskemas Kedopok, Puskesmas Jati, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (kom/pix/gie)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DKUP) bekerja sama dengan Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur, kali ini menyediakan 10 ton beras kualitas premium murah untuk kedua pasar tersebut. Adapun harganya, dibanderol di angka Rp 94 ribu persak 10 kg. Masyarakat umum, diperbolehkan membeli maksimal 2 sak atau 20 kg, dengan menunjukkan KTP Kota Probolinggo.

Salah seorang pembeli beras, Kholifah, mengatakan harga yang dijual dalam operasi pasar ini lebih murah daripada yang biasa dirinya beli. “Biasanya saya beli 1 sak (25 kg) di harga Rp 280 ribu. Kalau yang ini, itu lebih murah,” ujarnya, seusai membeli beras di operasi pasar murah di Randupangger.

Senada dengan Kholifah, pembeli lainnya Mistiah warga Mangunharjo, menyampaikan keberadaan operasi pasar ini dirasa sangat membantu dirinya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. “Berasnya bagus dan alhamdulillah harganya terjangkau. Ini sangat membantu, apalagi dalam kondisi perekonomian saya yang sedang tidak menentu,” terang Mistiah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala DKUP, Fitriawati, mengatakan bahwa serangkaian operasi pasar yang telah digelar oleh pemerintah, bertujuan untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Dan rencananya dalam waktu dekat, intervensi serupa masih akan kembali dilaksanakan di tingkat kecamatan, utamanya jelang bulan Ramadan.

“Kita akan lanjut terus. Insyaallah minggu depan, kita masih menunggu stok beras dari Bulog. Minggu depan kita akan operasi pasar lagi di kecamatan. Kami dari Pemerintah Kota Probolinggo selalu berupaya agar bisa mengurangi harga beras yang semakin hari semakin melonjak ini. Terutama menjelang Bulan Puasa, kita siapkan operasi pasar ini sehingga bisa membantu meringankan masyarakat, yang jelas bisa mengurangi inflasi,” jelas Kadis Fitriawati, saat meninjau di Pasar Randu Pangger.

Agar tujuan pengendalian harga beras tercapai, Kepala DKUP juga mengimbau masyarakat supaya beras premium murah yang sudah diperoleh, tidak diperjualbelikan kembali. “Jadi mohon untuk tidak dijual lagi,” tambah Fitriawati.

Sekedar diketahui, operasi pasar beras premium ini sudah dilaksanakan di beberapa pasar di Kota Probolinggo. Diantaranya, di Pasar Baru dan Pasar Gotong Royong, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Kedung Asem, Pasar Umbul dan Pasar Bremi, Pasar Mangunharjo, serta Pasar Ketapang. Masing-masing mendapat alokasi 10 ton beras per harinya. (kom/pix/gie)

Gus Rofi’ul Hamid bin KH Abdurrochim Syadzily, beserta jajarannya memimpin salawat tersebut ba’da Isya di tengah guyuran hujan. Meski demikian, jamaah tetap antusias dan khusyuk bermunajat agar mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Forkopimda, alim ulama, kepala Kantor Kemenag beserta kepala perangkat daerah, turut terlihat hadir di tengah majlis tersebut. Habib Hadi pun mengatakan, bahwa kegiatan doa bersama ini dibutuhkan untuk selalu mengingatkan akan tugas yang diamanahkan dan istiqamah untuk selalu menjalankan amanah tersebut.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena menjadi seorang wali kota, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan bentuk tantangan, bagaimana kita menjadi amanah. Karena, apabila kita terlena dengan semua ini, nantinya akan menyengsarakan di kehidupan akhirat kelak,” ujar Wali Kota Habib Hadi.

Melalui bersalawat, tambahnya, semoga diberikan kemudahan dalam mewujudkan suatu amanah untuk kemaslahatan di wilayah Kota Probolinggo. Dalam kesempatan itu, dirinya juga bercerita sekilas bahwa berjuang di jalur politik adalah upaya untuk memberikan suatu yang terbaik. “Ada yang bilang, politik itu kotor. Namun, kalau memang niatnya bukan amanah, maka akan terus seperti itu (politik kotor, red),” ungkapnya.

Dirinya pun bersyukur, karena satu per satu kebijakan selama memimpin Kota Probolinggo, dapat terwujud. “Namun, itu semua bukan karena saya pribadi. Ini semua karena tanggung jawab yang besar yang diamanahkan untuk saya,” terangnya.

Pria yang juga besar di lingkungan pondok pesantren ini mengutarakan dengan tegas, bahwa dirinya sangat mendukung hiburan. Namun, hiburan yang positif, yang bisa membawa keberkahan untuk Kota Probolinggo. “Contohnya, seperti kegiatan malam hari ini. Yakni, dengan datang ke majlis seperti ini,” ujarnya yang disambut aplus.

Menginjak tengah malam, atau sekitar pukul 22.00, muballigh asal Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, hadir memberikan ceramah seputar kehebatan malam Isra Miraj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. (pix/sit/adv)

Rencananya, operasi pasar akan dilaksanakan bertahap di lima kecamatan mulai 14 Februari hingga 22 Februari. Dengan alokasi 15 ton beras per kecamatan untuk total 7054 warga.

Hadir meninjau operasi pasar hari pertama, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, didampingi oleh Sekda, Ninik Ira Wibawati serta Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono, di dua kantor kecamatan. Sementara untuk sasaran penerimanya 961 warga Kecamatan Kademangan dan 2414 warga Kecamatan Kanigaran.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zaenal Abidin, mengatakan bahwa operasi pasar ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan harga beras. “Tentunya, ini bentuk komitmen dari pemerintah untuk hadir di situasi-situasi kondisi harga-harga yang naik. Kita harus intervensi ini dan mudah-mudahan bisa terkendali inflasi untuk Kota Probolinggo,” jelas Wali Kota Habib Hadi di sela-sela peninjauannya, Senin (13/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurut wali kota, agar operasi pasar ini tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk membeli beras medium ini. Diantaranya adalah dari warga pemegang Kartu Pendalungan, Kartu Bestari serta pelaku UMKM tidak mampu.

“Ini dilakukan dengan adanya pendataan dari kita, yaitu Kartu Pendalungan. Pendataan itu sudah kita lakukan sejak awal, sehingga apabila ada kegiatan seperti ini tinggal memakai data-data yang ada. Insyaallah, tidak ada yang salah sasaran,” tambah Wali Kota Probolinggo.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bulog Probolinggo, Mochamad Ramadhan, mengungkapkan operasi pasar akan terus dilakukan oleh Bulog hingga harga beras di pasaran stabil. “Sampai harga tidak terlampau tinggi, kita juga sudah mengantisipasi nanti bulan Ramadan, kalau nanti ada program kerja sama dengan pemerintah kota, Bulog selalu siap,” terang Ramadhan.

Untuk operasi pasar beras medium kali ini, tambahnya, Bulog Probolinggo mengemas dalam ukuran 5 kg. Dijual seharga Rp 43 ribu atau setara dengan Rp 8.600 perkg. Agar distribusinya merata, setiap warga dibatasi pembeliannya sebanyak 10 kg beras.

Salah satu warga dari RT02 RW03 Kecamatan Kademangan, Siti, yang datang membeli beras mengaku harga beras yang dijual cukup murah. Dirinya berharap operasi pasar serupa bisa diadakan lagi. “Per 5kg Rp 43 ribu, ya murah. Saya ambil 2 sak, terima kasih atas bantuannya. Semoga ada lagi, tidak hanya beras, apa saja diterima,” ungkapnya.

Ikut meninjau operasi pasar, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Fitriawati, Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Aries Santoso, Camat Kademangan, Gofur Effendy, serta Camat Kanigaran, Agus Rianto. Di dua kecamatan ini, operasi pasar dilaksanakan sampai tanggal 15 Februari. (kom/pix/gie)

Disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Rahmadeta Antariksa, bahwa penerapan Program Adiwiyata ini mendorong sekolah untuk mengajarkan pendidikan pengelolaan lingkungan kepada peserta didik. “Beberapa sekolah kita dorong untuk melakukan pengelolaan lingkungan agar ada semacam kesinambungan nantinya pada anak-anak didik ini. Bisa melakukan pengelolaan lingkungan di rumahnya masing-masing, dimulai dari tingkat sekolah,” jelas Deta-sapaannya.

Masih menurut Deta, Program Adiwiyata tahun 2022, DLH mengundang 60 sekolah untuk mengikuti penilaian. Dari jumlah undangan tersebut, hanya 43 sekolah yang melanjutkan tahap seleksi administrasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya 17 sekolah lolos dengan skor minimal 70.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menanggapi jumlah peserta yang mengikuti seleksi Adiwiyata, Wali Kota Habib Hadi, meminta kepada Disdikbud dan Kemenag Kota Probolinggo untuk turut menggerakan sekolah-sekolah lainnya yang masih belum berpartisipasi. “Segera gerakkan yang lainnya, tadi sudah dilaporkan Pak Deta, harus didorong semuanya supaya semua lembaga terus bisa berbenah dan bisa mengikutinya,” papar Wali Kota Habib Hadi.

Kepada para pemenang, wali kota berpesan agar terus mempertahankan prestasi dan menularkan ilmunya kepada sekolah lain. “Dengan adanya penghargaan Adiwiyata tingkat kota dan nasional dipertahankan dan terus ditularkan di semua lembaga. Saya yakin semua lembaga itu bisa dan mampu asal kita berani memberikan arahan,” ujar Wali Kota Habib Hadi.

Ada pun sekolah yang berhasil menyabet Adiwiyata tingkat Nasional, diantaranya SDN Wiroborang 1, SDN Sukabumi 10 dan SMPK Mater Dei. Sementara untuk penghargaan bagi Tim Pembina Adiwiyata Kota Probolinggo, diberikan untuk Endang Sulistyowati, Sulastri, Tri Kartin Marhaendrawati, Lilik Kasihani, Sudarmanto dan Syaifuddin Zuhri.

Lalu, untuk sekolah-sekolah peraih Adiwiyata Kota Probolinggo, poin tertinggi disabet oleh SDN Mangunharjo 7, MTS Riyadlus Sholihin dan SDN Sukabumi 1. Dilanjutkan, dengan SDN Mangunharjo 10, SDN Sukabumi 7, SD Tahfidz Bintangku, SDN Sukoharjo 3, SDN Sukoharjo 4, SDN Kedung Galeng, SDN Triwung Kidul 1, SDN Triwung Kidul 2, SDN Triwung Kidul 3, SDN Jrebeng Kidul, SDN Jrebeng Kulon 1, SDN Jrebeng Kulon 2, SDN Ketapang 2, SDN Pilang 3, SDN Pohsangit Kidul 2, SDN Kanigaran 6, SDN Wiroborang 4, SMP Integral Hidayatullah, SMP IT Permata, SMP Namira dan MA Intisyarul Ulum. (kom/pix/gie)