Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan jika pihaknya selalu memberikan masukan-masukan kepada BPBD Kota Malang, berdasarkan kajian dan analisa. Sehingga, diharapkan ketika BPBD turun di lapangan bersama dengan masyarakat, itu memiliki bekal dan keahlian.

“Kami dari Komisi D DPRD Kota Malang bersama BPBD, selalu mengkonsepkan bersama untuk memberikan masukan yang jelas. Sehingga, semua harus berdasarkan kajian dan analisa. Kemarin kami sudah melakukan rapat triwulan pertama dan nanti akan kami lanjutkan di triwulan berikutnya. Kami selalu berupaya supaya BPBD ini punya taring,” jelas Amithya, Selasa (06/06/2023) siang.

Ditambahkannya, relawan yang ada di Kota Malang, itu sangat banyak. Hanya saja, sistem koordinasi dan komunikasi, masih kurang maksimal. Sehingga, itu harus dimasifkan kembali. Karena, dalam menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja.

Baca juga :

“Kami tidak bisa bergerak sendiri dan harus bekerjasama melibatkan satu dengan yang lain. Bersama dengan Pemkot Malang, relawan, lurah, camat, dan juga dari lintas komisi, karena dalam hal ini yang bergerak banyak,” katanya.

Kemudian, saat disinggung mengenai upaya DPRD Kota Malang terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana, pihaknya mengatakan jika telah melakukan edukasi, pendekatan dengan berdialog bersama warga serta memberikan pendampingan. “Misalnya mereka mengalami masalah sertifikasi tanah, tentu ini membutuhkan solusi yang tidak instan. Karena rentetannya itu cukup panjang. Jadi pasti Pemkot Malang, dan kami harus punya solusi yang sifatnya jangka panjang. Yang penting adalah edukasi, pendekatan, pendampingan, baru nanti hasil akhirnya seperti apa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan jika pelan-pelan akan memetakan apa saja yang masih kurang di masyarakat terkait dengan penanganan bencana tersebut. Karena dalam penanganan bencana yang terintegrasi, juga dibutukan peran dari stakeholder.

“Karena kami tidak bisa hanya mengandalkan BPBD saja untuk penanganan bencana, maka saya tekankan itu juga perlu dukungan dari masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Pemerintah daerah, TNI dan Polri saya lihat kerja keras bersama-sama untuk segera membantu rakyat,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan juga mengungkapkan, bahwa maksud kunjungannya tersebut adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan atau kondisi terkini pasca bencana erupsi Gunung Semeru. “Saya ingin melihat keadaan dan ingin mendengar kesulitan-kesulitan yang masih diatasi,” ungkapnya.

Dalam kunjungan itu, Menhan juga menyerahkan bantuan Sembako kepada para pengungsi serta 10 motor Kawasaki KLX 150 kepada Danramil 0821/14 Pronojiwo, Lumajang.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan hunian tetap sebanyak 1.951 unit untuk warga-warga terdampak bencana erupsi. Utamanya, bagi tempat tinggal warga yang mengalami rusak berat dan berada pada zona merah.

Menurutnya, bencana erupsi yang terjadi pada 4 Desember 2021 kemarin, mengakibatkan banyak rumah-rumah yang tertimbun material dan mengalami rusak berat. “Erupsi Semeru itu, yang paling terdampak tahun lalu yang bertepatan 4 Desember, ada 1.951 keluarga yang terdampak,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, dari keseluruhan jumlah masyarakat yang terdampak, saat ini telah tercatat 1.200 KK yang telah tinggal di lahan relokasi. “Dari 1951 KK, sekarang sudah masuk sekitar 1.200, tinggal sisanya secara bertahap, InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tahap ke 8, dan ada 200 keluarga yang kita masukkan,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati serta Dandim 0821 Lumajang, Letkol Czi. Gunawan. (kom/adi/gie)

Di wilayah tersebut, banjir meredam rumah warga dengan ketinggian air bervariasi yaitu mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter. Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, pun turun ke lokasi dan memimpin langsung penanganan darurat bencana bersama tim gabungan di Kecamatan Suyojayan.

Untuk memastikan keselamatan warga, petugas gabungan terus menyisir rumah warga yang terendam banjir dan terus melakukan upaya evakuasi. Utamanya, untuk Lansia, abalita, ibu hamil dan orang sakit. Pemkab Blitar, pun telah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum di Kelurahan Sutojayan.

Saat berada di Kelurahan Sutojayan, yang dijadikan posko pengungsian, Wabup Rahmat Santoso, mengatakan bahwa yang diprioritaskan dalam proses evakuasi yaitu melompok rentan. Diantaranya, Lansia, Balita, ibu hamil dan orang sakit. Kemudian, dibawa ketempat yang aman atau puskesmas terdekat.

“Tadi, ada yang sakit juga kita utamakan untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Kita perintahkan untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi, evakuasi kita prioritaskan untuk Balita, Lansia, ibu hamil dan orang sakit,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dirinya menambahkan, bahwa pihak Pemkab Blitar telah menyiapkan dua posko pengungsian dan dapur umum. Yaitu, di Kantor Kelurahan Sutojayan dan Kelurahan Sukorejo. Namun, jika jumlah pengungsi bertambah, maka akan disiapkan posko tambahan, yaitu di Kantor Kecamatan Sutojayan atau di Kantor Desa Pandanarum.

“Semuanya termasuk kebutuhan logistik, obat-obatan dan kebutuhan lainnya disiapkan Pemkab Blitar. Sedangkan yang bertanggungjawab dan mengkoordinir, yaitu masing-masing kepala desa dan lurah,” terangnya.

Orang nomor dua di Pemkab Blitar ini menambahkan, untuk kebutuhan para pengungsi, pihaknya meminta kepala desa dan lurah segera berkoordinasi dengan dinas terkait. “Kita koordinasi terus untuk mencukupi keperluan para pengungsi ini. Saya minta kepala desa, lurah dan kepala dinas terkait untuk terus update kebutuhan. Apa saja yang diperlukan pengungsi,” imbuhnya.

Usai memimpin langsung penanganan darurat bencana, bersama tim gabungan di Kecamatan Suyojayan, Wabup Blitar dengan didampingi Kapolres Blitar dan Dandim 0808 Blitar, meninjau ketinggian air di Bendungan Serut. Wabup memerintahkan, untuk membuka pintu bendungan, jika terjadi hujan lebat lagi.

“Agar banjir tidak meluas, saya perintahkan semua pintu air bendungan dibuka, jika terjadi hujan deras lagi,” paparnya. (jar/sit)

Rakornas yang mengambil tema Meningkatkan Kolaborasi dan Interigrasi Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana ini, di buka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, secara virtual.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini, secara virtual ini, meminta kepada BNPB harus selalu siaga, antisipatif, responsif dan adiftif dalam menghadapi bencana. Karena datangnya bencana tersebut tidak terduga. Ketidakterdugaan itu yang harus ditangani untuk memperkecil resiko bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa, Negara Indonesia berada di lingkaran cincin api yang berpotensi terjadi bencana alam setiap hari. Indonesia juga termasuk 35 negara yang paling rawan resiko bencana di dunia. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik. Serta rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020/2024 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen.

“Orientasi pada pencegahan harus diutamakan, kita tahu beberapa jenis bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah sebelumnya. Tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi dampaknya dan bisa dicegah. Seperti banjir bisa dicegah dengan penghijauan maupun penanaman vegetasi,” jelas Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2022 oleh BNPB melalui metting zoom.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa, longsor bisa juga dicegah di beberapa daerah. Untuk itu, agar bisa mencegah longsor tersebut penanaman pohon lebih digalakkan, pelestarian lingkungan ditingkatkan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air serta yang lain-lainnya ini harus diperbaiki secara sinergis antara BNPB dengan kementerian lembaga terkait termasuk Pemda dan masyarakat.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana harus terus ditingkatkan, lakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Atasi penghantar ombak Tsunami, karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Tingkatkan penanaman mangrove di pantai dengan berasosiasi dengan palung laut dan kelapa harus banyak di tanam di daerah pesisir pantai. yang banyak bencana. Ditambah jalur evakuasi serta siagakan instrumen-instrumen peringatan dini, cek secara rutin tentang kelayakan alat tersebut,” tegas presiden dua periode ini.

Mantan Gubernur DKI ini juga mengintruksikan kepada BNPB agar mengingatkan kementerian lembaga terkait untuk menjalankan tugas analis kebencanaan, karena hal ini menyangkut keselamatan rakyat.

“BNPB harus lebih aktif lagi mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana atau dalam memberikan perizinan pembangunan dengan memperhatikan dampak dari bencana. Bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana dan tingkatkan edukasi mulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat,” tegas Presiden RI.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini menegaskan agar BNPB melakukan latihan simulasi kebencanaan setiap saat dan jangan menunggu sampai datang bencana. “Agenda besar Indonesia tangguh bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen pemerintah dan semua komponen bangsa. Kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat kita wujudkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina, usai mengikuti zoom meeting mengtakan siap mendukung program BNPB dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Situbondo. “Kami di daerah siap mendukung arahan-arahan yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia saat memberikan sambutan secara virtual dari Istana Kepresidenan di Bogor pada kegiatan Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2022 BNPB,” ujar Dandim Situbondo. (her/gie)

Khususnya di saat musim penghujan seperti saat ini, dimana kewaspadaan terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan. Hal tersebut, disampaikan oleh Bupati Yuhronur saat melakukan sidak kesiapsiagaan penanggulangan bencana di beberapa OPD yakni DPU Sumber Daya Air dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (18/11/2021), untuk mengarahkan semua unsur aparat agar siap siaga hadir ditengah masyarakat saat terjadi bencana.

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Lamongan. “Mari kita terus hadir memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Tunjukkan bahwa kita mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberi perlindungan terutama disaat situasi bencana,” terangnya.

Bupati Yuhronur juga mengungkapkan, kesiapsiagaan yang dimaksud tidak hanya berupa fisik para personilnya, tetapi juga kesiapsiagaan peralatan dan perlengkapan. “Maintainenace terhadap peralatan dan perlengkapan harus diperhatikan dan dilakukan secara berkala agar saat sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat (gercep) alat siap digunakan sesuai dengan SOP-nya,” tegasnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dirinya juga menegaskan, agar kedepannya terdapat posko penanggulangan bencana bencana 24 jam. Posko tersebut harus memantau debit air di semua titik air. Sehingga, kondisi debit air dapat diinformasikan secara akurat.

”Saya minta untuk Dinas PU Sumber Daya Air supaya segera menyiapkan posko penanggulangan bencana banjir 24 jam yang memantau debit air. Sehingga ketika sewaktu-waktu debit air naik dapat diketahui sedini mungkin. Sehingga kondisi dilapangan dapat di informasikan secara akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat,” ungkapnya.

Tim kesiapsiagaan bencana Pemerintah Kabupaten Lamongan selain DPU SDA dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga didukung oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Lamongan, yang tidak hanya membantu mengavuaksi masyarakat terdampak bencana. Namun, juga siap memberi rasa aman seperti yang sering dilakukannya, yakni membantu masyarakat dalam menevakuasi sarang tawon, ular dan hal lain yang membahayakan masyarakat.

Menurut Kepala Kantor Satpol PP, Suprapto, untuk mendukung sinergitas penanggulangan bencana tersebut telah disiapkan dengan 30 personil Satpol PP dengan 3 armada yang terdiri dari 1 truk bam dobel dan 2 mobil panther untuk membantu masyarakat tangani bencana. (zud/zen/sit)

Selain merusak rumah, satu bangunan masjid dan empat gedung atau gudang, di delapan desa di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan, juga turut terdampak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Ibnu Hajar, mengatakan bahwa puluhan rumah di dua kecamatan di beberapa desa mengalami kerusakan. Desa yang terdampak, diantaranya seperti Desa Majungan, Desa Majungan, Pademawu Timur, Desa Jarin, Desa Larangan Tokol, dan Desa Padelegan, Desa Tanjung, Desa Pegagan dan Desa Baddurih.

“Ada 18 rumah di Desa Jarin, 10 rumah di Desa Padelegan, Desa Larangan Tokol 2 rumah, Desa Majungan 1 rumah, Desa Pademawu Timur 2 rumah, Desa Tanjung 20 rumah dan 1 masjid, Desa Pegagan 3 gedung, Desa Baddurih 1 tempat garam”, ujarnya saat dikonfirmasi Memontum.com, Senin (15/02) tadi.

Ibnu Hajar menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Namun, masyarakat yang rumahnya rusak mengalami kerugian materiil. Sementara pihaknya, akan menindaklanjuti terhadap kerugian yang disebabkan bencana tersebut.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Untuk ganti rugi kami masih menunggu informasi resmi dari kepala desa, yang dikeluarkan oleh camat dan nanti dilaporkan ke bupati tembusan seluruh OPD teknis untuk menerima bantuan, karena bantuan untuk fisik (perbaikan rumah) memang disahkan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ibnu Hajar menambahkan, sejak 2017, bantuan dampak bencana yang awalnya ditangani oleh BPBD, sekarang menjadi satu pintu langsung dihandle Dinas Sosial. Tujuannya, untuk menjamin kepastian dan kebenaran korban terdampak bencana.

“Di desa dan kecamatan ini memang sering terjadi angin kencang. Tanda-tanda terjadinya angin kencang ini di masa transisi, antara musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Kalaksa BPDB Kota Probolinggo, Sugito Prasetya, menyampaikan bahwa kami telah melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Sugito juga mengatakan, kami telah melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait.

Kami juga melakukan monitoring terhadap informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana.

“Melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini akan bahaya banjir dan bahaya lainnya  kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang berisiko tinggi.

Baca Juga : Dewan Minta Perbaikan Jalan, DPUPR Probolinggo Pastikan Penanganan Usai Penyerapan

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait potensi pencegahan banjir, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Masih dalam situasi pandemi, BPBD dapat menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi yang berbeda antara masyarakat yang sehat dengan terkonfirmasi positif Covid-19.

“Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tetap menjalankan protokol Kesehatan dan peraturan lain yang telah dikeluarkan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 seperti jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta menjauhi kerumunan,” jelasnya.

Ia berharap pengaktifan pos komando (posko) penanganan darurat bencana. Hal ini kami lakukan dalam menyikapi kejadian bencana di beberapa wilayah.” Jelasnya. (geo/ed2)

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan agar masyarakat harus lebih waspada dan siap siaga terutama warga yang berada dikemiringan lebih dari 30 derajat atau kawasan rawan longsor untuk lebih berhati hati.

“Saya meminta warga untuk mengantisipasi adanya pohon yang mudah tumbang atau patah cabangnya. Sehingga, jangan berada di bawah pohon, serta waspadai tiang listrik yang konsleting dan roboh tertimpa pohon. Terlebih, saat terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang,” kata Bupati Jombang.

Apel kesiapsiagaan ini, tambahnya, karena pemerintah daerah sebagai first responder penanggulangan bencana dan Sekretaris Daerah, Kepala BPBD Ex-Officio sebagaimana amanat undang undang agar terus memperkuat kelembagaan BPBD. Disamping, menyiapkan dan melatih personil yang handal serta mengalokasikan dan meningkatkan dukungan anggaran yang memadai termasuk siap pakai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Gunakan dan manfaatkan anggaran penanggulangan bencana secara optimal, sesuai aturan perundangan yang berlaku. Dengan kata lain, jangan takut, tolong segera pelajari, pahami dan implementasikan sesuai peraturan perundang undangan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPBD Jombang dan Instansi terkait, atas kesungguhan dan kerjasama. Termasuk, kerja keras dalam pengabdiannya demi kemanusiaan.

“ Kerja keras tersebut menjadi tanggungjawab kita ke depan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih, semoga apa yang kita lakukan seluruhnya akan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sekaligus, membangun semangat kita untuk terus berjuang demi kemanusiaan,” tutur Mundjidah Wahab.

Dalam pelaksanaan tersebut, turut hadir Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, SIK, Kasdim 0814, seluruh Camat,  Danramil, Kapolsek juga Kepala OPD. Adapun peserta apel terdiri dari tiga pilar ditingkat desa, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Relawan Semar, Sendok, Banser, Orari serta Pramuka. (azl/sit)