Kapolres bersama jajaran, dalam kunjungannya itu disambut hangat oleh Kajari Situbondo, Iwan Setiawan, SH, M. Hum dan Ketua Pengadilan Negeri, Abu Achmad Sidqi, S.H. bersama Kasi Pidum Ivan Praditya Putra, SH., Kasi Pidsus Reza Aditya Wardana, SH, MH., Hakim I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, Hakim Rosihan Lutfi, S.H. dan Hakim Putu Dima Indra, S.H.

Kapolres menyampaikan, bahwa tujuan dari kunjungan ke sejumlah jajaran Forkopimda seperti Kantor Kejaksaan dan Pengadilan, adalah untuk meningkatkan lebih erat hubungan silaturahmi sekaligus koordinasi tentang peningkatan Harkamtibmas. Selain itu, juga untuk meningkatkan sinergitas antara institusi penegak hukum, khususnya dalam hal proses hukum dan penyidikan. Sehingga, situasi di wilayah Situbondo aman dan kondusif.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Tujuan kunjungan adalah untuk silaturahmi dan memperkuat sinergitas dalam rangka penegakan hukum untuk Situbondo yang aman dan kondusif,” kata Kapolres.

Sementara itu, Kajari dan Ketua Pengadilan Situbondo, menyambut baik kunjungan yang sudah dilakukan Kapolres. Mereka berharap, tali silaturahmi dan komunikasi yang baik antar institusi dalam hal penegakan hukum, akan kian terjalin.

Kunjungan silaturahmi Kapolres sendiri, berlangsung santai penuh keakraban. (her/sit)

“Kami bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan untuk melakukan MoU, agar Bansos tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Bupati, Salwa Arifin.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan, Kecamatan Wonosari, ini menambahkan bahwa MoU ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat.

Ditambahkan, aplikasi dilapangan kalau petugas menemukan pelanggaran dalam penyaluran Bansos, maka akan diedukasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah hukum. Kecuali sudah ada pelanggaran pidana, maka tidak usah di edukasi langsung diusut.

Kyai Salwa, sapaan Bupati Bondowoso, pihak kepolisian dan kejaksaan harus melakukan kerja nyata dilapangan kalau ditemukan pelanggaran. Jangan hanya MoU lalu tidak jelas langkah berikutnya.

“Banyak laporan pada saya, Kartu KPM Gakin yang berfungsi mengambil bantuan melalui ATM tidak dipegang sendiri. Ada yang dipegang Ketua Kelompok, ada yang ditahan agen,” jelasnya.

Ketua Kolompok dan Agen, lanjutnya, tidak boleh menahan Kartu KPM dan merupakan pelanggaran. Karena di Kartu tersebut ada PIN yang hanya boleh diketahui oleh pemegangnya.

Ditempat yang sama, Pj Kepala Dinas Sosial Anisatul Hamidah, menambahkan pengawasan tidak hanya dilakukan pada penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saja. “Tapi juga terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan semua bantuan sosial yang leading sektornya Dinas Sosial (Dinsos),” kata Anis sapaannya. (sam/ed2)